The purpose of this study is to analyze the implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration in terms of guaranteeing legal certainty and protection to holders of land rights. This study aims to test the effectiveness of the implementation of Government Regulation Number 24 of 1997, especially the application of Article 32 paragraph (2) in the event of cancellation of the transfer of rights. This type of research is normative juridical with a case approach, descriptive analytical research specifications. The results of the study show that the provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 are not effective enough to provide legal protection for land buyers, because the sale and purchase that occurs later by a court decision of the seller is declared bankrupt. The provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 were not considered by the Panel of Judges examining case Number 3/Pdt.Sus–Other Claims/2018/PN.Smg jo. Number 16/Pdt.Sus–Bankrupt/2017/PN Niaga Smg jo. Number 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Smg dated 5 September 2018 jo. Number 2 K/PDT.Sus–Bankrupt/2019 February 21 2019, because in the Paulina action case the Panel of Judges provided legal considerations based on the provisions of Article 41, 42 Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, sale and purchase object of dispute as referred to the Deed of Sale and Purchase Number 340 of 2017 dated August 16 2017, while the seller was declared bankrupt on December 18 2017, the sale and purchase was carried out only 4 (four) months before the bankruptcy decision was pronounced, then the sale and purchase of Property Rights Certificate Number 4086/ The Salatiga sub-district must be cancelled. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam  kaitan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah. Penelitian ini hendak menguji efektifitas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 khususnya penerapan Pasal 32 ayat (2) dalam hal terjadinya pembatalan peralihan hak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak cukup efektif memberikan perlindungan hukum bagi pembeli tanah, karena jual beli yang terjadi kemudian oleh putusan pengadilan penjual dinyatakan pailit. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksan perkara Nomor 3/Pdt.Sus–Gugatan Lain-lain/2018/PN.Smg jo. Nomor 16/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Smg tanggal 5 September 2018 jo. Nomor 2 K/PDT.Sus–Pailit/2019 21 Februari 2019, karena di dalam perkara action paulina Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 41, 42 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jual beli objek sengketa sebagaimana  Akta Jual Beli Nomor 340 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017, sedangkan penjual dinyatakan pailit pada tanggal 18 Desember 2017 maka jual beli tersebut dilakukan hanya 4 (empat) bulan sebelum putusan pailit diucapkan, maka jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4086/Kelurahan Salatiga tersebut harus dibatalkan.    

Mathematic Geometry Educational Game Development for Fifth Grade Students at SD Kristen Ngampin. Educational game is a game which is specifically designed as a tool to accomplish educational needs. Therefore, it has to be projected in an exact precision to achieve its goal: educating, and increasing the user knowledge and skills. There are some problems which frequently happened at SD Kristen Ngampin, especially for fifth grade students, related to the media game utilization in learning. Firstly, conservative learning which is already applied by the teacher, lead them to have less curiosity in learning the material. Secondly, the media learning limitation affects the students’ independence learning and their participation on the learning process. The software used in this game development was Adobe Flash CS6. The research was conducted through R&D; Research and Development method by processed through some stages. First, problem identification stage, then, data collection, product design, design validation, design revision, and the final step was the product trials. The validation was carried out by the expert validators and product user. Based on the research conducted, it concluded that educational game enhances insight and direct experience about Mathematic learning, especially on geometry material for fifth grade students of SD Kristen Ngampin.

PT. Perkebunan Sidoredjo Ungaran Kab.Semarang adalah salah satu perusahaan distributor yang bergerak dibidang penjualan karet mentah dan cengkeh kering. Pada akhir periode akuntansi bulanan, perusahaan ini melakukan proses penggajian pada karyawannya dan membuat laporan gaji sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan perusahaan. Proses pencatatan dan perhitungan gaji yang diterapkan oleh perusahaan ini masih bersifat manual. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, penulis mengusulkan kepada PT.Perkebunan Sidoredjo untuk merancang aplikasi penggajian yang akan membantu menghitung gaji karyawan agar lebih efektif dan efisien. Sistem ini akan penulis rancang menggunakan Visual Basic.Net. Karena aplikasi tersebut mudah dipahami, selain itu dalam penanganan Bug, Visual Basic.Net mempunyai fasilitas yang hebat dan Real Time Backgroud Compiler. Perancangan sistem ini akan melibatkan sistem lama yang ada di perusahaan untuk membuat sistem yang baru. Sistem yang telah selesai dibuat diharapkan perusahaan akan memperoleh kemudahan dalam menginput data sekaligus membantu pihak perusahaan dalam menyusun laporan penggajian secara akurat dan efesien.

