This study was conducted to determine the factors that influence the farmer's exchange rate (the ratio of the price index received by farmers to the price index paid by farmers) in the food crops sub-sector in Riau Province. The data collected in this study is data published by the Central Statistics Agency of Riau Province. The data obtained were then analyzed using SPSS 22. The test results show that the level of expenditure has a negative and significant effect on the exchange rate of farmers in the food crop sub-sector, this can be seen from the value of tcount (-2.475) < ttable (2.44691) with a significant value of 0.048 < 0.05. Harvested area has a significant positive effect on the exchange rate of farmers in the food crop sub-sector, this can be seen from the value of tcount (4.441) < ttable (2.44691) with a significant value of 0.004 <0.05. Meanwhile, the food import variable has no significant effect on the exchange rate of farmers in the food crop sub-sector, this can be seen from the value of tcount (2.273) < ttable (2.44691) with a significant value of 0.063 > 0.05, with a value of Fcount (12.476) > Ftable , (4,35).
 
Keywords: Farmer's Exchange Rate, Food Crops Subsector.

A Facial photos in today's era are widely used as a media for identity recognition, but not many computer applications provide identity recognition of face photos that contain the names of the photo owners, to make an a prototype the sistems use a KNN algorithm, this algorithm work is by classifying the closest object and grouping it on predetermined objects. In this paper, the object is a face photo where the KNN algorithm will be used to classify the facial patterns contained in the photo. The stages in pattern recognition, starting from preprocessing, feature extraction and then classification. In addition to using the KNN algorithm for data classification, photo of faces will be detected and stored the T-Zone area and frontal face. In this paper 11 images used for data testing and the accuracy will be calculated using a recognition algorithm. The results of this paper are a facial recognition program using python that can display faces with a validity level of 82%.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis model ideal penggunaan teknologi digital bagi UMKM dalam masa pandemi Covid-19 di NTT, serta menganalisis kebijakan pemerintah dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah membatasi mobilitas masyarakat yang berdampak pada mata pencaharian, khususnya UMKM di NTT yang mengalami penurunan penjualan secara signifikan. Dalam situasi ini, pemerintah dituntut cepat untuk membuat terobosan yang berkaitan dengan kebijakan terkait pengembangan UMKM. Model transaksi dan pola pikir pelaku UMKM yang masih tradisional membuat UMKM semakin sulit bertahan dalam pandemi ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, teknologi digital harus dikembangkan agar UMKM dapat meningkatkan produktivitasnya. Penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana membangun model ideal penggunaan teknologi digital bagi UMKM dalam masa pandemi Covid-19? (2) bagaimana kebijakan pemerintah dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi? Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Untuk dapat memanfaatkan teknologi digital, akses internet dan literasi digital menjadi suatu keharusan. Kolaborasi antara individu, komunitas dan pemerintah diperlukan untuk memfasilitasi infrastruktur, akses internet dan pendampingan agar UMKM dapat memperluas pasarnya dengan pemasaran digital dan pembiayaan digital.

Adanya penelitian ini untuk menganalisa penetapan batas waktu penyelesaian perkara pembayaran utang yang berlatar belakang politik hukum. Sejak UUKPKPU diundangkan 16 tahun yang lalu, perkembangan UUKPKPU sangat rapuh, sehingga penelitian ini sangat diperlukan. Menghadapi tantangan perekonomian nasional saat ini, pelaku usaha dan pakar hukum mengkritisi UUKPKPU terlalu singkat. Selain itu, adanya periode ini masih membuka ruang bagi kreditor dan debitur untuk melakukan fraud. Berdasarkan studi hukum normatif, kesimpulan yang didapakan yaitu: 1) Secara hukum, ketentuan Indonesia yang ditangguhkan mengenai kewajiban pembayaran utang diawasi oleh UUKPKPU. Pada prinsipnya PKPU sendiri dianggap dapat meringankan keterlambatan pembayaran hutang debitur. Harapan   debitur memperoleh penghasilan yang cukup untuk melunasi seluruh utangnya dalam waktu yang relatif singkat; 2) baik kreditur dan debitur dalam Kerangka PKPU Pemberian waktu yang sangat singkat untuk penyelesaian kesepakatan damai kedua belah pihak dapat menyebabkan kedua belah pihak ingin mencapai kesepakatan perdamaian yang kurang optimal.

