<p>Kegiatan surat-menyurat dalam masyarakat, terutama di instansi, departemen atau lembaga dipergunakan ragam surat dinas yang sesuai dengan pedoman. Dalam pelaksanaannya, penulis surat sering mengabaikan hal-hal yang terkait dengan syarat surat yang baik. Pengabaian tersebut bisa menyebabkan informasi yang disampaikan tidak sampai kepada penerima pesan dengan tepat. Kesalahan ini terjadi, biasanya, karena pengonsep surat dinas atau bahkan juga pejabat/pemimpin yang menandatangani surat tersebut kurang memahami kaidah bahasa baku. Dari analisis tersebut dilakukan pelatihan membuat surat dinas dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan menulis surat dinas yang benar. Sasaran adalah para pengurus PKK dan pejabat kelurahan di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang.  Metode yang digunakan adalah dengan pelatihan, diskusi, dan praktik membuat surat resmi. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan <em>pretest </em>dan <em>postest.</em>  Hasilnya bahwa terjadi peningkatan pemahaman para pengurus PKK dan pegawai Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang berkaitan dengan surat-menyurat dinas. Rata-rata peningkatannya adalah 45,973%. Sementara<em>, </em>hasil praktik peserta dalam menulis surat dinas adalah bahwa sebagian besar peserta mampu menulis surat dinas yang baik.</p>

Pelatihan di PKBM SEJATI KUDUS untuk para siswa Kejar Paket C perlu dilakukan karena berdasarkan pengamatan sebelumnya, bahwa para siswa Kejar Paket C belum mengenal sama sekali tentang penggunaan aplikasi Canva maupun memahami cara menyusun laporan keuangan sederhana untuk usaha kecil. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, penggunaan aplikasi Canva mendukung proses desain grafis (poster, brosur, dll). Penggunaan aplikasi Canva diharapkan dapat membantu para siswa Kejar Paket C untuk membuat desain yang mereka butuhkan sehingga setelah lulus mereka dapat membuka lapangan usaha sendiri dan memperoleh penghasilan. Hal ini didasarkan pada hasil prasurvey yang telah dilaksanakan oleh Tim PPM Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas STEKOM Semarang di PKBM SEJATI KUDUS. Program PPM ini juga merupakan tanggapan akan kebutuhan para siswa Kejar Paket C, yang sejak lama merasakan bahwa mereka belum cukup lancar untuk menggunakan program-program komputer dan memahami siklus akuntansi tersebut.
Kegiatan berlangsung di PKBM SEJATI KUDUS yang berada di Jl. Pasuruhan Kidul II, Pasuruhan Kidul, Kec. Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59349 pada tanggal 10, 11, dan 18 November 2023.  Pola pelaksanaan program pelatihan bidang Aplikasi Canva dan Akuntansi bagi para siswa Kejar Paket C PKBM SEJATI KUDUS, dilakukan dengan cara klasikal. Pelatihan ini diikuti oleh siswa Kejar Paket C PKBM SEJATI KUDUS yang berjumlah sekitar 15 orang. Berdasarkan pelatihan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa siswa Kejar Paket C PKBM SEJATI KUDUS dapat memahami penggunaan Aplikasi Canva yang baik dan benar dalam kegiatan desain grafis. Selain itu siswa Kejar Paket C PKBM SEJATI KUDUS dapat memahami penggunaan Akuntansi untuk menyusun laporan keuangan secara sederhana bagi usaha kecil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat media pembelajaran animasi berbasis flash bagi siswa di SMK Ungaran Kanaan, serta meningkatkan minat siswa untuk belajar animasi. Metode yang digunakan adalah Research and Development, yaitu metode yang mengembangkan suatu produk tertentu seperti media pembelajaran berbasis animasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya kurangnya media pembelajaran animasi di SMK Ungaran Kanaan khususnya pada kelas XI pelajaran animasi Multimedia

