The purpose of this study is to determine the issuance of family cards for unregistered married couples, as well as the legal consequences of issuing family cards for unregistered married couples from the perspective of state administrative law. In marriage law, unregistered marriage is an unregistered marriage, often only fulfilling the pillars and requirements for a valid marriage according to the Islamic religion, but from a legal point of view it has no juridical power, especially for his wife and children later. One of the Government's breakthroughs related to unregistered marriages is the policy of issuing family cards for unregistered married couples. This policy is a positive step in the context of providing equal protection and rights for citizens, but other problems also accompany the presence of this policy. This research article reviews the issuance of family cards for unregistered married couples and the legal consequences of issuing family cards for unregistered married couples from the perspective of state administrative law. This research is normative legal research with a statutory approach. The results of this study, several additional requirements must be met for unregistered married couples to apply for the issuance of a family card. If the family card has been issued, it is also possible to have administrative impacts on children, wives, and husbands related to population administration.  Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri, serta akibat hukum dari penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dalam perspektif hukum administrasi negara. Dalam hukum perkawinan, kawin siri merupakan perkawinan tidak tercatat, seringkali hanya memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam, namun dari sisi hukum tidak memiliki kekuatan yuridis, terlebih untuk istri dan anaknya nanti. Salah satu terobosan pemerintah terkait dengan perkawinan siri adalah kebijakan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Kebijakan ini merupakan langkah positif dalam konteks memberikan perlindungan dan hak yang sama bagi warga negara namun problematika lain turut menyertai hadirnya kebijakan tersebut. Artikel hasil penelitian ini mengulas tentang penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri dan akibat hukum penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri dalam perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, terdapat beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi bagi pasangan nikah siri untuk mengajukan permohonan penerbitan kartu keluarga. Apabila kartu keluarga sudah terbit, dimungkinkan pula timbul dampak secara administratif terhadap anak, istri, maupun suami berkaitan dengan adminitrasi kependudukan.              

The purpose of this study was to determine the effect of auditor switching, financial distress, and KAP reputation on the phenomenon of audit delay in property & real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016 to 2020. This study uses three (3) independent variables, namely auditor switching, financial distress, and KAP reputation as well as one (1) dependent variable audit delay. The sampling method in this study used a purposive sampling technique with a sample of twenty-six (26) property & real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange for five (5) years of observation, in order to obtain a final sample of one hundred and thirty (130) data. The data analysis technique used is panel data regression analysis using the EViews 12 SV computer application program. The results of this study indicate that auditor switching and financial distress partially have no effect on audit delay. While the reputation of KAP partially affects the audit delay.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) merupakan sebuah sistem yang memberi kebebasan pada SKPD untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat dengan tetap memprioritaskan kualitas layanan pada masyarakat. Tujuan diadakannya PPK-BLUD adalah untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Status BLUD banyak diterapkan di lingkungan dinas kesehatan baik puskesmas maupun RSUD, salah satunya RSUD SLG yang berada di bawah naungan dinas kesehatan Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan RSUD SLG sebelum dan sesudah menerapkan PPK-BLUD. Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas beberapa rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio aktivitas. Metode penelitian menggunakan menggunakan metode kuantitatif dengan uji Paired Sample T-Test. Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,01 atau kurang dari 0,05. Sehingga dapat disipulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan RSUD SLG sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD. 
 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan keuangan BUMDes yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan BUMDes diperlukan adanya sosok pemimpin yang dapat mendorong terciptanya tata kelola yang baik. Pemimpin diharapkan dapat menjadi panutan dalam mengimplementasikan nilai-nilai pembentukan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kepemimpinan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan BUMDes dengan menghubungkannya melalui dua gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada BUMDes Samirono Mandiri. Peran pemimpin sangat penting, terutama jenis kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan transformasional dapat memberikan inovasi dan mampu membangkitkan semangat anggota masyarakat untuk terlibat aktif dalam operasi BUMDes. Selain itu, pencapaian akuntabilitas dan transparansi dapat memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan yaitu masyarakat, pengelola, dan pemerintah desa yang dalam hal ini memiliki kewenangan penuh dalam mendukung BUMDes.

