World Trade Organization dalam kompleksitasnya, membangun sebuah sistem hukum perdagangan yang lengkap dengan berdasar kepada konsensus sebagai metode pengambilan keputusan. Dalam kapasitas tersebut, WTO membagi kekuasaannya ke dalam fungsi-fungsi yang dijalankan oleh alat kelengkapan tersebut. Peristiwa penolakan penunjukan anggota Appellate Body oleh Amerika Serikat menjadi fenomena bom waktu yang mengungkap adanya celah dalam pembagian dan pemisahan kekuasaan tersebut, yang dapat disebut permasalahan prosedural dalam tubuh WTO. Tulisan ini bertujuan memberi analisa terhadap posisi Appellate Body dalam WTO secara struktural dan normatif, serta mengenai sebab dan akibat hukum penolakan Amerika Serikat terhadap penunjukan anggota Appellate Body. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, menggunakan prinsip dalam konstitusionalisme dan hukum organisasi internasional untuk sampai pada kesimpulan bahwa WTO perlu mereformasi bentuk ajudikasi Appellate Body menjadi ajudikasi penuh dan pemilihan hakim Appellate Body yang dijalankan dengan konsensus terbalik

Kajian ini hendak memberikan anotasi terhadap pertimbangan Arbiter dalam memutus sengketa Marina Bay antara PT. Asia Mandiri Lines yang berkedudukan di Indonesia sebagai pembeli selanjutnya pada proses arbitrase disebut sebagai pemohon/claimant dan Marina Bay Shipping B.V. sebagai penjual selanjutnya pada proses arbitrase disebut sebagai pihak termohon/respondent. Sengketa ini terjadi karena adanya cacat tersembunyi pada objek jual beli kapal yang tidak diungkapkan oleh penjual sehingga menjadi dalil oleh pembeli untuk dibawa ke Arbitrase. Arbiter yang memutus sengketa ini menyatakan menolak klaim pembeli atas kerugian yang dialami. Hal ini dianggap tidak adil karena putusan Arbiter tidak mempertimbangkan prinsip keadilan dalam berkontrak terkait keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Seharusnya Arbiter yang memeriksa perkara a quo mengkaji secara komprehensif fakta hukum dan kebenaran yang terungkap di persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa.

The relationship between employers and workers tends to be characterized by a tension between the employers' and workers' interests. While the employers maintain business continuity to obtain optimal advantages, the workers demand to get decent wages or welfare. For example, the laborers have struggled through a constitutional way by submitting a judicial review of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. This research used a conceptual approach and a philosophical approach to observe the relevant legal material in the Constitutional Court's decision to obtain legal guarantees with more legal certainty. In conclusion, this research found that: (a) The phrase 'for the sake of the law' should have granted the laborers more legal protection. However, it still creates multiple interpretations that lead to the loss of certain legal protections. (b) The Constitutional Court, through its decision, has laid the basis of legality with more legal certainty through the implementation of labor protection norms gradually. (c) Even though the Constitutional Court's decision has already provided legal certainty normatively, the uncertainty of legal protection still exists in practices.