Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba dan untuk memahami dan menganalisa kendala dan solusi kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini adalah : Kewenangan Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba   secara garis besarmya dapat dibagi menjadi 2 yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur non penal. Dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana narkotika dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, baik itu bagi masyarakat umum maupun anggota Kepolisian. Prosesnya yang membedakan antara masyarakat umum dan anggota Kepolisian, karena apabila anggota yang melakukan tindak pidana maka aka nada sidang kode etik yang diatur tersendiri dengan aturan yang berlaku yaitu Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan disiplin serta sanksi atas pelanggaran Kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 28 ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Jalur non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya narkotika kepada masyarakat maupun anggota Kepolisian serta ancaman pidana bila mereka melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan Direktorat narkoba Polda Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana,   faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah   dalam menanggulangi kejahatan narkoba di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya melakukan: upaya pre-emtif (penyuluhan) dengan melakukan kerjasama ke berbagai pihak perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sekolah-sekolah dengan membuat MoU (Nota Kesepahaman) bebas dari narkoba. Upaya represif (penegakan hukum) mulai dari penyelidikan hingga penyidikan yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antar perusahaan dalam sistem perusahaan grup ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui peran serta tanggung jawab perusahaan induk dalam kegiatan operasional anak-anak perusahaannya.  Fenomena perusahaan grup ini menimbulkan celah hukum terkait dengan kekosongan norma  dalam pelaksanaan perusahaan induk dan perusahaan anak sebab konsepsi mengenai perusahaan grup tidak berada dalam ranah hukum karena perusahaan grup lebih mengacu kepada realitas bisnis.  Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengenal adanya hubungan khusus antara induk perusahaan dan anak perusahaan.  Dalam sebuah  perusahaan grup  hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak tidak lebih dan tidak kurang adalah hubungan sebagai perusahaan dan pemegang sahamnya saja. Hak dan kewajiban kedua jenis perusahaan sebatas apa yang telah diperjanjikan dalam Anggaran Dasar atau perjanjian-perjanjian  shareholder agreement  yang telah di tandatangani. Segala perbuatan dari anak-anak perusahaan adalah perbuatan mandiri dari perusahaan itu sendiri. Jadi dapat dipahami bahwa perusahaan induk tetap memiliki prinsip tanggung jawab terbatas sebagai bentuk tanggung jawab pemegang saham dalam sebuah perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai legalitas aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan inses. Merujuk pada catatan Komnas Perempuan tahun 2021 telah terjadi kasus perkosaan inses terhadap perempuan sebanyak 215 kasus dimana 15 kasus terjadi pada anak. Dari perkosaan inses tidak menutup kemungkinan terjadi kehamilan pada anak dan ketidaksiapan fisik maupun psikis membuat seorang anak memilih jalan untuk aborsi. Sehingga patut dipertanyakan tentang legalitas aborsi sebagaimana Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jika yang melakukan aborsi adalah anak korban perkosaan inses. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi dengan indikasi perkosaan adalah legal karena adanya trauma psikologis yang diderita oleh korban dan dimungkinkan adanya indikasi kedaruratan medis akibat perkosaan inses. Aborsi dapat dilakukan pada saat usia kehamilan tidak lebih dari 6 minggu dihitung dari awal pertama haid, namun tidak menutup kemungkinan aborsi dilakukan ketika usia kandungan melebihi batas tersebut. Sehingga penegak hukum harus dapat memastikan bahwa aborsi akibat perkosaan inses tidak dapat dituntut pidana karena telah dilindungi oleh hukum. Kepastian hukum yang ada harus dapat ditegakan agar tercipta keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan dari hukum. Selain itu, diperlukan adanya suatu edukasi mengenai kesehatan reproduksi oleh ahli kesehatan agar kasus aborsi dapat diminimalisir.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak atas informasi dan hak kesehatan reproduksi perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang. Terbatasnya akses informasi dan sempitnya ruang gerak bagi pendidikan kesehatan reproduksi serta kurangnya fasilitas kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilitas di Indonesia berdampak terhadap terjadinya kekerasan seksual bagi perempuan penyandang disabilitas. Kota Semarang merupakan salah satu kota dengan jumlah kasus ketidakadilan penyandang disabilitas yang tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak atas informasi bagi perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang sudah terpenuhi namun, hak kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang belum terpenuhi karena kurangnya anggaran dana dari pemerintah, tidak adanya sosialisasi seputar kesehatan reproduksi dari lembaga terkait, kurangnya kompetensi tenaga kesehatan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, kurang berpartisipasinya masyarakat dalam mendukung penyandang di disabilitas, tidak adanya informasi kesehatan reproduksi yang diberikan kepada para penyandang disabilitas, serta tidak terlaksananya kebijakan yang telah dibuat.

