Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan dengan melakukan pendampingan praktek magang pada CU Kasih Sejahtera Cabang Betun. Dengan tujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori dan pengetahuan selama perkuliahan dengan kenyataan praktik di dunia kerja. Metode yang digunakan yaitu Praktek Kerja Lapangan pada CU Kasih Sejahtera Cabang Betun. Pendampingan dilaksanakan pada 5 orang mahasiswa dengan masa efektif 50 hari kerja. Adapun hasil dari praktek kerja magang yaitu peserta magang dapat memperlajari secara langsung melayani anggota yang konsultasi dan pencairan dana usaha, pengarsipan berkas anggotan baru kedalam filling kalbinet dan melakukan transaksi.
 
 

his study aims to examine whether the Covid-19 Pandemic can be classified as Force Majeure or not and how legal remedies can be taken by the Bank as a creditor in order to protect their rights to obtain credit from customers as debtors whose urgency in this research is to provide information regarding protection measures. as well as legal protection for creditors who have failed to pay during the Covid-19 pandemic. The legal research method used is normative legal research by conducting studies through the Statute Approach and Conceptual Approach. The results of this study reveal that efforts that can be made by banks to resolve non-performing loans are to make efforts for non-performing loans through a credit restructuring scheme by considering the criteria for debtors who are eligible for a credit restructuring policy.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure atau tidak dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh bank sebagai kreditur guna melindungi hak-haknya untuk mendapatkan pengembalian kredit dari nasabah selaku debitur yang terdampak pandemi Covid-19. Urgensi penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai upaya penyelamatan serta perlindungan   hukum bagi para kreditur yang mengalami masalah gagal bayar di masa pandemi Covid-19. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian melalui pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut adalah dengan melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui skema restrukturisasi kredit dengan mempertimbangkan kriteria debitur yang layak diberikan kebijakan restrukturisasi kredit.  

This research aims to analyze the form of legal protections for consumers against the purchase of drugs containing psychotropic substances on the online marketplace. the rapid development of e-commerce in recent years when the internet was introduced.  With the internet, transactions in trade no longer see national boundaries.  This ease of accessing the internet makes consumers of e-commerce increase, one of which is in the online marketplace, due to the ease of payment systems, practicality, short time to make it more efficient, as well as the many attractive promos provided.  The implementation of transactions from this rapidly growing online marketplace also needs to be balanced with strict supervision.  The research method used is normative juridical and then analyzed with secondary data in the form of primary and secondary legal materials.  The results of this study indicate that the form of legal protection for consumers against the purchase of drugs containing psychotropic substances on the online marketplace can be in the form of delivering complete and accurate information about products that are traded online.  Nowever, there must still be the responsibility from the online marketplace or business actors to consumers.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian obat mengandung psikotropika pada online marketplace. Hadirnya teknologi internet mengakibatkan transaksi dalam perdagangan tidak lagi melihat batas-batas wilayah negara. Kemudahan dalam mengakses internet menimbulkan peningkatan konsumen e-commerce, salah satunya pada online marketplace. Terdapat berbagai fasilitas dalam sistem pembayaran, praktis, banyaknya pilihan produk, singkatnya waktu sehingga membuat lebih efisien, serta berbagai macam promo menarik yang diberikan. Tentunya pelaksanaan transaksi dari online marketplace yang berkembang pesat ini juga perlu diimbangi dengan adanya pengawasan yang tegas terutama terkait beredarnya obat-obatan yang mengandung psikotropika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif kemudian dianalisa dengan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian obat mengandung psikotropika pada online marketplace dapat berupa penyampaian informasi yang lengkap dan akurat mengenai produk yang diperjualbelikan secara online. Namun, tetap saja harus ada tanggung jawab dari online marketplace atau para pelaku usaha kepada konsumen.  

