PT Mitra Kuadran Teknologi merupakan perusahaan pengembangan perangkat lunak. Dalam aplikasi yang telah digunakan pelanggan sering ditemukan masalah yang perlu diselesaikan secepatnya. Pelanggan biasa menyampaikan pengaduan dengan mengirim pesan langsung ke programmer secara pribadi. Pelanggan terkadang perlu mengirim pengaduan yang sama beberapa kali atau ke beberapa orang untuk diselesaikan. Penanganan pengaduan seperti ini masih kurang efektif, karena proses pengaduan masih dilakukan secara manual sehingga mempengaruhi kinerja programmer dalam penyelesaian masalah. Pada tugas akhir ini, penulis akan membuat suatu aplikasi berdasarkan permasalahan tersebut. Aplikasi Helpdesk Kuadran dikembangkan sebagai aplikasi issue tracking system dengan tujuan untuk memudahkan pelanggan aplikasi untuk mendaftarkan masalah dan programmer menyelesaikan masalah. Aplikasi dibangun menggunakan metode waterfall. Metode user accpetance testing (UAT) digunakan untuk mengukur nilai penerimaan pengguna. Hasil pengujian usability atau kegunaan menggunakan metode System Usability Scale (SUS) yang dilakukan menghasilkan nilai akhir rata-rata 82.5. Nilai ini di atas nilai 68 batas persetujuan dan dianggap dapat memudahkan programmer dalam manajemen pengaduan masalah pelanggan.

Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan volume kendaraaan yang memenuhi ruang Kota Semarang, permasalahan juga diikuti dengan pertumbuhan kenaikan akan moda transportasi baru yang dapat mempermudah aktivitas dan mobilitas penduduk di kota-kota besar yang kian meningkat diiringi dengan mudahnya akses mendapatkan kendaraan pribadi. Upaya untuk mengatasi kenaikan volume kendaraan yang memenuhi ruang kemacetan Kota Semarang akan dibangun Light Rail Transit (LRT). Rencana pembangunan LRT Kota Semarang dimulai pada tahun 2018 diawali dengan ground breaking. Pengembangan LRT di Kota Semarang tersebut diikuti dengan penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD). TOD adalah konsep perencanaan yang mengintegrasikan tata ruang kota yang menyatukan orang, kegiatan, bangunan, dan ruang publik melalui aksesbilitas yang dapat diakses dengan berjalan kaki dan bersepeda serta dapat menghubungkan langsung pada fasilitas transportasi publik. Tujuan penelitian untuk mengetahui ketersediaan ruang yang berada di Bandara Ahmad Yani yang dilalui oleh rute pertama pembangunan LRT di Kota Semarang dan pendapat masyarakat sebagai pelaku utama dalam penerapan TOD dan menghasilkan keluaran dalam bentuk kajian. Dalam penelitian ini membahas aspek spasial dan aspek sosial dalam wilayah studi. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis spasial, dan analisis hierarki proses. Dalam analisis yang telah dilakukan yaitu analisis ketersediaan ruang dan analisis preferensi masyarakat dalam menentukan prioritas variabel diperoleh bahwa prioritas tertinggi adalah variabel penerangan jalan dan prioritas terendah adalah kepadatan bangunan.

