Diskursus politik pada hari ini tidak dapat dilepaskan dari penggunaan media sosial. Banyak aktor politik menggunakannya untuk melakukan kampanye isu hingga menyerang lawan politik demi memengaruhi opini publik. Salah satu instrumen yang digunakan oleh aktor politik dalam menggunakan media sosial ini adalah akun bot. Akun bot merupakan akun daring yang beroperasi secara otomatis yang seluruh aktivitasnya dalam akun tersebut bukan merupakan hasil dari tindakan seseorang. Penggunaan akun bot ini dinilai banyak ahli demokrasi dan ahli hukum sebagai penurun kualitas demokrasi di suatu negara. Walaupun demikian, masih banyak negara yang belum menerapkan regulasi terhadap penggunaan akun bot ini termasuk Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan tinjauan hukum terhadap penggunaan akun bot dalam rangka memengaruhi opini publik di Indonesia. Menggunakan teori demokrasi deliberatif, tulisan ini melihat bahwa penggunaan akun bot oleh aktor politik dapat mencegah tujuan demokrasi yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 tidak tercapai. Penulis kemudian merekomendasikan regulasi penggunaan akun bot ini melalui revisi UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disertai dengan argumentasi pro-kontra yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukum tersebut.

This study aims to determine the linkage between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Ecosystem on Entrepreneurship Readiness among students of SMKN Tembilahan, Indragiri Hilir Regency. This research is a quantitative study with a research population of as many as 312 students, and the research sample was 175 students. This research instrument is a questionnaire developed from each research variable. The data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) analysis with the Partial Least Square method. The results showed that entrepreneurship education has a positive and significant effect on entrepreneurial readiness. The mediation test results confirm that the entrepreneurial ecosystem doesn’t mediate the effect of entrepreneurship education on entrepreneurial readiness. This indicates that schools may not have adequate infrastructure to stimulate entrepreneurial interest among students. The study’s findings offer significant insights into how entrepreneurship education and entrepreneurial ecosystem can help vocational students to enhance entrepreneurial readiness.

Artikel ini mengkaji penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittinggi. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris. Jenis data yang dipakai adalah data primer yang berupa hasil wawancara serta dokumen-dokumen yang di dapat secara langsung dari lokasi penelitian, serta menggunakan data sekunder sebagai bahan penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittinggi terjadi dalam bentuk terlambat berprestasi. Perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittinggi tidak mencantumkan secara jelas dan terperinci tentang upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi, namun upaya yang telah dilakukan oleh Bank BRI Kota Bukittinggi dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi telah melalui 3R yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali). Penyelesaian wanprestasi dapat juga dilakukan dengan melakukan pelelang benda jaminan.

ABSTRAK
Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada transportasi kapal laut untuk menghubungkan antar pulau. Pada proses perencanaan konstruksi kapal, pemilihan material lambung yang terbaik sangat penting untuk menghadapi masalah korosi. Paduan aluminium dikenal memiliki ketahanan korosi yang baik, sehingga sering dipilih untuk aplikasi di lingkungan korosif, seperti laut. Paduan seri 5xxx, khususnya Aluminium 5083 dan 5052, umum digunakan dalam industri pembuatan kapal karena karakteristik mekanis dan ketahanan korosinya. Lingkungan laut yang agresif dapat mempercepat laju korosi, mengancam integritas struktural lambung kapal. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pemahaman komparatif tentang perilaku kedua paduan ini dalam kondisi korosif seperti air laut. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan laju korosi aluminium 5083 dan 5052 dalam media air laut, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi korosi serta implikasinya terhadap pemilihan material lambung kapal dengan metode kehilangan berat (Weight Loss) sesuai dengan ketentuan dari ASTM G31-72. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan pengujian perendaman kedua jenis aluminium dalam air laut selama beberapa periode waktu (168 hingga 720 jam). Penelitian ini membandingkan laju korosi aluminium 5083 dan 5052 dalam media air laut selama periode waktu tertentu. Hasilnya menunjukkan bahwa aluminium 5083 memiliki laju korosi yang lebih rendah dibandingkan aluminium 5052 pada semua durasi perendaman. Analisis struktur mikro juga menunjukkan distribusi partikel magnesium yang lebih merata pada aluminium 5083, yang memberikan ketahanan korosi yang lebih baik. Penelitian ini menunjukkan aluminium 5083 memiliki ketahanan korosi yang lebih baik dibandingkan aluminium 5052 dalam media air laut, dengan laju korosi yang lebih rendah dan distribusi partikel magnesium yang lebih merata.

