This study aims to compare the concept of leaving father and mother in Matthew 19:5-6 with the practice of Menjae in Pakpak Tribal Culture. In addition, this study will also analyze the meaning of leaving father and mother in Matthew 19:5-6 and explore the meaning of Menjae in the Pakpak Family Cultural Tradition. Through this research, it will see the parallels between leaving father and mother in Matthew 19:5-6 and Menjae in the Pakpak Family Cultural Tradition. The author also wants to mean whether culture and the Bible sometimes disagree or become harmonized and see the positive value of the implementation of Menjae Culture in Pakpak family traditions.

Latar belakang penelitian ialah Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Idm yang membatalkan akta jual beli tanah dan bangunan atau peralihan hak milik antara pembeli dan debitur pailit karena mengandung unsur Actio Paulina. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang penerapan asas Actio Pauliana sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor akibat pengalihan objek kepailitan; (2) mengetahui kajian yuridis perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yang dibatalkan karena adanya gugatan pihak ketiga; dan (3) mengetahui akibat hukum pembatalan jual beli objek kepailitan terhadap pembeli yang beritikad baik. Metode penelitian ialah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian: 1) Pertimbangan hakim atas penerapan Actio Pauliana sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor akibat pengalihan objek kepailitan telah sesuai; (2) Hakim belum mempertimbangkan perlindungan hukum yang diberikan terhadap pembeli tanah/bangunan yang beriktikad baik; dan (3) Kelalaian PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam pemenuhan Pasal 1491 KUHPerdata, menjadi salah satu pengingkaran ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat sahnya perjanjian yaitu syarat kesepakatan dimana di dalamnya ada kecacatan melalui adanya penipuan.

Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan dari diadopsinya asas praesumptio iustae causa dalam hukum acara peradilan tata usaha, pertama, justifikasi eksistensi asas tersebut, dan kedua, muatan putusan peradilan tata usaha negara yang tepat atas keputusan administrasi pemerintahan yang dianggap sah sampai pembatalannya. Untuk menjawab dua permasalahan tersebut digunakan tipe penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Justifikasi asas praesumptio iustae causa berasal dari tesis keterpisahan dalam positivisme hukum yang berpandangan bahwa keabsahan norma hukum dan pembatalannya dependen pada hukum itu sendiri. Norma hukum hanya akan kehilangan keabsahannya jika ada norma hukum baru yang mencabut keabsahan norma hukum sebelumnya. Muatan putusan peradilan tata usaha negara yang tepat untuk merespon keputusan administrasi pemerintahan yang dianggap sah sampai pembatalannya adalah menyatakan keputusan administrasi pemerintahan dapat dibatalkan yang berarti keputusan dan akibat hukumnya berakhir sejak dinyatakan demikian dalam putusan peradilan tata usaha negara.
 