This study aims to find out and analyze how the process of certifying state land into land rights and what obstacles are faced in certifying state land into land rights to land use using normative juridical research methods. The results of the study explained that certifying the land and reversing the name of the land in the name of the certificate owner is an important thing for the community to do to avoid legal problems or minimize risks in the future. With the issuance of a certificate of land rights, the owner is given legal certainty and legal protection to prevent legal disputes that occur in the future as a result of parties who feel aggrieved because of the issuance of a land certificate. One of the land problems that often arises in the community is land disputes or land struggles between parties. One way that can be used to minimize land disputes that occur both between communities and communities with the government is to enforce legal regulations, in the form of clear laws in order to provide legal certainty to the legal owners of land rights, and also laws that are coercive and regulate in order to create order in society. The existence of land registration as proof of rights is legal proof of land ownership. Apart from being proof of ownership, the legality aspect is also to provide certainty to the parties that there is a legal owner of the land.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pensertifikatan tanah negara menjadi tanah hak dan apa kendala yang dihadapi dalam melakukan pensertifikatan tanah negara menjadi tanah hak terhadap pemanfaatan tanah yang dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa pensertifikatan tanah dan membalik nama tanahnya atas nama pemilik sertifikat adalah hal yang penting dilakukan masyarakat agar terhindar dari permasalahan hukum atau meminimalisir resiko dikemudian hari. Diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk mencegah adanya sengketa gugatan hukum yang terjadi dikemudian hari akibat dari adanya pihak yang merasa dirugikan karena terbitnya suatu sertifikat tanah. Salah satu permasalahan tanah yang sering muncul dalam masyarakat yakni sengketa tanah atau perebutan tanah antar pihak. Adapun salah satu cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir sengketa tanah yang terjadi baik antar masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintah ialah dengan menegakkan peraturan hukum, berupa hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pemilik sah hak atas tanah tersebut, dan juga hukum yang bersifat memaksa dan mengatur guna terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Pendaftaran tanah sebagai bukti hak merupakan bukti legal kepemilikan tanah. Selain sebagai bukti kepemilikan, aspek legalitas juga untuk memberikan kepastian kepada para pihak bahwa ada pemilik yang sah atas tanah tersebut.      

The purpose of this study is to inform the management of what actions can be carried out and what legal consequences arise after the management determines their attitude towards the difference in the value of claims submitted by creditors and debtors at the stage of matching PKPU receivables in the case of PKPU PT. NET Satu Indonesia (In PKPU). This study also aims to complement previous writings, so that this paper will explain more specifically about the verification stages in the PKPU process and the role of the management in these stages and the legal consequences that arise afterwards by making the PT NET Satu Indonesia PKPU case (In PKPU ) as the study material. By using empirical juridical research methods and taking a case approach with primary data sources, from this research it is known that the actions that can be taken by the management include an overall rebuttal, being admitted in its entirety, and refuting half the claims submitted by creditors. And the legal consequences that arise after the management determines their attitude, namely for creditors whose claims are completely denied means that the bills will be included in the list of denied claims and the consequence is that the creditors will not receive any payment for the bills that have been submitted, and vice versa for creditors whose claims are recognized.  Tujuan penelitian ini yaitu menginformasikan tindakan apa saja yang bisa dijalankan pengurus dan akibat hukum apa yang timbul setelah pengurus menentukan sikapnya terhadap perbedaan nilai tagihan yang diajukan oleh kreditur dan debitur pada tahap pencocokan piutang PKPU dalam kasus PKPU PT. NET Satu Indonesia (Dalam PKPU). Penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi penulisan-penulisan terdahulu, sehingga pada penulisan ini akan menjelaskan dengan lebih spesifik mengenai tahapan verifikasi dalam proses PKPU beserta peranan pengurus di dalam tahapan tersebut beserta akibat hukum yang timbul setelahnya dengan menjadikan kasus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) sebagai bahan studinya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan melakukan pendekatan kasus dengan sumber data yang bersifat primer, maka dari penelitian ini diketahui bahwa tindakan yang dapat dilakukan oleh pengurus diantaranya dapat berupa bantahan secara keseluruhan, diakui secara keseluruhan, dan membantah setengah tagihan yang diajukan oleh kreditur. Dan akibat hukum yang timbul setelah pengurus menentukan sikapnya yaitu bagi kreditur yang tagihannya dibantah seluruhnya berarti tagihannya tersebut akan dimasukan kedalam daftar tagihan yang dibantah dan konsekuensinya adalah kreditur tidak akan mendapat pembayaran apapun atas tagihan yang telah diajukan, begitu pula sebaliknya bagi kreditur yang tagihannya diakui.        

