Pada SD Negeri 1 Rejosari Brangsong dalam pengelolaan keuangan yang terkait dengan RKAS masih menggunakan cara manual yaitu masih dicatat dalam buku dan menggunakan jurnal dan dalam penyusunan kegiatan dan anggaran sekolah masih menggunakan cara konvensional yaitu aplikasi Microsoft Excel. Sehingga petugas sering mengalami kesulitan dalam melakukan input data dan penghitungan total anggaran, seperti pencatatan pendapatan dan pengeluaran dana. Penyampaian laporan keuangan harian dari administrasi juga sering mengalami keterlambatan, mengingat kesibukan Kepala Sekolah yang sering tidak disekolah. Selain itu para orang tua atau wali murid juga kesulitan dalam  memperoleh informasi keuangan sekolah dan mencari informasi terbaru mengenai sekolah dimana mayoritas orang tua dari siswa adalah pekerja.
SD Negeri 1 Rejosari Brangsong dituntut untuk dapat membuat pengelolaan yang terkait dengan RKAS menjadi lebih mudah dalam pencatatan maupun pelaporan.Sehingga dapat membuat SD Negeri 1 Rejosari Brangsong dapat bersaing dengan SD lain dalam pembuatan administrasi keuangan yang terkait dengan RKAS agar lebih rapi. Salah satu hal yang dapat ditempuh oleh SD Negeri 1 Rejosari Brangsong adalah dengan menggunakan Sistem Informasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SD Negeri 1 Rejosari Brangsong berbasis Web yang lebih efektif, efisien, dan praktis dalam pencatatan dan pembuatan pelaporan RKAS secara cepat dan data-data dapat terkomputerisasi sehingga lebih aman. Kemajuan teknologi dapat membantu bagian TU pada SD Negeri 1 Rejosari Brangsong dalam proses pencatatan dan pengelolaan serta pelaporan yang terkait dengan RKAS lebih mudah.

Abstract The process of residential administration services to the community at the head of the village office is generally still done manually. Applicants should come to the head of the village office to find out the service procedures, queue up in service, so that the service process takes time that often exceeds the maximum set time standard. Uncertainty over the completion of delayed services on subsequent days is also frequent due to lack of mechanisms to monitor progress of service completion. Service officers also can not flexibly work in providing services because they have to be in place and time that has been set. This research develops a model of integrated Web-based public service system application at kelurahan office, using R & D research and development method, which is implementing some part of development method of SDLC (System Development Life Cycle) Software. The result of user test (user acceptance) shows that the application of the built system can help facilitate the community and management in head of the village office, and accelerate the process of population administration services to the community.

Abstract The function in the development of information technology in human activities today is indeed developing very rapidly. Information empowerment technology has become a major facility in business activities. In information technology in the part of business contributes greatly to fundamental changes to structural, operational and organizational management. Human resources has provide a large influence in the management of information systems in an information technology organization that develops significantly, it also results in important changes in accounting and financial governance. The function of Information Technology in the development of financial bookkeeping in each part varies. Rapid of development of information systems is in line with the rate of development of financial accounting. In terms of internal control, data processing and improving the quality and quality of information, it is very influential in the development of information technology. Computer-based Accounting Information Systems in generating financial information also affect the audit process. The development of information systems that ultimately provide new opportunities as the auditor

Peranan merek sangat penting terutama dalam persaingan usaha yang sehat oleh karena itu perlindungan terhadap merek diperlukan. Di Indonesia, perlindungan merek akan diperoleh setelah merek didaftarkan. Namun perlindungan hukum terhadap merek terdaftar bukan merupakan jaminan, adakalanya apabila terdapat cukup alasan pendaftaran merek dapat dihapus atau dibatalkan. Salah satu kasus penghapusan merek dari Daftar Umum Merek adalah sengketa merek IKEA yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 264K/Pdt.Sus-HKI/2015. Gugatan penghapusan merek IKEA milik INTER IKEA dilakukan oleh perusahaan asal Surabaya PT. Ratania Khatulistiwa. Alasannya bahwa merek IKEA untuk kelas barang 20 dan 21 tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga berproses pada kajian norma dalam hal ini norma dalam hukum merek secara khusus merek terkenal dengan mengkaji tentang penghapusan merek. Dari penelitian menunjukkan bahwa sekalipun merek terkenal dihapuskan dari Daftar Umum Merek, tetapi perlindungan merek terkenal tidak hilang.  
Trademark protection in Indonesia will be obtained after the trademark is registered. However, in some circumstances, legal protection for registered trademarks could be deleted or canceled, such as in the IKEA case. IKEA is a registered trademark base on the Indonesian General Register of Marks. Then, PT. Ratania Equator brought a lawsuit for the removal of IKEA from the registered trademark from the General Register of Marks. The reason is that IKEA, as a trademark for goods in classes 20 and 21, has not been used for 3 consecutive years in the trade in goods and/or services. This article argues that even though a well-known trademark is removed from the General Register of Trademarks, the protection of the well-known trademark has remained.