Hakim adalah sebuah profesi yang mulia (officium nobile) yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam konteks penegakan hukum. Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan keyakinannya atas suatu kebenaran, sesuai dengan proses pemeriksaan perkara di muka pengadilan. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus membangun penalaran yang memadai dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan yang dinyatakan di dalam putusannya, hal mana disebut sebagai legal reasoning. Kegagalan membangun legal reasoning dapat berimplikasi pada suatu putusan dikategorikan sebagai Onvoldoende Gemotiveerd atau kurang pertimbangan hukum. Maka dari itu sangatlah penting seorang hakim untuk cermat dalam menganalisis perkara berdasarkan fakta, hukum yang berlaku, yurisprudensi serta pertimbangan lainnya sehingga mengasilkan suatu putusan yang memiliki argumentasi yang kuat dalam setiap keputusannya agar tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum. Tujuan penulisan ini adalah untuk menunjukkan arti penting legal reasoning bagi hakim dalam pengambilan putusan di pengadilan untuk menghindari Onvoldoende Gemotiveerd. Hasil pembahasan menunjukkan legal reasoning dapat dilakukan oleh hakim dengan penemuan hukum melalui interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Hal ini dapat dilakukan untuk melengkapi pertimbangan hakim dalam suatu putusan, bilamana suatu aturan hukum kurang jelas, tidak jelas, atau tidak lengkap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu putusan hakim harus memadai dalam pertimbangannya sehingga harus dibangun dengan legal reasoning yang kuat, dasar hukum dan penalaran yang logis dan cermat sebagai landasan rasional atas putusan yang dijatuhkan.