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan berbagai perusahaan terutama perusahaan terbuka untuk tetap menciptakan nilai pasar perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Leverage dan kebijakan dividen baik secara parsial maupun simultan terhadap penciptaan nilai pasar perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 20 perusahaan di sektor finansial yang membagikan dividen pada periode 2016-2020. Dengan Teknik analisis regresi berganda data panel, maka didapat hasil pengujian hipotesis uji t   yaitu baik leverage  (Debt To Equity Ratio ) dan kebijakan dividen ( Dividend Pay Out Ratio) masing-masing  berpengaruh positif terhadap penciptaan nilai pasar perusahaan (Market Value Added). Demikian juga hasil uji F menyatakan bahwa leverage dan kebijakan dividen berpengaruh positif simultan terhadap penciptaan nilai pasar perusahaan
Kata kunci: Penciptaan nilai pasar, kebijakan deviden, leverage

Pendekatan negara hukum dalam keadaan normal dan krisis sering kali dipertentangkan. Untuk mengurangi ketegangan ini, diperlukan pendekatan alternatif yang mendamaikan kedua kutub. Untuk itu, artikel ini menganalisis pendekatan negara hukum yang tepat untuk diterapkan dalam keadaan krisis ekonomi atau pendekatan negara hukum krisis ekonomi (The Economic Crisis Rule of Law Approach). Dalam pendekatan ini, diargumentasikan adanya dua pendekatan yang berdampingan (coexist) yakni mentaati prinsip negara hukum sekaligus memberi peluang fleksibel bagi Presiden (eksekutif) dalam memitigasi krisis ekonomi. Untuk itu, sekalipun dalam keadaan darurat ekonomi, ada kebutuhan untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar dalam negara hukum tetapi pada saat bersamaan ber-negara hukum dalam darurat ekonomi idealnya perlu tetap rasional, efisien, menciptakan kepastian, menjamin prediktabilitas, bersifat prospektif dan mencegah perilaku opportunistik dan moral hazard. Tujuan utama pendekatan negara hukum dalam krisis ekonomi ialah tercapainya pemulihan krisis dengan cepat tetapi juga sekaligus membantu pencapaian tujuan utama negara hukum substantif yakni perlindungan harkat dan martabat manusia, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan sosial.

The purpose of this writing is to discuss TKBM work opportunities in ports after the implementation of the Cabotage principle in Indonesia, because of its important role in the sea transportation process and is needed by the port community as a tool for loading and unloading goods on ships, and/or offshore activities in Indonesian sea waters. as well as other activities. The process of loading and unloading of goods on board is carried out by the Loading and Cabotage Workforce is a principle that enforces a rule that foreign ships are prohibited from loading and unloading goods in Indonesian waters, the aim is to empower national shipping. The performance of TKBM after the application of the Cabotage principle is discussed in this study which uses a conceptual framework supported by secondary data as library material and is analyzed descriptively. The results of the study show that after the implementation of the cabotage principle, the number of Indonesian ships continues to increase until 2022 is recorded at 33,000, because this principle prohibits foreign ships from transporting goods and passengers in Indonesian waters, except for ships with red and white flags only, and with the enactment of the principle In fact, the performance of TKBM in Indonesian Ports is getting higher.  Tujuan penulisan ini membahas tentang peluang kerja tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan setelah diberlakukannya asas Cabotage di Indonesia, karena perannya yang penting dalam proses pengangkutan laut dan dibutuhkan oleh masyarakat Pelabuhan sebagai alat pembantu kegiatan bongkar muat barang di kapal, dan/atau kegiatan lepas pantai di perairan laut Indonesia serta kegiatan lain. Asas Proses bongkar dan muat barang di atas kapal dilakukan oleh tenaga kerja bongkar muat dan Cabotage merupakan   asas yang memberlakukan suatu aturan bahwa kapal asing dilarang untuk bongkar muat barang di perairan Indonesia, tujuannya untuk memberdayakan pelayaran nasional. Bagaimana kinerja TKBM pasca diberlakukannya asas Cabotage adalah bahasan dalam penelitian ini yang menggunakan kerangka konsep didukung data sekunder sebagai bahan pustaka dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa setelah diberlakukannya asas Cabotage, jumlah kapal Indonesia terus bertambah hingga tahun 2022 tercatat sebanyak 33.000 an, dikarenakan asas ini melarang kapal asing untuk mengangkut barang dan penumpang di perairan Indonesia, kecuali kapal yang berbendera merah putih saja, dan dengan diberlakukannya asas ini, justru kinerja TKBM di Pelabuhan Indonesia semakin tinggi.              

