Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena perkembangan teknologi yang semakin maju dengan alat pembayaran e-wallet sebagai inovasi transaksi elektronik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh teori TAM yang terdiri dari persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi keamanan, dan persepsi risiko. Sedangkan sikap penggunaan sebagai variabel intervening terhadap minat penggunaan e-wallet.
Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat umum di Kota Semarang dengan ketentuan individu pernah melakukan transaksi menggunakan e-wallet minimal satu kali transaksi. Sampel menggunakan metode purposive sampling dengan sampel berjumlah 162 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan struktural dengan pendekatan varians atau berbasis komponen (variance based/component based structural) atau yang dikenal dengan sebutan Partial Least Square (PLS).
Hasil dari penelitian ini, persepsi manfaat dan persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap penggunaan. Sedangkan persepsi keamanan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap sikap penggunaan. Persepsi kemudahan berpengaruh langsung terhadap persepsi manfaat positif dan signifikan. Persepsi manfaat, persepsi keamanan, dan sikap penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan. Sedangkan persepsi risiko berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat penggunaan. Terdapat pengaruh tidak langsung positif dan tidak signifikan persepsi manfaat terhadap minat penggunaan melalui sikap penggunaan. Pengaruh tidak langsung positif dan signifikan persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan melalui sikap penggunaan. Terdapat pengaruh tidak langsung positif dan signifikan persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan melalui persepsi manfaat. Terdapat pengaruh tidak langsung positif dan tidak signifikan persepsi keamanan terhadap minat penggunaan melalui sikap penggunaan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi pemahaman mahasiswa Ilmu Komunikasi mengenai Kesenjangan Sosial di lingkungan kampus. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji pandangan dan pengalaman mahasiswa terhadap dampak kesenjangan sosial. Penelitian ini juga menggunakan teori Stratifikasi Sosial Max Weber untuk menganalisis topik penelitian. Hasil studi menunjukkan bahwa mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda mengalami perbedaan dalam akses terhadap sarana pendidikan, seperti laptop dan transportasi. Upaya atau solusi yang diusulkan termasuk pemberian bantuan keuangan oleh pemerintah dan implementasi kebijakan anti-diskriminasi. Temuan ini menekankan pentingnya program beasiswa dan kebijakan inklusif untuk mengatasi kesenjangan sosial di lingkungan pendidikan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya kolaborasi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan inklusif bagi semua mahasiswa. Tujuan artikel ini yaitu memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pemahaman tentang kesenjangan sosial di lingkungan kampus dan relevansinya dalam konteks sosial yang lebih luas.

Introduction: On restrictions during the pandemic, significantly reducing passenger numbers. PT KAI adapted by introducing innovations like Genose testing, online ticketing, and vaccination services to ensure safety and compliance. This paper examines PT KAI’s customer relations via Instagram (@kai121) during the pandemic. It focuses on using digital public relations and the SMART Relationship Management Process Model to maintain engagement and satisfaction. These efforts highlight KAI’s adaptability in meeting customer needs.

Methods: This research employs Virtual Ethnography to observe interactions on 427 KAI posts made between March 2020 and October 2021. The data is then analyzed using Customer Relationship Management theory, incorporating the stages of Scan, Map, Act, Roll Out, Track, and Stew.

Findings: The study found that during the pandemic, KAI’s Instagram content focused on various topics: corporate events (13.81%), national transportation policies (15.45%), health protocols (11.07%), train service promotions (38.38%), railway education (13.38%), and giveaway content (7.96%). The content prominently highlighted KAI services such as Rail Express, schedule updates, rapid/antigen testing, and KAI Access. Posts related to transportation policies and health protocols received significant engagement, with transportation policy updates garnering the most comments as followers sought the latest travel information. KAI effectively utilized digital public relations through Instagram to engage with customers.

Originality: This study is novel as it is the first in Indonesia to analyze KAI’s customer relations through digital public relations during the pandemic.

