UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk pemerataan dan peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, yang berperan dalam mewujudkan stabilatas nasional. Peran serta pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Kota Bontang dalam pemberdayaan diharapkan dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. UMKM diharapkan semakin berperan dalam menekan angka pengangguran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemberdayaan UMKM dalam rangka peningkatan perekonomian di Kota Bontang. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bontang melalui DKUKMP telah memberikan dukungan dalam program pemberdayaan UMKM dan terjadi peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tujuan peneitian ini adalah menganalisis Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan terknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teori Ripley dan Franklin dengan 3 (tiga) perspektif implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan belum berjalan dengan maksimal.

Penelitian ini membahas implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Provinsi Kalimantan Timur dalam konteks era globalisasi yang menuntut perusahaan untuk berkontribusi tidak hanya pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pembangunan sosial dan lingkungan. CSR diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan interaksi dengan pemangku kepentingan.
Di Indonesia, penerapan CSR berkembang pesat didorong oleh peraturan pemerintah, tekanan masyarakat, dan kesadaran perusahaan akan manfaat CSR bagi reputasi dan daya saing. Kalimantan Timur, dengan potensi sumber daya alamnya, menarik banyak perusahaan yang aktivitasnya berdampak pada sosial dan lingkungan, sehingga penerapan CSR menjadi penting. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021, tujuan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kalimantan Timur adalah untuk mensinergikan program prioritas dengan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong peran serta perusahaan, dan menyediakan rumah layak huni serta kawasan permukiman yang lebih baik.
Penelitian ini menyoroti pentingnya Program Rumah Layak Huni sebagai bagian dari TJSL, didukung oleh kebijakan dan badan pengelola yang dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ini.

Pasar tradisional memainkan peran penting dalam ekonomi lokal dengan menyediakan tempat transaksi dan lapangan pekerjaan, namun sering terpinggirkan karena stigma negatif terkait kebersihan dan ketidakteraturan. Penelitian ini meneliti kebijakan revitalisasi Pasar Pagi di Samarinda, yang menghadapi berbagai tantangan seperti kapasitas pedagang yang melebihi batas, kurangnya kategorisasi, dan kondisi bangunan yang tidak layak. Revitalisasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern. Meskipun Pemerintah Kota Samarinda telah memulai proyek ini dengan relokasi pedagang, terdapat hambatan seperti ketidaksetujuan pedagang dan kurangnya komunikasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan revitalisasi, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya, dengan harapan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Cepat Efektif Ramah Inovatif dan Akuntabel (CERIA) dalam meningkatkan pelayanan di Desa Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program CERIA berhasil meningkatkan kualitas pelayanan di Desa Loa Ipuh Darat. Program ini memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efektif, meningkatkan hubungan antara aparat kecamatan dan masyarakat melalui pendekatan ramah, mendorong inovasi dalam proses pelayanan, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi administrasi. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ini.

Bureaucracy is an administrative system in an organization that has the function of administering government and serving the community by carrying out daily tasks in a structured manner in a clear hierarchy. Bureaucratic reform is carried out in order to realize good governance.. Implementing Good Governance is one of the goals in improving government governance, which is the public's demand for the management of public sector organizations. In implementing the SOP for Complaints Services at the Samarinda City Education and Culture Office, there are several problems such as differences in understanding and variations in the format of the SOP documents produced, and there are even regional organizations that have not implemented this regulation. This research aims to describe the realization of bureaucratic reform through Complaint Service SOPs based on the principles of Good Governance in the Samarinda City Education and Culture Office. The research method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and observation. The data analysis technique is carried out with the data obtained and then written in the form of a detailed report, then the report will be focused according to the problem formulation, as well as drawing conclusions. The results of the research show that the Samarinda City Education and Culture Office has demonstrated a significant commitment to improving public services through the implementation of the Complaint Service SOP. Concrete steps such as transparency through the official website, accountability in responding to and resolving complaints, as well as efforts to maintain legal certainty are positive things that have been taken to support bureaucratic reform.