The purpose of this study is to analyze the restorative justice approach as an alternative to solving corruption by returning state financial losses which are efforts to recover from perpetrators of corruption. The restorative justice approach is a popular approach in recent years, it is possible that this approach can be implemented in corruption crimes. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The results of this study indicate that the indicator of restorative justice here is the return of state financial losses. Meanwhile, Article 4 of the PTPK Law regulates the recovery of these losses does not eliminate the punishment of perpetrators of corruption which can be interpreted that Article 4 does not provide loopholes in the application of restorative justice. The application of restorative justice is interpreted not to erase the punishment of the perpetrator but rather to return state finances so that it does not conflict with Article 4, because it will be considered by the judge in imposing a sentence as a mitigating factor. Based on the research results, it is possible to have a restorative justice approach to solve corruption crimes based on SEJA. However, there are several requirements that have been regulated in the SEJA with the criteria of considering small losses, a sense of public awareness that returns state financial losses, and not being continuous. Restorative justice aims at recovering state finances so that the judicial process can stop and can also be followed up. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang merupakan upaya pemulihan dari pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator adanya keadilan restoratif disini adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Sedangkan, Pasal 4 UU PTPK mengatur pengembalian kerugian tersebut tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi yang dapat diartikan bahwa Pasal 4 tidak memberikan celah dalam penerapan keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif dimaknai tidak menghapus dipidananya pelaku tetapi lebih kepada pengembalian keuangan negara sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 4, karena akan menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman sebagai faktor yang meringankan. Berdasarkan hasil penelitian dimungkinkan adanya pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaiakan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada SEJA. Namun terdapat beberapa persyaratan yang telah diatur dalam SEJA tersebut dengan kriteria yaitu mempertimbangkan kerugian kecil, adanya rasa kesadaran masyarakat yang mengembalikan kerugian keuangan negara, dan tidak bersifat terus menerus. Keadilan restoratif bertujuan sebagai pemulihan keuangan negara sehingga proses peradilan dapat berhenti dan dapat pula ditindaklanjuti. 

The purpose of this research is to learn about the revocation of bankruptcy judgments in the event that bankruptcy assets are not sufficient to pay bankruptcy costs. If, in the management of bankruptcy assets, the curator considers that the bankruptcy assets are insufficient to pay the bankruptcy costs, the curator may apply for revocation of the bankruptcy statement submitted to the supervisory judge. Based on the proposal of the supervisory judge to revoke the debtor's bankruptcy statement, the commercial court may decide to revoke the debtor's bankruptcy statement. The problems that occur over the revocation and the problems and solutions to the revocation of the bankruptcy judgment in the event that the bankruptcy assets are not enough to pay the bankruptcy costs. The research method used is a legal research method that prioritizes how to research library materials and laws and regulations. The results of this study indicate that the revocation of the bankruptcy decision prioritizes legal certainty for debtors but does not provide certainty of payment of creditors' bills. Second, the revocation of the bankruptcy declaration decision by the Commercial Court has caused problems where the bankruptcy assets are only used to pay bankruptcy costs; the bankruptcy revocation decision is not accompanied by an order for the receivership to liquidate the company's debtors; and actio pauliana in bankruptcy is only valid while the bankruptcy process is still running. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pencabutan putusan pailit jika harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Jika kurator dalam pengurusan harta pailit percaya bahwa harta pailit tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan, kurator dapat mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit yang disampaikan kepada Hakim Pengawas. Jika Hakim Pengawas merekomendasikan untuk mencabut pernyataan pailit debitur, maka Pengadilan Niaga dapat memutuskan untuk mencabut pernyataan pailit debitur. Permasalahan yang terjadi atas pencabutan serta problematika dan solusi pencabutan putusan pailit dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penetian yuridis normatif yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan adalah pencabutan putusan pailit lebih mengutamakan kepastian hukum bagi debitur namum tidak memberikan kepastian pembayaran atas tagihan kreditur. Kedua, pencabutan putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga telah menimbulkan problematika dimana harta pailit hanya dipergunakan untuk membayar biaya kepailitan, putusan pencabutan pailit tidak disertai dengan perintah bagi kurator untuk melakukan likudasi terhadap debitur perseroan, actio pauliana dalam kepailitan hanya berlaku selama proses kepailitan masih berjalan.   