Penelitian ini akan membahas tentang kedudukan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia dalam perspektif Hukum Laut Internasional serta peran pemerintah dalam mengelola, menjaga, dan memanfaatkan PPKT Indonesia yang menjadi dasar pengukuran garis kepulauan Indonesia dalam wilayah laut Teritorial NKRI. Tanggung jawab negara dalam melindungi pulau-pulau kecil terluar yang secara kedudukannya dalam perspektif Hukum Laut Internasional menjadi titik dasar dalam penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia. Indonesia sudah banyak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai PPKT tetapi masih banyak sengketa laut terutama yang menyangkut kepulauan. Hal tersebut memunculkan pertanyaan apakah tanggung jawab tersebut hanya sebatas peraturan saja atau dalam bentuk kerja nyata. PPKT membutuhkan perhatian yang penting sebagai titik central dalam menentukan laut teritorial Indonesia dan karena posisinya sebagai “patok” keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
This research analyzes the position of Indonesia’s outermost small islands from the perspective of International Sea Law and also the role of the Government in maintaining, preserving, and exploiting the OSIs since the OSIs are the basis of Indonesia archipelago lines measurement. From the perspective of International Law, the OSIs are the base of the archipelago so the State must take responsibility for the OSIs. Indonesia has many specific regulations on the OSIs but it also faces many sea conflicts particularly in regards to archipelago issues. This situation raises the question of whether the State responsibility only covers making laws or also concrete performance. The OSIs need the Government’s attention because the OSIs are the basis to determine the territorial water of Indonesia and the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Hak atas persamaan di hadapan hukum serta hak atas upaya hukum yang efektif merupakan hak konstitusional yang melandasi undang-undang. Kedua hak tersebut, menghendaki setiap orang yang ingin memperjuangkan keadilan dan kebenaran harus difasilitas dan tidak boleh dibatasi oleh undang-undang. Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 memuat kaidah persentase selisih suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilgub, Pilbup dan Pilkot di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pada dasarnya membatasi pemohon untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang ketika proses pemilukada dan penetapan hasil pemilukada tercederai akibat tindakan kejahatan secara terstruktur, sistematis dan masif. Menurut Penulis seharusnya kaidah tersebut tunduk pada dikte hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas upaya hukum yang efektif.
The right to equality before the law and the right to effective remedies are constitutional rights on which the law is based. Both of these rights require that everyone who wants to fight for justice and truth must be facilitated and must not be limited by law. Article 158 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No. 10 of 2016 contain the principle of percentage difference in votes as a condition to be eligible to submit disputes Constitional Court  of the Republic of Indonesiaon the results of the election of governor, regent, and major (local election). The principle on the provisions basically hamper the applicants whose rights are violated by structured, systematic and massive acts during the process of local election to fight for justice and truth concerning on the decision of the election result. According to the author, the rule should be subject to the dictation of the right to equality before the law and the right to effective legal remedies.

Abstract The development of computer and internet science has covered the world community today. including companies and agencies around the world have internet facilities and websites as a form of promotion to the public. Likewise with MAX team Outbound Training Semarang, which continues to strive for improvement in its promotion program. To be able to provide convenience in promotional activities on MAX team requires a media campaign that is fast and can be accessed by the wider community. In this study concluded that the ease of accessing the website is very good, namely 81.67%. In addition, the attractiveness of consumers in accessing products online is also getting better, reaching 78.9%.