Kata kunci: asas praesumptio iustae causa; positivisme hukum; dapat dibatalkan

Indonesia is one of the world's largest suppliers of nickel materials. Indonesia's nickel production can reach 190 thousand tons per year. Along with the development of domestic mining activities, problems arise that occur in mining activities, especially nickel. So the government issued a policy, namely limiting the export of raw nickel ore abroad to increase domestic downstream. However, nickel export activities which are part of international trade activities have led to a lawsuit filed by the European Union to the Government of Indonesia because it is considered to violate Article XI of GATT. The method used in this study is the normative juridical method. The existence of a ban on nickel exports on the grounds of domestic downstream is considered to violate the rules and the European Union in its lawsuit is considered by the World Trade Organization (WTO) Panel to be declared victorious and Indonesia must comply with the ruling by removing the ban on nickel ore exports and making changes to existing regulations and laws. The Indonesian government in its policy to deal with a lawsuit by the European Union to the WTO will depend on the specific situation that led to the lawsuit by taking steps in accordance with applicable rules. The nickel downstream policy imposed by the Government of Indonesia is inseparable from the positive and negative impacts of the policy, it is solely for the welfare of its people.AbstrakNegara Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar bahan nikel dunia. Produksi Nikel Indonesia dapat mencapai 190 ribu ton per tahun. Seiring berkembangnya aktivitas pertambangan dalam negeri, timbul adanya permasalahan yang terjadi pada aktivitas pertambangan terutama nikel. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembatasan ekspor bijih nikel mentah ke luar negeri guna meningkatkan hilirisasi dalam negeri. Namun, kegiatan ekspor nikel yang merupakan bagian dari kegiatan perdagangan internasional ini menimbulkan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa kepada Pemerintah Indonesia karena dianggap melanggar Pasal XI GATT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Adanya larangan ekspor nikel dengan alasan hilirisasi dalam negeri dianggap melanggar aturan dan Uni Eropa pada gugatannya dianggap oleh Panel World Trade Organization (WTO) dinyatakan menang dan Indonesia harus patuh pada putusan tersebut dengan langkah menghapus larangan ekspor bijih nikel dan dilakukan perubahan pada peraturan dan undang-undang yang telah ada. Pemerintah Indonesia dalam kebijakannya yang dilakukan untuk menghadapi adanya gugatan oleh Uni Eropa kepada WTO akan bergantung pada situasi spesifik yang menyebabkan adanya gugatan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan hilirisasi nikel yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak terlepas dari dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan tersebut hal itu semata-mata untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Inheritance in Indonesia recognizes the existence of 2 (two) legal systems, namely according to the Civil Code and Islamic Law. The two legal systems have different perspectives, especially regarding the status of illegitimate children. The Constitutional Court's decision adds complexity by recognizing the civil relationship of an illegitimate child with the biological father through scientific and technological evidence. This research aims to determine the inheritance rights of children without married parents according to the Civil Code and Islamic Law and to determine the recognition of children without married parents according to the Civil Code and Islamic Law. This research uses a type of normative research with analytical descriptive specifications with library study data collection focusing on secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results, it was concluded that the recognition of children without married parents according to the Civil Code and Islamic Law has differences in approach. The Civil Law, through articles 272 and 280, regulates the recognition of children without marriage under certain conditions. This involves marriage licenses, mutual obligations, guardianship, and inheritance rights. Meanwhile, Islamic law states that children of adultery are illegitimate and cannot be assigned to their father. Civil Law focuses more on civil status and rights, while Islamic Law emphasizes the validity of marriage and family honor in a religious context. Then the Inheritance Rights for Children without Their Parents' Marriage According to the Civil Code and Islamic Law have differences in that the Civil Code regulates children's inheritance rights in the context of kinship, with divisions based on kinship relations, bilateral principles and degrees. In contrast, Islamic law emphasizes the conditions for the validity of marriage as the basis for inheritance rights, following principles such as individual, bilateral and justice principles. AbstrakPewarisan di Indonesia mengenal adanya 2 (dua) sistem hukum yaitu menurut KUHPerdata dan Hukum Islam. Kedua sistem hukum memiliki perspektif yang berbeda terutama terhadap status anak diluar kawin. Keputusan Mahkamah Konstitusi menambah kompleksitas dengan mengakui hubungan perdata anak luar perkawinan dengan ayah biologis melalui bukti ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak waris bagi anak tanpa perkawinan orang tua menurut KUH Perdata dan Hukum Islam dan Untuk mengetahui pengakuan anak tanpa perkawinan orang tua menurut KUH Perdata dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan pengumpulan data studi kepustakaan berfokus pada data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Pengakuan anak tanpa perkawinan orang tua menurut KUH Perdata dan Hukum Islam memiliki perbedaan dalam pendekatan. Hukum Perdata, melalui pasal 272 dan 280, mengatur pengakuan anak tanpa perkawinan dengan syarat tertentu. Ini melibatkan izin kawin, kewajiban timbal balik, perwalian, dan hak waris. Sementara itu, Hukum Islam menyatakan anak zina tidak sah, tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Hukum Perdata lebih fokus pada status keperdataan dan hak-hak, sedangkan Hukum Islam menekankan keabsahan pernikahan dan kehormatan keluarga dalam konteks agama. Kemudian Hak Waris Bagi Anak tanpa Perkawinan Orang tua Menurut KUHPerdata dan Hukum Islam memiliki perbedaan dimana KUH Perdata mengatur hak waris anak dalam konteks kekerabatan, dengan pembagian berdasarkan hubungan kekerabatan, asas bilateral, dan perderajatan. Sebaliknya, Hukum Islam menegaskan syarat sahnya perkawinan sebagai dasar hak waris, mengikuti prinsip-prinsip seperti asas individual, bilateral, dan keadilan.

