Tujuan penelitian ini untuk mengkaji upaya peningkatan kesadaran hukum dalam berbangsa dan bernegara ditinjau dari ajaran Ahlusunnah Wal Jama ah. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, akan tetapi masih banyak warga negara yang belum sadar akan hukum. Upaya internalisasi nilai hukum dalam diri masyarakat dapat ditanamkan melalui pendidian hukum dalam pendidikan kewarganegaraan, dalam perkembangannya ajaran Ahlusunnah Wal Jama ah secara turun temurun menjadi landasan hukum dalam beribadah dan mengatur seluruh ruang lingkup kehidupan masyarakat muslim, bagi Nahdlatul Ulama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dirumusan sebagai landasan bertindak karena berisikan ketuhanan, kebangsaa serta sikap adil sesama manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Ahlusunnah Wal Jama ah menjadikan negara sebagai sarana atau wadah untuk menjamin, melayani, melindungi dan mengarahkan seluruh yang ada di dalamnya, baik warga negara, keutuhan wilayah, termasuk keseluruhan harta kekayaan yang terdapat dalam wilayah negara tersebut dan fungsi dari peningkatan kesadaran hukum adalah sebagai langkah pencegahan, langkah korektif, langkah pemeliharaan dan fungsi pengembangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan prosedur pengajuan klaim asuransi pada J&T Express Cabang Tembalang terhadap barang kiriman yang mengalami kelalaian pada saat pengiriman barang. Membahas ketidaksesuaian penerapan keabsahan klaim asuransi yang diajukan oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan penanganan kasus terhadap pengaduan konsumen mengenai klaim asuransi tentang keterlambatan pengiriman barang dilakukan dengan mediasi antara lembaga perlindungan konsumen dengan konsumen serta pelaku usaha. Pihak lembaga (LP2K) mendatangkan saksi ahli untuk memperkuat bukti konsumen. Konsumen juga memberikan masukan dan bantuan atas kasus yang terjadi. Kemudian pihak lembaga menindak lanjuti dengan memberikan surat pengaduan dari konsumen ke kantor pusat. Dalam hal ini peran LP2K dalam menyelesaikan sengketa konsumen yakni melakukan upaya perdamaian bagi konsumen dan pelaku usaha yang memiliki sengketa. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri tidak mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari YLPPK Jawa Tengah selaku LPKSM untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Pegawai ASN sejatinya berada dalam posisi yang dilematis dan terombang-ambing oleh kepentingan politik. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat karir ASN sering dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Disisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum dan Kendala dan solusi apakah yang dihadapi terkait   kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum, yaitu: a) Kurang Alat Bukti. b) Tidak adanya penjelasan tentang kata netral yang jelas c). Waktu Penanganan yang Terbatas, dan d). Keterangan Masyarakat yang Kurang Koperatif. e) Pertimbangan situasi tertib yang condong dijaga oleh Pori dalam hal ini Polda Jawa Tengah. Sedangkan Solusinya dari kendala tersebut diatas adalah : 1) Memperjelas aturan terkait definisi netral dari ASN tersebut. 2) Perlu regulasi penanganan dalam bentuk Undang-Undang yang jelas. 3) Pembentukan Mahkamah Pemilu yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Hakim, dan beberapa perwakilan dengan background tindak tidana pemilu yang dapat menangani sengketa pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam dan upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam. Masalah kewarisan beda agama pada masa sekarang ini menjadi suatu masalah kontemporer, karena baik dalam Al Qur an maupun hadis tidak ada penjelasan mengenai bagian harta bagi ahli waris yang berbeda agama. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam diatur dalam hadis dan KHI yang mana anak yang non muslim tidak berhak atas harta warisan. Namun pada prakteknya, dalam putusan pengadilan hakim tetap memberikan bagian harta warisan terhadap anak yang beda agama berdasarkan wasiat wajibah. Hal ini bertentangan dengan syarat islam dan KHI. Namun demikian putusan pemberian harta warisan terebut adalah untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga.     Upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam adalah dengan cara hibah dan wasiat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur an, hadis maupun KHI yang mana dalam hal hibah dibolehkan baik terhadap muslim maupun non muslim. Sedangkan wasiat digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan terkait pembagian harta waris.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara dan kendala serta solusi pemerintah terhadap permasalahan yang timbul dalam kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara. Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Oleh sebab itu, guna meminimalisir pejabat yang korupsi serta timbulnya kerugian negara akibat oknum-oknum yang koruptif, maka setiap pejabat negara wajib melaporkan kekayaannya. Hasil penelitian ini adalah: Pelaporan harta kekayaan pejabat negara saat ini sudah terintegrasi dalam sebuah Program e-LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan berbasis elektronik. Kendala yang dihadapi terkait pelaporan harta kekayaan oleh pejabat negara meliputi kurangnya sosialisasi ke instansi-instansi. Solusinya adalah berdasarkan penelitian, fasilitas atau sumberdaya-sumberdaya tersebut sudah cukup terpenuhi, namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, perlu adanya sosialisasi secara terstruktur dan berkesinambungan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami reposisi kedudukan justice collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Justice Collaborator merupakan saksi pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Bagaimana kedudukan justice collaborator dalam upaya   pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana Reposisi kedudukan justice collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Kedudukan Justice Collaborator sebagai pelaku yang dijadikan sebagai saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dan pedoman penggunaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011. Reposisi Kedudukan Justice Colllaborator adalah menempatkan Justice Colllaborator sebagai saksi kunci dalam peraturan perundang-undangan baru atau memasukkannya dalam undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada dan menempatkan Justice Collaborator sebagai saksi yang bisa di mintai keterangannya di luar sidang peradilan, sehingga para penyidik bisa lebih leluasa memperoleh keterangan dan informasi untuk membongkar pelaku lain dalam kasus tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan toleransi risiko yang dimiliki oleh Warga Desa Sekapuk Kabupaten Gresik sebagai investor. Populasi dalam penelitan ini adalah Warga Desa Sekapuk Kabupaten Gresik yang menjadi investor pada tahun 2020. Sampel sebanyak 80 responden dengan teknik random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan SEM dengan aplikasi PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi pada Warga Desa Sekapuk Kabupaten Gresik. Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap toleransi risiko pada Warga Desa Sekapuk Kabupaten Gresik. Toleransi risiko berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan investasi pada Warga Desa Sekapuk Kabupaten Gresik. Toleransi risiko tidak mampu berperan sebagai variabel mediasi.

