This research is an explanatory research, intending to find the effect of share ownership by management, institutions, and families, on debt policy which use agency theory, with variables of profitability intervening. The study population  is  the  IDX  companies  other  than  banks  and finance, which were registered in the 2015-2016 period. The sampling technique used purposive sampling so as many as 330 companies were obtained. Data analysis technique used is Partial Least Squares (PLS) by testing the hypothesis statistically. The result is there is no effect of management ownership on profitability, there is an influence of management ownership on debt policy, there is an influence of institutional ownership on profitability, there is no effect of institutional ownership on debt policy,  there is no influence of  family ownership on profitability, there is no influence of ownership of  family ownership on debt policy , there is an effect of profitability on debt policy, there is no effect of management ownership on debt policy through profitability, there is an influence of institutional ownership on debt policy through profitability, there is no influence of family ownership on debt policy through profitability.

Currently, the development of technology and knowledge developed with very fast and unlimited, this makes all forms of information can be easily accessed or in the know. This convenience makes all the people getting interested to know a variety of new information and also share a variety of information and experience. Similarly happens to the world of tourism, see the greater opportunities that exist to make competition in the world tourism is increasingly rapidly develops, it can be seen by many different cities who do the activities of city branding or activities promoting and making the city as a tourist destination with a wide range of ways that provide a wide range of permissions that facilitate a variety of tourism activities more rapidly evolving improvements, a variety of public facilities and infrastructure, and various other promotional way. But in reality not all city branding goes in accordance  with  the  expectations  that existed,  in  some  city tours that the influence of city branding is not running or failed. Yet the number of conceptual research which deals with the effectiveness of city branding in an increasing number of tourists, as well as to examine theoretically about effectiveness city branding against an increase in tourists.

In the modern era, internet users and social media increased substantially. All the information can be easily searched. Thus, teenage girls can be easily influenced by the lifestyle of contemporary trends while accessing social media. It is used by many people to sell online. Teenage girls can easily buy goods or just supporting current lifestyle. The purpose of this article is to determine the role of social media in the changing consumer lifestyle adolescent girls. This article is written from the six previous journal within the last 10 years. With the ease of accessing the internet and the ease of social media , young women can easily view the latest trend of Indonesian artists and foreign artists dann it meimbulkan teenage girls want to keep abreast of current lifestyle . This shows that the role of social media in the changing consumer lifestyle teenage girls. Adolescent girls should be taught to use social media wisely and to avoid behavior directed konumtif

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas pada Hotel XYZ Malang dan rekomendasi yang tepat dengan menggunakan metode COSO framework. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, pengendalian internal terhadap sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada Hotel XYZ Malang kurang efektif karena perusahaan masih belum memenuhi beberapa komponen COSO antara lain lingkungan pengendalian, aktivitas  pengendalian, pengawasan kinerja. Akibat  dari  permasalahan tersebut  memungkinkan terjadi ketidakjelasan kedudukan dan koordinasi oleh posisi yang tidak tercantum, karyawan tidak mengerti tugas dan tanggung jawab secara jelas dan terperinci, departemen front office tidak memiliki dokumen guest folio sebagai arsip, terjadi kecurangan, manipulasi dan penggelapan aset perusahaan oleh karyawan yang tidak bertanggungjawab, tidak ada pertanggungjawaban oleh pihak manajemen kepada owner, tidak ada kepastian dan penilaian kinerja setiap karyawan berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan, fungsi purchasing tidak memiliki dokumen advance form sebagai arsip. Perusahaan perlu melakukan perbaikan struktur organisasi, membagikan job description secara tertulis, menambah dokumen pada departemen front office, melakukan pemisahan dan penambahan karyawan, mengadakan otorisasi terhadap laporan keuangan, mengisi posisi general manager dan general secretary yang kosong, memperbaiki sistem dan prosedur pengeluaran kas melalui dana kas kecil

Pasar yang efesien, pasar akan cepat bereaksi terhadap  informasi  baru  yang  masuk akan  tercapai  harga keseimbangan yang baru. Pada prakteknya, di pasar modal muncul fenomena yang menunjukan penyimpangan yang bertentangan dengan konsep pasar modal yang efesien (Market Anomaly). Anomali-anomali tersebut antara lain Efek Januari. Penelitian ini bertujuan mengetahui efek januari di Bursa   Efek   Indonesia   Priode   2006-2009.   Penelitian   ini bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (LQ45) selama januari 2006 s.d desember 2009. Sampel yang diambil sebanyak 16 emiten melalui sampel purposive. Data analisis dengan analisis Regresi dengan Variabel Dummy.Hasil penelitian melalui uji regresi variable dummy menunjukan hanya pada bulan oktober mempunyai rata-rata return berbeda lebih kecil dari bulan januari dan bulan januari bukan merupakan bulan dengan return tertinggi sehingga tidak terbukti adanya efek januari.