This study aims to explore the transformation of the concept of property ownership in business law as a reflection of adaptation to social, cultural, and economic changes. The complex dynamics in the relationships among individuals, companies, and the state regarding personal ownership rights, collective rights, and legal norms are highlighted. The urgency of this research lies in understanding the evolution of the relationship between law and business history, where property is not only an object of ownership but also a business asset. This research distinguishes itself from previous studies by focusing on the transformation of the concept of property ownership in business law and its historical perspective. The research employs a doctrinal method with a literature review as a secondary data source. The innovative contribution of this research includes a profound understanding of ownership theory perspectives, encompassing concepts of individual ownership rights, collective rights, and moral and ethical dimensions. The transformation of the concept of property ownership in Indonesia is reflected in its history, influenced by colonial law and local values. The impacts of globalization, technology, and social changes have led to a shift in perspectives on property ownership. Business law and property ownership are intertwined, regulating business activities with regulations reflecting Islamic law, civil law, and business law perspectives. The conclusion emphasizes the importance of a deep understanding of the transformation of the concept of property ownership to meet societal demands and ensure the sustainability of legal business relationships.Penelitian ini bertujuan untuk menggali transformasi konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis sebagai refleksi adaptasi terhadap perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Terdapatnya dinamika kompleks dalam hubungan individu, perusahaan, dan negara terkait hak milik pribadi, hak kolektif, dan norma hukumnya. Urgensi penelitian ini terletak pada pemahaman evolusi hubungan antara hukum dan sejarah bisnis, dengan harta bukan hanya sebagai objek kepemilikan tetapi juga sebagai objek bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal dengan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Kontribusi kebaharuan penelitian ini mencakup pemahaman mendalam terhadap pandangan teori kepemilikan, termasuk konsep hak milik individu, hak kolektif, dan dimensi moral dan etika. Transformasi konsep kepemilikan harta di Indonesia tercermin dalam sejarahnya, dipengaruhi oleh hukum kolonial dan nilai-nilai lokal. Dampak globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial menciptakan pergeseran dalam cara pandang terhadap kepemilikan harta. Hukum bisnis dan kepemilikan harta saling terkait, mengatur aktivitas bisnis dengan regulasi yang mencerminkan pandangan hukum Islam, hukum perdata, dan hukum bisnis. Kesimpulan menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap transformasi konsep kepemilikan harta untuk menjawab tuntutan masyarakat dan memastikan keberlanjutan hubungan hukum-bisnis.

This article discusses the actualization of policy formation in the finance sector based on artificial intelligence. The research method used in this study is normative juridical. In terms of its purpose, this research is descriptive-analytical. The types of data used are primary and secondary data. The data collection methods include literature studies and analysis of relevant legislation, which are analyzed qualitatively to obtain conclusions presented holistically, systematically, and objectively. The implementation of policies based on artificial intelligence in the financial sector in Indonesia has significant benefits and is highly relevant to apply. The formation of AI-based policies can provide better and more accurate data analysis and increase efficiency in the financial sector.AbstrakArtikel ini membahas tentang aktualisasi pembentukan kebijakan di bidang keuangan berbasis kecerdasan buatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang yang digunakan meliputi studi kepustakaan serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang dianalisis secara kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan yang dituangkan secara holistik, sistematis, dan objektif. Penerapan kebijakan yang berbasis pada Artificial Inttelligence pada sektor keuangan di indonesia memiliki manfaat yang sangat besar dan sangat relevan untuk diterapkan. Dengan dibentuknya kebijakan yang berbasis Artificial Intelligence, hal tersebut dapat memberikan analisis data yang lebih baik dan lebih akurat serta dapat meningkatkan efisiensi di bidang keuangan. 

