Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat edaran tertanggal 23 Oktober 2023 yang berisi instruksi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di setiap provinsi untuk berkoordinasi dengan kejaksaan atau kepolisian untuk menghentikan tindakan hukum rekan-rekan mereka yang diduga melakukan korupsi, didalamnya ada perintah untuk melakukan tindakan intervensi pada penegakan hukum. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah surat edaran yang memberikan perlindungan hukum kepada rekan-rekan mereka yang diduga melakukan korupsi. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif yang hasilnya bahwa surat edaran tersebut memenuhi unsur obstruction of justice dan melemahkan undang-undang antikorupsi. Disarankan Menteri pemilik kewenangan membatalkan surat edaran dan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di setiap provinsi mengabaikan surat edaran tersebut dan tetap menjunjung tinggi kewajiban hukumnya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat kebijakan hukum hak atas tanah berubah drastis, misalnya hak guna bangunan dan hak pakai memberikan hak tidak hanya untuk tanah di permukaan bumi dan sekarang diperluas sampai ke ruang atas tanah dan ruang di bawah tanah. Masalah hukum yang lain, jangka waktu hak diatur sekaligus sampai 50 tahun untuk hak guna bangunan dan 60 tahun untuk hak guna usaha dan masih memiliki hak untuk pembaruan sampai 30 tahun untuk hak guna bangunan atau 35 tahun untuk hak guna usaha. Sebagai implikasinya, saat ini, Indonesia memiliki dua undang-undang yang sama-sama mengatur hak atas tanah, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal demikian membuat hukum agraria Indonesia mengalami anomali. Solusi terbaik penyelesaian masalah anomali hukum hak atas tanah adalah dengan tidak melanjutkan law remaking Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau melakukan reinterpretation of norm.