Albedo semangka salah satu sumber pektin yang potensial, pektin merupakan komponen tambahan penting dalam industri pangan, kosmetik, dan obat-obatan, karena kemampuanya dalam mengubah sifat fungsional produk pangan seperti kekentalan, pengemulsi, dan pembentukan gel . Fruit leather dapat dibuat dari satu jenis buah atau campuran beberapa jenis buah-buahan. Pemanfaatan daun kelor sendiri selama ini hanya sebatas produk olahan yang mempunyai umur simpan pendek diantaranya sebagai sayur dan minuman, sehingga tidak semua orang dapat menikmati manfaat daun kelor, terutama masyarakat perkotaan. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui sifat fisik (tekstur) mutu kimia (kalium, kadar abu, karbohidrat dan serat) dan uji sensorik (tekstur dan rasa) tertentu pada fruit leather albedo semangka setelah ditambahkan serbuk daun kelor. Albedo dipisahkan dari kulitnya kemudian di potong kecil-kecil kecil lkemudian di timbang sesuai perlakuan lalu campurkan dengan gula 20, asam sitrat 0.1, dan serbuk daun kelor dengan formulasi 0, 0.5, 1, 1.5, 2 g, kemudian di cetak di loyang dengan ketebalan 1 cm, kemudian di panaskan di food dehydrator dengan suhu 60 selama 16 jam. Pengujian yang dilakukan meliputi kadar abu, kadar serat kasar, kalium, karbohidrat, tensil strength, dan organoleptik rasa dan tekstur. Hasil penelitian menunjukkan penambahan serbuk daun kelor dengan formulasi 0, 0.5, 1, 1.5, 2 g pada proses pembuatan fruitleather Albedo semangka berpengaruh (p<0,05) terhadap peningkatan kadar abu, Serat kasar, Kalium, Organoleptik (tekstur dan rasa) dan penurunan (Tekstur dan Karbohidrat), Penambahan serbuk daun kelor meningkatkan kadar abu fruitleather albedo semangka sebesar 0,70 % 0,91 %, Serat kasar sebesar 6,06 % 7,90 %, Kalium sebesar 154,49 mg 159,93 mg, cenderung menurunkan kadar Karbohidrat sebesar 72,21 % - 69,80 %, dan Tekstur sebesar 0,37 MPa 0,06 MPa. Perlakuan terbaik pada penelitian ini adalah pada perlakuan P5 yaitu dengan kandungan kadar abu sebesar 0,91 %, Serat kasar sebesar 7,90 %, Kalium sebesar 159,93 mg, cenderung menurunkan kadar Karbohidrat sebesar 69,80 %, dan Tekstur sebesar 0,37 MPa 0,06 MPa.

In contrast to the branches of mathematics in general that require only analytical skills through formula calculation, geometry requires other skills in the form of visual ability to understand. The student's analytical skills can be enhanced by theoretical learning methods. However, theoretical learning method will not be optimal in improving the visual ability. Another method is required that can encourage students' analytical and visual abilities. The learning method that suits these needs is a case study. The case study method in geometry lessons can be applied by creating scenarios that are divided into two stages: the preparation stage and the implementation stage. The preparation stage is related to the formulation of scenarios of case studies that will be conducted by the students in the field, while in the implementation stage the students conduct direct observation in the field based on the case study scenario at the preparation stage and then present the observation result through the presentation, accompanied by suggestion and evaluation from teachers.

The village Bokonusan is the location on the Semau Island and the district of Kupang, East Nusa Tenggara. Norma and refers to the contructual obligations between members of society in accordance with the rules of the costums, trust that refer to expectation and goals together in building in accordance with the values of mutual cooperation of solidarity of the community. As for the porpouse of research to, give me a description of application of the local Dale Esa in the life together in the village Bokonusan, as well as explain the elements of what is contained in the wisdom of Dale Esa as social capital in communities Bokonusan village. The method used is a qualitatve and approach to the contructivism oh the research descriptive aksplanative. Interwoven ily tradition, a marriege, birth, death, a new garden work (teh management of the land) and conflic resolution. The application of valeu to keep in daily life as from of social interaction. In the wisdom of Dale Esa the cooperation between the community refers to social relationships between societies so that, the social network, the obligation, prohibition, the rigth have, between members of the community to help each other as a from social norm, the emergance of the hope and goals together to build together as result the trust.