<p>Perilaku prososial adalah perilaku manusia yang menguntungkan bagi orang lain dan dapat disebut juga menjadi perilaku tolong menolong, peduli antar manusia tanpa mengharapkan imbalan. Penelitian ini bertujaun untuk mengetahui: 1) hubungan antara keikutsertaan pada organisasi  dengan perilaku prososial, 2) hubungan antara empati dengan perilaku prososial, 3) hubungan antara hubungan antara keikutsertaan pada organisasi keagamaan dan empati dengan Perilaku Prososial. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari <em>keikutsertaan pada organisasi keagamaan </em>(X1), <em>empati </em>(X2), dan <em>perilaku prososial </em>(Y). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Partisipan dalam penelitian ini adalah 109 remaja yang aktif dalam organisasi keagamaan. Data penelitian ini adalah diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada subyek yang memenuhi karakteristik partisipan. Teknik analisis menggunakan <em>Uji Kendall’s w test </em>dengan bantuan <em>Statistical Package for the Social Science (SPSS) versi 20.0 for windows</em>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) terdapat hubungan positif antara keikutsertaan pada organisasi keagamaan dengan perilaku prososial, dimana 41% dengan nilai signifikansi p=0,000&gt;0,05. 2) terdapat hubungan positif antara empati dengan perilaku prososial, dimana 22,5% dengan nilai signifikansi p=0,000&lt;0,05. 3) terdapat hubungan positif antara hubungan positif antara keikutsertaan pada organisasi keagamaan dan empati dengan Perilaku Prososial, dimana 14,5% dengan nilai signifikansi p=0,000&lt;0,05.</p><p>Kata Kunci: Keikutsertaan Pada Organisasi Keagamaan, Empati, Perilaku Prososial</p>

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hakekat atau kandungan dari keadaan darurat negara (state of emergency) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa dan menjawab bagaimana konstitusi mengatur tentang penetapan Perppu ketika negara dalam kondisi darurat. Dalam dinamika sejarah di Indonesia frasa kegentingan yang memaksa memiliki pengertian yang multitafsir dan menjadi wewenang dari Presiden untuk menafsirkan kegentingan yang memaksa tersebut dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Seyogianya, dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, harus ada batasan yang objektif mengenai kegentingan yang memaksa tersebut. sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang . Perppu ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam 1 tahun harus sudah dimintakan persetujuan DPR.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Idealnya Perppu hanya dapat dibentuk oleh presiden apabila memenuhi ke tiga unsur keadaan darurat negara secara bersamaan tersebut, memenuhi prinsip atau asas proporsionalitas yang mengandung unsur kewajaran dan memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Keppres Nomor 68 Tahun 2005. Di samping itu, agar presiden tidak menyalahgunakan wewenangnya membentuk Perppu.

<p><em><span lang="EN-US">The purpose of this research is to design and implement an automatic acrylic carving and cutting tool using a microcontroller-based 3-axis CNC machine. Computer Numerical Control (CNC) is a machine technology that is operated automatically to support the demand for a product that has a complex shape and high accuracy. In general, the construction of a 3-axis CNC machine and its working system is synchronization between the computer and its mechanics. This tool has a work process by utilizing the G-Code method as a command on the machine to carry out engraving and cutting automatically. The G-code was obtained from a previously designed image and then converted using the Aspire 9.0 software. Engraving and cutting is done by sending the G-code file to the microcontroller via the Universal G-code Sender software, then the microcontroller sends a signal to drive the motor driver which then drives the stepper motor so that the actuator movement is generated according to the image in the G-code file. Simultaneously the spindle motor will be active to engrave or cut acrylic. In this study, a trial scenario was carried out to determine the precision and accuracy of the tool, namely by engraving and cutting flat shapes such as squares, circles, triangles and segments. The percentage of success generated from this tool is 97,08% to 100%. Furthermore, testing is carried out to make products in the form of engraving writing, logos and calligraphy. Apart from that, we also tested cutting letters and key chains. When the test is carried out, the accuracy level is 1mm.  </span></em></p>

<p>Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh <em>teamwork</em> terhadap kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), untuk menguji pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja SDM, untuk menguji <em>perceived organizational support</em> dalam memoderasi pengaruh <em>teamwork</em> terhadap kinerja SDM, serta untuk menguji <em>perceived organizational support</em> dalam memoderasi pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja SDM. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah <em>non probability sampling</em> dengan metode <em>purposive sampling</em> terhadap 46 pegawai/SDM pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Metode analisis yang digunakan adalah <em>Partial Least Square</em> (PLS) yaitu SEM yang berbasis <em>variance</em>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <em>teamwork</em> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SDM. Begitu pula dengan disiplin kerja yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SDM. Sementara itu, <em>perceived organizational support</em> tidak terbukti sebagai variabel moderating antara <em>teamwork</em> terhadap kinerja SDM maupun disiplin kerja terhadap kinerja SDM.</p><p><em>The purpose of this study is to examine the effect of teamwork on the performance of Human Resources (HR), to examine the effect of work discipline on HR performance, to test perceived organizational support in moderating the effect of teamwork on HR performance, and to test perceived organizational support in moderating the influence of discipline work on HR performance. Source of data used in this study are primary data. The sampling technique used in this study was non-probability sampling with a purposive sampling method for 46 employees/HR at the Office of State Assets and Auction Services (KPKNL) Semarang. The analytical method used is Partial Least Square (PLS), which is SEM based on variance.The results showed that teamwork had a positive and significant effect on HR performance. Similarly, work discipline has a positive and significant effect on HR performance. Meanwhile, perceived organizational support is not proven as a moderating variable between teamwork on HR performance and work discipline on HR performance.</em></p>

Tulisan ini akan membahas mengenai ketentuan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam Pasal 222 UU Pemilu. Terkait dengan isu tersebut, Penulis berpendapat bahwa syarat ambang batas tersebut adalah sebagai perwujudan dari Kebijakan Legislatif  Terbuka sebagaimana tertulis dalam Putusan MK No. 59/PUU-XV/2017. Dari Putusan tersebut, yang menjadi perhatian Penulis adalah dalil Pemohon dalam penolakan Pasal 222 UU Pemilu dengan menggunakan argumentasi HAM. Penulis berpendapat bahwa Pasal 222 UU Pemilu tersebut tidaklah terkait dengan masalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Untuk menjawab isu tersebut, pada tulisan ini Penulis berpendapat bahwa syarat ambang batas yang terwujud dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah wujud dari Kebijakan Legislatif Terbuka yang secara langsung dan tegas telah didelegasikan oleh konstitusi. Tujuan dari Penulisan ini adalah menganalisis karakteristik Kebijakan Legislatif Terbuka dalam ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dan menganalisis ketidaksesuaian penggunaan argumentasi HAM dalam penolakan Pasal 222 UU Pemilu.
This research discusses the threshold requirement in the presidential candidacy that is regulated in Article 222 of the Election Law. The Author argues that a threshold requirement is a form of Open Legal Policy as confirmed by the Constitutional Court Decision No. 59/PUU-XV/2017. As elaborated in the Decision, the Applicants argued that they denied Article 222 by using human rights reasoning. On the contrary, the Author argued that Article 222 did not relate to human rights violence as argued by the Applicants. This research highlights the reasoning on the basis of Open Legal Policy which is delegated from the Constitution of Indonesia. This research will analyze the characters of Open Legal Policy in Article 222 of the Election Law and it will prove the incompatibility of human rights arguments in denying Article 222 of the Election Law.