Culture is a habit of a society that is steady (performed continuously), defended by his supporters. Habits are a reflection of the personality of a nation, he is the embodiment of the soul of the nation which continues to evolve in evolution from century to century. Some developments are fast and some are slow. No matter how fast the development, however, it is not revolutionary, it is always based on basic values that guide those who change, renew or eliminate some of these habits if the habits are no longer functional. This research wants to examine the position of girls in the Toba Batak culture. With this the researcher has a problem formulation, namely, what is the position of women in the Toba Batak customary inheritance law and what are the factors that influence the position of women in the Toba Batak customary inheritance law, this research method uses a descriptive analysis method which describes the results of the research according to the problems and objectives to be achieved and analyze it based on theory/expert opinion and applicable regulations Which has the result that daughters in the Batak Toba tradition do not get the right to inheritance because in the future the daughter will join her husband's family and will receive inheritance from her husband's family. But basically, daughters still get gifts or beautiful arians that parents give to their daughters, but what is given to girls is not as big as what boys get. AbstrakAdat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus-menerus), diper-tahankan oleh pendukungnya. Kebiasaan merupa-kan cerminan kepribadian sesuatu bangsa, ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus- menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangannya ada yang cepat dan ada yang lambat. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner, selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka yang mengubah, memperbaharui atau meng- hilangkan sebagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi. Penelitian ini ingin meneliti tentang kedudukan anak Perempuan pada adat Batak Toba. Dengan ini peneliti memiliki rumusan masalah yaitu, bagaimana kedudukan Perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dan apa saja faktor yang mempengaruhi kedudukan Perempuan dalam hukum waris adat batak toba, metode penelitian ini menggunkan metode deskriptif analisis yang menguraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menanalisisnya berdasarkan teori/ pendapat para ahli dan peraturan yang berlaku. Yang memiliki hasil bahawa anak Perempuan dalam adat Batak Toba tidak mendapatkan Hak atas warisan karena kedepannya anak peremmpuan akan ikut dengan keluarga suaminya dan akan mendapatkan warisan dari keluarga suaminya. Tetapi pada dasarnya anak Perempuan tetap mendapatkan hibah atau indah arian yang diberikan orang tua kepada anak perempuannya, tetapi apa yang diberikan kepada anak Perempuan ini jumlahnya tidak sebesar denga napa ang di dapatkan oleh anak laki – laki.