Penelitian ini dilakukan pada salah satu MTs di Kabupaten Semarang. Sistem penggajian yang ada pada sekolah ini belum terkomputerisasi. Permasalahan yang timbul dengan sistem yang sekarang berjalan adalah adanya kesalahan dalam perhitungan gaji guru. Selain itu dalam pemrosesan perhitungan gaji guru membutuhkan waktu yang cukup lama. Bendahara harus merekap presensi guru dan jadwal mengajar guru sebagai dasar untuk perhitungan gaji, sehingga menjadi kurang efisien. Proses ini memiliki potensi kesalahan yang cukup tinggi yang dapat berdampat pada nominal gaji yang diterima para guru honorer ini tidak sesuai dengan yang seharusnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut dikembangkan sistem penggajian dengan menggunakan metode R&D atau penelitian pengembangan. Pada tahap awal, persyaratan sistem ditentukan dengan mengumpulkan berbagai data dan menganalisis data yang diperoleh. Langkah selanjutnya adalah merancang sistem dengan menggambarkan aliran data dan aliran sistem, merancang tabel, membuat diagram hubungan entitas (ERD), dan merancang antarmuka sistem. Sistem yang dikembangkan juga diuji. Basis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah MySQL. Dengan mengembangkan sistem penggajian yang terkomputerisasi dapat mempermudah dan membuat pekerjaan kasir lebih efisien dalam menentukan kehadiran guru, penjadwalan, menghitung upah dan pelaporan.

Peer-to-peer systems nowadays are widely used because of the scalability and high reliability. File replication and consistency maintenance are widely used techniques to achieve high system performance. These techniques are connected to each other. The connection of these techniques is consistency maintenance is needed in file replication to keep the consistency between a file and the replicas. Traditional file replication and consistency maintenance methods need a high cost. The usage of IRM (Integrated file Replication and Consistency Maintenance inP2P systems) which will achieve high efficiency at a significantly lower cost can be used to solve this problem. IRM reduces redundant file replicas, consistency maintenance overhead, and unnecessary file updates.

Peer-to-peer systems nowadays are widely used because of the scalability and high reliability. File replication and consistency maintenance are widely used techniques to achieve high system performance. These techniques are connected to each other. The connection of these techniques is consistency maintenance is needed in file replication to keep the consistency between a file and the replicas. Traditional file replication and consistency maintenance methods need a high cost. The usage of IRM (Integrated file Replication and Consistency Maintenance inP2P systems) which will achieve high efficiency at a significantly lower cost can be used to solve this problem. IRM reduces redundant file replicas, consistency maintenance overhead, and unnecessary file updates.

Educational game is a game which is specifically designed as a tool to accomplish educational needs. Therefore, it has to be projected in an exact precision to achieve its goal: educating, and increasing the user knowledge and skills.
There are some problems which frequently happened at TK Kemala Bhayangkari 31 Salatiga, firstly, the number of props of traffic signs is limited so it is not proportional to the number of meetings in the existing curriculum and students must repeat the same material. Secondly, there isn’t suitable learning support media to add props to traffic signs that are still lacking.
The software used in this game development was Adobe Flash CS6. The research was conducted through R&D; Research and Development method by processed through some stages. First, problem identification stage, then, data collection, product design, design validation, design revision, and the final step was the product trials. The validation was carried out by the expert validators and product user.
Based on the research conducted, it concluded that this game has 43 signs which fulfill the number of signs that must be taught to students according to the curriculum at TK Kemala Bhayangkari 31 Salatiga, 18% which is most often found on the road from the total number of traffic signs in the Minister of Transportation Regulation No. 13 years 2014.
 

