Penelitian ini berjudul Implementasi Roya Terhadap Hak Tanggungan Tanah Atas Tanah Guna Dijadikan Objek Jual Beli. Istilah roya adalah pencoretan pada buku tanah hak tanggungan karena hak tanggungan telah terhapus. Jika sudah melakukan roya atau pencoretan hak tanggungan maka pemilik tanah tersebut dapat melakukan proses jual beli. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan roya hak tanggungan dan jual beli terhadap tanah dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaksanaan roya hak tanggungan dan jual beli terhadap tanah. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio yuridis, spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis, metode penentuan sampel berdasarkan metode purposive sampling, metode pengumpulan data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, dan metode analisis data dalam penelitian ini analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yakni bahwa pelaksanaan roya hak tanggungan melalui pelunasan utang Debitur di Bank, lalu sertifikat di Roya (pencoretan) hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Semarang dan setelah sertifikat bersih dari hak tanggungan dapat dijadikan sebagai objek jual beli dan dilakukan proses pendaftaran balik nama.   Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dari pelaksanaan roya hak tanggungan dan pelaksanaan jual beli dari lingkup Bank, Debitur dan Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Karya ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak. Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak berdasarkan perjanjian kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dan bagaimana cara mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum-empiris. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka, studi dokumentasi dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sangat lemah. Mereka karyawan kontrak tidak diberi hak memperoleh tunjangan, hak mendapatkan penghargaan, dan hak memperoleh perlindungan jaminan hari tua, padahal hak-hak tersebut telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, diantaranya seperti belum adanya kejelasan payung hukum dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans. Sebagai solusinya, dalam membuat perjanjian kerja Dinas Pemadam Kebakaran idealnya memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans harus dapat bertindak profesional dan independen, meskipun terhadap institusinya sendiri.

Tanah masih menjadi permasalahan yang sangat mendasar bagi rakyat. Masalah tersebut berhubungan dengan hak rakyat yang banyak dirampas dan tanah rakyat yang dikuasai tanpa hak, sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Penguasaan tanah tanpa hak menjadi permasalahan pertanahan yang semakin kompleks, disebabkan oleh suatu oknum yang disebut sebagai mafia tanah yang dalam hal ini melakukan praktiknya dengan cara memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penulis melakukan penelitian terhadap kebijakan Menteri ATR/KBPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah melalui Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan kendala serta solusi Kementerian ATR/BPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah yang memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Menteri ATR/KBPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah melalui Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan kendala serta solusi Kementerian ATR/BPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah yang memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan Menteri ATR/KBPN mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik guna meminimalisir praktik mafia tanah, kebijakan lain berupa diadakannya PTSL, perbaikan sistem pertanahan dan dibentuknya satgas mafia tanah serta kendala dan solusi yang didapatkan Kementerian ATR/BPN adalah tingkat keamanan sertipikat-El yang belum terjamin dan keterlibatan pejabat terkait, serta solusi terbagi menjadi 2 aspek, yakni internal dan eksternal.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari peranan tanah. UUPA telah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Hak tas tanah dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah agar dapat menjaminkan hak atas (sertifikat tanah) kepada pihak bank dengan tujuan pengambilan  dana   atau  pembiayaan  dengan  cara   dibebani  hak   tanggungan.  Nama sertifikat haruslah sudah atas nama para ahli waris atau nantinya salah satu pemegang hak. Tanah Warisan juga dapat dijadikan sebagai jaminan dengan di bebani hak tanggungan dengan syarat telah melalui prosedur turun waris terlebih dahulu, tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum mengetahui sebelum membebani hak tanah warisan harus melalui proses turun waris terlebih dahulu. Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang kekuatan hukum hak tanggungan atas objek sertifikat hak atas tanah yang akan diturun waris. Jenis penelitian menggunakan hukum yuridis sosiologis. spesifikasi penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penulis akan memberikan gambaran mengenai kekuatan hukum hak tanggungan atas objek sertifikat hak atas tanah yang akan diturun waris. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari penelitian lapangan berupa wawancara, undang-undang, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang kemudian di analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian para ahli waris melakukan proses turun waris melalui kantor notaris dengan memenuhi beberapa persyaratan untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk menghasilkan nama para   ahli waris, setelah selesai dilanjut dengan pemasangan hak tanggungan. Kekuatan hukum berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal (19), dijelaskan bahwa untuk memperoleh kekuatan hukum maka sertifikat hak atas tanah harus didaftarkan. dan lebih lanjut dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang   pendaftaran  tanah  pasal   (3) dijelaskan mengenai tujuan pendaftaran

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa reposisi pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court). Hal ini yang menjadi urgensi penulis memfokuskan untuk memberikan rekomendasi kepada pengadilan sebagai evaluasi agar melaksanakan sesuai   dengan Perma No.4 tahun 2019. Metode Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penyimpangan ketentuan dalam Perma No. 4 tahun 2019 yang tidak dijalankan Pengadilan sehingga perlu dilakukan reposisi untuk menata kembali. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan   pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court) meliputi tahapan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan diselesaikan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Apabila ada yang keberatan dengan putusan tersebut dapat mengajukan memori keberatan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari.  The purpose of this study is to understand the repositioning of Civil Dispute Settlement Implementation with a Simple Claim (Small Claim Court). This is the urgency of the author to focus on providing recommendations to the court as an evaluation in order to carry out in accordance with Perma No. 4 of 2019. This research method uses normative juridical. The novelty of this research lies in the deviation of the provisions in Perma No. 4 of 2019 which was not carried out by the Court so it needed to be repositioned to reorganize. Based on the results of the study, it shows that the Implementation of Civil Dispute Settlement With a Simple Claim (Small Claim Court) includes the registration stage, examination of the completeness of a simple lawsuit, determination of the judge and appointment of a substitute clerk, preliminary examination, determination of the day of trial and summons of the parties, examination of the trial and reconciliation, evidence and decision completed within a maximum of 25 (twenty-five) days. since the first trial. If there are objections to the decision, they can file a memorandum of objection to be resolved within 7 (seven) days.

