This research aims to (1) determine the Inspectorate's supervisory function in preventing misuse of Village Funds and (2) to analyze and formulate what factors influence the Inspectorate's function in carrying out its function as a supervisory element to prevent misuse of Village Funds in South Bolaang Mongondow Regency. This type of research is empirical research, namely research that examines community behavior that arises due to the existence of a legal rule, or vice versa, the formation of a legal rule due to behavior in society by conducting field research and literature review. The results of this research show that the prevention process carried out The Regional Inspectorate prevents misuse of Village Funds by supervising and controlling the management of Village Funds. Factors that influence its effectiveness are legal substance: There are no regional regulations or regent regulations regarding supervisory procedures. Legal structure: The number of auditors is still limited. Legal culture: An inspection process that does not fully reach the field. Where the law applies: There are 7 sub-districts and 83 villages in South Bolaang Mongondow Regency. Infrastructure: Limited facilities for mobilization and the absence of an online site as a source of information and public complaints. The research conclusion shows that the supervision carried out by the Regional Inspectorate of South Bolaang Mongondow Regency has not been effective.

Every person experiences disagreements, conflicts, issues, and confrontations in their lifetime. Nobody wants to get into a disagreement with someone else. Each business actor, particularly in economic activities, should always be prepared for the possibility of disagreements that may arise at any point in the future. Here, the business actor will select the form of dispute resolution that best fits their requirements. This study employed a normative juridical research methodology that combines a doctrinal and statutory regulation approach. This study concludes that arbitration is a non-litigation dispute settlement mechanism. With its many benefits, arbitration plays a big part in settling business conflicts.

The recognition of electronic evidence as evidence that can be submitted to court and recognized as valid evidence has been carried out since 1977 through the Company Documents Law which stipulates that microfilm containing recorded documents of a company can be submitted as evidence in court if it arises in the future. lawsuit. According to the Company Documents Law, electronic document evidence is part of documentary evidence, whereas the Corruption Law clearly explains that electronic information and electronic documents are an extension of documentary evidence. Because electronic mail in the form of electronic information or electronic documents has been recognized as one of the valid pieces of evidence in special crimes outside the Criminal Code, in line with the legal evidence in Article 184 of the Criminal Procedure Code which is a new type of evidence, it is hoped that investigators, public prosecutors, advisors The law and judges have an understanding of this electronic evidence. In examining criminal cases, it is hoped that the judge will impose a sentence based on two valid pieces of evidence and the judge will be convinced that the defendant is guilty of committing a criminal act, then the judge must impose the maximum sentence according to the prosecutor's demands, so that the defendant will be deterred and the public's sense of justice will be fulfilled.
 

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji upaya perlindungan konsumen dari segi pengawasan pemerintah dalam kasus minyak goreng curah dengan logo halal palsu di Banten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendakatan perundang-undangan dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah berperan secara bersamaan dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran dalam kasus minyak goreng curah dengan logo halal palsu, sesuai dengan amanat UUD 1945 serta Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa tujuan pengawasan ini dilakukan untuk melindungi segenap bangsa dalam hal ini konsumen dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh kepolisian agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha.
 

.Penyalahgunaan zat terkait aborsi adalah masalah utama dengan risiko kesehatan dan etika. Praktek ini melibatkan penggunaan obat-obatan yang tidak diatur dan dilakukan tanpa pengawasan medis yang ketat. Fokus utama artikel ini adalah pada penyalahgunaan obat-obatan yang digunakan sebagai alat aborsi. Artikel ini menyajikan ketentuan hukum penyalahgunaan narkoba sebagai sarana aborsi dari perspektif hukum pidana Indonesia dan Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum pidana Indonesia dan Islam memperlakukan penyalahgunaan narkoba sebagai sarana untuk mengakhiri kehamilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Artinya, penulis tidak menggunakan satu sampel pun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan dan penulis mengidentifikasi secara sistematis sumber-sumber yang terkait dengan objek. Setelah menerima data, penulis menganalisis data peraturan hukum yang diperoleh pada subjek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, penyalahgunaan zat dalam aborsi membawa hukuman yang berbeda untuk dokter, pelaku aborsi dan pelaku aborsi. Hukuman terberat menurut hukum pidana Indonesia adalah penjara dan denda sebesar Rp. 1 miliar bagi pelaku tindak pidana yang dikenai hukuman Ta’zir menurut hukum pidana Islam

Bisnis keluarga adalah jenis usaha unik yang menghadapi sejumlah tantangan dan peluang. Tiga isu utama yang sering muncul dalam bisnis keluarga adalah prinsip kepemimpinan, kepemilikan, dan manajemen. oleh karena itu anggota keluarga sebagai pemegang ssaham memiliki peranan oenting dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pemegang saham minoritas dalam perusahaan keluarga sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Keterbatasan perlindungan hukum ini dapat berdampak pada hak-hak pemegang saham minoritas dan integritas operasional perusahaan keluarga secara keseluruhan. Dalam jurnal ini membahas bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan keluarga yaitu di PT Citra Muamalat Mandiri dikaitkan dengan prinsip-prinsip manajement perusahaan keluarga. Oleh karena itu Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan deduktif.
Pengumpulan data berupa teori-teori berbagai sumber dan kemudian menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT Citra Muamalat Mandiri dalam melindungi pemegang saham minoritas sudah sesuai dengan UU yang berlaku.
 