Penelitian ini dilakukan guna menggali konstruksi budaya dalam praktik sirkumsisi perempuan, khususnya di Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan kualitatif dipertajam dengan metode studi kasus, digunakan dalam menafsirkan fenomena yang dikaji. Data dilapangan diakumulasikan berdasarkan proses wawancara, observasi, juga dokumentasi. Snowball sampling menjadi pilihan guna mencari subjek penelitian, sedangkam Purposive sampling menjadi teknik dalam penentuan informan yang tepat. Proses analisis data dilakukan menggunakan metode spiral analisis, yang terdiri dari beberapa langkah, mencakup pengorganisasian data, peninjauan serta pencatatan memo, pembuatan deskripsi dan klasifikasi data, penerjemahan data ke dalam bentuk kode dan tema, penafsiran hasil, kemudian menyaji dan medeskripsi gambaran data diakumlasi dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat tiga unsur yang membangun budaya sirkumsisi perempuan di Desa Bagu, yaitu; 1) sistem pengetahuan; 2) sistem religi; dan 3) sistem bahasa. Ketiga unsur tersebut membuat sirkumsisi perempuan di Desa Bagu merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh setiap perempuan muslim.

This research aims to examine the legal implications of the absence of the Temporary Land Deed Official (PPATS) in the process of signing land sale and purchase deeds and its impact on the validity of transactions. The background of this research is based on the importance of land sale and purchase deeds as authentic evidence that holds legal power within the agrarian system in Indonesia, which must meet the formal requirements according to Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and its implementing regulations. The urgency of this research arises from the numerous cases of PPATS absenteeism, which result in legal defects in the deeds and have the potential to cause disputes and legal uncertainty for the parties involved. This type of research is normative juridical and uses secondary data. The research results indicate that the absence of PPATS causes the deed to lose its legal validity and cannot be used as the basis for land rights registration at the Jepara District Land Office. The novelty of this research lies in the analysis of the mechanisms for the annulment and correction of legally defective deeds through administrative and judicial channels as a step towards restoring legal certainty. The conclusion of this research emphasizes that the presence of PPATS is an absolute requirement in the creation of authentic deeds to ensure legal protection, prevent disputes, and strengthen legal certainty in Indonesia's agrarian sector.



Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum akibat ketidakhadiran Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dalam proses penandatanganan akta jual beli tanah dan dampaknya terhadap keabsahan transaksi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya akta jual beli tanah sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum dalam sistem agraria di Indonesia, yang harus memenuhi ketentuan formal sesuai Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta aturan pelaksanaannya. Urgensi penelitian ini muncul dari banyaknya kasus ketidakhadiran PPATS yang menyebabkan cacat hukum pada akta dan berpotensi menimbulkan sengketa serta ketidakpastian hukum bagi para pihak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakhadiran PPATS menyebabkan akta kehilangan keabsahan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mekanisme pembatalan dan pembetulan akta yang cacat hukum melalui jalur administratif dan peradilan sebagai langkah pemulihan kepastian hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kehadiran PPATS merupakan syarat mutlak dalam pembuatan akta autentik untuk memastikan perlindungan hukum, mencegah sengketa, dan memperkuat kepastian hukum di sektor agraria Indonesia.

This study aims to explore the legal aspects of women's political participation from a gender perspective, emphasizing the problem of the gap between regulation and implementation in legal practice in Indonesia, as well as the obstacles faced by women in achieving an equal position in politics. This study is motivated by the ongoing gap in political participation between men and women in various countries, including Indonesia, which can be seen from the lack of women in important decision-making at the local and national levels. Women's representation in the public sphere, especially in politics and decision-making, has been regulated in various regulations, such as the Election Law and the 30% quota Affirmative Action Policy. However, in practice, these regulations often do not achieve the expected goals due to structural and cultural obstacles, and minimal sanctions for non-compliance. This study finds that although there has been normative progress in building a legal framework that supports women's participation, its implementation is still weak due to various obstacles, including gender-biased legal interpretations, patriarchal dominance in the political system, and the lack of effective monitoring mechanisms. The main contribution of this study lies in the in-depth analysis of the gap between the regulation and practice of women's representation. Using a normative and sociological legal approach, this study offers a new perspective in understanding this problem, not only as a legal issue but also as a structural and cultural problem that requires multidimensional intervention. This study also provides concrete recommendations to strengthen law enforcement and ensure that affirmative policies can run effectively, such as improving legal sanctions, increasing the capacity of supervisory institutions, and ongoing gender education. Uniquely, this study contributes to the legal literature and practice by providing a comprehensive roadmap to address the gap in the implementation of affirmative policies in women's representation. Furthermore, this study emphasizes that improving the gender-responsive legal system is not only a normative need but also a prerequisite for creating substantive justice in Indonesian society.

