This research aims to understand the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in investigating and prosecuting corruption and understand the constraints and solutions of the KPK's authority in investigating and prosecuting corruption crimes in the context of law enforcement. KPK is an independent institution in Indonesia which was formed to fight corruption with the main task of investigating, prosecuting and eradicating criminal acts of corruption. This is regulated in Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission as amended by Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002. With the changes in provisions in the KPK Law, there have been several changes in the authority of the KPK. The type of research used in this research is normative juridical with statutory approach method, collecting and analyzing legal data, laws and regulations, as well as court decisions related to the KPK's authority. The results of the research show that the KPK has broad authority in investigating and prosecuting corruption. The KPK can carry out wiretapping, search and arrest of corruption suspects, and has the authority to submit charges to court. The KPK also has an independent and professional team of investigators and prosecutors. However, there are several limitations in the KPK's authority. Since 2019, the KPK's authority in wiretapping and searching has been limited by the Indonesian Constitutional Court. Apart from that, there is also debate about the independence status of the Corruption Eradication Committee and political interference that can affect the enforcement of corruption laws. In the context of effective law enforcement, it is important for the KPK to continue to strengthen its authority and ensure its independence from political forces. The active role of the community and government support are also needed to support KPK's efforts to eradicate corruption.


Penelitian ini bertujuan untuk memahami kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta memahami kendala dan solusi kewenangan KPK dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum. KPK adalah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memerangi korupsi dengan tugas utama menyelidiki, menuntut, dan memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan adanya perubahan ketentuan dalam Undang-Undang KPK, mengakibatkan adanya beberapa perubahahan kewenangan KPK. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, mengumpulkan dan menganalisis data hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait kewenangan KPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK memiliki kewenangan yang luas dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. KPK dapat melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penangkapan terhadap tersangka korupsi, serta memiliki wewenang untuk mengajukan dakwaan ke pengadilan. KPK juga memiliki tim penyidik dan tim penuntut yang independen dan profesional. Namun, ada beberapa keterbatasan dalam kewenangan KPK. Sejak tahun 2019, kewenangan KPK dalam penyadapan dan penggeledahan telah dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Selain itu, ada juga perdebatan mengenai status independensi KPK dan intervensi politik yang dapat mempengaruhi penegakan hukum korupsi. Dalam rangka penegakan hukum yang efektif, penting bagi KPK untuk memperkuat kewenangannya dan memastikan independensinya dari kekuatan politik. Peran aktif masyarakat dan dukungan pemerintah juga diperlukan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

The purpose of this research is to analyze and understand the legal protection of workers whose employment relationship is terminated and the legal liability of employers who carry out layoffs according to Law Number 06 of 2023 concerning Job Creation. The urgency of this research requires regulations regarding layoffs due to serious or urgent violations contained in the Job Creation Law and its supporting laws and regulations. Employers carry out layoffs on the grounds of serious or urgent violations without going through a criminal law process that has permanent legal force. This decision was further strengthened by the existence of SEMA Number 03 of 2015 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber where layoffs can be carried out without having to wait for a legally binding court decision. This research uses a juridical-normative method, through a statutory legal approach. The results of research by workers who have been laid off and representatives of workers who have suffered losses due to serious or urgent violations have examined legal regulations regarding the Job Creation Law and PP 35 of 2021, Article 52 which regulates urgent violations, so that workers cannot be a termination by the Company without waiting for legally binding court, and the Employer carries out the rules following the previous rules regarding serious violations.

Tujuan penelitian ini menganalisis dan memahami perlindungan hukum tenaga kerja yang diputus hubungan kerjanya dan pertanggungjawaban hukum pengusaha yang melakukan PHK menurut UU Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Urgensi penelitian ini perlu pengaturan mengenai PHK karena pelanggaran berat atau bersifat mendesak yang terdapat pada UU Cipta Kerja dan peraturan perundangan pendukungya. Pengusaha melakukan PHK dengan alasan pelanggaran berat atau bersifat mendesak tanpa melalui proses hukum pidana yang berkekuatan hukum tetap. Keputusan tersebut dikuatkan lagi dengan adanya SEMA Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA dimana PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis-normatif, melalui pendekatan hukum perundang-undangan. Hasil penelitian pihak pekerja yang di PHK maupun perwakilan pekerja yang dirugikan karena pasal pelanggaran berat atau bersifat mendesak melakukan pengujian peraturan perundangan mengenai UU Cipta kerja dan PP 35 tahun 2021, pasal 52 yang mengatur mengenai pelanggaran bersifat mendesak, agar pekerja tidak dapat di PHK secara sewenang-wenang oleh Perusahaan tanpa menunggu keputusan pengadilan pidana yang bersifat mengikat, serta Pengusaha menjalankan aturan sesuai dengan aturan terdahulu mengenai pelanggaran berat.