Recording financial transactions is an important activity that must be carried out by a business. In accounting, recording financial transactions is a fundamental thing that must be done. With these records, all business financial transactions can be accounted for and brought to the financial statements. Computerized technology using barcodes in payment transactions has the aim of increasing speed, accuracy, and service quality. In carrying out payment administration activities still using the manual system will have an impact on the Administrative officer having difficulty finding data on students who want to pay and the network (LAN) has not been implemented on the computer is also a problem at the research site, because to share data with the treasurer and principal becomes constrained, data can be damaged, lost or misused because its security is not guaranteed.
In solving these problems, the researchers collected data and facts that existed at the research site, then designed a payment administration information that was in accordance with the needs of the school. In making Administrative Information System Integrated With Barcode Reader, researchers used Microsoft Visual Basic 6.0 programming language, MySQL Server database as data storage media and Subtime Text as tools to create source code. In the preparation of this application using object-oriented methods.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan dan kendala-kendalanya di Kabupaten Pati. Pemecahan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil salah satu faktornya adalah karena pewarisan. Dengan meninggalnya si pewaris dengan sendirinya terbukalah harta warisan tersebut, dan bila harta warisan tersebut berupa tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar maka akan dilakukan pemecahan menjadi bagian-bagian dari para ahli waris. Pengaturan mengenai batas minimum kepemilikan tanah pertanian minimum 2 hektar dan pemecahan tanah pertanian karena pewarisan menjadi dua sisi pandangan yang sepertinya bertentangan. Hal inilah yang menjadi menarik untuk dilakukan penelitian di lapangan khususnya di Kabupaten Pati, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kendala-kendala apa saja yang muncul di lapangan, karena pewarisan merupakan pengecualian dari ketentuan pembatasan minimum kepemilikan tanah pertanian. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan secara sosiologis empiris,yang bukan hanya mengonsepkan hukum sebagai peraturan perundang-undangan tapi juga realitas atau keberlakuan hukum tersebut di masyarakat. Aspek yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya sebagai data sekunder yang berhubungan dengan pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan di Kabupaten Pati. Sedangkan aspek sosiologis ditinjau dari keberlakuan hukum di masyarakat dengan melakukan penelitian langsung terhadap obyek penelitian sebagai data primer. Fakta penelitian menunjukkan bahwa pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan sudah biasa dilakukan di Kabupaten Pati dan hal tersebut bukan merupakan pelanggaran karena proses pemecahan tanah pertanian karena pewarisan merupakan pengecualian dari ketentuan pembatasan minimum kepemilikan tanah pertanian. Pemecahan dilakukan lebih banyak disebabkan karena kebutuhan mendesak para ahli waris, sehingga meminta bagiannya untuk dikerjakan sendiri atau selanjutnya dijual kepada pihak lain, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku yang melibatkan instansi dan dan pejabat yang berwenang.  Kata Kunci : pemecahan tanah pertanian ; pewarisan    

 Penelitian ini berjudul Implementasi Roya Terhadap Hak Tanggungan Tanah Atas Tanah Guna Dijadikan Objek Jual Beli. Istilah roya adalah pencoretan pada buku tanah hak tanggungan karena hak tanggungan telah terhapus. Jika sudah melakukan roya atau pencoretan hak tanggungan maka pemilik tanah tersebut dapat melakukan proses jual beli. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan roya hak tanggungan dan jual beli terhadap tanah dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaksanaan roya hak tanggungan dan jual beli terhadap tanah. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio yuridis, spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis, metode penentuan sampel berdasarkan metode purposive sampling, metode pengumpulan data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, dan metode analisis data dalam penelitian ini analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yakni bahwa pelaksanaan roya hak tanggungan melalui pelunasan utang Debitur di Bank, lalu sertifikat di Roya (pencoretan) hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Semarang dan setelah sertifikat bersih dari hak tanggungan dapat dijadikan sebagai objek jual beli dan dilakukan proses pendaftaran balik nama.   Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dari pelaksanaan roya hak tanggungan dan pelaksanaan jual beli dari lingkup Bank, Debitur dan Kantor Pertanahan Kota Semarang.