Pendekatan negara hukum dalam keadaan normal dan krisis sering kali dipertentangkan. Untuk mengurangi ketegangan ini, diperlukan pendekatan alternatif yang mendamaikan kedua kutub. Untuk itu, artikel ini menganalisis pendekatan negara hukum yang tepat untuk diterapkan dalam keadaan krisis ekonomi atau pendekatan negara hukum krisis ekonomi (The Economic Crisis Rule of Law Approach). Dalam pendekatan ini, diargumentasikan adanya dua pendekatan yang berdampingan (coexist) yakni mentaati prinsip negara hukum sekaligus memberi peluang fleksibel bagi Presiden (eksekutif) dalam memitigasi krisis ekonomi. Untuk itu, sekalipun dalam keadaan darurat ekonomi, ada kebutuhan untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar dalam negara hukum tetapi pada saat bersamaan ber-negara hukum dalam darurat ekonomi idealnya perlu tetap rasional, efisien, menciptakan kepastian, menjamin prediktabilitas, bersifat prospektif dan mencegah perilaku opportunistik dan moral hazard. Tujuan utama pendekatan negara hukum dalam krisis ekonomi ialah tercapainya pemulihan krisis dengan cepat tetapi juga sekaligus membantu pencapaian tujuan utama negara hukum substantif yakni perlindungan harkat dan martabat manusia, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan sosial.

The purpose of this writing is to discuss TKBM work opportunities in ports after the implementation of the Cabotage principle in Indonesia, because of its important role in the sea transportation process and is needed by the port community as a tool for loading and unloading goods on ships, and/or offshore activities in Indonesian sea waters. as well as other activities. The process of loading and unloading of goods on board is carried out by the Loading and Cabotage Workforce is a principle that enforces a rule that foreign ships are prohibited from loading and unloading goods in Indonesian waters, the aim is to empower national shipping. The performance of TKBM after the application of the Cabotage principle is discussed in this study which uses a conceptual framework supported by secondary data as library material and is analyzed descriptively. The results of the study show that after the implementation of the cabotage principle, the number of Indonesian ships continues to increase until 2022 is recorded at 33,000, because this principle prohibits foreign ships from transporting goods and passengers in Indonesian waters, except for ships with red and white flags only, and with the enactment of the principle In fact, the performance of TKBM in Indonesian Ports is getting higher.  Tujuan penulisan ini membahas tentang peluang kerja tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan setelah diberlakukannya asas Cabotage di Indonesia, karena perannya yang penting dalam proses pengangkutan laut dan dibutuhkan oleh masyarakat Pelabuhan sebagai alat pembantu kegiatan bongkar muat barang di kapal, dan/atau kegiatan lepas pantai di perairan laut Indonesia serta kegiatan lain. Asas Proses bongkar dan muat barang di atas kapal dilakukan oleh tenaga kerja bongkar muat dan Cabotage merupakan   asas yang memberlakukan suatu aturan bahwa kapal asing dilarang untuk bongkar muat barang di perairan Indonesia, tujuannya untuk memberdayakan pelayaran nasional. Bagaimana kinerja TKBM pasca diberlakukannya asas Cabotage adalah bahasan dalam penelitian ini yang menggunakan kerangka konsep didukung data sekunder sebagai bahan pustaka dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa setelah diberlakukannya asas Cabotage, jumlah kapal Indonesia terus bertambah hingga tahun 2022 tercatat sebanyak 33.000 an, dikarenakan asas ini melarang kapal asing untuk mengangkut barang dan penumpang di perairan Indonesia, kecuali kapal yang berbendera merah putih saja, dan dengan diberlakukannya asas ini, justru kinerja TKBM di Pelabuhan Indonesia semakin tinggi.              