This study aims to analyze the crime of cohabitation as an absolute complaint offense in practice before and after the enactment of Article 412 of Law No. 1/2023 concerning the Criminal Code. The background is the negative stigma against cohabitation in Indonesian society and the ambiguity of the law before the existence of explicit regulations. The urgency of this study is to provide legal certainty and avoid arbitrary handling of cohabitation cases. The research method used is normative juridical with a descriptive analysis approach, using secondary data from laws and regulations, literature, and dictionaries. The novelty of this study lies in the comprehensive analysis of the handling of cohabitation before and after the enactment of the new Criminal Code Law. The results of the study show that before Law No. 1/2023, the handling of cohabitation varied, ranging from customary sanctions to the application of adultery articles. With the enactment of the new Law as of January 2, 2026, cohabitation is regulated as an absolute complaint offense with limitations on complainants. In conclusion, although cohabitation now has a clear legal basis, its implementation still considers aspects of social balance and family resolution, similar to the concept of restorative justice. Customary law can still be applied in handling cohabitation, but requires government regulations as derivative rules for its implementation.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana kohabitasi sebagai delik aduan absolut dalam praktik sebelum dan setelah berlakunya Pasal 412 UU No. 1/2023 tentang KUHP. Latar belakangnya adalah stigma negatif terhadap kohabitasi di masyarakat Indonesia dan ketidakjelasan hukum sebelum adanya aturan eksplisit. Urgensi penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penanganan sewenang-wenang terhadap kasus kohabitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan kamus. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap penanganan kohabitasi sebelum dan setelah berlakunya UU KUHP baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum UU No. 1/2023, penanganan kohabitasi bervariasi, mulai dari sanksi adat hingga penerapan pasal perzinahan. Dengan berlakunya UU baru per 2 Januari 2026, kohabitasi diatur sebagai delik aduan absolut dengan limitasi pengadu. Kesimpulannya, meskipun kohabitasi kini memiliki dasar hukum yang jelas, penerapannya tetap mempertimbangkan aspek keseimbangan sosial dan penyelesaian kekeluargaan, mirip dengan konsep keadilan restoratif. Hukum adat masih dapat diterapkan dalam penanganan kohabitasi, namun memerlukan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan untuk implementasinya.

This research aims to analyze the process of implementing a voluntary non-execution movable object auction at PT JBA Indonesia Semarang City Branch. As well as to analyze legal protection for winners of non-voluntary execution movable object auctions at PT JBA Indonesia Semarang City Branch. The urgency of this research is so that auction winners are not deceived by the condition of movable objects when they are declared to have won the auction. And so that the auction winner gets legal protection and understands the legal standing at the time of the auction. This writing is empirical juridical research with a statutory approach and a case approach. The research specifications used in this research are analytical descriptive. The data collection method used by the author is by examining primary data obtained through interviews with employees and assistants to the leadership of the private auction house PT JBA Indonesia, Semarang City Branch, which was conducted directly at the PT JBA Indonesia Semarang City Branch office and secondary data obtained from materials. References. The results of the research explain that the auction implementation at the private auction center PT JBA Indonesia uses a voluntary non-execution auction type, then the auction implementation is also divided into several categories, namely pre-auction, during the auction, and post-auction. There are several categories of legal protection for winners of auctions for non-voluntary movable objects, namely disclosure of information about auction winners, private auction houses daring to take responsibility for errors in auction implementation and special complaints regarding auction implementation.

The purpose of this research is to examine the legal accountability in cases of embezzlement crimes. The significance of conducting this research lies in the fact that embezzlement is one of the criminal acts that frequently occur across various segments of society. This type of research is classified as empirical juridical research. The research findings indicate that embezzlement is a criminal act closely related to wealth or property, which often occurs within the community, alongside other criminal acts such as theft under Article 362 of the Criminal Code, extortion under Article 268 of the Criminal Code, and fraudulent activities under Article 378 of the Criminal Code. Perpetrators of embezzlement can face criminal sanctions based on the provisions found in Article 372, Article 373, Article 374, Article 375, and Article 376 of the Criminal Code.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana penggelapan. Pentingnya mengakngkat penelitian ini karena tindak pidana penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Jenis penelitian ini dalah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya adalah tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi di dalam kehidupam masyarakat, disamping tindak pidana lainnya seperti pencurian dalam Pasal 362 KUHP, pemerasan dalam Pasal 268 KUHP, dan juga perbuatan curang dalam Pasal 378 KUHP. Pelaku tindak pidana penggelapan dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan 376 KUHP.

