Hukum Agraria Nasional atau Hukum Tanah Nasional yang dituangkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dibangun dari hukum adat sebagai asli hukum bangsa Indonesia menjadikan konsepsi-konsepsi, asas, kaidah dalam hukum adat yang tidak bertentangan dengan jiwa bangsa Indonesia berlaku untuk  membangun hukum agraria nasional sejak tahun 1960. Termasuk di dalamnya asas pemisahan horizontal dianut oleh UUPA. Ternyata penganutan asas pemisahan horizontal ini tidaklah mutlak, sebab berlaku juga asas perlekatan atau  verticale accessie. Sejak awal hukum agraria nasional mengatur asas horizontale scheiding beginsel juga verticale accessie. Tulisan ini hendak menunjukkan perwujudan asas pemisahan horizontal dan verticale accessie terletak di mana dalam hukum agraria nasional ini.

Mata kuliah Kalkulus Lanjut di program studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma (USD) dapat ditempuh mahasiswa dengan syarat telah lulus dari mata kuliah Kalkulus Diferensial dan Kalkulus Integral. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji signifikansi kontribusi kemampuan Kalkulus Diferensial atau Kalkulus Integral terhadap hasil belajar Kalkulus Lanjut pada mahasiswa Pendidikan Matematika USD. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika USD. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika USD angkatan 2017 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan cluster sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linier berganda dan uji korelasi. Seluruh analisis statistik dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, disimpulkan ada kontribusi  yang signifikan antara hasil belajar Kalkulus Diferensial atau hasil belajar Kalkulus Integral terhadap hasil belajar Kalkulus Lanjut. Selain itu, hasil belajar Kalkulus Integral memiliki pengaruh atau kontribusi yang lebih domain terhadap hasil belajar Kalkulus Lanjut dari pada hasil belajar Kalkulus Diferensial dan terdapat error yang cukup besar yakni sebesar 46.7% sehingga menunjukkan ada pengaruh yang besar di luar hasil belajar Kalkulus Diferensial dan hasil belajar Kalkulus Integral. Hal ini didukung dengan hasil angket yang memperoleh bahwa ada faktor lain seperti dosen memberi pengaruh yang besar dalam hasil belajarnya.

Ruislag merupakan tindakan hukum yang kerap dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), salah satunya dengan cara tukar-menukar. Pada praktiknya, ruislag melibatkan subyek hukum Yayasan sebagai pihak yang memiliki aset untuk ditukarkan dengan BMD tersebut, yang mana aset tersebut dapat berupa tanah milik Yayasan. Tulisan ini hendak mempreskripsi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Yayasan dalam melakukan ruislag. Terdapat dua poin penting yang dikaji dalam tulisan ini yakni terkait organisasi Yayasan sebagai Pemohon ruislag serta kelengkapan dokumen tanah milik Yayasan dimana asal tanah tersebut merupakan hibah. Tulisan ini menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan dalam analisisnya.

Layanan keprotokolan merupakan bagian dari tata admistratif perkantoran yang difungsikan untuk mengatur kegiatan-kegiatan dan acara pejabat tinggi negara baik di Kementerian negara maupun Lembaga negara, yang dimaksudkan untuk mewujudkan kelancaran pelayanan pimpinan sesuai dengan standard operasional prosedur (SOP) yang ada. Dimasa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, layanan keprotokolan yang diberlakukan berbeda dengan yang biasa digunakan di era sebelum pandemi terjadi di Negara Indonesia. Seiring diberlakukannya protokol kesehatan untuk mencegah meluasnya persebaran virus Covid-19 maka layanan protokol bagi para pimpinan tinggi negara maupun pejabat kementerian setara eselon I juga berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mengevaluasi hambatan-hambatan  layanan keprotokolan yang terjadi selama era pandemi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dan metode fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama terjadi pandemi Covid-19, banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi dalam layanan keprotokolan dan dengan manajemen pengaturan dan pemahaman yang baik maka layanan keprotokolan masih tetap bisa maksimal diberikan kepada pimpinan.

Coronavirus has become a world pandemic since WHO announced it in March 2020. This study aims to report on the role of radiologic technology in helping to diagnose the Covid-19 disease handled by RSPAW Salatiga. The research method chosen was descriptive-analytic case reports. The results of the study explained that radiologic technology of chest X-Ray was able to provide an image of Covid-19 with 89% sensitivity, namely the discovery of reticulonodular, ground-glass opacity (GGO), crazy paving, consolidation, location in the periphery of the lung, and the inferior lobe of the lung.