 This research aims to analyze the obstacles in handling election crimes and find the ideal argumentation basis to be used as an improvement to the handling of election crimes. The current handling of election criminal offenses is affected by problems of substance and structure. In terms of substance, there are several articles that regulate elements that are difficult to prove, such as articles related to money politics, political dowries, and unscheduled campaigns, while in terms of structure, the existence of integrated law enforcement centers tends to differ with each other in the process of handling election criminal offenses, which has an impact on the discontinuation of handling election criminal offenses. In addition, there is a change in the personnel of investigators and prosecutors when the process of handling violations is ongoing. This research is normative research. The results of the research illustrate that the redesign of the handling of election criminal offenses is carried out with two approaches, namely first, Article 492, Article 494, Article 495 paragraph (1) and paragraph (2), Article 513, Article 515, Article 518, Article 545. Second, the redesign of the handling of electoral crimes through the enactment of the concept of the provisions of Article 486 paragraph (2) and paragraph (4) expressly in the pattern of handling electoral crimes by the Gakkumdu center by placing the span of control of the termination of the investigation and prosecution process through legal instruments issued by Bawaslu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dalam penanganan tindak pidana Pemilu serta menemukan basis argumentasi yang ideal untuk digunakan sebagai perbaikan terhadap penanganan tindak pidana Pemilu. Penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu saat ini dipengaruhi oleh problematika subtansi dan struktur. Dari sisi substansi, terdapat beberapa pasal yang mengatur Unsur-unsur yang sulit dibuktikan semisal pasal terkait politik uang, mahar politik, dan kampanye luar jadwal, sedangkan dari sisi struktur, keberadaan sentra penegakan hukum terpadu cenderung saling berbeda pandangan dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu, yang berdampak pada tidak dilanjutkanya penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Di samping itu pula, dalam terjadi pergantian personil penyidik dan penuntut di saat proses penanganan pelanggaran tengah berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Adapun hasil penelitian memberikan gambaran yakni redesain terhadap penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dilakukan dengan dua pendekatan yakni pertama, Pasal 492, Pasal 494, Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513, Pasal 515, Pasal 518, Pasal 545. Kedua, redesain terhadap penanganan tindak pidana Pemilu melalui dengan memberlakukan konsep ketentuan Pasal 486 ayat (2) dan ayat (4) secara tegas pada pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu dengan menempatkan rentang kendali penghentian proses penyidikan dan penuntutan melalui instrument hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu.  

Dalam tahun tahun terakhir ini  teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memasuki seluruh elemen kehidupan, yang menyebabkan perubahan pada pola kehidupan sosial dan ekonomi, dan juga pada bidang pendidikan. TIK telah meresap memasuki kehidupan sehari-hari, dan penggunaannya menjadi persyaratan mendasar dalam proses  pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu sendiri akan terjamin oleh guru-guru yang berkompeten di bidangnya . IN HOUSE TRAINING (IHT) dalam rangka PENINGKATAN KOMPETENSI GURU  pada lembaga SDIP H.M Subandi Kab. Semarang ditujukan  dalam usaha peningkatan  kinerja dan performa para guru di SDIP H.M Subandi Wilayah Kab. Semarang. Kegiatan ini didasarkan dari hasil observasi yang menunjukkan masih minimnya pengetahuan di bidang Teknologi Informasi yang dimiliki  Kepala Sekolah setempat beserta Guru tentang teknologi informasi, khususnya terkait kesulitan dalam pembuatan soal-soal secara Online atau CBT. peserta pelatihan merasa terpuaskan dengan adanya Program In House Training (IHT) Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Pemanfaatan IT ini  karena melalui program ini mereka telah dapat mempraktekkan dalam pelatihan dan telah menguasai pengaplikasian ilmu yang diperoleh  dalam materi pelajaran dalam upaya meningkatkan skill dan performa guru   dalam menggunakan Teknologi Informasi.
 
 

Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian mempergunakan pendekatan studi kasus bermaksud menemukan gambar menyeluruh mengenai suatu keadaan. Adapun metode penentuan sampel didasarkan atas hukum probabilitas. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan bahan hukum primer sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi pendaftaran hak atas tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan apa saja kendala yang dialami beserta bagaimana solusi dalam menangani kendala tersebut. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sudah berjalan baik, meskipun masih mengalami beberapa kendala yaitu seperti pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan data fisik dan data yuridis, ketepatan waktu dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah, ketepatan biaya dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah pertama kali, pengetahuan masyarakat terhadap prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah pertama kali. 

 The purpose of this study is to analyze the implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration in terms of guaranteeing legal certainty and protection to holders of land rights. This study aims to test the effectiveness of the implementation of Government Regulation Number 24 of 1997, especially the application of Article 32 paragraph (2) in the event of cancellation of the transfer of rights. This type of research is normative juridical with a case approach, descriptive analytical research specifications. The results of the study show that the provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 are not effective enough to provide legal protection for land buyers, because the sale and purchase that occurs later by a court decision of the seller is declared bankrupt. The provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 were not considered by the Panel of Judges examining case Number 3/Pdt.Sus–Other Claims/2018/PN.Smg jo. Number 16/Pdt.Sus–Bankrupt/2017/PN Niaga Smg jo. Number 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Smg dated 5 September 2018 jo. Number 2 K/PDT.Sus–Bankrupt/2019 February 21 2019, because in the Paulina action case the Panel of Judges provided legal considerations based on the provisions of Article 41, 42 Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, sale and purchase object of dispute as referred to the Deed of Sale and Purchase Number 340 of 2017 dated August 16 2017, while the seller was declared bankrupt on December 18 2017, the sale and purchase was carried out only 4 (four) months before the bankruptcy decision was pronounced, then the sale and purchase of Property Rights Certificate Number 4086/ The Salatiga sub-district must be cancelled. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam  kaitan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah. Penelitian ini hendak menguji efektifitas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 khususnya penerapan Pasal 32 ayat (2) dalam hal terjadinya pembatalan peralihan hak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak cukup efektif memberikan perlindungan hukum bagi pembeli tanah, karena jual beli yang terjadi kemudian oleh putusan pengadilan penjual dinyatakan pailit. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksan perkara Nomor 3/Pdt.Sus–Gugatan Lain-lain/2018/PN.Smg jo. Nomor 16/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Smg tanggal 5 September 2018 jo. Nomor 2 K/PDT.Sus–Pailit/2019 21 Februari 2019, karena di dalam perkara action paulina Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 41, 42 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jual beli objek sengketa sebagaimana  Akta Jual Beli Nomor 340 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017, sedangkan penjual dinyatakan pailit pada tanggal 18 Desember 2017 maka jual beli tersebut dilakukan hanya 4 (empat) bulan sebelum putusan pailit diucapkan, maka jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4086/Kelurahan Salatiga tersebut harus dibatalkan.    