The purpose of this research is to examine the legal consequences of unilaterally withdrawing a report of a general criminal offense by the complainant at the Pati Police Resort (Polres Pati). The urgency of this research is that filing a complaint is the right of the victim to initiate or not initiate prosecution because it concerns the interests of the victim. Therefore, in criminal cases involving complaints, a specific period for withdrawing the complaint is provided for in Article 75 of the Criminal Code. The research method used is normative juridical. The results of this study indicate that the withdrawal of a report in criminal law is primarily regulated in Article 75 of the Criminal Code. The application of Article 75 of the Criminal Code, in its developmental context, is limited to extraordinary cases and does not extend to ordinary criminal offenses. The legal impact of unilaterally withdrawing a report of a general criminal offense by the complainant at the Pati Police Resort (Polres Pati) is generally allowed in the context of ongoing investigations but does not hinder the continuation of the investigation.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang dampak hukum pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polres Pati. Urgensi penelitian ini Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan pengaduan yang diatur dalam Pasal 75 KUHP. Metode penelitian ini adalah yiridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa pencabutan laporan dalam hukum pidana pada dasarnya diatur dalam Pasal 75 KUHP. Penerapan Pasal 75 KUHP dalam konteks perkembangannya hanya terbatas pada perkara luar biasa dan tidak meluas pada tindak pidana biasa. Pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polresta Pati pada prinsipnya diperbolehkan dalam rangka penyidikan yang sedang berlangsung, namun tidak menghalangi kelanjutan penyidikan.

Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis keabsahan, pemberian ijin oleh hakim, kendala dan solusi terhadap pemeriksaan saksi sebagai alat bukti perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi. Pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi sebenarnya melanggar Pasal 159 ayat (1) KUHAP yang melarang saksi saling berhubungan, karena calon saksi dapat mengetahui proses pemeriksaan saksi sebelumnya melalui media televisi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kebaruan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori keadilan hukum, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai acuan. Pertama, pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi memiliki keabsahan dengan harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP, serta keterangannya memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain sesuai Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Kedua, pemberian ijin oleh hakim terhadap proses pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi didasari asas persidangan terbuka untuk umum, dengan tujuan untuk menjamin supaya pemeriksaan berjalan secara objektif. Ketiga, kendala pemeriksaan alat bukti saksi yang disiarkan langsung melalui media televisi antara lain, belum adanya regulasi hukum yang mengatur, calon saksi akan dapat melihat pemeriksaan saksi sebelumnya melalui media televisi, saksi akan mendapatkan ancaman atau teror dari pihak tertentu setelah memberikan keterangan. Diperlukan pembaharuan hukum yang mengatur proses persidangan perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi guna kepastian hukumnya.

Upaya dalam meningkatkan mobilisasi masyarakat perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai sejalan dengan pertumbuhan teknologi dan industri. Masalah yang sering terjadi dalam pembangunan jalan raya terutama pembangunan jalan raya di Dukuh Ngesing RT 21 RW 04 dan Dukuh Telahap RT 09 RW 02 Desa Kecapi terhalangnya oleh rintangan berupa sungai sehingga perlu dibangun bangunan penghubung seperti jembatan. Tahapan perencanaan diawali dengan survey pendahuluan, Perencanaan struktur atas jembatan dan Perencanaan struktur bawah jembatan. Hasil yang diperoleh dari perencanaan struktur atas jembatan menggunakan pipa sandaran 3 inch. Sandaran pipa panjang 20 cm lebar 15 cm tinggi 100 cm dengan tulangan D10-100 mm dan D10-150. Lantai trotoar lebar 70 cm tebal 20 cm dengan tulangan D12-200 mm dan D12-200. Lantai kendaraan lebar 7,4 m tebal 20 cm dengan susunan tulangan atas bawah D22-250 mm  dan D16-450 mm. Gelagar Memanjang (Girder) dengan dimensi WF 850.300.39.19 dan Gelagar Melintang (Diafragma) dengan dimensi WF 250.125.9.6. Untuk struktur bawah jembatan menggunakan pier dengan dimensi panjang 7,5 m tinggi 7,5 m lebar 1,75 m susunan tulangan D32 – 120 mm, D25 – 170 mm, dan tulangan hoops D13-500 mm, pile cap dengan dimensi panjang 11 m tinggi 1,5 m lebar 7 m susunan tulangan atas bawah D32 – 300 mm, dan D28 – 150 mm. Pada mutu beton pier dan pile cap menggunakan kuat tekan pada f’c 30 MPa dan mutu besi tulangan pada fy 400 MPa. Tiang pancang dengan mutu beton f’c 30 MPa diameter 40 cm membutuhkan 8 tiang dengan kedalaman sesuai perhitungan dan hasil sondir.  