Educational game is a game which is specifically designed as a tool to accomplish educational needs. Therefore, it has to be projected in an exact precision to achieve its goal: educating, and increasing the user knowledge and skills.
There are some problems which frequently happened at TK Kemala Bhayangkari 31 Salatiga, firstly, the number of props of traffic signs is limited so it is not proportional to the number of meetings in the existing curriculum and students must repeat the same material. Secondly, there isn’t suitable learning support media to add props to traffic signs that are still lacking.
The software used in this game development was Adobe Flash CS6. The research was conducted through R&D; Research and Development method by processed through some stages. First, problem identification stage, then, data collection, product design, design validation, design revision, and the final step was the product trials. The validation was carried out by the expert validators and product user.
Based on the research conducted, it concluded that this game has 43 signs which fulfill the number of signs that must be taught to students according to the curriculum at TK Kemala Bhayangkari 31 Salatiga, 18% which is most often found on the road from the total number of traffic signs in the Minister of Transportation Regulation No. 13 years 2014.
 

Recording financial transactions is an important activity that must be carried out by a business. In accounting, recording financial transactions is a fundamental thing that must be done. With these records, all business financial transactions can be accounted for and brought to the financial statements. Computerized technology using barcodes in payment transactions has the aim of increasing speed, accuracy, and service quality. In carrying out payment administration activities still using the manual system will have an impact on the Administrative officer having difficulty finding data on students who want to pay and the network (LAN) has not been implemented on the computer is also a problem at the research site, because to share data with the treasurer and principal becomes constrained, data can be damaged, lost or misused because its security is not guaranteed.
In solving these problems, the researchers collected data and facts that existed at the research site, then designed a payment administration information that was in accordance with the needs of the school. In making Administrative Information System Integrated With Barcode Reader, researchers used Microsoft Visual Basic 6.0 programming language, MySQL Server database as data storage media and Subtime Text as tools to create source code. In the preparation of this application using object-oriented methods.

Mathematic Geometry Educational Game Development for Fifth Grade Students at SD Kristen Ngampin. Educational game is a game which is specifically designed as a tool to accomplish educational needs. Therefore, it has to be projected in an exact precision to achieve its goal: educating, and increasing the user knowledge and skills. There are some problems which frequently happened at SD Kristen Ngampin, especially for fifth grade students, related to the media game utilization in learning. Firstly, conservative learning which is already applied by the teacher, lead them to have less curiosity in learning the material. Secondly, the media learning limitation affects the students’ independence learning and their participation on the learning process. The software used in this game development was Adobe Flash CS6. The research was conducted through R&D; Research and Development method by processed through some stages. First, problem identification stage, then, data collection, product design, design validation, design revision, and the final step was the product trials. The validation was carried out by the expert validators and product user. Based on the research conducted, it concluded that educational game enhances insight and direct experience about Mathematic learning, especially on geometry material for fifth grade students of SD Kristen Ngampin.

The purpose of this research is to examine 1. What factors attract foreign buyers to import cashew nuts from Indonesia?.2. What are the obstacles faced by foreign buyers in the process of importing cashew nuts from Indonesia?.3. What are the stages of the process carried out by buyers to import cashews from Indonesia?.4. What is the solution to these obstacles? This research was made using a qualitative descriptive analysis type of research regarding the marketing process of the cashew nut export sales business. (2) Currency differences. (3) Obstacles in the Form of Regulations. (4) International trade barriers are seen from economic institutions, namely: The influence of economic organizations, Anti-dumping regulations that increase import duty rates, Embargoes related to the prohibition of trade between countries. What is the solution to these obstacles? (1). Solution for difficult payments, by L/C. (2) The solution when the currency, using the USA currency or by agreement, is exchanged to the value of the destination country. (3) The solution to obstacles in the form of regulation, is to instinctively follow market trends. (4) Solutions to barriers to economic institutions, exporters take advantage of facilities from countries that are members of economic organizations, export at competitive prices, and resolve trade embargo issues between countries.

PT. Perkebunan Sidoredjo Ungaran Kab.Semarang adalah salah satu perusahaan distributor yang bergerak dibidang penjualan karet mentah dan cengkeh kering. Pada akhir periode akuntansi bulanan, perusahaan ini melakukan proses penggajian pada karyawannya dan membuat laporan gaji sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan perusahaan. Proses pencatatan dan perhitungan gaji yang diterapkan oleh perusahaan ini masih bersifat manual. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, penulis mengusulkan kepada PT.Perkebunan Sidoredjo untuk merancang aplikasi penggajian yang akan membantu menghitung gaji karyawan agar lebih efektif dan efisien. Sistem ini akan penulis rancang menggunakan Visual Basic.Net. Karena aplikasi tersebut mudah dipahami, selain itu dalam penanganan Bug, Visual Basic.Net mempunyai fasilitas yang hebat dan Real Time Backgroud Compiler. Perancangan sistem ini akan melibatkan sistem lama yang ada di perusahaan untuk membuat sistem yang baru. Sistem yang telah selesai dibuat diharapkan perusahaan akan memperoleh kemudahan dalam menginput data sekaligus membantu pihak perusahaan dalam menyusun laporan penggajian secara akurat dan efesien.