<p><em>The purpose of the study was to find out how the financial performance of PT. Garuda Indonesia Tbk. using the liquidity ratio, and solvency ratio.   This study uses data in the form of the annual financial statements of PT Garuda Indonesia Tbk starting from 2016 to 2020. As a state-owned company that continues to receive funding from the government, PT. Garuda Indonesia Tbk. to experience an increase in debt from year to year to experience default or difficulty in paying the company's obligations.   The method used in this research is descriptive statistical analysis method. Data analysis shows the level of liquidity of PT. Garuda Indonesia Tbk. unhealthy because they are considered less able to fulfill their obligations. The results of the solvency ratio analysis show that the amount of debt is increasing every year and the company has accumulated losses that exceed the amount of its equity to the total debt. Currently its liabilities exceed its current assets by USD 3.8 billion and experience negative equity of USD 1.9 billion. The Managerial implementation for PT. Garuda Indonesia Tbk. GIA must adapt to technological developments and manage management by carrying out various transformation processes. it is a need for a forensic audit of possible mismanagement. Management must carry out efficiency, debt restructuring, and ask for an injection of funds from the government.</em></p><p>Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan di PT. Garuda Indonesia Tbk. yang diukur dengan menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dari tahun 2016-2020. Sebagai perusahaan BUMN yang terus mendapat <em>supply</em> dana dari pemerintah, PT. Garuda Indonesia Tbk. terus mengalami peningkatan utang dari tahun ke tahun hingga mengalami <em>default</em> atau kesulitan dalam membayar kewajiban-kewajiban perusahaan. Penelitian ini menggunakan data berupa laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia Tbk yang dimulai pada tahun 2016 hingga 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisisistatistik deskriptif. Analisis data menunjukan tingkatilikuiditas PT. Garuda Indonesia Tbk. tidak sehat karena dinilai kurang mampu dalam memenuhi kewajibannya. Hasil analisis rasio solvabilitas menunjukan jumlah utang yang meningkat setiap tahunnya dan perusahaan mengalami akumulasi kerugian yang melebihi jumlah ekuitasnya terhadap total utang. Saat ini kewajibannya melebihi aset lancarnya sebesar USD 3,8 miliar dan mengalami ekuitas negatif sebesar USD 1,9 miliar. Implementasi manajerial bagi PT. Garuda Indonesia Tbk. harus mampu beradaptasi pada perkembangan teknologi dan mampu mengelola manajemen dengan melakukan berbagai proses transformasi. Perlu adanya audit forensik atas kemungkinan salah pengelolaan. Pengelola harus melakukan efisiensi, restrukturisasi utang, dan meminta suntikan dana dari pemerintah.</p>

Money laundering is a crime that can result in significant losses for the state since it can impair the national economy or state finances through a variety of criminal behaviours, and it is also very harmful to community actions. This study intends to describe the government's efforts to combat money laundering in internet banking, specifically in the case of Bank Indonesia. This study uses normative legal research as an approach. The establishment of a Special Work Unit based on Bank Indonesia External Circular No. 11/31/DPNP of November 30, 2009, is the outcome of the implementation of the Money Laundering Law on the prevention of money laundering in the online banking system, according to the findings of the research. In addition, banks must also implement CDD and EDD policies. Customer Due Diligence (CDD) is a process by which the bank must identify, verify, and monitor transactions to ensure that they are in line with the customer's profile. Because there is a substantial danger of money laundering and terrorism funding in the bank's interaction with its customers, the bank must conduct an intensive CDD method called Enhanced Due Diligence (EDD). In the position as the executor of anti-tipping off, which means that in bank activities, especially in reporting suspicious financial transactions, the bank is obliged to keep the reporting information confidential to the customer concerned. An information management system that supports an effort to prevent money laundering crimes must be owned by banks to facilitate monitoring in order to analyze suspicious finances.Pencucian uang menjadi salah satu kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara karena dapat mengancam serta merugikan negara dengan meningkatnya berbagai tindakan ilegal, dan juga sangat merugikan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia menanggulangi money laundering dalam perbankan online. Studi hukum normatif digunakan sebagai metode dalam studi ini. Berdasarkan studi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa upaya Bank Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana money laundering dalam sistem perbankan online adalah dengan pembentukan suatu Unit Kerja Khusus berdasarkan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No.11/31/DPNP tanggal 30 Nopember 2009. Selain itu bank juga harus menerapkan kebijakan CDD dan EDD. Customer Due Diligence (CDD) adalah proses dimana bank harus mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau transaksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan profil nasabah. Karena adanya bahaya pencucian uang dan pendanaan terorisme yang cukup besar dalam interaksi bank dengan nasabahnya, bank harus melakukan metode CDD intensif yang disebut Enhanced Due Diligence (EDD). Dalam kedudukannya sebagai pelaksana anti tipping off, yang artinya dalam kegiatan bank khususnya dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, bank wajib merahasiakan keterangan pelaporan terhadap nasabah yang bersangkutan. Sistem manajemen informasi yang turut mendukung sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang harus dimiliki oleh perbankan sebagai sarana kemudahan dalam memantau dan menganalisis keuangan yang mancurigakan.    

