Pada dasarnya kewenangan peradilan untuk memberikan perwalian terhadap seseorang untuk mewakili anak belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dan kebaikan anak, yang meliputi hak asuh terhadap anak dan juga harta kekayaannya serta pengelolaan barang anak tersebut. Pada intinya adalah mengenai perwalian anak sudah diatur di dalam KUHPerdata, Undang-undang dan juga KHI. Tanggung jawab hukum seorang wali ditunjuk oleh Pengadilan untuk mengawasi harta benda keagamaan anak yang berada dibawah perwaliannya untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tanggung jawab harta benda anak yang berada di bawah perwalian serta kerugian yang timbul karena kesalahan maupun kelalaiannya.  Jika orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut  meninggal dunia maka anak akan mendapatkan harta yang diwarisi dari orang tuanya, maka anak itu harus diwakili oleh walinya, maka akibatnya harta peninggalan itu diperoleh seorang anak atas peristiwa warisannya adalah orang tuanya dapat memenuhi rasa keadilan dan hukum kepastian. Mengenai hak asuh, termasuk didalamnya wali yang ditunjuk atau ditunjuk oleh hakim melalui penetapan pengadilan.

Perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan adalah salah satu isu kesehatan sangat serius. Tulisan ini melakukan telaah kritis terhadap pengaturan mengenai kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia dengan menggunakan perspektif HAM, yaitu hak perempuan atas kesehatan reproduksi. Objek dari telaah kritis tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Kerangka pemikiran teoretis yang mendasari tulisan ini adalah pengaturan mengenai kesehatan reproduksi perempuan tersebut harus konsisten dengan kepentingan perlindungan terhadap HAM, dalam hal ini hak perempuan atas kesehatan reproduksi. Berdasarkan hasil analisis yuridis ditemukan bahwa ada pengaturan yang telah konsisten dengan HAM dan ada pula pengaturan yang masih belum konsisten dengan HAM.

Peranan merek sangat penting terutama dalam persaingan usaha yang sehat oleh karena itu perlindungan terhadap merek diperlukan. Di Indonesia, perlindungan merek akan diperoleh setelah merek didaftarkan. Namun perlindungan hukum terhadap merek terdaftar bukan merupakan jaminan, adakalanya apabila terdapat cukup alasan pendaftaran merek dapat dihapus atau dibatalkan. Salah satu kasus penghapusan merek dari Daftar Umum Merek adalah sengketa merek IKEA yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 264K/Pdt.Sus-HKI/2015. Gugatan penghapusan merek IKEA milik INTER IKEA dilakukan oleh perusahaan asal Surabaya PT. Ratania Khatulistiwa. Alasannya bahwa merek IKEA untuk kelas barang 20 dan 21 tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga berproses pada kajian norma dalam hal ini norma dalam hukum merek secara khusus merek terkenal dengan mengkaji tentang penghapusan merek. Dari penelitian menunjukkan bahwa sekalipun merek terkenal dihapuskan dari Daftar Umum Merek, tetapi perlindungan merek terkenal tidak hilang.  
Trademark protection in Indonesia will be obtained after the trademark is registered. However, in some circumstances, legal protection for registered trademarks could be deleted or canceled, such as in the IKEA case. IKEA is a registered trademark base on the Indonesian General Register of Marks. Then, PT. Ratania Equator brought a lawsuit for the removal of IKEA from the registered trademark from the General Register of Marks. The reason is that IKEA, as a trademark for goods in classes 20 and 21, has not been used for 3 consecutive years in the trade in goods and/or services. This article argues that even though a well-known trademark is removed from the General Register of Trademarks, the protection of the well-known trademark has remained.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuasaan pembentukan peraturan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan menunjukkan adanya inkonsistensi vertikal dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan dan pendekatan konseptual. Objek penelitian ini adalah pengaturan terhadap distribusi minuman beralkohol pada Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 13 Tahun 2015. Penelitian berkesimpulan bahwa terdapat inkonsistensi substansi yang diatur dalam kedua peraturan tersebut. Inkonsistensi ini terjadi karena kegagalan Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan norma yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat dan tidak adanya pengawasan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap pembuatan peraturan daerah.

Introduction: This study aims to show the misrepresentation of minority groups, specifically widowed women (hereinafter referred to as janda) in the era of convergence of media content (television as well as streaming and social media) in Indonesia. Media as the fourth pillar of democracy are supposed to inform and represent everything in a balanced and fair manner, instead of favoring the interests of the majority. The question we attempt to answer is: how the misrepresentation of janda on converged media content (FTVs) in a patriarchal society?Methods: This study applied feminist perspective in media convergence as well as the narrative analysis of Chatman.Findings: In general, the results of the study show that the convergence has not been in favor of janda, indicating that internet technology does not only strengthen the gender-biased values of media industry person in massively distributing FTVs (via streaming and social media) that threaten minorities, but also ignores the opposing feedback from netizens. As a result, the minority groups are increasingly muted. Reproduction of labelling of janda is a strategy of media owners to obtain maximum profits.Originality: We noted many studies on janda conducted from various scientific perspectives. However, studies that observe the depiction of janda in the media convergence in the perspective of communication studies are scarce. This study provides a discussion on the representation of janda in the vortex of capitalism in media convergence as the major novelty in this line of study.