Introduction: Government public relations ideally conveys policies and regulations in an integrated manner (one government one voice), but in reality there is often different and contradictory information in each government institution, thus confusing the public and hindering the handling of the pandemic. This research answers the question of how the crisis narrative is built by 5 (five) central government institutions in Indonesia through their official websites, whether the narrative tends to be integrated or vice versa.

Methods: The method used in this study is qualitative content analysis where the author collects all news materials on 5 (five) official websites of government agencies, namely: the Covid-19 Task Force, the Ministry of Information and Communication, the Ministry of Health, the Cabinet Secretariat and the State Secretariat, in March-August 2020.

Findings: Data were analyzed based on the principles of crisis and emergency risk communication (CERC) as a reference for coherence (integration) of narratives between institutions. The results of the study indicate that CERC principles are used comprehensively by the five institutions studied. In general, the narratives built by the five institutions tend to be integrated on the issues: (1) the narrative of the initial responding; (2) the narrative of handling and controlling; (3) the narrative of helping and caring; (4) the narrative of regulating and advising.

Originality: The study has novelty in the application of crisis communication based on the CERC principles of the Covid-19 pandemic which is viewed comparatively in the narratives of 5 (five) Indonesian government institutions.

Konflik lingkungan merupakan sangketa atau ketidakcocokan yang timbul karena adanya masalah lingkungan seiring dengan pesatnya pembangunan yang menyebabkan pencemaran, tata guna tanah, keamanan dan kenyamanan. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan nilai kemanusiaan dari konflik lingkungan di Desa Sembahe Baru. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menggambarkan situasi atau fenomena kehidupan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sembahe Baru memiliki konflik lingkungan yang berkepanjangan dan perubahan yang di alami sangat sedikit bahkan tidak ada, nilai kemanusiaan yang cenderung rendah dan hanya mementingkan kawasan tempat tinggal sendiri. Hal inilah yang sebenarnya menjadi penyebab konflik tersebut. 

This research aims to analyze traders' buying interest in Mahkota Tomato Sauce by focusing on the factors that influence purchasing decisions. The method used was a quantitative survey with a questionnaire distributed to 100 traders in the Jakarta area. The results showed that 78.7% of traders were very likely to recommend Crown Tomato Sauce to other traders, while another 21.3% were very unlikely to do so. Additionally, 74.1% of merchants are very willing to pay more for Crown Tomato Sauce if the quality is improved, while another 25.9% are very unwilling. Factors that influence traders' buying interest include product quality, price, packaging and availability. Consumers tend to prefer products with good quality and appropriate prices. Apart from that, attractive packaging and consistent product availability are also important considerations in purchasing decisions. Based on these findings, it is recommended that Mahkota Tomato Sauce manufacturers focus on improving product quality, adjusting competitive prices, attractive packaging designs, and ensuring consistent product availability on the market to increase traders' buying interest.

The prevalence of Ear, Nose, and Throat (ENT) diseases presents diagnostic challenges, especially in resource-limited settings. At THB Bekasi Hospital, constrained specialist availability and long consultation queues highlight the need for an accessible diagnostic solution. This study aims to develop an expert system for diagnosing ENT diseases using the Extreme Programming (XP) methodology, incorporating the forward chaining technique for inference. The research includes assessment, knowledge acquisition through expert consultations, system design, and rigorous testing. The system was developed as a mobile application using Android Studio, enabling users to input symptoms and receive real-time diagnostic insights. The knowledge base integrates data from medical experts, synthesizing 11 diseases and 35 symptoms into a robust decision-making framework. The diagnostic process applies predefined rules to ensure accuracy in identifying conditions such as sinusitis, laryngitis, and otitis. Evaluation results demonstrate a 100% match accuracy during testing with 15 test cases, confirming the system’s reliability. The application offers users rapid diagnostic assistance, promoting timely treatment for ENT issues, although it does not substitute medical professionals. By leveraging ubiquitous smartphone access, this system addresses gaps in healthcare accessibility and enhances patient autonomy. This research contributes a scalable framework for deploying expert systems in other medical domains. Future improvements include integrating geolocation services for nearby specialist referrals and adopting backward chaining for more complex diagnoses, thereby broadening its applicability and utility