Klaim Artikel Anda
Verifikasi kepemilikan artikel akademik
Apakah artikel-artikel ini milik Anda?
Daftarkan diri Anda sebagai author untuk mengklaim artikel dan dapatkan profil akademik terverifikasi dengan fitur lengkap.
Badge Verifikasi
Profil terverifikasi resmi
Statistik Lengkap
H-index, sitasi, dan metrik
Visibilitas Tinggi
Tampil di direktori author
Kelola Publikasi
Dashboard artikel terpadu
Langkah-langkah Klaim Artikel:
- 1. Daftar akun author dengan email akademik Anda
- 2. Verifikasi email dan lengkapi profil
- 3. Login dan buka menu "Klaim Artikel"
- 4. Cari dan klaim artikel Anda
- 5. Tunggu verifikasi dari admin (1-3 hari kerja)
Menampilkan 1–8 dari 8 artikel
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA
Wacana Hukum
Vol 11
, No 1
(2013)
Abstract: Education should be able to transform the moral values, education also serves to'social engineering in order to build an effective social capital. Internalization thevalues of religion and anti-corruption more specifically, be able to contribute to themental and moral development of a clean and honest. Moreover anti-corruptioneducation should not just stop at the level of education but should strive to be amovement that involves various elements of society.Keywords:anti-corruption educ...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA
Wacana Hukum
Vol 2
, No 4
(2013)
ABSTRAK :Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukumpidana dan para ahli dalam “criminal justice science†di Amerika Serikat seiringdengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum daninstitusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum danketertiban. Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana yakni CrimeControl Model, Due Process Model,Family Model dan Integrated Model.Kata Kunci : Sistem peradilan Pidana
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
Doktrin Precedent dan Plea Bargaining System
Wacana Hukum
Vol 1
, No 1
(2013)
AbstrakDoktrin precedent dikenal dalam tatanan hukum Anglo Saxon, dimana hakim terikat pada putusan hakim terdahulu jika menghadapi kasus-kasus yang mirip. Di Amerika Serikat menganut the binding precedent dan persuasive precedent,sedangkan di Inggris menganut “the binding precedentâ€. Dalam sistem hukum acara pidana di Amerika Serikat juga mengenal plea bargaining system dimana antara jaksa dan terdakwa atau pembelanya dimungkinkan melakukan negosiasi jenis kejahatan yang akan dikenakan dan...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
DEMOKRATISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM
-, Supriyanta
Wacana Hukum
Vol 7
, No 1
(2012)
Abstract :as one the elements of democracy, kaw should be the foundation of transparent, accountable and responsive governance, establishment of an honest and fair, general election system, protection of human rights and the existence of a democratic and contident society. Law should be able as well to guarantee that the state administrators transparently do obey the rule of law in exercising their tasks. Law enforcement within a state should correspondent to the ideal of law of nation concern...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
KUHAP DAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
-, SUPRIYANTA
Wacana Hukum
Vol 8
, No 1
(2012)
Abstract:KUHAP and integrated criminal justice system need some pre requisite to conduct. Based on the elements, the integrity of criminal justice system needs to be synchronized both the structure, substance and the culture. In Criminal Law (The Formal Law)Â as it is stated in UU No 8 1981 about criminal law , it is already put the framework to conduct the integrated criminal justice through the arrangement of functional relation mechanism between investigating officer and general prosecutor,...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERKEMBANGAN KEJAHATAN DAN PERADILAN PIDANA
-, SUPRIYANTA
Wacana Hukum
Vol 7
, No 2
(2012)
Abstrak Perkembangan kejahatan dewasa ini tidak lagi hanya sebatas teritorial suatu negara melainkan sudah melampaui batas teritorial dan bahkan sudah menimbulkan dampak terhadap dua negara atau lebih serta sudah memiliki lingkup dan jaringan internasional. Peradilan pidana berdasarkan KUHAP Tahun 1981 harus mampu menjadi suatu sistem yang mampu menjadi landasan hukum guna mengantisipasi perkembangan kejahatan yang semakin canggih. Kata kunci :
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
PERADILAN PIDANA TERPADU BERDASARKAN RUU KUHAP
-, SUPRIYANTA
Wacana Hukum
Vol 9
, No 1
(2012)
AbstratsIn order to achieve the integrated criminal justice, there are several rules about the functional integration between the sub-system of investigation and the sub-system of prosecution which has already been stated on RUU KUHAP. If the investigator come to the condition when the case that he carried out did not have adequate evidence or the investigated case was proved that it was not a criminal act or the investigation was stopped by the law, the investigator by the prosecutor approval s...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI
HUKUM DAN ILMU HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU
-, Supriyanta
Wacana Hukum
Vol 10
, No 2
(2012)
AbstractThe philosophy of science divides a study into two point of views, those are; positivistic which creates empiric study, and normative which creates normative study. The law study has both of those characteristics; in one hand, it has the real characteristics as a normative study; in the other hand, it has empiric characteristics which, later on, become the object study of sociological jurisprudence and socio legal jurisprudence. Therefore, if it is observed from this point of view, it ca...
Sumber Asli
Google Scholar
DOI