Natuna waters are the most vulnerable area to illegal fishing because there is abundant potential for fishery resources. It was recorded that from May to December 2016, there were 280 foreign vessels in Natuna waters, which resulted in economic losses of 2.98 trillion Rupiah. This study aims to examine and assess the policies and actions that the Indonesian government has implemented in overcoming illegal fishing activities in the area. The results of this study are that the Natuna Waters Area is part of the Indonesian Archipelago Sea Lane (ALKI) and functions as a global waterway. The Natuna Waters Area borders with neighboring countries and is connected to open waters, making it vulnerable to illegal fishing activities. The Indonesian government's strategy in dealing with cases of unlawful fishing in Natuna waters effectively increases the protection of state sovereignty and marine resources through policies such as sinking ships and maritime diplomacy. However, this implementation policy overcomes obstacles in the form of intimidation from other countries, such as China, and weaknesses in supervision and coordination between domestic institutions, which can affect microorganisms in fisheries management and maritime security in the area.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan (PUPR) Kota Bima memiliki wewenang dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang. Kota bima dalam pelaksanaannya masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun identifikasi masalahnya, bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas PUPR Kota Bima dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang? dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kota Bima dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang? Teori yang digunakan yaitu, teori kewenangan dan teori tata ruang. Metode yang digunakan yaitu, metode yuridis empiris dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber dari Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Bima, dan data sekunder. Hasil penelitian, Dinas PUPR Kota Bima menjalankan kewenangannya dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, kewenangan Dinas PUPR Kota Bima diperoleh secara delegasi dan melaksanakan kewenangannya berupa pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Kegiatannya berupa penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, serta sosialisasi kepada masyarakat. Mereka juga bertanggung jawab atas penyusunan rencana tata ruang, koordinasi pemanfaatan ruang, penetapan zonasi, perizinan, serta pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan. Terdapat 4 faktor kendala, yaitu kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai, masih terdapat peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan, keterbatasan anggaran yang kurang mendukung penyelenggaraan tata ruang, dan masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang. Sarannya bahwa Dinas PUPR Kota Bima perlu meningkatkan sosialisasi dan sistem informasi tata ruang.

This research aims to analyze the legal consequences of using a Power of Attorney to Encumber Mortgage Rights (SKMHT), focusing on creditor protection when mortgage rights are not registered at the Land Office. Legal uncertainty arises for creditors when SKMHT, intended as a temporary measure, is not followed by the Deed of Granting of Mortgage Rights (APHT) and registration. This non-registration potentially harms creditors by depriving them of preferential rights in collateral execution. The urgency of this study is driven by the frequent use of SKMHT in banking and financial practices, which often lack proper legal follow-up, creating loopholes that disadvantage creditors. Using a normative juridical method. The novelty lies in exploring the legal risks faced by creditors due to non-registration, a topic that has received limited attention in prior studies. This research fills a gap by examining practical risks and proposing legal solutions to emphasize the importance of legal certainty in collateral execution. The findings show that creditors who fail to register mortgage rights after SKMHT issuance lose legal protection, making it crucial for creditors to act promptly and follow up with APHT within legal time limits. Doing so ensures execution power and prevents significant losses if debtors default. Legal reforms are essential to enhance protection and certainty in Indonesia’s debt security framework.


Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum penggunaan SKMHT, khususnya terkait perlindungan kreditur ketika hak tanggungan tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan. Ketidakpastian hukum yang dialami kreditur saat SKMHT, yang seharusnya bersifat sementara, tidak diikuti oleh pembuatan APHT dan pendaftaran di Kantor Pertanahan. Ketidakdaftaran ini berpotensi merugikan kreditur karena mereka kehilangan hak preferen dalam eksekusi jaminan. Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya penggunaan SKMHT dalam praktik perbankan dan lembaga pembiayaan, yang sering kali tidak diikuti oleh langkah hukum yang semestinya, sehingga menimbulkan celah hukum yang merugikan kreditur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai akibat hukum bagi kreditur ketika pendaftaran hak tanggungan tidak dilakukan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini mengeksplorasi konsekuensi praktis dan risiko yang dihadapi kreditur, serta memberikan solusi hukum yang menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam eksekusi jaminan, mengisi celah dalam literatur sebelumnya mengenai kurangnya membahas perlindungan kreditur dalam konteks non-registrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditur yang tidak segera mendaftarkan hak tanggungan setelah penerbitan SKMHT kehilangan perlindungan hukum yang efektif dalam eksekusi jaminan. Penggunaan SKMHT tanpa pendaftaran hak tanggungan membawa risiko hukum signifikan bagi kreditur, penting bagi kreditur untuk segera menindaklanjuti SKMHT dengan APHT sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang yang memberikan kekuatan eksekusi dan mencegah kerugian yang signifikan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya dan diperlukan reformasi hukum untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem jaminan utang di Indonesia.

Introduction: Along with the technological development and radical growth of internet of things, digital marketing also risen as a vital tool in promoting products and services. Understanding the attitude and consumer buying behavior online also rapidly growing in the e-business limelight however, in the Philippine context there were few literatures about Gen Z online buying behavior. The purpose of the study is to determine the impact of digital marketing on the online purchase decision and buying behavior of Filipino Gen Z consumers.
Methods: A survey research method was utilized to collect data from randomly selected 378 Gen Z online shoppers from Polytechnic University of the Philippines. A Pearson-r correlation was used to determine if there was a significant relationship between the variables.
Findings: The results revealed that there were significant relationships between digital marketing and consumer purchase decisions. Consumer Purchase Decision was also affected by social, personal, and psychological factors. The result also revealed that time spent in social media sites does not influence the buying behavior of Gen Z in Pre-purchase, Purchase, and Post-purchase stages.
Originality: The study becomes novel since there were very few studies about digital marketing in developing countries. Furthermore, there are no previous studies examining Filipino Gen Z’s Online Buying Behavior in Purchase Decision Process in Pre-Purchase, Purchase, and Post-purchase stages. This study makes an important contribution to behavioral research in developing countries.