The aim of this research is (1) to analyze the regulatory mechanism for filling vacancies for Regional Heads whose terms of office expire before 2024. (2) To analyze the obstacles and solutions for filling vacancies for regional heads in leading regional government administration according to applicable laws and regulations. This research method is a normative juridical method with analytical descriptive specifications. The data used is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, while the technique for collecting legal materials uses library studies and documentation studies which are then analyzed qualitatively. The research results show that the legal basis for filling vacancies for Regional Heads whose term of office expires before 2024 is Article 201 paragraphs (9), (10), and (11) of Law Number 10 of 2016. However, this law only regulates to the extent the qualifications of the officials appointed, while the procedures or mechanisms for appointing officials to fill the vacancies of Regional Heads more comprehensively are not accommodated. The obstacle to filling vacancies for regional heads is the absence of definite legal regulations regarding the limits of the authority of regional heads. The solution is that the government should issue implementing regulations from Article 201 of Law Number 10 of 2016 which contain procedures for filling vacancies in regional head positions. The problem is that there are objections to the appointment of Regional Head Officials, the solution is to implement a system for determining Regional Head Officials through voting by Provincial DPRD members to elect Regional Head Officials (Pj) after passing selection by the Ministry of Home Affairs and Regional Government.

vacancies of Regional Heads more comprehensively are not accommodated. The obstacle to filling vacancies for regional heads is the absence of definite legal regulations regarding the limits of the authority of regional heads. The solution is that the government should issue implementing regulations from Article 201 of Law Number 10 of 2016 which contain procedures for filling vacancies in regional head positions. The problem is that there are objections to the appointment of Regional Head Officials, the solution is to implement a system for determining Regional Head Officials through voting by Provincial DPRD members to elect Regional Head Officials (Pj) after passing selection by the Ministry of Home Affairs and Regional Government.
Keywords: Emptiness; Position; Regional Head Officials; Regional elections

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan mekanisme pengisian dan kendala solusinya pengisian kekosogan kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum tahun 2024. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengisian kekosongan Kepala Daerah yang habis masa jabatannya sebelum tahun 2024 adalah Pasal 201 ayat (9), (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akan tetapi, undang-undang ini hanya mengatur sebatas kualifikasi penjabat yang diangkat, sedangkan prosedur atau mekanisme pengangkatan pejabat untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah secara lebih komprehensif tidak diakomodir. Kendala atas pengisian kekosongan kepala daerah adalah tidak adanya aturan hukum pasti tentang batasan kewenangan pejabat Kepala Daerah. Solusinya yaitu pemerintah sudah seharusnya menerbitkan aturan pelaksana dari Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berisi tata cara mengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Kendala adanya adanya penolakan-penolakan atas Penunjukan Pejabat Kepala Daerah maka solusinya yaitu menerapkan sistem penetapan Pejabat Kepala Daerah melalui pemungutan Suara anggota DPRD Provinsi untuk memilih pejabat (Pj) Kepala Daerah setelah lolos diseleksi oleh Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

Styrofoam digunakan sebagai bahan utama pengganti agreagat kasar guna mendapatkan beton ringan dengan berat volume menjadi kurang dari 1900 kg/m3 dan juga memiliki kuat tekan beton minimum 100 kg/cm2 dengan cara membuat benda uji berbentuk silinder Ø15-30 cm dengan perbandingan volume komposisi 1 yaitu 1Pc : 2Pasir : 3Styrofoam,  perbandingan  volume  komposisi 2 yaitu 1Pc : 1.5Pasir : 2, 5Styrofoam dan perbandingan komposisi 3 yaitu 1Pc : 1,25Pasir : 2,75Styrofoam.  Dari hasil penelitian menunjukkan karakteristik styrofoam tersebut yang digunakan sebagai pengganti agregat kasar tidak memenuhi syarat untuk beton mutu tinggi karena berat volume styrofoam hanya diangka 0,095 kg/ltr, Berat volume yang diperoleh untuk komposisi 1Pc : 2Pasir : 3Styrofoam adalah 1278,89 kg/m3, komposisi 1Pc: 1,5 Pasir: 2,5 Styrofoam adalah 1242,56 kg/m3, dan komposisi 1Pc : 1,25Pasir : 2,75Styrofoam adalah 1097,88 kg/m3, jika dibandingkan dengan beton konvensional dengan komposisi 1Pc : 2Pasir : 3Kerikil adalah 2387,73 kg/m3 yang mempunyai selisih berat kurang lebih 46,43%, karakteristik kuat tekan beton untuk komposisi 1Pc : 1,5Pasir : 2,5Styrofoam 84,73 kg/cm2 dan komposisi 1Pc : 1,25Pasir : 2,75Styrofoam 71,93 kg/cm2 termasuk dalam klasifikasi beton mutu B0 (<100 kg/cm2), sedangkan kuat tekan karakteristik untuk komposisi 1 Pc: 2 Pasir: 3 Styrofoam adalah 107,13 kg/cm2 (>100 kg/cm2)