The purpose of this study is to analyze the legal certainty  of  implementation  voting  online for reconcilliation agreement in the suspension of payment  scheme.  During the Covid-19Pandemic, the government issued various policies regarding social activities that would be carried out in court which were carried out  online, now they can be carried out  online, including the agenda for voting  for  reconcilliation agreement in PKPU.  However, there is no legal basis for voting online for  reconcilliation agreement in PKPU, so there is legal uncertainty regarding this implementation.  The research method used in this research is normative juridical. The results of the research obtained are that there is certainty from the implementation of voting  online for reconciliation agreement in the suspension of payment  scheme by referring to SEMA No. 1 of 2020 as legitimacy which states that judges can carry out activities in court boldly in order to reduce the spread of Covid-19. The implementation of the online voting  online for reconciliation agreement  as a whole still refers to the  UU KPKPU  and  thats  derivative regulations. The novelty of this research is to examine the validity or legal certainty of the implementation of the voting online for  reconcilliation agreement in PKPU  scheme.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dari pelaksanaan voting online rencana perdamaian dalam skema penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai pembatasan sosial yang mengakibatkan kegiatan di pengadilan yang semula dilaksanakan secara langsung, kini dapat dilakukan secara daring, termasuk agenda voting rencana perdamaian dalam PKPU. Akan tetapi, tidak ditemukan landasan hukum dari voting online rencana perdamaian dalam PKPU, sehingga terdapat ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapat ialah bahwa terdapat kepastian hukum dari pelaksanaan voting online rencana perdamaian dalam skema PKPU dengan merujuk kepada SEMA No. 1 Tahun 2020 sebagai legitimasi yang menyebutkan bahwa hakim dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di pengadilan secara daring demi menekan angka penyebaran Covid-19. Adapun pelaksanaan dari voting online rencana perdamaian secara keseluruhan masih merujuk kepada UU KPKPU dan peraturan turunannya. Kebaruan dari penelitian ini ialah mengkaji keabsahan atau kepastian hukum terhadap pelaksanaan voting rencana perdamaian secara online dalam skema PKPU.  

Penelitian ini menggunakan analisa data panel dengan Analisa Pooled Least Square, Analisa Fixed Effect dan Analisa Random Effect. Populasi sebesar 317.586 rumah tangga (sumber : BPS Kabupaten Pemalang) dan besarnya sampel minimal dengan Slovin adalah sebesar 399,50 rumah tangga atau dibulatkan sebesar 400 rumah tangga. Hasil analisis regresi pengaruh kepemilikan faktor produksi tanah terhadap pendapatan menunjukan tanda negatif . Sedangkan Hasil analisa regresi pengaruh modal kerja/investasi, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat keahlian terhadap pendapatan menunjukan tanda positif . Pengaruh kenaikan pendapatan, faktor pribadi dan sosial konsumen dalam keputusan pembelian terhadap pengeluaran menunjukan pengaruh yang positif. Sedangkan pengaruh kenaikan harga, tingkat bunga simpanan dan budaya konsumen dalam keputusan pembelian terhadap pengeluaran menunjukan tanda negatif.  Penguatan daya beli masyarakat Kabupaten Pemalang dari sisi pendapatan dapat dilakukan melalui strategi peningkatan modal/investasi dan strategi peningkatan kualitas tenaga kerja. Sedangkan penguatan daya beli masyarakat Kabupaten Pemalang dari sisi peningkatan pengeluaran dapat dilakukan melalui strategi pengendalian harga barang/jasa dan strategi pengembangan perilaku konsumen.