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi pada Sistem Perundang-Undangan di Indonesia dalam mengatur securities crowdfunding serta penyelesaian sengketa terhadap risiko yang dihadapi pemodal dalam securities crowdfunding di Indonesia. Securities crowdfunding sendiri merupakan penyempurnaan layanan urun dana equity crowdfunding yang sebelumnya sudah berjalan di Indonesia. Dalam penyempurnaannya ini, perubahan POJK 37/2018 tentang equity crowdfunding menjadi POJK 57/2020 tentang securities crowdfunding oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan adanya kekurangan pada equity crowdfunding yang diantaranya adalah karena equity crowdfunding tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh usaha kecil menengah (UKM) serta pelaku usaha pemula (start-up company) karena keduanya bukan berbentuk perseroan terbatas, serta penerbitan efek yang hanya berupa saham. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conseptual approch. Pendekatan statute approach melalui POJK 57/2020 dan pendekatan conseptual approch menggunakan teori Hans Nawiansky mengenai theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, berdasarkan teori theorie von stufenufbau der rechtsordnung dari Hans Nawiasky, kedudukan POJK dalam tata susunan norma hukum negara adalah sebagai Verordnung atau peraturan pelaksana dan POJK memiliki kekuatan hukum mengikat serta konsekuensi hukumnya adalah segala bentuk praktek security crowdfunding di Indonesia tunduk dan patuh pada ketentuan POJK 57/2020. Kedua, terhadap risiko yang dihadapi pemodal, penyelesaian sengketanya dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu melalui internal dispute resolution, external dispute resolution dan pengadilan.Kata Kunci: Securities Crowdfunding; Penyelesaian Sengketa; Pemodal.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan tindak pidana hoaks dalam sistem hukum di Indonesia, dan bagaimana terjadinya inkonsistensi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana hoaks di Indonesia. Akhir-akhir ini dunia media sosial terus dibanjiri kritikan terhadap pola penegakan hukum di era presiden Jokowi. Satu tahun pasca menjabat di periode kedua ini perjalanan penegakan hukum dipandang lamban, tebang pilih dan masih terus menuai polemik. Polemik yang menjadi penyebab adalah hukum dijalankan masih dengan cara-cara lama, tebang pilih terhadap pelaku tindak pidana dan penerapan pasal yang terkesan dipaksakan. Salah satu upaya penegakan hukum yang terus menuai kontra adalah penanganan tindak pidana hoaks yang masih tebang pilih. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan hoaks dalam KUHP dan UU ITE jelas telah tercantum dan secara normatif hoaks tidak sama dengan kritikan. Kritik adalah bagian dari corak kehidupan demokrasi, mematikan demokrasi sama dengan menghilangkan kebiasan kritik. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum  tindak pidana hoaks adalah bahwa unsur politk yang menguasai sistem kenegaraan di Indonesia menyebabkan hukum tidak dapat berjalan secara normal. Unsur kepentingan dan lobi-lobi di elit politik menyebabkan asas legalitas yang didengung-dengunkan negara ini hanya sebuah kehidupan yang formalitas.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti terkait bagaiamana penegakan hukum terhadap para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial. Metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan analisis dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil studi menunjukkan bahwa salah satu fenomena yang cukup sering ditemukan di internet khususnya di berbagai platform media sosial adalah pelanggaran hak cipta  yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggadaan ulang dan mempublikasikan karya cipta lagu milik Pencipta lagu atau musisi, tanpa menyadari pentingnya aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta lagu. Akibat maraknya pelanggaran yang terjadi mengenai hak cipta khususnya mengenai lagu, tidak sedikit peran dari para musisi ataupun pencipta lagu yang menginginkan pembaharuan terkait peraturan hak cipta khususnya dalam penggunaan karya lagu di media sosial.  Adapun dalam penelitian  ini akan membahas tentang apa bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial dan bagaimana bentuk penegakan hukum bagi para pembuat konten dalam penggunaan lagu media sosial. Bahwa  berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan menjadi penting untuk dibuat dalam peraturan pemerintah yang secara spesifik mengenai ketentuan hak cipta dalam penggunaan lagu di media sosial yang kaitannya dengan hak ekonomi dan hak moral.  

Tujuan penelitian ini adalah kedudukan serta problematika komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan. Peran swasta yang tidak terlepas dari keinginan kepentingan pribadi atau kelompok tidak bisa terhindarkan, saat ini berkembang dalam dunia usaha yang beralih kepada pembentukan badan hukum yaitu Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia (recht person) sehingga memberikan perindungan bagi pemilik perseroan dalam menjalankan usaha tanpa khawatir kekayaan pribadinya ikut disertakan (strict limited liability). Kekayaan pribadi ini juga berlaku bagi perseroan yang turut juga mendirikan atau menanamkan modalnya pada perseroan lain, sehingga konsepsi perusahaan grup dalam bentuk perseroan muncul yang menciptakan perlindungan ganda bagi pemegang harta sesungguhnya sekaligus pengendali utama dibalik kinerja suatu Perseroan Terbatas. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa komposisi kepemilikan saham tanpa batas dapat berpengaruh terhadap munculnya posisi dominan dikarenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan satu-satunya peraturan untuk mengakomodir badan hukum perseroan dianggap tidak mampu lagi untuk memberikan batasan bagi pelaku usaha yang tergabung dalam suatu grup perusahaan untuk menciptkan posisi dominan dalam pangsa pasar bersangkutan. Tidak dilarangnya posisi dominan oleh pelaku usaha sebenarnya telah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun hal ini merupakan pemikiran lampau yang tidak lagi dapat melindungi kepentingan pelaku usaha secara khusus. Sehingga kencenderungan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya merupakan pemikiran dasar mengapa perlu diantisipasi bentuk perusahaan grup oleh perseroan yang dilindungi oleh undang-undang itu sendiri.