Artikel ini bertujuan untuk menjabarkan hubungan antara para pihak dalam P2P Lending, tanggung jawab para pihak dan perlindungan konsumen dalam risiko gagal bayar, serta penjelasan mengenai P2P Lending ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif, yang menjadi bahan dari penelitian normatif adalah data sekunder atau bahan pustaka. Artikel ini juga menjelaskan skema P2P Lending secara umum, peraturan-peraturan P2P Lending di Indonesia, risiko gagal bayar dan perlindungan konsumen, serta P2P Lending ilegal. Berdasarkan penelitian ini didapati fakta terdapat hubungan kuasa, perjanjian pinjam meminjam, dan perjanjian kerjasama diantara para pihak dalam P2P Lending. Risiko gagal bayar dapat menjadi tanggung jawab pemberi pinjaman maupun penyelenggara P2P Lending, tergantung dari alasan mengapa gagal bayar tersebut terjadi. Perusahaan penyelenggara P2P Lending yang legal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tunduk pada peraturan-peraturan OJK, sedangkan P2P Lending ilegal tidak tunduk pada peraturan OJK. Perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan pada P2P Lending ilegal adalah melanggar syarat subjektif sehingga dapat dimintakan pembatalannya di pengadilan negeri.  This article aims to describe the legal relationship between the parties in P2P the responsibilities of the parties and consumer protection in the risk of default, and an explanation of illegal P2P Lending. This research uses normative legal research as the research method. The author will conduct research limited to library materials only. This article also describes P2P Lending schemes in general, P2P Lending regulations in Indonesia, risk of default and consumer protection, as well as illegal P2P Lending. Based on this research, it was found that there are the power of attorney relations, loan agreements, and cooperation agreements between parties of P2P Lending. The risk of default can be the responsibility of either the lender or P2P Lending provider, depending on the reason why the default has occurred. Legal P2P Lending companies are supervised by the Financial Services Authority (OJK) and shall comply with OJK regulations, while illegal P2P Lending is not subject to OJK regulations. The loan agreement that has been made on illegal P2P Lending violates subjective conditions of agreement so that a party could ask for the cancelation of the agreement at court.  

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum wanprestasi atas perbuatan debitur dan kekuatan eksekutorial terhadapan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan oleh kreditur. Lelang eksekusi hak tanggungan lahir karena debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu perjanjian dan dalam hal ini pihak kreditur berhak melakukan lelang eksekusi sebagai pemegang jaminan untuk mendapatkan kembali haknya. Lelang merupakan cara penyelesaian hak tanggungan dan merupakan cara terakhir yang dilakukan oleh kreditur, apabila cara-cara penyelesaian lainnya yang telah ditawarkan tidak ditanggapi oleh debitur. Sebelum melakukan lelang eksekusi, kreditur juga perlu melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan debitur untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang terbaik untuk kedua belah pihak. Apabila masih belum menemuikan kesepakatan baru dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan milik debitur. Penelitian ini   menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah pada artikel ini membahas terkait kedudukan hukum wanprestasi dalam UUHT dan kekuatan eksekutorial terhadap permohonan lelang eksekusi hak tanggungan oleh kreditur atas debitur wanprestasi.  This paper aims to analyze the legal position of default on the actions of the debtor and the executive power of the application for the auction of mortgage execution by the creditor. A mortgage execution auction was born because the debtor defaulted on an agreement and in this case the creditor has the right to conduct an execution auction as a guarantee holder to get his rights back. Auction is a method of settlement of mortgage rights and is the last method carried out by the creditor if the other settlement methods that have been offered are not responded to by the debtor. Before conducting an execution auction, creditors also need to negotiate with the debtor to resolve the problem in the best way for both parties. If a new agreement is not found, an execution auction of the debtor's mortgage will be held. This research used normative juridical research methods. The difference between previous research with this research is that the following this article discusses the legal position of default in the UUHT and the executive power of the auction application for the execution of mortgage rights by the creditor on the defaulting debtor.

Penulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai realisasi penggunaan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai manifestasi Asas Kecermatan dalam Batu Uji terhadap KTUN. Latar belakang dari penulisan ini adalah terkait peran AUPB sebagai Batu Uji KTUN yang sudah diterapkan di ruang lingkup PTUN, namun belum secara spesifik menjelaskan mengenai realisasi bentuk dari AUPB. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulisan hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis dan mengkritisi terhadap pelaksanaan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai manifestasi dari Asas Kecermatan dalam KTUN. Penulisan ini akan melengkapi penulisan sebelumnya, kelebihan penelitian ini adalah secara spesifik membahas Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai realisasi dari Asas Kecermatan yang merupakan bagian dari AUPB, serta peran dan kedudukan Verifikasi Manual sebagai Batu Uji dalam KTUN. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa penggunaan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai batu uji KTUN berperan dalam memberikan jaminan agar setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi tidak hanya sejalan dengan hukum yang berlaku, tetapi juga sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga mampu mewujudkan keadilan yang sebenar benarnya, berdasarkan fakta yang sesungguhnya.

This study aims to analyze the legal standing of the deed of amendment to the general meeting of shareholders of a limited liability company and the legal liability of a notary whose deed of amendment to the company is not registered. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, in making a deed of establishment and changes to a limited liability company, the parties want to be protected and get legal certainty. This writing has urgency, namely whether or not the deed made by a Notary has been requested to change the deed to the Ministry of Law and Human Rights so that it cannot be approved by the Ministry of Law and Human Rights. This research method uses normative juridical research methods. This research has a new perspective because it analyzes the legal position of the deed of amendment to the general meeting of shareholders of a limited liability company that is not registered with the Ministry of Law and Human Rights. The results of the study show that the Notary is responsible for compensating for losses by making a deed of the amendment, changing and correcting the registration data of a limited liability company when there is an error in data entry. The responsibility of a notary for a deed of change of a limited liability company that is not registered is that a notary can make a deed of confirmation or a deed of confirmation of the deed that is not requested, this is done if the shareholders feel they are not harmed due to negligence committed by the board of directors and carry out an inauguration or a deed of confirmation can be made and requested again.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum akta, perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dan tanggung jawab hukum Notaris yang akta perubahan perseroan tidak terdaftar. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik, pada proses pembuatan akta pendirian dan perubahan perseroan terbatas para penghadap ingin terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum. Penulisan ini memiliki urgensi yaitu keabsahan tidaknya akta yang dibuat Notaris tetapi tidak dimohonkan perubahan akta kepada Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak dapat persetujuan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mempunyai kebaruan pandangan sebab menganalisis kedudukan hukum akta perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Hasil penelitian menunjukan bahwa Notaris bertanggung jawab untuk mengganti kerugian melalui pembuatan akta perubahan, mengganti serta melakukan perbaikan pendaftaran perseroan terbatas jika terjadi kesalahan dalam penginputan data. Tanggung jawab Notaris atas akta perubahan Perseroan yang tidak didaftarkan ialah Notaris dapat membuat akta pengukuhan ataupun akta penegasan terhadap akta yang tidak dimohonkan, hal tersebut dilaksanakan jika pemegang saham merasa tidak dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan pihak direksi dan melakukan pengesahan atau akta penegasan yang dapat diolah dan dipermohonkan kembali.                                                                                          

Technology is a means of information which is very important for a company. information is expected to facilitate work to achieve goals optimal. With the increasing popularity of the internet, many business fields, especially those held large already provides online services. An example is a car rental business with take advantage of website services that contain information and the order is expected to be promotional media and will expedite the process booking. The research method used in build a car rental booking application with PHP and MySQL based website service is by analyzing needs, system design, database design, and design dialog screen.

Almost every house already uses a Wifi network as internet access. With the help of this Wifi network, it is used as Middleware that can be controlled and monitored when outside the home. This study engineered data packet traffic using the ESP8266 wifi module on the Middleware device network to find out how fast the data packet capture time using wifi can be controlled and monitored when outside the home. Based on the analysis, the measurement results on the IoT device network to find out how fast the data time using wifi it reaches 2.95 kbps to 7.4 kbps.