Penggunaan Motion Graphic (MG) tidak hanya dugunakan sebagai sarana media seni, namun perkembanganya MG dapat dimanfaatakan di berbagai bidang. Baik bidang pendidikan, periklanan, hukum dan sebagainya. Pemanfaatan MG dalam proses pembelajaran dapat digunakan sebagai media pembelajaran, melalui MG diharapkan pengguna dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Animasi menjadi bagian yang  terpenting dalam pembuatan MG, Salah satu metode untuk menghemat waktu rendering dengan mengurangi detail gerakan, hal ini akan sedikit mempeharuhi hasil akhir animasi. Selain mengurangi kompleksitas gerakan terdapat metode lain untuk menghemat waktu render, yaitu menggunakan pemrograman komputer. Salah satu pemrograman komputer yang dapat digunakan untuk membuat animasi adalah dengan memanfaatkan Scalable Vector Graphic (SVG), SVG menggunakan bahasa markup yang berjalan pada browser. Hal ini memungkinkan dapat meminimalkan waktu render tanpa mengurangi kualitas hasil render, dan dapat membuat animasi dengan presisi nilai yang sesuai dengan kenyataannya. Tujuan dari penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan kinerja browser pada pemanfaatan animasi SVG dengan perbedaan atribut durasi dalam perbedaan garakan. Hasil dari perbandingan kinerja browser pada pemanfaatan animasi SVG dengan menambah atribut durasi dan perbedaan garakan. Hasil dari Perbandingan Kinerja Browser pada Pemanfaatan Animasi SVG (Scalable Vector Graphic) adalah bahwa Perbandingan Kinerja Browser Pada Pemanfaatan Animasi SVG (Scalable Vector Graphic), bahwa tidak terdapat perbandingan kenerja browser yang menonjol dan animasi  SVG dapat ditampilkan dan dijalankan dalam lingkungan browser dengan normal. Dapat dilihat pada kinerja rendering dan painting. Keseluruhan durasi animasi rata-rata lama waktu pada kenerja render sebanyak 245ms atau 4,78% dan rata-rata lama waktu pada kinerja painting sebanyak 161ms atau 3.14%. Kemudian Jika dilihat dari lama waktu GPU tidak bekerja dalam browser, tiap durasi memiliki lama waktu yang berbeda-beda. Waktu tercepat terdapat pada durasi 4.55s dengan waktu 4849ms dan waktu terlama terdapat pada durasi 0.05s dan 1.55s dengan waktu 4921ms. Artinya bahwa durasi animasi SVG tidak mempengaruhi kinerja browser dalam menjalankan animasi SVG. Hal ini dikarenakan bahwa dokumen SVG yang dijalankan melalui browser dijalankan dalam perintah (values animation) yang sama, jadi browser hanya menjalankan perintah yang sama sera berulang-ulang. Jika terjadi selisih kinerja browser kemungkinan dikarenakan karena terdapat pekerjaan yang lain yang dilakukan oleh perangkat pemproses dalam satu kegiatan.

Sale pisang adalah makanan ringan semi basah yang bahan utamanya adalah buah pisang yang dikeringkan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar air. Sale pisang yuli terdapat dua jenis yaitu pisang sale pipih dan sale pisang bulat. Untuk harga sale pisang pipih per bungkusnya Rp 5000 rupiah, sedangkan sale pisang bulat dihargai per bungkusnya Rp 10.000 rupiah. Untuk menjaga keberlangsungan usaha sale pisang, maka diperlukan langkah-langkah untuk mengalokasikan sumber daya dalam hal ini menggunakan variable krecek pisang sale, bahan pelengkap dan harga untuk meningkatkan keuntungan. Karena itu diperlukan kombinasi simulasi data penjualan sale pisang dalam mengatasi permasalahan tersebut, dapat menggunakan metode simpleks yang merupakan bagian dari linier programming. Metode simpleks bisa digunakan untuk menghitung hasil keuntungan maksimal dalam penjualan sale pisang. Hasil analisa menggunakan metode simpleks dan software POM-QM didapatkan hasil keuntungan sebesar Rp 135.000 produksi per hari
 
 
Kata kunci : Sale Pisang, Linear Programming, Metode Simpleks, POM-QM

Dengan kemajuan teknologi Informasi yang memanfaatkan internet maka website menjadi salah satu keunggulan teknologi yang digunakan oleh banyak kalangan dalan menyebarkan informasi. Dengan menggunakan web akan memudahkan proses berjalanya informasi menjadi lebih cepat dan dapat di akses oleh semua orang. Sebuah sekolah juga membutuhkan sebuah website yang dapat digunakan untuk mengembangkan sekolah juga digunakan sebagai saran informasi tentang sekolah. Oleh karena itu dibuatlah sebuah website sekolah untuk SMP Negeri 02 Kesesi. Dalam merancang website sekolah pada SMP Negeri 02 Kesesi akan digunakan framework laravel dan untuk database menggunakan MySQl. Rancang bangun ini digunakan untuk membuat sebuah sistem informasi website sekolah Pada SMP Negeri 2 Kesesi berbasis web yang dapat mengelola, melihat dan mendapatkan data informasi atau berita terbaru secara mudah oleh pengguna.