Penelitian memiliki tujuan untuk mengkaji legalitas penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia terlebih pasca ditetapkannya UU P2SK. Latar belakang dari penelitian ini yaitu rencana penerapan CBDC tak lepas dari kehadiran mata uang digital kripto yang berpotensi menggantikan mata uang yang sah yakni rupiah, dalam penerapan CBDC tentu diperlukan dasar hukun yang kuat, kehadiran UUP2SK dirasa dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam menerapkan CBDC. Penelitian ini menjadi penting karena tanpa dasar hukum yang kuat penerbitan rupiah digital atau CBDC berpotensi untuk mendapat hambatan atau tantangan di kemudian hari, baik dari sisi hukum maupun sisi politik. Yuridis Normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan analisis data sekunder atau sumber kepustakaan yang terkait dengan isu yang sedang diteliti. Metode ini melibatkan pendekatan peraturan perundang-undangan, di mana penulisan ini meneliti peraturan terkait, serta pendekatan komparatif dengan menggunakan berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan UU P2SK telah memberikan landasan hukum bagi pengenalan rupiah digital atau CBDC. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya mencukupi karena masih diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait aspek-aspek teknis, yang dapat diatasi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan BI.

The study aims to analyze the validity of the auction bulletin and the constraints and solutions made by the Office of Auctions on the object of the auction that cannot be renamed. The process of execution of the auction has been regulated in this way by various laws and regulations. In practice, there are some cases where the auction object cannot be renamed, even though the auctions have been carried out in accordance with the conditions and have been made by the Auction Office. The type of research used in this investigation is normative jurisprudence with a method of legislative approach. As a result, in the event that there is an auction object that cannot be named after, it does not immediately result in the following auction process: The auction notice made by the auction office becomes invalid. For example, the case in the decision of the Central Java High Court No. 161/PDT/2016/PT.SMG dated July 15, 2016. The Supreme Court's judgment recognizes the validity of the Auction, although the judgement leads to legal uncertainty for the auction vendor and KPKNL Semarang. In order to establish the basis of legal certainty and the foundation of justice for the seller and KPKNL Semarang, it is recommended to file a lawsuit and settlement to the state court to ensure the status and legal status of the post auction process that has taken place. The novelty of this research is the study of the Auction Records on an auction object that cannot be renamed.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Risalah Lelang beserta kendala dan solusinya yang dibuat oleh Pejabat Lelang atas objek lelang yang tidak dapat dibalik nama. Proses pelaksanaan lelang telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan proses balik nama atas objek lelang, telah diatur dalam peraturan perundangan dengan jelas. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus bahwa objek lelang tidak dapat dibalik nama meskipun lelang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan telah dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasilnya, dalam hal terdapat objek lelang yang tidak dapat dibalik nama, tidak serta merta mengakibatkan proses lelang berikut Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang menjadi batal dan tidak sah. Sebagai contoh, kasus dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 161/PDT/2016/PT.SMG tanggal 15 Juli 2016. Dari putusan pengadilan tinggi tersebut keabsahan Risalah Lelang tetap diakui, meskipun dengan adanya putusan tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi penjual lelang dan KPKNL Semarang. Guna mewujudkan asas kepastian hukum dan asas keadilan bagi penjual dan KPKNL Semarang, disarankan untuk mengajukan gugatan dan penetapan kepada pengadilan negeri untuk memastikan kedudukan dan status hukum atas proses pasca lelang yang telah terjadi. Kebaruan penelitian ini yaitu kajian tentang Risalah Lelang atas objek lelang yang tidak dapat dibalik nama.       