Introduction: This study explored the role of mass media in enhancing tsunami preparedness among young adults on the southern coast of Central Java, a region highly vulnerability to tectonic events. Mass media, with its extensive reach and persuasive influence, played a significant role in disaster communication, shaping public awareness and preparedness.
Methods: Guided by Elaboration Likelihood Model (ELM) and neuroscience perspectives, the research examined how cognitive and emotional responses to disaster information influenced preparedness behaviors. A survey was conducted with 175 respondents aged 18-24 from Calaca, a high-risk tsunami zone. Among these, 91 respondents had prior disaster experience, with 60.38% relying on mass media as their primary source of emergency information.
Findings: The survey results showed that 74.9% of respondents indicated readiness for disaster preparedness. The study integrated the ELM framework with cognitive neuroscience, emphasizing modification to critical element such as ability to process information and the nature of cognitive processing. These adaptations supported more effective, persuasive disaster communication.
Originality: The finding underscored the potential of mass media as powerful stimulus, shaping cognitive responses and preparedness behavior. This research contributed to understanding the interplay between disaster communication, cognitive processes, and behavioral outcomes, offering insights for designing targeted interventions to enhance preparedness.

Dalam era digital, kebutuhan akan gaya hidup sehat semakin menjadi perhatian utama masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan platform pencatatan nutrisi makanan berbasis teknologi untuk membantu individu mengelola pola makan sehat. Platform ini, bernama Foody, menawarkan fitur-fitur seperti pencatatan konsumsi makanan harian, kalkulator Indeks Massa Tubuh (BMI), dan rekomendasi makanan berbasis kecerdasan buatan (AI). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis strategi pemasaran dan pengembangan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi seperti AI mampu memberikan nilai tambah dengan otomatisasi pencatatan nutrisi dan personalisasi rekomendasi makanan, yang secara signifikan meningkatkan pengalaman pengguna. Foody juga memanfaatkan strategi pemasaran digital melalui media sosial dan situs web untuk menjangkau target pasar yang berorientasi pada kesehatan. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya memberikan solusi praktis dalam mendukung gaya hidup sehat, tetapi juga menciptakan peluang bisnis yang inovatif di bidang technopreneurship. Foody berpotensi menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pengelolaan kesehatan gizi masyarakat, sekaligus membuka jalan bagi inovasi di industri kesehatan digital.

In the rapidly evolving digital era, effective business models are crucial for sustaining competitiveness. This research explores the application of the Business Model Canvas (BMC) to TemplateKuy, a digital platform providing Notion and Spreadsheet templates. The study aims to identify how BMC's nine components—customer segments, value propositions, channels, customer relationships, revenue streams, key resources, key activities, key partnerships, and cost structures—can be optimized for business growth and sustainability. A qualitative descriptive method was employed, involving interviews, observations, and SWOT analysis to evaluate TemplateKuy’s strategic positioning. The findings reveal that BMC helps TemplateKuy create tailored strategies that align with market demands, improve operational efficiency, and increase value for its users. However, challenges such as resource limitations and market competition persist. These results offer valuable insights for similar businesses aiming to leverage BMC for strategic planning. The study emphasizes the importance of continuous innovation and customer feedback to maintain relevance in the dynamic digital industry.

The Business Model Canvas (BMC) is a crucial tool for mapping out strategic components of a business. This paper examines the application of BMC in the creative package business within the digital creative industry. The study aims to understand how value propositions, customer segmentation, revenue streams, and other elements interact to drive innovation and competitiveness. Using qualitative methods, including literature reviews and case studies, the research identifies key insights for optimizing BMC elements to improve business performance in this sector. The findings highlight the importance of continuous adaptation to market trends and leveraging digital platforms for marketing and distribution.

Penelitian ini berfokus pada perancangan strategi bisnis AIF Digital Custom Agency menggunakan kerangka Business Model Canvas (BMC) yang disusun berdasarkan analisis SWOT. Kerangka ini memetakan sembilan elemen utama dalam model bisnis untuk menciptakan strategi yang terintegrasi dan responsif terhadap tantangan pasar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh AIF Digital Custom Agency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama bisnis ini terletak pada komunikasi yang efektif dengan pelanggan, penggunaan teknologi desain mutakhir seperti Adobe Creative Suite, serta penawaran harga yang kompetitif. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi optimalisasi sumber daya dan perluasan penetrasi pasar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan BMC memungkinkan AIF Digital Custom Agency untuk meningkatkan daya saing melalui optimalisasi operasional dan pengelolaan hubungan pelanggan yang lebih baik. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat strategi pemasaran digital dan meningkatkan efisiensi proses internal, guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di industri desain digital custom.

The purpose of this study: (1) To test and analyze the effect of price perceptions on customer satisfaction of BRT Trans Jateng. (2) Testing and analyzing service quality on BRT Trans Jateng customer satisfaction. The subjects of this study were Trans Jateng BRT (Bus Rapid Transit) consumers in 2023. This study used a quantitative approach with data collection methods using a questionnaire. The population in this study is unknown. This study used a random sampling method with a sample of 100 respondents. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results showed that (1) Price perception has a positive effect on customer satisfaction for BRT Trans Central Java. (2) Service quality has a positive effect on BRT Trans Jateng customer satisfaction.