This study aims to analyze the criminal law enforcement of illegal racing by Semarang Police Satlantas in Jalan Diponegoro Ungaran, its causal factors, and obstacles to public order. This research is important because it is material for a law enforcement approach that focuses on public order and evaluation of the effectiveness of the role of the Police so that illegal racing can be overcome. This research uses qualitative research methods with a juridical sociological approach with the findings that cases of illegal racing in three years, namely 2022-2024, have only decreased slightly with the highest case in 2022 totaling 282 cases. This is motivated by law enforcement constraints, especially the lack of police personnel and the habit of illegal racing which is a contributing factor to the existence of illegal racing. various police efforts have been made, but the unresolved cases of illegal racing cause instability in law enforcement and have a negative impact on society. This research concludes that better law enforcement is needed by improving the quality of police performance, and community participation with a humanistic action approach to discuss together the dangers and violations of illegal racing and the application of CCTV to find out illegal racing violations. A comprehensive approach by combining legal, educational, and socio-cultural paradigms as an innovation in overcoming illegal racing and creating public order. This research is important and different from previous studies because it discusses the use of a more integrated approach from the police, which involves technology and community cooperation and provides practical solutions to overcome the problem of illegal racing.
Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum pidana balap liar oleh Kepolisian Satlantas Polres Semarang di Jalan Diponegoro Ungaran, faktor penyebab dan kendalanya terhadap ketertiban umum.  Penelitian ini menjadi penting karena menjadi bahan untuk pendekatan penegakan hukum yang berfokus pada ketertiban umum dan evaluasi efektivitas peran kepolisian sehingga balap liar dapat diatasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan hasil temuan bahwa kasus balap liar dalam tiga tahun yaitu 2022-2024 hanya mengalami penurunan sedikit dengan kasus tertinggi pada tahun 2022 berjumlah 282 kasus. Hal tersebut dilatarbelakangi karena kendala penegakan hukum terutama kurangnya personil kepolisian dan kebiasaan balap liar yang menjadi faktor penyebab adanya balap liar. berbagai upaya polisi sudah dilakukan, tetapi kasus balap liar yang belum teratasi menimbulkan ketidakstabilan penegakan hukum dan berdampak negatif bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan, diperlukan penegakan hukum yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas kinerja kepolisian, keikutsertaan masyarakat dengan pendekatan tindakan humanitis untuk berdiskusi bersama bahaya dan pelanggaran balap liar serta penerapan CCTV  untuk mengetahui pelanggaran balap liar. Pendekatan secara komprehensif dengan memadukan paradigma hukum, pendidikan, dan sosial-budaya sebagai inovasi dalam mengatasi balapan liar dan terciptanya ketertiban umum. Penelitian ini menjadi penting dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena membahas penggunaan pendekatan dari kepolisian yang lebih terintegrasi, yang melibatkan teknologi dan kerjasama masyarakat, serta memberikan solusi praktis untuk mengatasi masalah balap liar.
 