Penelitian ini dilakukan pada salah satu MTs di Kabupaten Semarang. Sistem penggajian yang ada pada sekolah ini belum terkomputerisasi. Permasalahan yang timbul dengan sistem yang sekarang berjalan adalah adanya kesalahan dalam perhitungan gaji guru. Selain itu dalam pemrosesan perhitungan gaji guru membutuhkan waktu yang cukup lama. Bendahara harus merekap presensi guru dan jadwal mengajar guru sebagai dasar untuk perhitungan gaji, sehingga menjadi kurang efisien. Proses ini memiliki potensi kesalahan yang cukup tinggi yang dapat berdampat pada nominal gaji yang diterima para guru honorer ini tidak sesuai dengan yang seharusnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut dikembangkan sistem penggajian dengan menggunakan metode R&D atau penelitian pengembangan. Pada tahap awal, persyaratan sistem ditentukan dengan mengumpulkan berbagai data dan menganalisis data yang diperoleh. Langkah selanjutnya adalah merancang sistem dengan menggambarkan aliran data dan aliran sistem, merancang tabel, membuat diagram hubungan entitas (ERD), dan merancang antarmuka sistem. Sistem yang dikembangkan juga diuji. Basis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah MySQL. Dengan mengembangkan sistem penggajian yang terkomputerisasi dapat mempermudah dan membuat pekerjaan kasir lebih efisien dalam menentukan kehadiran guru, penjadwalan, menghitung upah dan pelaporan.

Tanah merupakan elemen penting dalam menunjang kehidupan manusia. Kehidupan Manusia tidakdapat dilepaskan dengan keberadaan tanah, karena dalam melakukan aktivitas sehari hari. Manusia selalu berhubungan dengan tanah baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang menyebabkan tanah menjadi suatu komoditi yang bernilai ekonomis. Pelepasan Hak adalah pelepasan hubungan Hukum antara sebidang tanah dengan pemiliknya, dan muara kewenangan Pelepasan Hak dalam pengeluaran Akta Tanah adalah pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun perumusan masalah yang saya ambil adalah, implementasi Pemberlakuan Asas Rechtverwerking dan Proses Pelepasan Hak PT Pringapus Jaya Bersama di BPN Kabupaten Semarang. Jenis Penelitian yuridis Normatif,dengan spesifikasi Deskriptif Analitis, serta metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian berkaitan dengan penerapan Asas Rechtvewerking PT. Pringapus Jaya Bersama dengan adanya asas kesepakatan dalam pengaturan pengadaan tanah diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah dan pemberlakukan lembaga hukum konsiyasi ganti rugi, selanjutnya mengenai proses pelepasan hak tersebut tidak ada kendala dan disahkan melalui Notaris PPAT Sari Darmawati,SE.,SH. dengan perijinan yang mendukung dan sesuai prosedur yang ada.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari peranan tanah. UUPA telah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Hak tas tanah dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah agar dapat menjaminkan hak atas (sertifikat tanah) kepada pihak bank dengan tujuan pengambilan  dana   atau  pembiayaan  dengan  cara   dibebani  hak   tanggungan.  Nama sertifikat haruslah sudah atas nama para ahli waris atau nantinya salah satu pemegang hak. Tanah Warisan juga dapat dijadikan sebagai jaminan dengan di bebani hak tanggungan dengan syarat telah melalui prosedur turun waris terlebih dahulu, tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum mengetahui sebelum membebani hak tanah warisan harus melalui proses turun waris terlebih dahulu. Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang kekuatan hukum hak tanggungan atas objek sertifikat hak atas tanah yang akan diturun waris. Jenis penelitian menggunakan hukum yuridis sosiologis. spesifikasi penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penulis akan memberikan gambaran mengenai kekuatan hukum hak tanggungan atas objek sertifikat hak atas tanah yang akan diturun waris. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari penelitian lapangan berupa wawancara, undang-undang, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang kemudian di analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian para ahli waris melakukan proses turun waris melalui kantor notaris dengan memenuhi beberapa persyaratan untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk menghasilkan nama para   ahli waris, setelah selesai dilanjut dengan pemasangan hak tanggungan. Kekuatan hukum berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal (19), dijelaskan bahwa untuk memperoleh kekuatan hukum maka sertifikat hak atas tanah harus didaftarkan. dan lebih lanjut dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang   pendaftaran  tanah  pasal   (3) dijelaskan mengenai tujuan pendaftaran