Sharia bank in indonesia have to obey the prudential principle and sharia principle to keep people trust regarding that they have to implement their role as an intermediary institution. They did those obligations because they must deal with plenty of risks. When a financing faces some problems, Bank could save them by doing some actions. One of those actions is to do a debt-to-equity swap mechanism. The purpose of this research is knowing how the prudential principle regulated and measure what is the implications of the debt-to-equity swap mechanism. Based on the research that have done, the research implied that Bank action on taking the debt-to-equity swap action have to implement the prudential principle based on OJK’s regulation, this action turned the position of a Bank from a creditor to a shareholders. When they did a debt-to-equity swap to their debtor, the implication of this action was changing the position of the bank form a creditor to a shareholder, hence making the bank also being responsible for the condition of the investee. This action resulting more obligation to the bank as a shareholder and made them for taking the responsibilities, furthermore the bank must run their new role well.Lembaga perbankan syariah di Indonesia wajib untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat mengingat perannya sebagai lembaga intermediasi. Hal tersebut dilakukan untuk memitigasi berbagai risiko yang ada. Salah satu upaya yang dapat dilakukan merestrukturisasi pembiayaan melalui kegiatan penyertaan modal sementara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal sementara oleh bank syariah yang dilakukan dalam rangka mengatasi akibat kegagalan pembiayaan serta mengetahui implikasi yuridis dari kegiatan penyertaan modal sementara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh bank umum syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur oleh OJK, dikarenakan penyertaan modal sementara mengakibatkan perubahan kedudukan hukum bank menjadi pemegang saham, maka bank wajib menjalankan perannya dengan sebaik mungkin. Implikasi yuridis dari penyertaan modal sementara ini adalah perubahan kedudukan hukum bank dari kreditur menjadi pemegang saham sehingga mengakibatkan bank untuk turut bertanggungjawab atas keadaan investee.    

The purpose of this study is to determine the legal regulation of violence in the name of religion that contains elements of radicalism, extremism and terrorism in terms of comparative Islamic law and positive law in Indonesia. Radicalism, extremism and terrorism are like three things that go hand in hand, these three are a frightening specter for most of humanity, especially in the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research is a type of normative research. The approach used in this study is a statutory and conceptual approach. The results of the study show that in the perspective of Islamic law, behavior that gives birth to extreme understanding by expressing it through violence in order to maintain its ideology can be considered as al-baghy (rebel). Article 43D paragraph (2) letter f of Law no. 5 of 2018 which explains that what is meant by "people or groups of people who have been exposed to radical ideas of terrorism" are people or groups of people who have a radical understanding of terrorism and have the potential to commit acts of terrorism. There are four characteristics of extremists, including making it difficult for themselves to do good, being rude and harsh, easy to disbelieve, and being fanatical about Madzhab and not wanting to follow other opinions. Extremist acts of violence in the name of religion can be punished in accordance with article 170 of the Criminal Code which contains such acts can be punished according to Indonesian law in Article 170 of the Criminal Code. MUI in its fatwa on terrorism views that carrying out acts or acts of terror is unlawful, whether carried out by individuals, groups, or the state. The crime of terrorism is regulated in Law no. 5 of 2018. The criminal threats for perpetrators of terrorism are: imprisonment between 3 to 20 years, life imprisonment or the death penalty.

This study aims to analyze legal arrangements related to vague phishing in order to answer legal problems, namely whether it is in accordance with the elements of justice which is a legal ideal. The research discusses that the current criminal law rules need to be changed to pay attention to all parties (victims and the community) to be restored to their situation based on the ITE Law. This research method is a normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The study yielded 2 points: first; That the current criminal law is still oriented towards the old penal system in accordance with the theory of criminal retaliation which is aimed at the punishment of the perpetrator and the rights of the victim are ignored. Second; There is no criminal arrangement regarding compensation that concretely regulates the crime of phishing. The novelty in this study is that it complements studies conducted in previous studies that only provide imprisonment for perpetrators as a form of compensation from the perpetrator and there is no personal responsibility from the perpetrator to return material losses suffered by the victim.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait dengan phising yang kabur agar dapat menjawab permasalahan hukum yaitu apakah sudah sesuai dengan unsur keadilan yang merupakan suatu cita-cita hukum. Penelitian membahas bahwa aturan hukum pidana saat ini perlu diadakan perubahan agar memperhatikan semua pihak (korban dan masyarakat) untuk dapat dikembalikan keadaannya berdasarkan UU ITE. Metode penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan 2 poin: pertama; bahwa aturan hukum pidana saat ini masih berorientasi pada sistem pemidanaan lama sesuai dengan teori pembalasan pidana yang tertuju kepada hukuman pelaku tersebut dan hak atas korban terabaikan. Kedua; tidak ada pengaturan pidana mengenai ganti rugi yang mengatur secara konkret tindak pidana phising tersebut. Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu melengkapi studi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yang hanya memberikan pidana penjara terhadap pelaku sebagai bentuk hukuman ganti kerugian dari si pelaku dan tidak ada pertanggungjawaban pribadi dari pelaku untuk mengembalikan kerugian secara materiil yang dialami oleh korban.  

Indonesia merupakan negara yang tergolong cepat dalam mengikuti perkembangan teknologi. Dengan seperti itu pengembangan dan perluasan tehnologi di Indonesia terus berkembang dan semakin canggih. Di era industri 4.0 perkembangan tehnologi memperngaruhi dunia perindustrian, dalam perindustrian kecanggihan teknologi yang saling berkaitan berkaitan seperti mesin-mesin yang sudah bergerak otomatis dari pengerjaan awal hingga akhir. Dengan seperti adanya pengembangan teknologi industri-industri yang berdiri dapat menghemat waktu dalam proses peroduksi. Hasil penelitian dan anlisa ini, dapat dinyatakan bagaimana sebuah industri menyikapi dan mengikuti perkembangan tehnologi dan apa konsekuensinya baik bagi perusahaan maupun karyawan.