This study aims to analyze the legitimacy of authority in determining the elected candidate pairs in the Pilkada, as regulated in Articles 58 and 76 of the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 18 of 2024, using Jean Jacques Rousseau's theory of legitimacy of authority. The difference in the mechanism for determining the winner between DKI Jakarta by obtaining more than 50% of the valid votes and other provinces based only on the most votes, gives rise to anomalies that have the potential to damage the legitimacy of authority. The impact is that the determination of elected candidates who do not obtain more than 50% of the votes will create skepticism about being trusted by the public. This is contrary to Rousseau's principle of the general will, that legitimate power must come from the collective will of the community. Normative juridical is used as a method in this study with a statutory and conceptual approach. The novelty of the study lies in the analysis of PKPU Number 18 of 2024, which was only ratified in November 2024. The use of Rousseau's theory applied in studies related to election regulations in Indonesia is unique in this study.  The results of the study show that Article 58 of PKPU Number 18 of 2024 is contrary to the principle of general will, so the KPU needs to revise the regulation to guarantee the legitimacy of leadership. Where the provisions that must be changed are in Paragraph (1). In addition, implementing a run-off election mechanism and elected leaders need to involve the community in policy-making as compensation for the lack of legitimacy. Concrete steps that can be taken are through public hearings from the community. This study makes a significant contribution by offering a new perspective in the analysis of Pilkada regulations, which focuses more on the general will as the foundation of the legitimacy of authority.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi kekuasaan dalam penetapan pasangan calon terpilih pada Pilkada, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024, dengan menggunakan teori legitimasi kekuasaan Jean Jacques Rousseau. Perbedaan mekanisme penetapan pemenang antara DKI Jakarta dengan memperoleh suara 50% lebih dari jumlah suara sah dan Provinsi lain hanya berdasarkan suara terbanyak, memunculkan anomali yang berpotensi merusak legitimasi kekuasaan. Dampaknya, penetapan calon terpilih yang tidak memperoleh jumlah suara 50% lebih akan menimbulkan rasa skeptis untuk dipercaya oleh masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip kehendak umum Rousseau, bahwa kekuasaan sah harus berasal dari keinginan kolektif masyarakat. Yuridis normatif digunakan sebagai metode dalam penelitian ini dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Kebaruan penelitian terletak pada analisis terhadap PKPU Nomor 18 Tahun 2024, yang baru disahkan pada November 2024. Penggunaan teori Rousseau yang diterapkan dalam studi terkait regulasi pemilu di Indonesia menjadi keunikan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 58 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 bertentangan dengan prinsip kehendak umum, sehingga KPU perlu merevisi aturan tersebut untuk menjamin legitimasi kepemimpinan. Di mana ketentuan yang harus dirubah terletak pada Ayat (1). Selain itu, melakukan mekanisme run off election dan pemimpin terpilih perlu melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan sebagai kompensasi atas kurangnya legitimasi. Langkah konkret yang bisa dilakukan dengan cara rapat dengar pendapat umum dari masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan menawarkan perspektif baru dalam analisis regulasi Pilkada, yang lebih berfokus pada kehendak umum sebagai fondasi legitimasi kekuasaan.

This study aims to discuss the president's power in forming a cabinet in connection with the amendment to Law No. 39 of 2008 concerning State Ministries (Ministry Law). One of the main changes to the law is Article 15 concerning the total number of ministries, which was originally limited to a maximum of 34 ministries, changed according to the needs of the administration of government by the President. The norm does not explicitly regulate the total number of ministries. This is indeed compatible or in line with the presidential system of government firmly adopted by Indonesia after the constitutional amendment in 2002. The problems arising from the change in the norm are related to the implications of increasing the number of ministries which are related to governance. The change in this article refers to legalistic, not prerogatives because if it is prerogative, the number of ministries does not need to be regulated in the law. The formation of the cabinet is one of the powers held by the President in a presidential system of government. The research method uses normative legal research with a conceptual approach, a comparative approach, and a statutory approach. The results of the study indicate that the changes in the norms in the Ministry Law are in accordance with the presidential system of government. However, the president's discretion in forming a cabinet must take into account the professionalism, integrity, and track record of ministerial candidates so as not to merely accommodate short-term political interests.
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kekuasaan presiden dalam pembentukan kabinet. sehubungan dengan adanya perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian). Salah satu pokok perubahan pada undang-undang tersebut yaitu Pasal 15 terkait jumlah keseluruhan kementerian, yang semula dibatasi paling banyak 34 kementerian berubah menjadi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Dalam norma tersebut tidak diatur secara eksplisit  mengenai jumlah keseluruhan kementerian. Hal itu memang kompatibel atau sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut secara tegas oleh Indonesia pasca amandemen konstitusi tahun 2002. Permasalahan yang timbul dari perubahan norma tersebut terkait implikasi pada penambahan jumlah kementerian yang mana berhubungan dengan tata kelola pemerintahan. Perubahan pasal ini mengacu pada legalistik bukan prerogatif sebab jika prerogatif jumlah kementerian tidak perlu diatur dalam UU. Pembentukan kabinet tersebut merupakan salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan norma pada UU Kementerian sudah sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Namun, keleluasaan presiden dalam pembentukan kabinet harus mempertimbangkan profesionalisme, integritas dan track record  calon menteri sehingga tidak sekedar mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek.
 