Introduction: The mainstream media used political and media logic on religious populism to reinforce ideological changes in contemporary society. This study investigated how media mediatize the 212 rally (aksi 212) and the 2017 Jakarta Governorial Election as religious populism cases. This study also compared how media in Indonesia and India delivered the content based on the majority identity.Methods: This study applied a qualitative approach. Detik.com, Metro TV, and Republika Daily were selected based on their delivery content platform and media ownership. The qualitative content analysis was applied to explore the concepts of political and media logic. Then, the results of Islamic populism in Indonesia were compared with Hindu populism in India.Findings: This study found that the three media mediatized aksi 212 and the 2017 Jakarta Governorial Election as religious populism by using direct interaction. Detik.com was applying media logic while Metro TV and Republika Daily performed political logic. In comparing religious populism between Indonesia and India, the finding confirmed that populism came from a major identity. The finding showed that economic motivation could be escalated in parallel with religious identity.    Originality: This study become a novelty since no previous studies investigate the different delivery content platforms and the media ownership including comparing the mediatization process between two countries. Previous studies focused on the media concentration based on media ownership, platform, media landscape, and media policy without a mediatization process and religious populism. The previous studies of the mediatization of religious populism were conducted in a single case.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai pemindahan ibukota. Pro kontra yang disampaikan oleh masyarakat penting karena dapat menjadi masukan yang membangun bagi pemerintah. Aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses penelitian tersebut adalah Orange dan Twitter. Data yang didapat harus melewati beberapa proses seperti preprocess text, sentiment analysis, dan pengujian algoritma untuk memastikan akurasi data sebelum pembuatan pohon keputusan. Penelitian ini menggunakan Random Forest dan Logistic Regression sebagai model penelitian. Hasil yang didapat adalah Random Forest memiliki nilai akurasi lebih tinggi dibanding Logistic Regression dan dianggap waktu tidak mempengaruhi klasifikasi. Hasil pohon keputusan lebih banyak masyarakat yang memilih berpendapat netral terhadap program ini. Masyarakat lebih memilih mempercayakan semua kepada pemerintah, karena pemerintah pasti sudah memikirkan dampak positif atau negatifnya dalam jangka panjang.

Block cipher merupakan salah satu teknik dalam kriptografi modern yang digunakan untuk melakukan enkripsi/dekripsi pada data digital dengan membagi pesan menjadi blok-blok data dan melakukan enkripsi/dekripsi pada tiap blok. Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu block cipher berbasis pada pola dribbling practice sebagai variasi dari block cipher yang telah ada. Dalam perancangan block cipher ini, diterapkan prinsip-prinsip dalam desain block cipher seperti, kotak substitusi (substitution box), operasi XOR, jaringan Feistel, dan transposisi kunci. Nilai avalanche effect (AE) dan nilai korelasi antara plaintext dan ciphertext digunakan sebagai ukuran (metric) dalam pengujian terhadap block cipher yang dirancang. Hasil pengujian block cipher menghasilkan nilai AE sebesar 54.687% jika terdapat perubahan satu karakter pada input plaintext, sehingga sedikit perubahan pada plaintext akan mengubah ciphertext yang dihasilkan secara signifikan. Selanjutnya, nilai korelasi antara plaintext dan ciphertext yang diperoleh adalah 0.247 (korelasi rendah) sehingga sangat sulit untuk memperoleh kembali plaintext dari ciphertext-nya.

UD.  Leon Jaya is an building equipment importer.  The problems faced by UD.  Leon Jaya are a conventional data storage model and business process activities are carried out manually. For, example data collection of incoming and outgoing goods.  The solutions to the problems are a computerized system for digital / electronic data storage and a management information system to carry out business process activities.  The development of a computerized system requires a good planning, comprehensive, and able to anticipate the development needs of the company, which absolutely requires IS / IT strategic planning.  This study aims to find the right method and steps for UD.  Leon Jaya in compiling the IS / IT Strategic Plan.  Formulation of a strategic plan for IS / IT UD.  Leon Jaya uses the Ward and Peppard method, internal analysis using Value Chain and SWOT, external analysis using PEST, and portfolio mapping using Mcfarlan Strategic Grid.  The results of the recommendations are data management SI, goods price SI, sales and demand SI, transaction SI, warehouse stock mobile application, HR SI, website, training application and company operation standart application.

Agar mencakup jangkauan lebih luas, efesien, dan baik dalam menyebarkan informasi dibutuhkan teknologi yang menjanjikan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan dan Kampung (DPMPK) Pegunungan Bintang berupaya menggunakan teknologi informasi komunikasi sebagai sarana penyebaran informasi atau istilah populernya adalah e-government. Sebagai upaya dalam mewujudkan e-government, dibangun sebuah website dengan framework Laravel, bahasa pemrogramman PHP dan JavaScript. Terdapat tiga peran yang digunakan dalam sistem tersebut di antaranya super admin, admin, dan user yang saling berkaitan. Super admin dan admin dipisahkan agar website dapat lebih mudah dikontrol dan meminimalisir kesalahan yang tidak diperlukan oleh admin dashboard saat mengubah isi dari website tersebut. Pembangunan website DPMPK dibuat dengan tampilan antar muka yang sederhana agar dapat mempermudah user saat melakukan pencarian informasi dan mengunduh dokumen yang diperlukan.