The economy of a country can be seen from its internal conditions such as the real sector, namely production, consumption and investment. Then the monetary sector, such as inflation, the money supply and the balance of the exchange rate. In addition, the condition of the Indonesian economy can also be seen from external conditions which are reflected in the development of the balance of payments which illustrates the condition of the Indonesian economy in the real and monetary sectors. The balance of payments also measures the ability of the economy to support international transactions, especially transactions related to debt obligations and export-import transactions, and informs the government about the state of the economy, especially in this regard. On the results of economic relations with other countries. Thus, the balance of payments can assist in decision-making in the currency sector. Indonesia's balance of payments often fluctuates from time to time. A current account deficit does not result in a balance of payments deficit because the financial account increases capital and compensates for the current account deficit.

Industri kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian Indonesia. Kita menyadar bahwa pengembangan IKM didaerah sangat erat kaitnya dengan otonomi daera. Kecamatan rungkut memiliki jumlah Industri Menengah dan Industri Rumah Tangga sejumlah 1.219 . Kecamatan Rungkut mengalamikenaikan industri kecil dan industri rumah tangga pada pertengahan covid-19, industri kecil dan rumahan sebagian besar dibidang makanan dan kerajinan. Tujuan dari penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui pola spasial IKM dan IRT di kecamatan rungkut, dengan metode yang akan digunakandidalam penelitian ini ada beberapa metode yaitu teknik pengumpulan data, teknis analisis data, populasi dan sampel dan metoe pengumpulan data. Untuk hasil yang didapatan dalam penelitian ini adalah industri kecil dan rumah tangga memiliki karakteristik sebagai industri dengan kekayaan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, hal ini diartikan sebagai modal awal berdirinya suatu usaha yang dijadikan nilai investasi, Modal awal ini mencakup biaya pengadaan peralatan maupun mesin dalam proses produsi. Industri kecil dan rumah tangga biasanya hanya menghasilkan penjualan maksimal sebesar Rp.1000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahunnya.

In the development of the economy, the State of Indonesia experienced a change in the structure of the economy from an agricultural basis to an industrial one, which resulted in many benefits from these changes. The industrial sector has a close relationship with the economy of a country because the progress of the industrial sector is an indicator of the success of a country's economy. Descriptive methods are used to analyze physical and social phenomena and the readiness of an area to become a cluster. The analysis reveals that cluster policies are implemented by national and regional cluster programs. It was also determined that an important element of the cluster policy is the identification of sources of finance and the people responsible for implementing the program. The instrument can be applied by cluster policy actors which are defined in a broad sense, namely business, associations, government actors. In the industrial world, there are five industrial forces in determining the competition of an industry. The method used to determine the strength of the industry based on external factors of the company.

This study analyzes the causes, consequences and solutions to portrait poverty in post-reform Mojokerto Regency, including: Poverty Line, Number of Poor Population, Percentage of Poor Population, Consequences and Solutions to Post-Reform Poverty. Poverty is a very dynamic problem that depends on the challenges faced. In Indonesia, each government period has its own focus and character in efforts to reduce poverty. Preparing for the analysis requires information to be used in the research process. Information in the form of research published by the Central Bureau of Statistics of Finland (BPS), other information from the BPS of East Java Province, BPS of Mojokerto Regency, using time series data (time series data) at least from the most recent period of 3-5 years, and using djpb data from the Indonesian Ministry of Finance. The results of the study show that the poverty line is known to be directly proportional to the increase in the number of poor people in 2020. This indicates that the increase in the price of food and other staple goods will be far above the average. spending of the poor. The very poor and the poor remained in place, while the near poor became even poorer as their spending could no longer keep up with the rising poverty line. It is hoped that during this reform period, the Mojokerto Regency Government will be able to overcome the impacts and consequences and find solutions or steps to reduce the current poverty problems in Mojokerto Regency.

The industrial sector is a strategic sector in the development of the national economy to address the problem of unemployment. In economic opportunities, being able to provide opportunities related to the management of material, resources, individuals, society, and the state for the welfare of human life so that there are no drastic economic disparities. The purpose of this study is to find out how important the industrial sector is in economic opportunities in the city of Surabaya. The research method used is quantitative method is data measured on a numerical scale (number) for data collection by means of secondary analysis where the data is obtained from other parties and indirectly from the research subject. Usually secondary data in the form of documentation or report data that has been available.

This study aims to determine the environmental impact and natural damage from the production activities of the industrial sector grouping the areas of Ngoro District, Mojokerto Regency for public health in managing environmental cases of alleged waste pollution and natural damage in Mojokerto Regency. The method in this study uses a qualitative approach through observational data collection techniques and also uses a Systematic Literature Review (SLR) approach. According to (Kitchenham & Charter, 2007) SLR is the process of identifying, evaluating, and interpreting all research evidence to answer certain research questions. The results showed that grouping industrial production activities had an impact on the provision of jobs and also infrastructure development in Ngoro Subdistrict and also had an impact on the environment such as waste that was disposed of polluting the watershed and causing fish to die due to contamination of the waste content and polluted residents' well water. In handling these impacts, it is expected that industrial companies in Ngoro can carry out routine monitoring and evaluation activities to see developments in environmental and community conditions, in this case the implementation of policies related to handling the impacts of industrial production activities carried out by companies for public health, especially around Ngoro District, Mojokerto Regency.