Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum terhadap penetapan hakim pengawas yang bertentangan dengan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara. Urgensi dari penelitian ini adalah masih belum adanya peraturan terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor ketika tagihan yang sudah diakui melalui putusan penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak oleh hakim pengawas melalui penetapan. Penulis dalam menyusun penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang masih belum terdapat aturan terkait upaya hukum bagi kreditor, sehingga dibutuhkan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Preventif dilakukan dengan membatasi kewenangan Hakim Pengawas dalam menetapkan piutang. Represif dilakukan dengan penambahan aturan tentang mekanisme penyelesaian bantahan piutang antara kreditor dan debitor.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan terkait konsep pemberian hak desain industri dan perlindungan desain industri yang ada di indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Urgensi dari penelitian ini yaitu mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya perlindungan desain industri sehingga menyebabkan maraknya tindakan-tindakan pelanggaran hak desain industri saat ini. Penulis dalam menyusun penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder melalui metode studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini memiliki salah satu fokus bahasan berupa konsep pemberian hak desain industri di Indonesia yang mana belum pernah diteliti pada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemberian hak desain industri yang diberlakukan di Indonesia menganut stelsel konstitutif yang merujuk pada asas first to file atau asas pendaftaran pertama diikuti dengan asas kebaruan yang menjadi salah satu syarat supaya desain industri dapat dilindungi. Perlindungan hukum atas adanya pelanggaran hak desain industri dapat dilakukan melalui 2 (dua) alternatif cara yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan preventif yang tercermin pada Pasal 2, 6, 9 UU Desain Industri yang mengatur syarat, subjek dan lingkup hak yang diberikan. Sedangkan perlindungan secara represif tercermin pada Pasal 37, 39, 46, 47, dan 54 UU Desain Industri yang mengatur terkait pembatalan pendaftaran desain industri, tata cara gugatan, penyelesaian sengketadan ketentuan pidana tindak pelanggaran desain industri.

The development of communication media has led to the presence of applications to order online motorcycle taxi transportation services. The application can be easily downloaded via PlayStore or similar applications. Therefore, the purpose of this discussion is to find out how business competition is between conventional ojek and online ojek business actors. In Indonesia there are several online motorcycle taxi service providers such as Grab, Gojek, and Maxim. The services provided are not only in the form of online motorcycle taxi services, but also in the form of food delivery services (grabfood), online shopping services (grabmart), package delivery (grabexpress) and other services. It is known that there are problems between online motorcycle taxis and conventional motorcycle taxis that have occurred, such as the beating by a conventional motorcycle taxi driver against a Gojek driver in Bojongsoang, Bandung. In this study, the authors used a qualitative type of research because it discussed business competition between business actors. Meanwhile, the nature of the research used is descriptive research. The research approach used by the author in this journal is included in the type of statutory approach and the Case Approach.

In the current era of globalization, the progress of technology and information development occurs very quickly. Developments in the transportation sector have experienced significant changes with the presence of online transportation services in the form of an application. Online transportation service applications are very easy to use which has an impact on other transportation services. Therefore, the purpose of this discussion is carried out in order to find out how business competition lies therein, including between online transportation service business actors and ordinary (conventional) transportation businesses. Some online transportation service providers in Indonesia include Uber, Grab, Go-jek, In-driver, and others. The services provided by online transportation services are not only in the form of transportation services, but offer food delivery services, online shopping services, and services to deliver packages. Business competition between online transportation services and (conventional) transportation services causes unfair business competition. In this research, the author uses a qualitative research type because the author discusses the business competition between the two by conducting an analysis. The research approach used by the author in this journal is to use a statutory approach.

Business is a works that generates certain profits that are run with the capital used to make the business. In a business there are several important factors, one of which is the potential and business opportunities. In starting or running a business, it is not far from the thing called competition. What is meant by competition, in this topic is business competition, is the efforts of two parties/more companies, each of which is active in obtaining orders by offering the most favorable prices/conditions. One form of business competition is cartel practice. Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, it is stated that the Business Competition Supervisory Commission is a commission established to supervise business actors in carrying out their business activities so that they do not engage in monopolies and or unfair business competition. In this study, the authors analyze the workings and roles of the KPPU in dealing with cartel practices.