Current technology has developed rapidly, computers are one of them. Almost all types of jobs require a computer to complete the task. In the field of computer education it is also very helpful, especially in terms of payroll services for teachers and employees who work as educators.
MTs NU Jogoloyo Wonosalam Demak as an institution that has a large number of teachers and employees, besides that every day attendance officers are absent which results in difficulties in making payroll reports, especially recording and reporting still using manual methods so it takes longer time to record and deliver. report. In addition, sometimes there is a misunderstanding between attendance officers and teachers and employees regarding remuneration at the end of the month.
In solving this payroll problem, the writer uses the Research and Development (R & D) method, while making applications can use high-level programming languages ??such as Microsoft Visual Basic Ver 6.0. and SQL Server 2000 for data base management.
Payroll applications are needed to simplify transactions and reporting on a monthly basis. With the use of this new payroll system software, it is hoped that it can produce quality information, improve service to employees and can assist in the decision-making process

Clinic is a health service institution that is used to provide medical services needed by the community. The clinic aims to help improve the quality of health in the community and the clinic can be managed by the government or the private sector. In order to create good and fast service to the community, it can be supported by computerized accounting records. The purpose of this study is to determine the appropriate cash management accounting information system at DYNA Clinic in Banjarmasin, as well as to produce a Web-Based Cash Management Application Program This study found that all cash records at the DYNA clinic were still manual. The author suggests using a web-based cash management application program to help DYNA Clinic record patient data, record cash management transactions and make it easier to find information on cash receipts and disbursements.

The climatic chamber is a calibration medium for the thermohygrometer. This simple climatic chamber was built using the Arduino uno, DHT22 sensor, heater, and peltier. The climatic chamber was designed and manufactured well and cheaply. Climatic chamber testing of the design results is carried out to determine the success rate of the tool. Tests are carried out using the Madgetech data logger tool through monitoring or monitoring of temperature within a certain period of time. The results of temperature monitoring at two observed values, namely temperatures of 250C to 300C and temperatures of 300C to 350C, showed good results with the corresponding rhythm of temperature increase and temperature decrease. It's just that the decrease in temperature still takes longer than the increase in temperature. This shows that the heater can be said to be working optimally and the peltier is not fully working. So it is necessary to do further studies related to the peltier for the climatic chamber both in terms of number and characteristics.