This study aims to explore and analyze the urgency of the approval of limited liability companies in ownership actions carried out by management partners in limited liability companies. The urgency of this research lies in developing an understanding of the role and protection of the rights of limited partners in safeguarding their interests and investments. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study show the urgency of the approval of limited partnership partners with managing partners in the act of ownership is essential to protect the rights and interests of limited partners, with effective legal protection, written agreements, and good communication between parties to avoid disputes and ensure the sustainability of the company. The novelty of the research lies in an in-depth analysis of the legal protection for limited liability companies and the impact of own actions without the approval of limited partners, which provides a more comprehensive understanding of the importance of limited partnership approval in the legal and business context so that this research is expected to open deeper insights into the mechanisms and legal implications of acceptance given by limited partners as a form of protection for investors and financial conditions in limited liability companies. Tujuan penelitian ini adalah menggali dan menganalisis urgensi persetujuan Pesero Komanditer dalam tindakan kepemilikan yang dilakukan oleh Pesero Pengurus dalam perseroan komanditer. Urgensi penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman mengenai peran dan perlindungan hak Pesero Komanditer dalam menjaga kepentingan dan investasi mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan urgensi persetujuan pesero komanditer kepada pesero pengurus dalam tindakan kepemilikan adalah penting untuk melindungi hak dan kepentingan pesero komanditer, dengan perlindungan hukum yang efektif, perjanjian tertulis, dan komunikasi yang baik antar pihak guna menghindari perselisihan dan memastikan keberlanjutan perseroan. Novelty penelitian terletak pada analisis mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pesero komanditer dan dampak tindakan kepemilikan tanpa persetujuan pesero komanditer, yang memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya persetujuan pesero komanditer dalam konteks hukum dan bisnis. Sehingga penelitian ini diharapkan membuka wawasan yang lebih dalam mengenai mekanisme dan implikasi hukum dari persetujuan yang diberikan oleh pesero komanditer sebagai bentuk proteksi terhadap investasi dan kondisi keuangan dalam perseroan komanditer.

The success of an institution is not only determined by many resources but also the human resources’ qualities and behaviours in the institution. Desired behaviour is the behaviour that can enhance the organizational quality that is Organizational Citizenship Behaviour (OCB). The purpose of this research is to test the impact of Perceived Organizational support, organizational commitment toward organizational citizenship behaviour (OCB) with servant leadership as a moderating variable. This research is a quantitative study using a survey with 52 respondents from Maria Mediatrix Middle School Semarang City, Central Java. Hypothesis testing uses the MRA (Moderated Regression Analysis) regression model. The result of the research shows that organizational support perception and commitment has different impact toward organizational citizenship behaviour (OCB) in Maria Mediatrix Junior High School, where the organizational commitment has significant impact while the organizational support perception is not. Servant leadership significantly affects organizational support perception relationship and organizational commitment toward organizational citizenship behaviour (OCB) in Maria Mediatrix Junior High School.  Keberhasilan sebuah lembaga bukan hanya ditentukan oleh banyak sumber daya salah satunya adalah  sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas dan perilaku-perilaku yang timbul didalam lembaga tersebut. Perilaku yang diharapkan adalah perilaku yang dapat meningkatkan kualitas organisasi yaitu Organizational Citizenship Behavior(OCB). Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh persepsi dukungan organisasi, komitmen organisasional terhadap organizational citizenship behavior (OCB) dengan servant leadership sebagai variabel moderating.  Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan survei dengan responden seluruh pegawai SMP Maria Mediatrix Kota Semarang, Jawa Tengah yang berjumlah 52 orang. Pengujian hipotesis menggunakan regresi model MRA (Moderated Regression Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dukungan organisasi dan komitmen organisasi memiliki pengaruh yang berbeda terhadap organizational citizenship behavior (OCB) di SMP Maria Mediatrix, dimana komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan sementara persepsi dukungan organisasi tidak. Servant leadership secara signifikan mempengaruhi hubungan persepsi dukungan organisasi dan komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior (OCB) di SMP Maria Mediatrix.   

Information technology is increasingly playing a role in supporting the efficiency and effectiveness of communication in modern organizations. Especially after the development of information technology which has an impact on the ease of communication. Computer networks can provide a communication medium for computer-based devices to exchange data and information. One of the computer networks is a Local Area Network (LAN). LAN is a computer network that includes computers that are connected to each other in one room or a building.
Computer network settings can be done at the host level, by configuring the host addressing in it. Good host addressing will make it easier for computer network management so that it will optimize the performance of the computer network. One of the rules that can be used for addressing computer networks is the Variable Length Subnet Mask (VLSM). VLSM is a development of subnetting, which further optimizes the use of the subnet itself. Sometimes the subnet division still leaves host addressing, VLSM sees this deficiency and makes the remaining host addresses then set to form a new subnet. So it can be said that VLSM forms a subnet within a subnet.
This study performs network addressing by subnetting and using VLSM to better manage the addresses of all hosts on the computer network. The results of the addressing made are expected to be implemented in the Faculty of Industrial Technology. This study does not calculate the bandwidth load obtained after the implementation of VLSM.

