Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan dan pengawasan pajak di Indonesia menimbulkan perhatian karena potensinya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada digitalisasi sistem perpajakan. Saat ini banyak persoalan yang ditemukan dalam digitalisasi pelayanan dan pengawasan pajak di Indonesia, yang meliputi kesulitan dalam mendeteksi kecurangan, manipulasi data, pelayanan yang kurang responsif, dan laporan-laporan keuangan palsu, padahal seharusya hal tersebut tidak terjadi. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi AI dalam mengatasi tantangan perpajakan tersebut dan meningkatkan kinerja sistem perpajakan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel dengan ditinjau dari peraturan-peraturan terkait yang sudah ada dan juga meneliti kebermanfaatan penggunaan AI dalam memenuhi kebutuhan digitalisasi perpajakan kedepannya. Metode penelitian meliputi analisis literatur dan studi kasus terkait implementasi AI dalam konteks perpajakan di negara lain. Hasil analisis menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pajak, mendeteksi kecurangan dengan lebih akurat, dan meningkatkan transparansi atau akuntabilitas dalam pengawasan pajak, serta memenuhi kebutuhan zaman walaupun masih ada tantangan yang harus diatasi bersama.

Perilaku konsumsi minuman keras didaerah kabupaten sukoharjo,provinsi jawa tengah sudah membuat lingkungan disekitar masyarakat menjadi terganggu dan tidak nyaman,perilaku tersebut dapat dimasukan dalam kategori patologi sosial, sehingga pihak berwajib atau dalam hal ini polisi memberikan hukuman kepada pelaku atas tindakan yang merugikan tersebut guna mengurangi dampak negatif di daerah lingkungan masyarakat dan guna memperkecil penyebaran perilaku konsumsi minuman keras tersebut. Para pelaku konsumsi miras biasanya mulai minum kurang lebih antara jam 10 malam hingga 3 pagi, terkadang para pelaku konsumsi minuman keras ini juga membuat keributan di jalan bahkan di sekitar area rumah warga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat luas mengenai penegakan hukum yang dilakukan terhadap kegiatan konsumsi minuman keras. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku dari konsumsi miras ini terdiri dari berbagai jenjang usia antara 18 tahun hingga 50 tahun,akan tetapi mayoritas yang mengkonsumsi miras adalah anak muda berusia 18 hingga 25 tahun. Kondisi ini terjadi karena minimnya pengetahuan anak muda mengenai bahaya dari konsumsi minuman keras dan apa saja akibat  hukum yang disebabkan dari konsumsi minuman keras tersebut, faktor budaya dan lingkungan pergaulan juga menjadi penyebab dari terjadinya perilaku konsumsi minuman keras.

Pengeluaran negara indonesia dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sementara itu, pengelolaan pengeluaran keuangan negara Singapura diatur dalam Undang-Undang Keuangan Singapura (Singapore Financial Procedure Act), dengan pengeluaran negara difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik yang berkualitas. Namun dalam pengelolaan pengeluaran keuangan negara masih  terdapat masalah seperti kebocoran anggaran, korupsi, dan inefisiensi dalam pengelolaan pengeluaran negara, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pengeluaran negara. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengeluaran keuangan negara Indonesia dan Singapura dengan melihat jenis pengeluarannya, klasifikasi belanja negara dan mekanisme penganggaran dan pengeluaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan pengeluaran keuangan Negara Indonesia dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni belanja rutin dan belanja Pembangunan. Sedangkan pengeluaran keuangan negara Singapura yang dibagi menjadi dua yaitu pengeluaran operasi, dan pengeluaran pembangunan. Perbedaan kedua negara ini terletak pada sistem pengeluarannya, sistem pengeluaran negara di Indonesia meliputi dua metode pembayaran tagihan kepada negara, yaitu: Metode Pembayaran Langsung dan Melalui Uang Persediaan. Sedangkan Pemerintah Singapura juga menerapkan sistem line-item budgeting dengan kebijakan balance budget yang konsisten. Persamaannya adalah kedua negara memasukkan belanja pembangunan ke dalam jenis pengeluaran negara.