The Bali Mandiri Cooperative is a cooperative that operates in the savings and loan sector. Data processing of savings and loan activities submitted in credit applications is still done manually so that the credit department must make the right decisions, especially if there are doubts in determining decisions for prospective borrowers, where the doubts are because the criteria for prospective borrowers are almost the same, this is having an impact on the company if the wrong decision occurs in the event of bad credit. The decision support system using Rank Order Centroid (ROC) calculations and the Simple Additive Weighting (SAW) method compares manual and system calculations that show the same results. This system includes data management which provides for managing data criteria, attribute value data, and submitting data (credit applicant data, data selection period, data submission, and decision support system process). This data will produce a credit applicant report and a credit applicant selection report.

One of the main contributors to the global spread of HIV is migrant workers. The purpose of this community service is to determine whether the community's efforts, especially at the Batua Health Center, prevent HIV/AIDS in families at risk of HIV/AIDS. This research was conducted with a cross-sectional design with a quantitative approach. The study population was all patients who visited Batua Health Center, and 94 samples were taken. Data collection was carried out in August-September 2020. Data analysis included univariate and bivariate analysis. The results of this study indicate that individual characteristics, adolescent behavior p = 0.486, sources of information p = 0.680, knowledge p = 0.003, and attitudes p = 0.589 relationship with adolescent behavior toward HIV/AIDS. Knowledge with p = 0.865 shows no significant relationship between knowledge and risk behavior toward HIV/AIDS.

Kegiatan reparasi kapal adalah hal penting yang harus dilakukan secara rutin dan terjadwal untuk memastikan setiap kapal bisa berlayar dan beroperasi dengan baik sehingga tujuan untuk membawa orang atau mengirim barang-barang dapat berjalan lancar. Pengecatan adalah salah satu hal sangat penting pada reparasi lambung kapal. Hal ini dilakukan untuk menghindari plat dari karat atau korosi. Kajian ini dihitung untuk menghitung konsumsi cat pada reparasi lambung kapal dimana hal ini sangat bermanfaat bagi pemilik kapal, bagi galangan pembangun maupun para kontraktor yang berkecimpung pada kegiatan reparasi lambung kapal. Pada kajian ini mengambil stadi kasus reparasi perawatan badan kapal terhadap korosi dengan menggunakan metode coating pada kapal KM Sriwijaya Makmur, dilakukan dengan menghitung/estimasi konsumsi cat yang digunakan, sehingga diperoleh hasil: kebutuhan cat pada reparasi lambung (pengecatan ulang) KM Sriwijaya Makmur adalah  8 kaleng  (20) pada pengecatan bottom, 4 kaleng (20) pada pengecatan bottop, 7 kaleng (20) pada pengecatan topside, serta 6 kaleng pada water deck dan uper deack.

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dilematika dalam tata kelola kebijakan pada usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Berangkat dari permasalahan dalam tata kelola kebijakan pada sektor ketenagalistrikan yang dinilai banyak kalangan sarat akan benturan kepentingan serta berdampak terhadap pelayanan dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dilematika dalam tata kelola kebijakan pada usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Dengan model penelitian deskriptif analitis dan didukung dengan pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa   PT. PLN (Persero) merupakan representatif dari negara dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Dengan adanya dilematika hukum dalam tubuh PT. PLN (Persero) maka berimplikasi luas terhadap dilematika kebijakan ketenagalistrikan nasional. Akibatnya, keberjalanan di sektor ketenagalistrikan di Indonesia cenderung lambat perkembangannya.Kata Kunci: Dilematika, Kebijakan, Ketenagalistrikan  AbstractThe purpose of this study is to analyze the dilemmas in policy governance in the business of providing electricity in Indonesia. Departing from the problems in the governance of policies in the electricity sector which are considered by many to be full of conflicts of interest and impact on services in the supply of electricity for the public interest. The purpose of this study is to analyze the dilemmas in policy governance in the business of providing electricity in Indonesia. With a descriptive analytical research model and supported by a normative juridical approach. This study concluded that PT. PLN (Persero) is a representative of the state in conducting electricity supply business in Indonesia. With the legal dilemma in the body of PT. PLN (Persero) has broad implications for the national electricity policy dilemma. As a result, travel in the electricity sector in Indonesia tends to be slow in its development.Keywords: Dilemmatic, Policy, Electricity