Salah satu prinsip perlindungan hukum terhadap pengelolaan perseroan terbuka yaitu transparansi dalam pengelolaannya. Kewajiban disclosure atau transparansi (keterbukaan informasi) dalam pengelolaan suatu perseroan merupakan hal pokok yang harus dilakukan untuk mewujudkan prinsip Good Corporate Governance. Ketidakadilan yang dialami pemegang saham minoritas tersebut memberikan dampak yang merugikan bagi para pemegang saham, maka demokrasi perusahaan perlu juga ditumbuhkan dengan memberi kemungkinan kepada pemegang saham minoritas untuk memiliki upaya perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbuka harus diutamakan dan menjadi target utama dalam regulasi hukum. Penelitian hukum ini meneliti bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan terbuka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan terbuka terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana upaya hukum pemegang saham minoritas terkait dengan perlindungan hukum tersebut. Kajian hukum ini didasarkan pada pendekatan hukum normatif, yaitu kajian yang mengkaji seperangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu pokok bahasan.

The objective taken by the researchers was to find out what the BPOM's obstacles were in controlling the distribution of illegal cosmetics in Gorontalo City, one of the efforts made by the government to improve public health and carry out supervision by forming BPOM. Cosmetic products that do not have distribution permits or are illegal which do not comply with applicable regulations are still a problem for the people of Gorontalo. This can be seen from the existence of cosmetic distribution facilities that sell illegal cosmetics that have not been controlled by BPOM in Gorontalo City. This study uses an empirical juridical legal research method that aims to analyze the problems that are carried out by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. From research at the BPOM office, the authors found that there are still many unlicensed cosmetics business actors who commit fraudulent acts in producing cosmetics without a distribution permit with chemicals obtained at low prices without thinking about the impact on the consumers who use them, which causes BPOM's losses. obstacles in distribution monitoring. Illegal cosmetics due to lack of control over goods entering the city area, especially the city of Gorontalo, lack of public knowledge to distinguish genuine cosmetics from fakes, so that the circulation of illegal cosmetics is rampant. In general, people are only interested in cheap prices without being keen to know the basic ingredients for making these cosmetics, cosmetic ingredients that are easily and cheaply found on the market and counterfeiters' knowledge about the composition of counterfeit cosmetics are the contributing factors. Illegal distribution of cosmetics.
 
 
           

Conflicts between humans and wild crocodiles still occur frequently in East Nusa Tenggara. Conflicts often occur with residents who live on coastlines and river estuaries, where most of the population earn their living as fishermen and farmers. The objectives of this research are: (1) Want to know the form of legal protection for people who are attacked by crocodiles in crocodile habitats. (2) Want to know the pattern of conflict management between humans and crocodiles in their habitat. This research is a type of empirical juridical research, or what is called field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society. Empirical juridical research is legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions in action in every legal event that occurs in society. The results of this research show: (1) Legal protection that protects every human right that is attacked by a crocodile has been clearly regulated in law number 5 of 1990, government regulation number 7 of 199 9, government regulation number 13 of 1994, and ministerial regulations forestry number P.08 of 2008. (2) Efforts to overcome conflict between crocodiles and humans have been carried out by establishing a SATGAS or task force for dealing with conflict between humans and wild animals and consists of two units, where one unit is tasked with dealing with the community and the other unit tasked with dealing with wild animals. There are also several government agencies in it to respond to reports quickly and handle them according to SOPs or standard operational procedures for handling conflicts between humans and wild crocodiles which serve as standard guidelines for handling conflicts reported by the public. As well as efforts from the government, there have also been short-term efforts such as outreach and long-term efforts such as conducting more in-depth research on crocodiles. Based on the results of this research, it is hoped that there will be awareness from all components, both society and government, so as not to excessively convert land so that it destroys the natural habitat of crocodiles and causes crocodiles to escape into public areas.

The purpose of this research is to analyze the misuse of official cars in review of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption in the Kupang City Government. This research uses Empirical Legal Research method with primary data legal sources collected through interviews with respondents and observation of the research location as well as secondary legal data sources collected through literature study or document study. The results of the research indicate that the misuse of official cars related to the crime of corruption, namely abuse of authority in this case the misuse of official cars in the crime of corruption refers to the formulation of Article 3 of the Law on Criminal Acts of Corruption (UUTPK), namely with the aim of benefiting oneself or another person or a corporation abusing the authority, opportunity or means available to him because of his position or position that can harm state finances. Law enforcement against the misuse of official cars outside the office, namely: preventive law enforcement and repressive law enforcement. From the results of the study, the researcher concluded that the regulation of the minister of home affairs number 7 of 2006 concerning the standardization of local government work facilities and infrastructure article 1 letter g, what is meant by official vehicles is government property that is used only for official purposes, consisting of individual service vehicles, operational service vehicles / official service vehicles, and special service vehicles / fields.Conclusion related to law enforcement efforts against the misuse of official cars outside the office, namely carried out by preventive and repressive actions.