Recent developments in the property sector have increased the demand for financing, with regards to land that will be used as collateral for credit, this is done through the binding of a Deed of Granting Mortgage Rights. In this binding, the Land Deed Official has a very important role until the Mortgage Rights Certificate is issued. The implementation and responsibilities of Land Deed Making Officials in the City of Semarang are carried out in 3 offices, namely the Office of the Notary-Land Deed Making Official (PPAT) Jatmiko Nugroho, SH., M.Si, the Notary-PPAT Office Sasmito Raharjo, SH., MH, and the Office Notary Dr, Muhammad Hafidh, SH., M.Kn in this research will discuss the Implementation and Responsibilities of Land Deed Officials in Registration of Mortgage Rights, obstacles and how to resolve them. The method used is a sociological juridical research method, with research specifications namely analytical descriptive. The data used in this research are primary data and secondary data through qualitative analysis. The research results show that the implementation and responsibilities of the Land Deed Official in registering mortgage rights in Semarang City are as follows, namely the implementation and responsibilities of the Official include checking certificates, making land deeds, explaining to the parties involved, verifying documents, signing land deeds, registration at the land office until receipt of the Mortgage Rights Certificate. The obstacles in this research are an unstable network, writing errors in the deed, time constraints, banks/creditors who don't understand the application, changing creditor staff with solutions namely improving the internet network system, data correction efforts, application training and thoroughness from various parties.AbstrakAdanya perkembangan zaman mengenai sektor properti meningkatkan  permintaan pembiayaan, berkaitan dengan tanah yang akan digunakan sebagai jaminan kredit dilakukan melalui pengikatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dalam pengikatan tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran yang sangat penting hingga terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan. Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Semarang dilakukan di 3 Kantor yaitu Kantor Notaris- Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jatmiko Nugroho, SH., M.Si, Kantor Notaris-PPAT Sasmito Raharjo, SH., MH, dan Kantor Notaris Dr, Muhammad Hafidh, SH., M.Kn dalam penelitian ini akan membahas mengenai Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak Tanggungan, hambatan dan bagaimana penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pendaftaran hak tanggungan di Kota Semarang adalah sebagai berikut yaitu sebagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab Pejabat mencakup pengecekan sertipikat, pembuatan akta tanah, penjelasan kepada pihak yang terlibat, verifikasi dokumen, penandatanganan akta tanah, pendaftaran ke kantor pertanahan hingga penerimaan Sertifikat Hak tanggungan.  Adapun hambatan dalam penelitian ini yaitu jaringan yang kurang stabil, kesalahan penulisan pada akta, keterbatasan waktu, pihak bank/kreditur yang kurang memahami aplikasi, pergantian staff kreditur dengan penyelesaian yaitu peningkatan sistem jaringan internet, upaya pengkoreksian data, pelatihan aplikasi dan ketelitian dari berbagai pihak.

Harmony in the family is a dream for everyone, but in reality, acts of domestic violence, in this case neglect in the household, are rampant in Indonesian society. The same goes for TNI members, as citizens who undergo special education and are given special authority by the state, they may not be appropriate to commit such crimes because it can tarnish the good name of their institution. One case of neglect in the household by TNI members is the Decision of the Military Court II-10 Semarang Number 1-K/PM II-10/AD/I/2022. This study aims to determine the judge’s consideration in imposing criminal sanctions against TNI members who commit crimes of neglect in the household in decision number 1-K/PM II-10/AD/I/2022 and to find out the sentencing of TNI members who commit crimes of neglect in the household in decision number 1-K/PM II-10/AD/I/2022. This research uses a type of normative juridical research that emphasizes research on applicable regulations or based on secondary data. The results of the study show that the judge’s consideration plays an important role in the imposition of criminal sanctions for the perpetrator, the judge has paid attention to the facts collected in the trial based on juridical and n”n-juridical considerations. This study also shows the sentencing of perpetrators of crimes of neglect in the household, the panel of judges stated that the Defendant AB was legally and convincingly guilty of committing crimes of neglect in the household in accordance with the provisions of Article 49 letter a jo Article 9 paragraph (1) Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, the perpetrator was sentenced to prison for 6 (six) months with a probation period of 8 (eight) months. AbstrakKeharmonisan dalam keluarga merupakan dambaan bagi semua orang, namun pada kenyataannya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini penelantaran dalam rumah tangga marak terjadi dalam masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan anggota TNI, sebagai warga negara yang menempuh pendidikan khusus dan diberikan wewenang khusus oleh negara, mungkin tidak sepantasnya melakukan tindak pidana tersebut karena dapat mencoreng nama baik institusinya. Salah satu kasus penelantaran dalam rumah tangga oleh anggota TNI yaitu Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dalam putusan nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022 dan untuk mengetahui pemidanaan terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dalam putusan nomor 1-K/PM II-10/AD/I/2022. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu menekankan penelitian pada peraturan-peraturan yang berlaku atau berdasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim berperan penting terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku, hakim telah memperhatikan fakta-fakta yang terkumpul didalam persidangan berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Penelitian ini juga menunjukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, Majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa AB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.