The purpose is to find out the impact of the implementation of mediation and the factors that affect the success of mediation in divorce cases in Religious Courts. Mediation is a form of case settlement through Alternative Dispute Resolution. The urgency of research to resolve disputes in the divorce process in Religious Courts and help build better relationships after divorce. Using normative and empirical research types. The results of the study show that the impact of mediation on divorce is to reduce the accumulation of cases in Court, increase the satisfaction of the parties, increase time/cost efficiency, minimize conflicts, maintain privacy, encourage agreements, and build positive relationships after divorce. Factors that affect the success of divorce mediation in the Religious Court are the commitment of both parties, the competence of the mediator, support from the Court, emotional and psychological factors, and the involvement and support of third parties. In conclusion, mediation has a significant positive impact on the settlement of divorce cases in the Religious Court so mediation is an effective method and its implementation needs to be continuously improved in the Religious Court. The findings show that mediation reduces the divorce rate by increasing communication between husband and wife and resolving problems through dialogue.

This research aims to investigate the roles that Land Deed Making Officials (PPAT) play in the purchase and sale of land, particularly in cases where the legal owner is not present. Normative Legal Research is the research method employed to analyse the case of Decision Number 3/Pdt.G/2023/PN. Tyres are used as case studies to show the legal implications of actions that violate the landowner's consent in a sale and purchase transaction. The results showed that Decision Number 3/Pdt.G/2023/PN. Ban, PPAT has a big responsibility in ensuring legal land sale and purchase transactions. The sale and purchase deed was executed without the landowner's consent, so because PPAT neglected to carefully fulfil its obligations, it is void. PPAT responsibilities include civil, criminal, and administrative aspects. PPAT can be punished if you make a false deed, and can be subject to administrative sanctions. This ruling confirms the importance of PPAT compliance with legal procedures to maintain legal certainty in property transactions. The legal consequences of this ruling emphasize the importance of valid consent in property transactions to prevent unlawful acts.AbstrakStudi ini bertujuan untuk mempelajari tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses transaksi jual beli tanah, terutama dalam kasus di mana transaksi terjadi tanpa persetujuan pemilik yang sah. Fokus penelitian ini adalah kasus putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Ban. Metode penelitian hukum normatif digunakan. Ban yang digunakan sebagai studi kasus untuk menunjukkan implikasi hukum dari tindakan yang melanggar persetujuan pemilik tanah dalam transaksi jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Ban, PPAT memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan transaksi jual beli tanah legal. Tanggung jawab PPAT mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif; namun, jika PPAT tidak melakukan tugasnya dengan benar, akta jual beli tersebut menjadi batal secara hukum karena tidak adanya persetujuan dari pemilik tanah. Jika PPAT membuat akta palsu, mereka juga dapat dikenai sanksi pidana dan administratif. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan PPAT terhadap prosedur hukum untuk menjaga kepastian hukum dalam transaksi properti. Akibat hukum dari putusan ini menekankan pentingnya persetujuan sah dalam transaksi properti untuk mencegah perbuatan melawan hukum.

This article discusses the review of Social Conflict Resolution Related to Bullying Cases Through the Deliberation System Based on the Perspective of Pancasila. Bullying can be physical, verbal, and mental. Bullying cases in Indonesia are increasing and need serious handling. Deliberation based on Pancasila values can be a solution to resolve bullying conflicts peacefully and constructively. A culture of deliberation needs to be promoted in schools and communities to create a safe environment and respect for human rights. This article discusses the importance of resolving bullying-related social conflicts through a deliberation system based on the perspective of Pancasila. Bullying conflicts create tension and hostility in society, and if not properly addressed can affect the school and workplace environment. This research uses a normative juridical research method by referring to literature and internet materials. Bullying is a form of physical and psychological violence that can be experienced by anyone, and has long existed in society. Bullying is increasingly widespread in educational institutions, influenced by family, environmental, peer group, and media factors. Victims of bullying experience psychological, physical, social and academic impacts. Perpetrators of bullying also experience psychological, social, academic and long-term impacts. The resolution of bullying conflicts can be done through deliberation based on the values of Pancasila, but if not, the conflict can be resolved through deliberation.

This study aims to identify and analyze the factors that influence economic growth in Singapore. The research method used is a qualitative method with descriptive analysis techniques using a literature review approach such as scientific journals and digital books. The results showed that the factors that influence the increase in Singapore's economic growth are foreign direct investment, progressive economic policies, export sector and international trade, energy consumption and infrastructure, human resources and education, finance and banking sector, innovation and technology and strategic geographical location and research issues discussed.