Pengorganisasian dalam manajemen pendidikan adalah sangat penting dilaksanakan dan dibutuhkan untuk mencapai suatu pendidikan yang lebih baik untuk masa depan anak bangsa, maka dari itu tujuan dari suatu pendidikan itu harus diutamakan. Lembaga pendidikan di bawah naungan pemerintah maupun dibawah naungan pihak swasta sudah semestinya memiliki pengorganisasian yang baik agar tujuan dari pendidikan yang sudah dibuat bias diwujudkan. Kegiatan menyusun berbagai elemen dalam sebuah lembaga pendidikan maupun instansi merupakan kegiatan manajemen yang secara khusus disebut sebagai pengorganisasian, hal ini makin memperjelas bahwa di antara fungsi manajemen adalah menyusun dan membentuk berbagai hubungan kerja dari berbagai unit untuk menjadi sebuah tim yang solid, dari tim yang solid akan memberi kekuatan. Apabila terjadi kesatuan kekuatan dari berbagai elemen sistem untuk mencapai tujuan dalam lembaga maupun organisasi maka manajemen dianggap berhasil.

The growth of the mainstay area in Central Java is expected to be able to provide a positive break-even for the economic growth of the surrounding area or the area behind it (hinterland), through civilizing the sector or sub-sector base as a driver of the regional economy and economic linkages between regions. The main objective of the mainstay area is to accelerate development. The city of Salatiga which is the goal of this service and research based on its location has a strategic location.

<p>Perilaku prososial adalah perilaku manusia yang menguntungkan bagi orang lain dan dapat disebut juga menjadi perilaku tolong menolong, peduli antar manusia tanpa mengharapkan imbalan. Penelitian ini bertujaun untuk mengetahui: 1) hubungan antara keikutsertaan pada organisasi  dengan perilaku prososial, 2) hubungan antara empati dengan perilaku prososial, 3) hubungan antara hubungan antara keikutsertaan pada organisasi keagamaan dan empati dengan Perilaku Prososial. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari <em>keikutsertaan pada organisasi keagamaan </em>(X1), <em>empati </em>(X2), dan <em>perilaku prososial </em>(Y). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Partisipan dalam penelitian ini adalah 109 remaja yang aktif dalam organisasi keagamaan. Data penelitian ini adalah diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada subyek yang memenuhi karakteristik partisipan. Teknik analisis menggunakan <em>Uji Kendall’s w test </em>dengan bantuan <em>Statistical Package for the Social Science (SPSS) versi 20.0 for windows</em>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) terdapat hubungan positif antara keikutsertaan pada organisasi keagamaan dengan perilaku prososial, dimana 41% dengan nilai signifikansi p=0,000&gt;0,05. 2) terdapat hubungan positif antara empati dengan perilaku prososial, dimana 22,5% dengan nilai signifikansi p=0,000&lt;0,05. 3) terdapat hubungan positif antara hubungan positif antara keikutsertaan pada organisasi keagamaan dan empati dengan Perilaku Prososial, dimana 14,5% dengan nilai signifikansi p=0,000&lt;0,05.</p><p>Kata Kunci: Keikutsertaan Pada Organisasi Keagamaan, Empati, Perilaku Prososial</p>

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hakekat atau kandungan dari keadaan darurat negara (state of emergency) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa dan menjawab bagaimana konstitusi mengatur tentang penetapan Perppu ketika negara dalam kondisi darurat. Dalam dinamika sejarah di Indonesia frasa kegentingan yang memaksa memiliki pengertian yang multitafsir dan menjadi wewenang dari Presiden untuk menafsirkan kegentingan yang memaksa tersebut dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Seyogianya, dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, harus ada batasan yang objektif mengenai kegentingan yang memaksa tersebut. sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang . Perppu ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam 1 tahun harus sudah dimintakan persetujuan DPR.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Idealnya Perppu hanya dapat dibentuk oleh presiden apabila memenuhi ke tiga unsur keadaan darurat negara secara bersamaan tersebut, memenuhi prinsip atau asas proporsionalitas yang mengandung unsur kewajaran dan memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Keppres Nomor 68 Tahun 2005. Di samping itu, agar presiden tidak menyalahgunakan wewenangnya membentuk Perppu.