ASEAN Economic Community (AEC) is a regional program which started in 2015, was developed by members of ASEAN countries which have agreed on pillars on mutual collaboration to increase the economic and social growth. The AEC has agreed to carry out four major pillars: (1) single market and production base, (2) competitive economic region, (3) equitable economic development and (4) integration into global economy. The four pillars are divided into 17 core elements, and among the core element, there is one particular core element which focuses on human resources which is the free flow of skilled labours<strong>. </strong>The government of the ASEAN countries have taken actions towards anticipating the ASEAN Economic Community (AEC), especially in regards to the free flow of skilled labour. One of actions is improving the quality of education. Some countries have invested high amount of funds in order to increase the quality of graduates. Indonesia has also started to make improvements in the quality of education. One of the improvement was in the form of constructing Indonesian Qualification Framework (IQF) which were then obliged for all education institution to follow. However, related to the vocational education, more beneficial collaborations with the industry should be carried out. Also, other soft skills which are required in workplace still need to be formally included in the assessment process of the education

Perjanjian berisi tentang hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan prestasinya masing-masing.  Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi maka dianggap melakukan wanprestasi. Namun, ada excuse sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdata.  Wabah Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No. 12 Tahun 2020, sangat berdampak luas termasuk lingkup perusahaan pembiayaan, yang mengakibatkan banyak debitur mengalami gagal bayar. Subtansi pengaturan dalam Keppres No.12 Tahun 2020 relevan dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Sehingga diketahui bahwa debitur yang mengalami gagal bayar karena kondisi yang disebabkan oleh Covid-19 bukan merupakan wanprestasi. Namun demikian, itikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan prinsip kepatutan (Pasal 1339) KUHPerdata, harus mendasari penerapan Pasal 1245. Implikasi ditetapkannya Keppres No. 12 Tahun 2020 sudah selayaknya para debitur yang gagal bayar mendapatkan relaksasi, keringanan pembayaran dengan membebaskan dari pembayaran bunga, sebagaimana bunyi pasal 1245 KUHPerdata. 

<div><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td align="left" valign="top"><p class="Abstract"><em>Semarang as one of the big cities in Central Java has provided public transportation which is Bus Rapid Transit (BRT) as an effort to reduce congestion and the use of private transpotation. There are eight main corridor and one special corridor that are provides until 2021, one of them is Corridor II with Terboyo-Sisemut Route. This study is aim to analyze the servce performance of Corridor II with the optimalization the use of BRT in this route, find the problem factors that influence and formulate the step for quality services improvement. The method of this study is quantitative method by calculating the weight value through assessment indicators based on the standards of the Director General of Transportation. These indicators are obtained from the results of dynamic surveys and static surveys. From the analysis, the service performance of BRT Corridor II at Terminal Terboyo-Sisemut PP is in good category. The number of fleets needed in corridor II is 21 units. Based on the results of the evaluation, one recommendation to improve the quality service of BRT is to make a special lane for BRT to make travel time faster, so that users are more interested in using BRT.</em></p></td></tr></tbody></table></div>

<em><span lang="EN-US">Semarang as one of the big cities in Central Java has provided public transportation which is Bus Rapid Transit (BRT) as an effort to reduce congestion and the use of private transpotation. There are eight main corridor and one special corridor that are provides until 2021, one of them is Corridor II with Terboyo-Sisemut Route. This study is aim to analyze the servce performance of Corridor II with the optimalization the use of BRT in this route, find the problem factors that influence and formulate the step for quality services improvement. The method of this study is quantitative method by calculating the weight value through assessment indicators based on the standards of the Director General of Transportation. These indicators are obtained from the results of dynamic surveys and static surveys. From the analysis, the service performance of BRT Corridor II at Terminal Terboyo-Sisemut PP is in good category. The number of fleets needed in corridor II is 21 units. Based on the results of the evaluation, one recommendation to improve the quality service of BRT is to make a special lane for BRT to make travel time faster, so that users are more interested in using BRT.</span></em>

Penelitian ini berujuan untuk mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa dan faktor-faktor apa yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa di Desa Labuang. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan lembaga badan permusyawaratan desa yang disingkat BPD yang pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi desa yang mampu memeperhatikan kepentingan masyarakat di sebuah wilayah khususnya pada sebua desa. Penelitian ini adalah tipe penelitian deskripitif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena tentang suatu tata laksana kerjasama BPD dengan Kepala desa, dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan   belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota BPD   masih   rendah,   khususnya   dalam   bidang pendidikan   sehingga   dalam menjalankan   peran   dan   fungsinya   BPD   tidak   mengerti   apa   yang   harus dilakukan   terkait   dengan   fungsi   kontrol   dan   fungsi   pengawasan   yang menjadi   kewenangannya   dalam   mengontrol   dan   mengawasi   kinerja pemerintah desa/kepala desa, anggaran operasional BPD sangat   minim serta sarana dan prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor sendiri   sehingga   dalam     menjalankan   tugasnya, anggota   BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa.