The purpose of this study is to analyze the implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration in terms of guaranteeing legal certainty and protection to holders of land rights. This study aims to test the effectiveness of the implementation of Government Regulation Number 24 of 1997, especially the application of Article 32 paragraph (2) in the event of cancellation of the transfer of rights. This type of research is normative juridical with a case approach, descriptive analytical research specifications. The results of the study show that the provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 are not effective enough to provide legal protection for land buyers, because the sale and purchase that occurs later by a court decision of the seller is declared bankrupt. The provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 were not considered by the Panel of Judges examining case Number 3/Pdt.Sus–Other Claims/2018/PN.Smg jo. Number 16/Pdt.Sus–Bankrupt/2017/PN Niaga Smg jo. Number 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Smg dated 5 September 2018 jo. Number 2 K/PDT.Sus–Bankrupt/2019 February 21 2019, because in the Paulina action case the Panel of Judges provided legal considerations based on the provisions of Article 41, 42 Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, sale and purchase object of dispute as referred to the Deed of Sale and Purchase Number 340 of 2017 dated August 16 2017, while the seller was declared bankrupt on December 18 2017, the sale and purchase was carried out only 4 (four) months before the bankruptcy decision was pronounced, then the sale and purchase of Property Rights Certificate Number 4086/ The Salatiga sub-district must be cancelled. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam  kaitan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah. Penelitian ini hendak menguji efektifitas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 khususnya penerapan Pasal 32 ayat (2) dalam hal terjadinya pembatalan peralihan hak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak cukup efektif memberikan perlindungan hukum bagi pembeli tanah, karena jual beli yang terjadi kemudian oleh putusan pengadilan penjual dinyatakan pailit. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksan perkara Nomor 3/Pdt.Sus–Gugatan Lain-lain/2018/PN.Smg jo. Nomor 16/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Smg tanggal 5 September 2018 jo. Nomor 2 K/PDT.Sus–Pailit/2019 21 Februari 2019, karena di dalam perkara action paulina Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 41, 42 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jual beli objek sengketa sebagaimana  Akta Jual Beli Nomor 340 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017, sedangkan penjual dinyatakan pailit pada tanggal 18 Desember 2017 maka jual beli tersebut dilakukan hanya 4 (empat) bulan sebelum putusan pailit diucapkan, maka jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4086/Kelurahan Salatiga tersebut harus dibatalkan.    

Tanah merupakan elemen penting dalam menunjang kehidupan manusia. Kehidupan Manusia tidakdapat dilepaskan dengan keberadaan tanah, karena dalam melakukan aktivitas sehari hari. Manusia selalu berhubungan dengan tanah baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang menyebabkan tanah menjadi suatu komoditi yang bernilai ekonomis. Pelepasan Hak adalah pelepasan hubungan Hukum antara sebidang tanah dengan pemiliknya, dan muara kewenangan Pelepasan Hak dalam pengeluaran Akta Tanah adalah pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun perumusan masalah yang saya ambil adalah, implementasi Pemberlakuan Asas Rechtverwerking dan Proses Pelepasan Hak PT Pringapus Jaya Bersama di BPN Kabupaten Semarang. Jenis Penelitian yuridis Normatif,dengan spesifikasi Deskriptif Analitis, serta metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian berkaitan dengan penerapan Asas Rechtvewerking PT. Pringapus Jaya Bersama dengan adanya asas kesepakatan dalam pengaturan pengadaan tanah diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah dan pemberlakukan lembaga hukum konsiyasi ganti rugi, selanjutnya mengenai proses pelepasan hak tersebut tidak ada kendala dan disahkan melalui Notaris PPAT Sari Darmawati,SE.,SH. dengan perijinan yang mendukung dan sesuai prosedur yang ada.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari peranan tanah. UUPA telah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Hak tas tanah dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah agar dapat menjaminkan hak atas (sertifikat tanah) kepada pihak bank dengan tujuan pengambilan  dana   atau  pembiayaan  dengan  cara   dibebani  hak   tanggungan.  Nama sertifikat haruslah sudah atas nama para ahli waris atau nantinya salah satu pemegang hak. Tanah Warisan juga dapat dijadikan sebagai jaminan dengan di bebani hak tanggungan dengan syarat telah melalui prosedur turun waris terlebih dahulu, tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum mengetahui sebelum membebani hak tanah warisan harus melalui proses turun waris terlebih dahulu. Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang kekuatan hukum hak tanggungan atas objek sertifikat hak atas tanah yang akan diturun waris. Jenis penelitian menggunakan hukum yuridis sosiologis. spesifikasi penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penulis akan memberikan gambaran mengenai kekuatan hukum hak tanggungan atas objek sertifikat hak atas tanah yang akan diturun waris. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari penelitian lapangan berupa wawancara, undang-undang, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang kemudian di analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian para ahli waris melakukan proses turun waris melalui kantor notaris dengan memenuhi beberapa persyaratan untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk menghasilkan nama para   ahli waris, setelah selesai dilanjut dengan pemasangan hak tanggungan. Kekuatan hukum berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal (19), dijelaskan bahwa untuk memperoleh kekuatan hukum maka sertifikat hak atas tanah harus didaftarkan. dan lebih lanjut dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang   pendaftaran  tanah  pasal   (3) dijelaskan mengenai tujuan pendaftaran

Tanah masih menjadi permasalahan yang sangat mendasar bagi rakyat. Masalah tersebut berhubungan dengan hak rakyat yang banyak dirampas dan tanah rakyat yang dikuasai tanpa hak, sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Penguasaan tanah tanpa hak menjadi permasalahan pertanahan yang semakin kompleks, disebabkan oleh suatu oknum yang disebut sebagai mafia tanah yang dalam hal ini melakukan praktiknya dengan cara memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penulis melakukan penelitian terhadap kebijakan Menteri ATR/KBPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah melalui Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan kendala serta solusi Kementerian ATR/BPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah yang memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Menteri ATR/KBPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah melalui Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan kendala serta solusi Kementerian ATR/BPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah yang memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan Menteri ATR/KBPN mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik guna meminimalisir praktik mafia tanah, kebijakan lain berupa diadakannya PTSL, perbaikan sistem pertanahan dan dibentuknya satgas mafia tanah serta kendala dan solusi yang didapatkan Kementerian ATR/BPN adalah tingkat keamanan sertipikat-El yang belum terjamin dan keterlibatan pejabat terkait, serta solusi terbagi menjadi 2 aspek, yakni internal dan eksternal.

Karya ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak. Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak berdasarkan perjanjian kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dan bagaimana cara mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum-empiris. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka, studi dokumentasi dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sangat lemah. Mereka karyawan kontrak tidak diberi hak memperoleh tunjangan, hak mendapatkan penghargaan, dan hak memperoleh perlindungan jaminan hari tua, padahal hak-hak tersebut telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, diantaranya seperti belum adanya kejelasan payung hukum dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans. Sebagai solusinya, dalam membuat perjanjian kerja Dinas Pemadam Kebakaran idealnya memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans harus dapat bertindak profesional dan independen, meskipun terhadap institusinya sendiri.

 Penelitian ini berjudul Implementasi Roya Terhadap Hak Tanggungan Tanah Atas Tanah Guna Dijadikan Objek Jual Beli. Istilah roya adalah pencoretan pada buku tanah hak tanggungan karena hak tanggungan telah terhapus. Jika sudah melakukan roya atau pencoretan hak tanggungan maka pemilik tanah tersebut dapat melakukan proses jual beli. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan roya hak tanggungan dan jual beli terhadap tanah dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaksanaan roya hak tanggungan dan jual beli terhadap tanah. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio yuridis, spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis, metode penentuan sampel berdasarkan metode purposive sampling, metode pengumpulan data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, dan metode analisis data dalam penelitian ini analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yakni bahwa pelaksanaan roya hak tanggungan melalui pelunasan utang Debitur di Bank, lalu sertifikat di Roya (pencoretan) hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Semarang dan setelah sertifikat bersih dari hak tanggungan dapat dijadikan sebagai objek jual beli dan dilakukan proses pendaftaran balik nama.   Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dari pelaksanaan roya hak tanggungan dan pelaksanaan jual beli dari lingkup Bank, Debitur dan Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan dan kendala-kendalanya di Kabupaten Pati. Pemecahan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil salah satu faktornya adalah karena pewarisan. Dengan meninggalnya si pewaris dengan sendirinya terbukalah harta warisan tersebut, dan bila harta warisan tersebut berupa tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar maka akan dilakukan pemecahan menjadi bagian-bagian dari para ahli waris. Pengaturan mengenai batas minimum kepemilikan tanah pertanian minimum 2 hektar dan pemecahan tanah pertanian karena pewarisan menjadi dua sisi pandangan yang sepertinya bertentangan. Hal inilah yang menjadi menarik untuk dilakukan penelitian di lapangan khususnya di Kabupaten Pati, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kendala-kendala apa saja yang muncul di lapangan, karena pewarisan merupakan pengecualian dari ketentuan pembatasan minimum kepemilikan tanah pertanian. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan secara sosiologis empiris,yang bukan hanya mengonsepkan hukum sebagai peraturan perundang-undangan tapi juga realitas atau keberlakuan hukum tersebut di masyarakat. Aspek yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya sebagai data sekunder yang berhubungan dengan pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan di Kabupaten Pati. Sedangkan aspek sosiologis ditinjau dari keberlakuan hukum di masyarakat dengan melakukan penelitian langsung terhadap obyek penelitian sebagai data primer. Fakta penelitian menunjukkan bahwa pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan sudah biasa dilakukan di Kabupaten Pati dan hal tersebut bukan merupakan pelanggaran karena proses pemecahan tanah pertanian karena pewarisan merupakan pengecualian dari ketentuan pembatasan minimum kepemilikan tanah pertanian. Pemecahan dilakukan lebih banyak disebabkan karena kebutuhan mendesak para ahli waris, sehingga meminta bagiannya untuk dikerjakan sendiri atau selanjutnya dijual kepada pihak lain, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku yang melibatkan instansi dan dan pejabat yang berwenang.  Kata Kunci : pemecahan tanah pertanian ; pewarisan    

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa reposisi pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court). Hal ini yang menjadi urgensi penulis memfokuskan untuk memberikan rekomendasi kepada pengadilan sebagai evaluasi agar melaksanakan sesuai   dengan Perma No.4 tahun 2019. Metode Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penyimpangan ketentuan dalam Perma No. 4 tahun 2019 yang tidak dijalankan Pengadilan sehingga perlu dilakukan reposisi untuk menata kembali. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan   pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court) meliputi tahapan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan diselesaikan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Apabila ada yang keberatan dengan putusan tersebut dapat mengajukan memori keberatan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari.  The purpose of this study is to understand the repositioning of Civil Dispute Settlement Implementation with a Simple Claim (Small Claim Court). This is the urgency of the author to focus on providing recommendations to the court as an evaluation in order to carry out in accordance with Perma No. 4 of 2019. This research method uses normative juridical. The novelty of this research lies in the deviation of the provisions in Perma No. 4 of 2019 which was not carried out by the Court so it needed to be repositioned to reorganize. Based on the results of the study, it shows that the Implementation of Civil Dispute Settlement With a Simple Claim (Small Claim Court) includes the registration stage, examination of the completeness of a simple lawsuit, determination of the judge and appointment of a substitute clerk, preliminary examination, determination of the day of trial and summons of the parties, examination of the trial and reconciliation, evidence and decision completed within a maximum of 25 (twenty-five) days. since the first trial. If there are objections to the decision, they can file a memorandum of objection to be resolved within 7 (seven) days.

The purpose of this research is to examine 1. What factors attract foreign buyers to import cashew nuts from Indonesia?.2. What are the obstacles faced by foreign buyers in the process of importing cashew nuts from Indonesia?.3. What are the stages of the process carried out by buyers to import cashews from Indonesia?.4. What is the solution to these obstacles? This research was made using a qualitative descriptive analysis type of research regarding the marketing process of the cashew nut export sales business. (2) Currency differences. (3) Obstacles in the Form of Regulations. (4) International trade barriers are seen from economic institutions, namely: The influence of economic organizations, Anti-dumping regulations that increase import duty rates, Embargoes related to the prohibition of trade between countries. What is the solution to these obstacles? (1). Solution for difficult payments, by L/C. (2) The solution when the currency, using the USA currency or by agreement, is exchanged to the value of the destination country. (3) The solution to obstacles in the form of regulation, is to instinctively follow market trends. (4) Solutions to barriers to economic institutions, exporters take advantage of facilities from countries that are members of economic organizations, export at competitive prices, and resolve trade embargo issues between countries.

Notaris Sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi dalam pembuatan akta autentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perudang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta autentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, peran notaris sangat penting dalam kehidupan hukum sehari-hari di tengah-tengah masyarakat dalam hukum privat atau perjanjian. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana peran notaris terhadap kreditur dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara online, 2) apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi notaris dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara online. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa 1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pendaftaran jaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, bagi pemberi fidusia dan bagi penerima fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum, 2) Karena di syaratkan bahwa dalam maksimal 30 hari dari akta notaris nomerin wajib dipasangkan fidusia dan akta bukan dari perjanjian pokok.