KUHAP DAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
Abstract:KUHAP and integrated criminal justice system need some pre requisite to conduct. Based on the elements, the integrity of criminal justice system needs to be synchronized both the structure, substance and the culture. In Criminal Law (The Formal Law)Â as it is stated in UU No 8 1981 about criminal law , it is already put the framework to conduct the integrated criminal justice through the arrangement of functional relation mechanism between investigating officer and general prosecutor, investigating officer and court, general prosecutor and court and court/attorney and correctional institution. Key words: KUHAP, Â integrated criminal justice system.
- & SUPRIYANTA (2012). KUHAP DAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU. Wacana Hukum, 8(1). https://doi.org/10.33061/wh.v8i1.318
-, SUPRIYANTA, "KUHAP DAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU," Wacana Hukum, vol. 8, no. 1, 2012.
-, SUPRIYANTA. "KUHAP DAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU." Wacana Hukum, vol. 8, no. 1, 2012.
-, SUPRIYANTA. "KUHAP DAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU." Wacana Hukum 8, no. 1 (2012).
- & SUPRIYANTA (2012) 'KUHAP DAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU', Wacana Hukum, 8(1). doi: 10.33061/wh.v8i1.318.
-, SUPRIYANTA. KUHAP DAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU. Wacana Hukum. 2012;8(1).
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
di, Arben
MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Aminah, Siti
PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
Pangestika, Elza Qorina
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir
REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
toro, Iswan
ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Arbani, Tri Suhendra