Celebrity endorsement is a widely used method to gather customer visual attention to the advertised product. Viewers' visual attention to the products is clinical for advertisers. This is why advertisers keep their eyes on consumers to know where they're looking. The study was aimed to explore the visual attention of young sports consumers by gender with the help of an eye-tracking system. An experiment was conducted with twenty-eight university students by using Tobii Pro Glasses-2 eye tracker. Fixation durations, counts, and areas were measured to assess the effects of sports celebrity endorsement on visual attention. In major findings, although in the ad where a female sports celebrity was featured, men and women respondents were fixed in similar areas, the men respondents put the maximum focus on the female athlete herself, while the women respondents focus maximum on the product. The present study found that the visual attention of the young sports consumers visual attention to the printed advertisements with sports contents varied by gender. Young consumers can have different connections and associations with celebrities than older consumers. The study gives important information to understand the young sports consumers visual attention to the printed advertisements which use sport celebrity endorsements.

Penelitian ini bertujuan dalam rangka menganalisis keabsahan dari grosse akta pengakuan hutang pembiayaan bank syariah. Grosse akta pengakuan hutang merupakan salinan dari akta pengakuan hutang, berbentuk notaril berisi pernyataan keberhutangan sepihak dari debitur sebagai pembuktian adanya hutang debitur kepada kreditur yang lahir karena telah terjadi perjanjian kredit. Pada perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan bukan dalam bentuk perjanjian kredit melainkan perjanjian sesuai jenis transaksinya, meliputi transaksi bagi hasil, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa menyewa yang memiliki konsekuensi hukum berbeda dengan perjanjian kredit. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini memberikan pandangan baru terkait penggunaan grosse akta pengakuan hutang pada pembiayaan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai karakteristik akad khususnya akad yang berbasis kemitraan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa akad untuk pembiayaan syariah jika dilihat dari tingkat kepastian perolehan keuntungan bank, dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu Natural Certainty Contracts dan Natural Uncertainty Contracts. Akad yang berbasis kemitraan termasuk kategori Natural Uncertainty Contracts, sedangkan akad jual beli, akad pinjam meminjam dan akad sewa menyewa termasuk kategori Natural Certainty Contracts. Dimana kesimpulannya, pada akad pembiayaan dengan kategori Natural Certainty Contracts menimbulkan konsekuensi hutang piutang sehingga keabsahan hukum dari penambahan grosse akta pengakuan hutang bagi bank terpenuhi, sedangkan untuk  Natural Uncertainty Contracts, keabsahan grosse akta pengakuan hutang tergantung dari pembuktian adanya kewajiban yang tertunggak, dan khusus untuk akad Musyarakah Mutanaqisah, grosse akta pengakuan hutang dapat dibuat dengan melihat kedudukan hukum para pihak dan konsekuensi hutang dalam transaksi.

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum identitas palsu debitur dalam akta notaris mengenai perjanjian kredit terhadap pihak ketiga pemberi jaminan serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan akta notaris tersebut. Notaris seyogyanya teliti dan berhati-hati dalam membuat akta autentik, terlebih mengenai perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga pemberi jaminan. Sebab, pihak ketiga pemberi jaminan memiliki kepentingan yang berbeda dengan debitur atau kreditur. Jika debitur secara beritikad buruk memberikan identitas palsu dalam suatu perjanjian, maka akibat hukum adanya identitas palsu tersebut perlu dianalisis dari perspektif Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terkait perlindungan serta kepastian hukum bagi pihak ketiga pemberi jaminan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan penelusuran literatur. Penelitian ini memiliki kebaharuan perspektif karena menganalisis akibat hukum identitas palsu dalam akta notaris terhadap pihak selain debitur dan kreditur, yakni pihak ketiga pemberi jaminan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul terhadap suatu akta dengan identitas palsu adalah dapat dibatalkan karena terdapat penipuan di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Penipuan mengakibatkan perjanjian dalam akta tersebut tidak memenuhi syarat subjektif berupa kesepakatan yang bebas berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, untuk membatalkan akta notaris tersebut, penipuan harus terbukti dan tidak dapat dipersangkakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperoleh putusan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya penipuan agar gugatan pembatalan akta memiliki dasar yang kuat. Sebaliknya, akta tersebut tidak dapat dibatalkan jika unsur penipuannya tidak terbukti sehingga masih menjadi akta autentik dan tetap mengikat.