Recent developments in the property sector have increased the demand for financing, with regards to land that will be used as collateral for credit, this is done through the binding of a Deed of Granting Mortgage Rights. In this binding, the Land Deed Official has a very important role until the Mortgage Rights Certificate is issued. The implementation and responsibilities of Land Deed Making Officials in the City of Semarang are carried out in 3 offices, namely the Office of the Notary-Land Deed Making Official (PPAT) Jatmiko Nugroho, SH., M.Si, the Notary-PPAT Office Sasmito Raharjo, SH., MH, and the Office Notary Dr, Muhammad Hafidh, SH., M.Kn in this research will discuss the Implementation and Responsibilities of Land Deed Officials in Registration of Mortgage Rights, obstacles and how to resolve them. The method used is a sociological juridical research method, with research specifications namely analytical descriptive. The data used in this research are primary data and secondary data through qualitative analysis. The research results show that the implementation and responsibilities of the Land Deed Official in registering mortgage rights in Semarang City are as follows, namely the implementation and responsibilities of the Official include checking certificates, making land deeds, explaining to the parties involved, verifying documents, signing land deeds, registration at the land office until receipt of the Mortgage Rights Certificate. The obstacles in this research are an unstable network, writing errors in the deed, time constraints, banks/creditors who don't understand the application, changing creditor staff with solutions namely improving the internet network system, data correction efforts, application training and thoroughness from various parties.AbstrakAdanya perkembangan zaman mengenai sektor properti meningkatkan  permintaan pembiayaan, berkaitan dengan tanah yang akan digunakan sebagai jaminan kredit dilakukan melalui pengikatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dalam pengikatan tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran yang sangat penting hingga terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan. Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Semarang dilakukan di 3 Kantor yaitu Kantor Notaris- Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jatmiko Nugroho, SH., M.Si, Kantor Notaris-PPAT Sasmito Raharjo, SH., MH, dan Kantor Notaris Dr, Muhammad Hafidh, SH., M.Kn dalam penelitian ini akan membahas mengenai Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak Tanggungan, hambatan dan bagaimana penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pendaftaran hak tanggungan di Kota Semarang adalah sebagai berikut yaitu sebagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab Pejabat mencakup pengecekan sertipikat, pembuatan akta tanah, penjelasan kepada pihak yang terlibat, verifikasi dokumen, penandatanganan akta tanah, pendaftaran ke kantor pertanahan hingga penerimaan Sertifikat Hak tanggungan.  Adapun hambatan dalam penelitian ini yaitu jaringan yang kurang stabil, kesalahan penulisan pada akta, keterbatasan waktu, pihak bank/kreditur yang kurang memahami aplikasi, pergantian staff kreditur dengan penyelesaian yaitu peningkatan sistem jaringan internet, upaya pengkoreksian data, pelatihan aplikasi dan ketelitian dari berbagai pihak.

The purpose of this research is to analyze the effectiveness of combating online gambling crimes in the jurisdiction of the Central Java Regional Police (Polda Jawa Tengah). This research is important because of the increasing prevalence of online gambling, or what is more commonly known as illegal lottery gambling (togel), which has become a significant issue across all layers of Indonesian society. The research methodology used is socio-legal. The novelty of this research lies in examining the effectiveness of combating online gambling within the jurisdiction of the Central Java Regional Police. The findings of this study explain that the factors influencing individuals getting involved in online gambling can be divided into two categories: internal and external factors. The application of Article 303 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) for conventional gambling and Article 45 jo. Article 27 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) is discussed. Various methods can be employed for the prevention of online gambling, including pre-emptive, preventive, and repressive methods. The prevention of online gambling is an effective means of combating online gambling crimes.


Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Penelitian ini penting karena semakin maraknya judi online atau yang lebih dikenal perjudian togel gelap (togel) yang saat ini marak menjadi salah satu permasalahan yang cukup signifikan disoroti di semua lapisan masyarakat Indonesia. Metode penlitian menggunakan yuridis sosiologis. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji efektifitas pemberantasan judi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat terjerat judi online antara lain terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penerapan Pasal 303 ayat (1) KUHP untuk judi konvensional maupun Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Upaya pencegahan judi online dapat dilakukan berbagai cara antara lain dengan metode pre-emptive, metode preventif dan metode represif. Metode pencegahan perjudian online merupakan sarana yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana judi online.