 

This research aims to analyze the dynamics of the role of Indonesian language among Generation Z, with an emphasis on the use of slang language in the context of social media. Language as a means of communication holds crucial significance in social life, and its development reflects the changes in time and technology Generation Z, born between the mid-1990s and early 2010s, is a group that is highly exposed to digital media and actively engages in content creation. A descriptive qualitative method is employed to explore the impact of slang language usage on the practice of formal Indonesian language communication. The findings indicate that while slang supports the expression of identity and creativity, there is a risk of diminished understanding of formal Indonesian language. This research recommends the implementation of innovative educational campaigns and collaboration with influencers to raise awareness of the importance of proper Indonesian language usage. With the application of appropriate strategies, it is hoped that the Indonesian language can remain relevant and be effectively used by Generation Z, positioning them as agents of change in the preservation of language in the digital era.

This research aims to describe students' reading interest, to explain students' ability to write expository texts, and to prove the correlation between reading interest and the ability to write expository texts of class X students at SMA Negeri 1 Gowa. The population of this study was 432 students. The sampling technique is purposive sampling. The sample in this research was class X.7 students, totaling 36 students. The data collection technique uses a reading interest questionnaire and an expository text writing ability test. The validity test uses the product formula, there are 36 or all statements are valid because the calculated r is greater than the r table, data analysis uses descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis. The results of the research data description show that students' reading interest can be said to be in the high category with a percentage of 36% and students' ability to write expository texts is in the medium category with a percentage of 42%. From the results of descriptive statistical analysis using the product moment correlation formula, it can be seen that the level of relationship between interest in reading and the ability to write expository texts obtained a calculated r value of 0.782. Meanwhile, the r table with N=36 at the 5% significance level is 0.329. These results show that r count > r table, indicating that there is a positive and significant relationship between interest in reading and the ability to write expository texts in class X SMA Negeri 1 Gowa for the 2024/2025 academic year.

This article is an attempt to find out the metamorphosis conception of the kiai's sarong gondelan, the proposition of Islamic education: the indeginiutas santri Nusantara, where the author has not found this theme before. The literature review setting is used through a qualitative descriptive approach to be further analyzed on the research subjects. The research findings show that the kiai's sarong gondelan is an education that contains an invitation to adhere to the teachings of Islam that have been taught by the kiai Nusantara, where they continue what was initiated by Walisongo. The teachings use a cultural approach that is sympathetic to the practice of Islam so that it is accepted by the Nusantara community. This researcher hopes that the results will contribute to Islamic education within the scope of teachings that describe rahmatan lil 'alamin. This research provides direction for further researchers to deepen their analysis in a wider area.

Being a teacher is a noble task because it has an important role in educating the nation and shaping the character of the new generation, because the micro teaching program is important to prepare students to become professional educators. This article aims to examine the Role of Field Supervisors in Increasing the Effectiveness of the Micro Teaching Program of the Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Al-Qur'an Science University, Wonosobo. The study was conducted using a qualitative descriptive method on 35 DPLs who guided 409 students in the micro teaching program. The results of the study indicate that DPLs have an important role in the effectiveness of the microteaching program by coordinating planning, implementation and reporting with the Committee, Faculty, and students, in order to ensure a significant impact for each party. In addition, student readiness and involvement appear as mediators in this relationship. These findings influence students and universities to try to enrich learning methods and strategies. Future studies can explore additional variables that further optimize the impact of multiple approaches and micro teaching on students' readiness to undergo the PPL program.