<p><em style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ansi-language: EN;" lang="EN">In pattern recognition, image processing plays a role in automatically separating objects from the background. In addition, the object will be processed by the pattern classifier. In the medical world, image processing plays a very important role. CT Scan (Computed Tomography) or CAT Scan (Computed Axial Tomography) is an example of an image processing application that can be used to view fragments or cross sections of parts of the human body. Tomography is the process of producing two-dimensional images from three-dimensional film through several one-dimensional scans. Magnetic resonance imaging (MRI) is the image most often used in the field of radiology. MRI images can display the anatomical details of objects clearly in multiple sections (multiplanar) without changing the patient's position. In this study, two methods were compared, namely K-Means and Fuzzy C Means, in a segmentation process with the aim of separating between normal areas or areas with disturbances (lesions). The images used are brain and chest MRI images with a total of 10 MRI images. The image quality of the segmentation results is compared with the quality test using the Variation of Information (VOI) parameters, Global Consistency Error (GCE), MSE (Mean Square Error), PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) and segmentation time.</span></em></p><pre style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt;"><em><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ansi-language: EN;" lang="EN">In pattern recognition, image processing plays a role in automatically separating objects from the background. In addition, the object will be processed by the pattern classifier. In the medical world, image processing plays a very important role. CT Scan (Computed Tomography) or CAT Scan (Computed Axial Tomography) is an example of an image processing application that can be used to view fragments or cross sections of parts of the human body. Tomography is the process of producing two-dimensional images from three-dimensional film through several one-dimensional scans. Magnetic resonance imaging (MRI) is the image most often used in the field of radiology. MRI images can display the anatomical details of objects clearly in multiple sections (multiplanar) without changing the patient's position. In this study, two methods were compared, namely K-Means and Fuzzy C Means, in a segmentation process with the aim of separating between normal areas or areas with disturbances (lesions). The images used are brain and chest MRI images with a total of 10 MRI images. The image quality of the segmentation results is compared with the quality test using the Variation of Information (VOI) parameters, Global Consistency Error (GCE), MSE (Mean Square Error), PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) and segmentation time.</span></em></pre>

<p><em>Positive cases of COVID-19 continue to grow rapidly. This prompted the government to make new rules in the form of various types of health protocols. One of them is the implementation of the self-isolation protocol for confirmed COVID-19 patients. Self-isolation is a rule that requires confirmed patients to stay at home until the specified time limit to break the chain of COVID-19 development. However, it is suggested and as a rule that there are still many ODP and PDP who still violate the rules of self-isolation from the government. The ODP and PDP still roam freely without thinking about the impacts and risks to their surroundings. With the departure of confirmed patients, the risk of developing COVID-19 becomes greater. </em><em>In this study, a confirmed patient locator bracelet was made that can map the position of the patient based on latitude and longitude. The latitude and longitude data from the bracelet is sent to the gateway by LoRa communication. LoRa communication is also used to minimize the dimensions of the bracelet. In addition to mapping the location of the patients, by applying the Heversine method this system is able to identify when a safe zone violation occurs in the form of a change in the color of the marker. In the future, it is hoped that this system will be able to handle the problem of developing COVID-19 caused by confirmed patients who still violate the self-isolation protocol.</em></p>

Monitoring the nutritional status of infants at this time is mostly still using the manual method, by looking at anthropomeric standard books so that nutritional monitoring takes longer and is less practical. Babies need nutritional status based on age, weight, length of the baby (baby's height), and sex of the baby. To find out the nutritional condition of the baby, the author wants to develop a measurement tool for weight and length of the baby with the output data in Microsoft Excel. This study aims to design a baby's weight and length measurement tools with data output at Microsoft Excel and perform a function test. The process of detection in infants using ultrasonic sensors that serves to determine the height or length of the baby's body and load cell sensors to determine the baby's weight, then the LCD (Liquid Crystal Display) which displays the results of ultrasonic sensors and load cell sensors and Arduino Uno. The results of this study are an infant weight and height measurement tool with an arduino uno-based anthropometric index method with 2 ultrasonic sensors as height and length counters, and 1 load cell sensor as a weight calculator for infants that will later be displayed on the LCD screen.