The protection of citizens abroad has become an important issue in contemporary international law. Every country has an obligation to protect its citizens, both inside and outside its territory. However, the implementation of this protection often faces various challenges, especially related to state sovereignty and the principle of non-intervention in international law. This article aims to analyze the international legal basis regarding the protection of citizens abroad, as well as the practices carried out by countries in carrying out these protection obligations. The research method used is juridical-normative with a case study approach. The research results show that the protection of citizens abroad is based on the principles of international law, such as state responsibility, human rights and protection obligations. Countries have developed various mechanisms and legal instruments to realize the protection of their citizens, either through diplomacy, consular or other measures. However, its implementation still faces challenges related to the limitations of state sovereignty and the principle of non-intervention. This article concludes that the protection of citizens abroad is an international legal obligation that must be implemented by every country. Efforts are needed to strengthen the international legal framework and cooperation mechanisms between countries to ensure effective protection for their citizens abroad.

Artikel ini membahas dinamika hukum perdagangan internasional dengan fokus pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perkembangan ekonomi dan perdagangan global telah mengikis batas-batas negara melalui perdagangan internasional dan pola bisnis yang semakin cepat. WTO didirikan pada tahun 1995 sebagai organisasi internasional yang secara khusus mengatur perdagangan global antar negara. Tujuan didirikannya WTO adalah untuk meningkatkan wewenang dan wibawa dari GATT sebagai lembaga internasional dalam menerapkan sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka, adil, dan transparan. Artikel ini juga menjelaskan bagaimana praktik perdagangan internasional saat ini berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kebutuhan nasional suatu negara. Perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor-impor menjadi sangat penting bagi pembinaan perekonomian negara-negara, baik perdagangan domestik maupun internasional. Namun, hubungan perdagangan internasional tidak selalu berjalan mulus dan sering menimbulkan sengketa yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti politik, strategi militer, ekonomi, maupun yuridis.

Penelitian ini membahas konflik sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dari perspektif hukum internasional. Konflik perbatasan antara kedua negara ini menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi kedaulatan dan keamanan negara. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber referensi terkait konflik perbatasan dan upaya penyelesaiannya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, dan pendekatan fakta. Hasil analisis menunjukkan bahwa  hukum internasional memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik perbatasan ini dan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat internasional. Konflik perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dipicu oleh klaim sepihak warga Timor Leste terhadap wilayah Indonesia di perbatasan. Konflik ini melibatkan bentrokan fisik antara warga kedua negara. Penelitian ini memberikan wawasan tentang upaya penanganan konflik perbatasan dari perspektif hukum internasional dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sengketa perbatasan wilayah Indonesia dan Timor Leste.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan fokus khusus pada peran Amerika Serikat, dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel. Hak veto sering kali digunakan oleh Amerika Serikat untuk memblokir resolusi yang mendukung Palestina dan menguntungkan Israel. Dampak dari penggunaan hak veto ini sangat signifikan, termasuk kesulitan yang dihadapi oleh   Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya di forum internasional, pengurangan legitimasi internasional terhadap perjuangan Palestina, serta pengkhianatan terhadap aspirasi bersama untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Selain itu, penggunaan hak veto juga menggugurkan suara negara-negara lain yang mendukung Palestina, sehingga menghambat proses diplomasi dan resolusi konflik yang adil. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait dampak penggunaan hak veto pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan Palestina. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik internasional dan peran hak veto dalam konflik Palestina-Israel.

Twitter is a social media that provides information for its users. Interactions on Twitter may increase the amount of data from its users. Business development cannot be separated from product competition between business actors. One way for companies to win the competition is to know the purchasing power of customers. A product's selling power can be known one way or another through user interaction on Twitter. User-generated content (UGC) results from data on Twitter. UGC data can be used to determine the product supply scheme taken by laptop products in this study. The method used to analyze the interaction is Social Network Analysis (SNA) by comparing the properties of the network. Social network modeling on UGC data was carried out on three laptops: Lenovo v14, Asus ZenBook S, and Acer Swift 3. From the graph visualization, it was found that Acer excels in two properties, namely "Size" and "Average Degree." Meanwhile, the Asus ZenBook S dominates the "Modularity" property.