????? ????? ?? ?? ??? ?????? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ????? ?? ???? ?????? ????????. ???? ??????? ????? ???? ?? ???? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ??????? ?? ???? ????? ?? ????? ?????? ?????? ???? ???????? ?? ??????. ?? ??? 25 ?????? ???? 15 ????? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ?????? ???????? ??? ???? ??? ???????? ???????. ??? ???? ??????? ????? ???????? ??????? ???????? ??? ???? ?????? ???? ??????? ?????? ???? ?????? ?????? ?? ????? ??????. ???? ??? ????? ????: 1) ?????? ????? ????? ???????? ??????? ???? ?????? ????? ?????? ?? ????? ????? ????? ?????. 2) ?????? ????? ????? ???????? ??????? ?????? ???? ?????? ????? ?????? ?? ????? ????? ????? ?????. ???????? ????? ????? ?????? ???????? (PTK) ?????? ???? ????. ?????? ?? ??? ????? 23 ????? ?? ????? ?????? ????? ?????? ?????? ?????. ?????? ???? ????? ?? ???? ?????? ??? ???????? ????????? ?????????? ?????????. ????????? ???? ???????? ?????? ??????? ??? ????????? ?????????? ?????????? ????????. ????????? ??????? ?????? ??? ????? ???????? ?? ????? ????? ?????? ??????. ??????? ?? ??? ????? ?? : 1) ??? ????? ????? ???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? ???? ???? ????????? ???? ??????? ?? ????? ????? 67% ?????? ?? ????? ?????? ??? 91%. 2) ??? ????? ????? ???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? ???? ????? ???? ????????? ???? ????? ?? ????? ????? 6?00 ? ?????? ?? ????? ?????? ??? 8?63. ????? ????? ?? ????? ???????? ??????? ???? ?? ?????? ????????? ?? ????? ???????? ???? ??????? ??? ?????? ?? ????????.

Government institutions play a crucial role in providing public services, implementing state policies, and managing public administration. Human resource management in institutions aims to enhance employee productivity to support the achievement of organizational goals. This study aims to analyze the influence of discipline, commitment, and organizational climate on employee performance at the Kesyahbandaran and Port Authority Office Class III Tanjung Wangi. The research employs a quantitative approach with a causal study design. Data were collected from 90 respondents using a sampling technique and analyzed using multiple regression analysis. The results indicate that work discipline has a significant partial effect on employee performance, where higher discipline enhances productivity. Commitment has a significant partial effect, showing that employees with high loyalty and moral responsibility tend to perform optimally. A positive organizational climate significantly increases employee performance by creating a conducive work atmosphere. Simultaneously, discipline, commitment, and organizational climate significantly influence employee performance, suggesting that these three variables complement each other in enhancing work efficiency and effectiveness. The findings are expected to serve as a reference for government institutions in formulating policies and strategies to improve employee performance through discipline management, commitment reinforcement, and the establishment of a positive organizational climate.

The increasing reliance on information technology (IT) across various sectors has led to the growing importance of managing IT risks effectively. Information technology systems are prone to a variety of risks, including cybersecurity threats, system failures, and human errors. These risks can have severe consequences, such as financial loss, data breaches, and operational disruptions. To address these challenges, organizations must adopt comprehensive risk management strategies. This literature-based study explores various approaches and frameworks for managing IT risks, such as ISO 27001, NIST, and OCTAVE, by reviewing existing research and methodologies. The study aims to identify best practices, challenges, and trends in the field of IT risk management, offering insights into how organizations can improve their risk management strategies to enhance the resilience of their IT systems. Through this literature review, the paper highlights the importance of a systematic approach to IT risk management and provides recommendations for organizations seeking to mitigate risks and safeguard their technological.