Labor and wages are like two sides of a coin which is always a problem. The regulation of wages is regulated in Law  Number  13 of 2003 concerning Manpower and confirmed through Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 15 of 2018 concerning Minimum Wages.  This study aims to answer the factors that cause the ineffective supervision carried out by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection on the provision of minimum wages for workers, as well as the efforts that can be made by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection in making effective supervision of the provision of minimum wages for workers through normative juridical research method  (doctrinal) is an approach that views law as a doctrine or a set of normative rules  (law in  the  book).  The factors causing the ineffectiveness of the supervision carried out by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection on the provision of minimum wages for workers are due to limited personnel and the efforts that can be made by the UPT through:  (a) conducting a sudden inspection  (Sidak) to the  worker s  premises, and  (b) impose strict sanctions on employers World Health Organization provide workers wages that are not in accordance with the minimum wage as stipulated in the laws and regulations in the field of wages.  Tenaga kerja dan upah bagaikan dua sisi mata uang yang selalu menjadi permasalahan. Pengaturan tentang upah diatur dalam ketentuan terkait Ketenagakerjaan serta dipertegas melalui ketentuan mengenai Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketentuan mengenai Upah Minimum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab faktor yang menyebabkan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap pemberian upah minimum pekerja, serta upaya yang dapat dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan dalam mengefektifkan pengawasan terhadap pemberian upah minimum pekerja melalui metode penelitian yuridis normatif (doktrinal) adalah suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (law in book). Faktor penyebab belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap pemberian upah minimum pekerja dikarenakan keterbatasan personil serta upaya yang dapat dilakukan oleh UPT melalui:   (a) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke tempat pekerja; dan (b) memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang memberikan upah pekerjanya tidak sesuai dengan upah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengupahan.              

This study aims to investigate the impact of Earnings Per Share (EPS), Market to Book Value of Assets (MBVA), Market to Book Value of Equity (MBVE), Capital Expenditure to Book Value Asset Ratio (CEP/BVA), and Capital Expenditure to Market Value of Assets Ratio (CEP/MVA) on the financial performance and stock prices of Property and Real Estate Companies listed on the IDX (Indonesia Stock Exchange). The data utilized for this study are annual reports obtained from each company, accessible on the website www.idx.go.id. The research employs the associative method with statistical analysis and panel data testing. The sampling method employed is purposive sampling, encompassing a total sample of 10 Property Companies listed on the IDX, and the data spans from 2016 to 2022. The study's findings reveal that Earnings Per Share (EPS), Market to Book Value of Assets (MBVA), Market to Book Value of Equity (MBVE), Capital Expenditure to Book Value Asset Ratio (CEP/BVA), and Capital Expenditure to Market Value of Assets Ratio (CEP/MVA) exert a positive and significant influence on the financial performance and stock prices of Property and Real Estate Companies listed on the IDX.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana  mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilukada serentak oleh lembaga peradilan dan bagaimana penyelesaian perkara pemilukada serentak melalui lembaga peradilan sehingga diperlukannya peradilan khusus pemilu dalam pemilukada serentak.   Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Peradilan khusus dalam untuk pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, sengketa pilkada sering menumpuk karena diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusibdan permasalahan yang diselesaikan Peradilan Umum khusus pilkada yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. 2. Persoalan penegakan hukum dalam pemilu mencakup tiga ranah hukum yaitu: Sengketa hasil yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, Penyelesaian perkara pidana pemilu deselesaikan melalui Pengadilan Negeri, Penyelesaian  pelanggaran  administrasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu dan panwaslu. Pembentukan peradilan khusus pemilu sebenarnya suatu solusi untuk mewujudkan salah satu komponen terpenting dalam azas- azas penyelenggaraan pemilu diantaranya adalah kepastian hukum.