<p><em><span lang="EN-US">The purpose of this research is to design and implement an automatic acrylic carving and cutting tool using a microcontroller-based 3-axis CNC machine. Computer Numerical Control (CNC) is a machine technology that is operated automatically to support the demand for a product that has a complex shape and high accuracy. In general, the construction of a 3-axis CNC machine and its working system is synchronization between the computer and its mechanics. This tool has a work process by utilizing the G-Code method as a command on the machine to carry out engraving and cutting automatically. The G-code was obtained from a previously designed image and then converted using the Aspire 9.0 software. Engraving and cutting is done by sending the G-code file to the microcontroller via the Universal G-code Sender software, then the microcontroller sends a signal to drive the motor driver which then drives the stepper motor so that the actuator movement is generated according to the image in the G-code file. Simultaneously the spindle motor will be active to engrave or cut acrylic. In this study, a trial scenario was carried out to determine the precision and accuracy of the tool, namely by engraving and cutting flat shapes such as squares, circles, triangles and segments. The percentage of success generated from this tool is 97,08% to 100%. Furthermore, testing is carried out to make products in the form of engraving writing, logos and calligraphy. Apart from that, we also tested cutting letters and key chains. When the test is carried out, the accuracy level is 1mm.  </span></em></p>

<p>Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh <em>teamwork</em> terhadap kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), untuk menguji pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja SDM, untuk menguji <em>perceived organizational support</em> dalam memoderasi pengaruh <em>teamwork</em> terhadap kinerja SDM, serta untuk menguji <em>perceived organizational support</em> dalam memoderasi pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja SDM. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah <em>non probability sampling</em> dengan metode <em>purposive sampling</em> terhadap 46 pegawai/SDM pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Metode analisis yang digunakan adalah <em>Partial Least Square</em> (PLS) yaitu SEM yang berbasis <em>variance</em>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <em>teamwork</em> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SDM. Begitu pula dengan disiplin kerja yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SDM. Sementara itu, <em>perceived organizational support</em> tidak terbukti sebagai variabel moderating antara <em>teamwork</em> terhadap kinerja SDM maupun disiplin kerja terhadap kinerja SDM.</p><p><em>The purpose of this study is to examine the effect of teamwork on the performance of Human Resources (HR), to examine the effect of work discipline on HR performance, to test perceived organizational support in moderating the effect of teamwork on HR performance, and to test perceived organizational support in moderating the influence of discipline work on HR performance. Source of data used in this study are primary data. The sampling technique used in this study was non-probability sampling with a purposive sampling method for 46 employees/HR at the Office of State Assets and Auction Services (KPKNL) Semarang. The analytical method used is Partial Least Square (PLS), which is SEM based on variance.The results showed that teamwork had a positive and significant effect on HR performance. Similarly, work discipline has a positive and significant effect on HR performance. Meanwhile, perceived organizational support is not proven as a moderating variable between teamwork on HR performance and work discipline on HR performance.</em></p>

Tulisan ini akan membahas mengenai ketentuan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam Pasal 222 UU Pemilu. Terkait dengan isu tersebut, Penulis berpendapat bahwa syarat ambang batas tersebut adalah sebagai perwujudan dari Kebijakan Legislatif  Terbuka sebagaimana tertulis dalam Putusan MK No. 59/PUU-XV/2017. Dari Putusan tersebut, yang menjadi perhatian Penulis adalah dalil Pemohon dalam penolakan Pasal 222 UU Pemilu dengan menggunakan argumentasi HAM. Penulis berpendapat bahwa Pasal 222 UU Pemilu tersebut tidaklah terkait dengan masalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Untuk menjawab isu tersebut, pada tulisan ini Penulis berpendapat bahwa syarat ambang batas yang terwujud dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah wujud dari Kebijakan Legislatif Terbuka yang secara langsung dan tegas telah didelegasikan oleh konstitusi. Tujuan dari Penulisan ini adalah menganalisis karakteristik Kebijakan Legislatif Terbuka dalam ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dan menganalisis ketidaksesuaian penggunaan argumentasi HAM dalam penolakan Pasal 222 UU Pemilu.
This research discusses the threshold requirement in the presidential candidacy that is regulated in Article 222 of the Election Law. The Author argues that a threshold requirement is a form of Open Legal Policy as confirmed by the Constitutional Court Decision No. 59/PUU-XV/2017. As elaborated in the Decision, the Applicants argued that they denied Article 222 by using human rights reasoning. On the contrary, the Author argued that Article 222 did not relate to human rights violence as argued by the Applicants. This research highlights the reasoning on the basis of Open Legal Policy which is delegated from the Constitution of Indonesia. This research will analyze the characters of Open Legal Policy in Article 222 of the Election Law and it will prove the incompatibility of human rights arguments in denying Article 222 of the Election Law.