Labor and wages are like two sides of a coin which is always a problem. The regulation of wages is regulated in Law  Number  13 of 2003 concerning Manpower and confirmed through Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 15 of 2018 concerning Minimum Wages.  This study aims to answer the factors that cause the ineffective supervision carried out by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection on the provision of minimum wages for workers, as well as the efforts that can be made by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection in making effective supervision of the provision of minimum wages for workers through normative juridical research method  (doctrinal) is an approach that views law as a doctrine or a set of normative rules  (law in  the  book).  The factors causing the ineffectiveness of the supervision carried out by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection on the provision of minimum wages for workers are due to limited personnel and the efforts that can be made by the UPT through:  (a) conducting a sudden inspection  (Sidak) to the  worker s  premises, and  (b) impose strict sanctions on employers World Health Organization provide workers wages that are not in accordance with the minimum wage as stipulated in the laws and regulations in the field of wages.  Tenaga kerja dan upah bagaikan dua sisi mata uang yang selalu menjadi permasalahan. Pengaturan tentang upah diatur dalam ketentuan terkait Ketenagakerjaan serta dipertegas melalui ketentuan mengenai Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketentuan mengenai Upah Minimum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab faktor yang menyebabkan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap pemberian upah minimum pekerja, serta upaya yang dapat dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan dalam mengefektifkan pengawasan terhadap pemberian upah minimum pekerja melalui metode penelitian yuridis normatif (doktrinal) adalah suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (law in book). Faktor penyebab belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap pemberian upah minimum pekerja dikarenakan keterbatasan personil serta upaya yang dapat dilakukan oleh UPT melalui:   (a) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke tempat pekerja; dan (b) memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang memberikan upah pekerjanya tidak sesuai dengan upah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengupahan.              

This study aims to design and develop an effective learning media and become a media to assist in studying Physics in depth at SMK Mataram Semarang, especially in the Impulse and Momentum material. Physics becomes a boring subject for students, because many students think that Physics is a lesson that is difficult to understand, less interesting and feels monotonous. This has an impact on decreasing students' interest and value in studying Physics.The research was conducted using the Research and Development (R&D) method with six stages, namely Research and Information Collecting (Research and Information Gathering), Planning (planning), Develop Premliminary Form of Product (Product Design Making), Premliminary Field Testing (Product Design Validation) , Main Product Revision (Design Revision), Main Field Testing (Product Testing of Products in the Field by Prospective Users). Determination of the feasibility level of multimedia-based learning media based on design validation by experts and product trials to students using a research instrument in the form of a questionnaire. The development of multimedia-based learning devices can develop devices that have been used so far, from conventional devices to become more interesting learning media. The application of multimedia-based learning media can help support the teaching and learning process to make it easier to explain or deliver material to students. In addition, it can help students to understand more deeply so that students' scores can be increased more than without using learning media.

 Ungaran Mountain has a height of 2050 meters above sea level, this mountain is suitable for beginner climbers who want to know more about climbing hobbies, Ungaran climbers themselves only take about 3-5 hours, depending on the speed of walking, the climbing route is also quite light and very suitable for heating before starting to climb higher mountains. Thus many novice climbers who want to try to climb and conquer Mount Ungaran, armed with minimal experience of mountain climbing, the risks they face are even greater, ranging from getting lost, being hypothermic to death while climbing. To make it easier for Ungaran mountain climbers who are dominated by novice climbers in this study, the Ungaran Mountaineering Track and Monitoring Application Based on the Global Positioning System (GPS) on the Android System "which was built to make it easier for Ungaran mountain climbers to access information provided by Ungaran mountain climbers. needed to climb Mount Ungaran, and it is also useful for the team at base camp to monitor climbers who climb..