This study aims to determine the effect of working hours and work experience on the income of employees at the CNG and CND tofu factories in Solok district. The population of this study as many as 45 people. The sampling technique in this study is total samplingBased on the results of this study, it can be concluded that working hours have a significant effect on employee income, this can be proven by using the t test with a significant value t_count (15.591) > t_table (2.018) and a significant value of 0.000 <0.05. while work experience has no significant effect on employee income, this can be proven by the t test with a significant value t_count (0.541) < t_table (2.018) and a significant value of 0.592> 0.05. Simultaneously working hours and work experience affect employee income, this can be proven by using the f test with the F_count value of 185.792 > 3.22 with a significance value of 0.000 < 0.05. This can also be seen from the R Square value of 0.898 or 89.8% and the remaining 10.2% is influenced by other variables outside this study.
 

Latar Belakang; Dunia saat ini tengah waspada dengan penyebaran sebuah virus yang dikenal dengan virus corona muncul dan menyerang manusia  dampak penyebaran virus corona menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami kecemasan. Tujuan; mengeksplorasi Pengalaman kecemasan masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Metode; Menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan fenomonologi, dengan 5 orang partisipan, teknik penentuan sampel secara Snowball Sampling, pengelolaan dan Analisis data menggunakan Interpertasi Phenomenological Analysis (IPA). Hasil; ditemukan  2 tema besar, yaitu: pengalaman kecemasan yang dirasakan, dan gangguan sosial ekonomi. Pembahasan; Mayoritas responden menyatakan pengalaman dan tingkat kecemasan dalam menghadapi Covid-19 yaitu jika mereka kehilangan pekerjaan dan gangguan sosial ekonomi  karena sebagian besar masyarakat banyak yang tidak lagi bekerja atau berdagang. Kesimpulan; Sebagian besar responden mengalami tingkat kecemasan dalam menghadapi pandemic covid-19 dalam hal ini responden cemas akan kehilangan pekerjaan.
 

.Every company certainly has operating equipment that usually runs continuously and relies on electricity as an energy source whose distribution must be appropriate to be efficient in its use. Every company that has important activities that use electronic devices, of course, must have a power backup so that sudden power cuts do not occur, because if this happens frequently it will cause damage to electronic devices, one of which is using a UPS (Uninterruptible Power Supply). Uninterruptible Power Supply (UPS) is an electronic device capable of providing temporary backup power when the main power supply is cut off. This UPS is also an electronic device that can protect all types of electronic equipment that is vulnerable to current or voltage instability. The purpose of this study is to understand and know the working principle and how to maintain the use of UPS. The method used is the method of observation in the company to obtain research data. At PT. ASDP Indonesia Ferry uses two types of UPS which have different capacities, namely 0.8KVA and 3KVA to supply power to each electronic device that is used regularly. Of the two types of UPS, it can be used to back up electrical power when the main power source is suddenly cut off.
 
 

Revaluation of fixed assets is a methode to revaluate company’s fixed assets to reflect the market value. Revaluation of assets can be done for accounting purposes, tax purposes, or accounting and tax purposes. Revaluation of fixed assets for tax purposes is regulated in the Regulation of the Minister of Finance No. 191/PMK.010/2015. The purpose of this study is to analyze the taxes that must be paid in 2021 as a result of the asset revaluation practice carried out by PT PLN (Persero). This study used a descriptive method with a qualitative approach. The object of this research is PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Data used for this research are 2021 financial statements of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) from its official website. The result of this study indicate that the revaluation of fixed assets for tax purpose by PT PLN in 2021 can reduce the totals of assets and its net income, furthermore the revaluation of fixed assets does not affect the income tax for the year after revaluation due to the loss of revaluation of fixed assets by PT PLN in 2021.

The sample in this study is the employees who are in the Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga.The method used in this research is descriptive kuntitatif method by conducting multiple linear regression analysis test.
            This research is done by quantitative method. Data collection techniques used were questionnaires. Data analysis techniques used in this study is multiple linear regression using SPSS version 25 for windows.
            Style Leadership and Motivation simultaneously affect the performance of employees. Leadership style partially significant effect on employee performance, Motivation partially also have a significant effect on employee performance. Furthermore, the variable that has the most significant influence is the Leadership Style