Professors profession is a profession that is very noble because it carries a very big task that can affect the progress of a nation. The advanced nation must have qualified human resources (HR) that can compete with other countries. In creating quality human resources, the role of education is very important. The role of education according to Law no. 20 of 2003 on the national education system. Performance appraisal is the determination of the operational effectiveness of an organization and its personality based on the target of predetermined strategy, standard and criteria. Lecturer performance appraisal results will produce tremendous results for the study program or faculty, especially determining the decision given rewards or sanctions, other than that the lecturer is motivated to improve its performance. Competence is a statement that describes the appearance of a certain ability unanimously which is a combination of knowledge, skills, and attitudes that can be observed and measured. Whereas with the design of the lecturer performance data management system, performance appraisal will facilitate communication between lecturers and appraisers that are done by simply entering certain data to produce monitoring information routinely and useful. Indicators that assess the main activities of pedagogic competence, personality competence and propesional competence, the value becomes a reference aspect assessed in the lecturer appraisal process. The data used is also taken from student's idenpendensi, so that consistency is maintained.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono oleh organisasi bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu. Bantuan hukum diatur di beberapa Undang-Undang namun secara prinsip hanya diatur di dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, hal ini yang akan menjadi obyek penelitian dalam tesis ini tentang reposisi bantuan hukum probono. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatife atau hukum normatif,       Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Adalah sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi seorang advokat untuk melakukan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu secara ekonomi bahkan seorang Advokat dilarang menolak penanganan perkara yang dimohonkan oleh orang atau kelompok yang tidak mampu, dan ini adalah pengabdian bagi advokat. Delapan tahun setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat disyahkan, muncul Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (UU Bankum). Hadirnya UU Bankum memberikan ruang bagi Pemberi Bantuan Hukum dalam hal ini Organisasi Bantuan Hukum untuk dapat mengakses pendanaan atas penyelenggaraan bantuan hukum cuma-cuma dari APBN, APBD, Hibah/ Sumbangan serta Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dengan dibukanya akses pendanaan atas penyelenggaraan bantuan hukum pada UU Bankum telah menggeser semangat bathin pengabdian Probono Publico pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga posisi   Probono Publico menjadi bias

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan dana hibah di provinsi Jawa Tengah.  Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pelaksanaan dana hibah di Provinsi Jawa Tengah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan dana hibah di Provinsi Jawa Tengah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, serta problematika dan solusi atas pelaksanaan dana hibah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan dana hibah di Provinsi Jawa Tengah serta memahami problematika dan solusi atas pelaksanaan dana hibah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pelaksanaan pemberian dana hibah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memungkinkan menimbulkan problematik. Salah satunya kurang pahamnya para pihak akan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Sanksi yang diberikan kepada penerima hibah yang mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dipertegas. Serta perlunya partisipasi masyarakat agar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mengontrol kegiatan di lapangan yang dibiayai oleh dana hibah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Demak dalam menciptakan iklim investasi yang berbasis nilai keadilan Islam. Kemiskinan bisa diatasi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, penanaman modal atau investasi adalah salah satu cara membuka lapangan pekerjaan yang secara otomatis mengurangi angka kemiskinan, sejauh manakah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam mendukung investasi permasalahan dalam penelitian ini adalahbagaimanaKebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam menciptakan iklim investasi yang berbasis nilai keadilan islam suatu kajian peraturan Bupati Demak nomor 27 tahun 2013dan bagaimana problematika atas kebijakan peraturan Bupati Demak nomor 27 tahun 2013. Metode yang diguakan dalam penelitian ini merupakan spesifikasi penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam menciptakan iklim investasi yang berbasis nilai keadilan islam. Problematika atas kebijakan peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2013 yakni Faktor internal dari dalam Dinpm PTSP Kabupaten Demak Jumlah Sumber daya manusia yang terbatas, solusi yang diambil adalah dengan tetap memaksimalkan tenaga yang ada kedua, Sarana dan prasarana yang sudah terlalu lama, Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar dalam hal ini berasal dari calon investor itu sendiri

Tujuan dari penelitian ini adalah   untuk menganalisa perlindungan hukum transaksi E CommerceLovebird. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana   Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E CommerceLovebird Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E CommerceLovebird Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan wirausahawan. Metode yang digunakan dalam penulisan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E CommerceLovebird mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan pertama pasal 1243 KUH Perdata jika penjual melakukan   wanprestasi maka konsumen dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kedua Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni berdasarkan pasal 62 Undang undang Perlindungan Konsumen yang memberikan ancaman pidana terhadap pelaku usaha yang beriktikad tidak baik. Adapun problematika perlindungan Konsumen E CommerceLovebird terlatak pada dua aspek pertama tingkat kesadaran konsumen yang dirugikan dalam memperjuangkan hak-haknya selama ini masih rendah kedua Penegakan hukum terhadap produsen atau penjual barang terkait pelanggaran terhadap undang undang konsumen masih kurang.