This article aims to understand the concept of ideal marriage to prevent the practice of underage marriage and to understand the legal responsibility of parents for the marriage of underage children as an effort to implement child protection norms. That the legal responsibility of parents regarding child marriage is important is a common concern as an effort to provide protection for the fulfillment of children's rights. Thus, the focus of this article is not only on the marital aspect, but also on family relationships as a whole as an effort to create an environment that supports children's development. This type of research is normative legal research carried out by examining literature related to the research object. The results of this research show that the ideal marriage must be realized by every husband and wife by not entering into underage marriages. Marriage can be said to be ideal if it has three elements, namely biological, economic and psychological abilities. Children under the age of marriage do not have the ability to deal with problems that arise in the household. Married minors must still receive guarantees and protection from all forms of discrimination and other wrongful treatment. Parents have the responsibility to fulfill the rights of children married under age to ensure the fulfillment of children's rights. This involves protecting basic rights such as the right to life, the right to identity, the right to education, and the right to health of children. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep perkawinan yang ideal untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur dan mengetahui tanggung jawab hukum orang tua terhadap perkawinan anak di bawah umur sebagai upaya penerapan norma perlindungan anak. Bahwa tanggung jawab hukum orang tua terhadap perkawinan anak penting menjadi perhatian bersama sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada pemenuhan hak anak. Sehingga, fokus artikel ini tidak hanya pada aspek perkawinan, tetapi juga pada hubungan keluarga secara keseluruhan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan perkawinan yang ideal harus diwujudkan oleh setiap pasangan suami-istri dengan cara tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur yaitu kemampuan biologis, ekonomis dan psikis. Anak di bawah umur melangsungkan perkawinan kurang memiliki kemampuan dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga. Anak di bawah umur yang telah kawin tetap harus mendapatkan jaminan dan perlindungan dari segala bentuk diskriminatif dan perlakuan salah lainnya. Orang tua punya tanggung jawab memenuhi hak-hak anak yang dikawinkan di bawah umur untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, hak atas identitas, hak pendidikan, dan hak kesehatan anak.

The research aims to find out the process of the seller's implementation cancellation of land because the buyer defaulted, a result of the law seller's cancellation of the land purchase agreement because the buyer defaulted. The research method used in this study is sociological juridical. The results of research on the process of the sale agreement are agreements in which the agreement is valid and has binding power since the agreement between the seller and the buyer has been reached. A buying and selling bond based on contractual validity and other treaty principles. Many of the cases involved promises to pay for the sale, but they were too late. An agreement can be nullified for the sake of the law (van rechtswege neiting) or cancelable (vernietigbaar), if an agreement does not meet the requirements specified in Article 1320 of the Civil Code, if subjective conditions are not met (they agreed to bind themselves, to make a covenant) and objective conditions (a certain thing, a lawful cause). As a result of the law against the buyer when he breaks his promise, the buyer is required to pay for the loss that the seller has suffered, pay the costs of the case when it is brought before the court, and fulfill the agreement if it continues. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembatalan jual beli tanah oleh penjual karena pembeli wanprestasi, akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli tanah oleh penjual karena pembeli wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian proses erjanjian jual beli merupakan perjanjian dimana perjanjian itu sah dan memiliki kekuatan mengikat sejak tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli. Pengikatan jual beli mendasarkan pada keabsahan berkontrak dan asas-asas perjanjian lainnya. Banyak kasus yang terjadi tersebut berisikan janji-janji untuk melakukan pembayaran pembayaran jual beli, akan tetapi terlambat. Suatu perjanjian dapat batal demi hukum (van rechtswege neiting) atau dapat dibatalkan (vernietigbaar), apabila suatu perjanjian tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu apabila tidak memenuhi syarat subjektif (sepakat mereka mengikat dirinya, cakap untuk berbuat sesuatu perjanjian) dan syarat objektif (suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal). Akibat hukum yang timbul terhadap pembeli apabila wanprestasi, pembeli diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh penjual, membayar biaya perkara apabila diperkarakan di pengadilan, dan memenuhi perjanjian jika masih dilanjutkan. 

This research aims to analyze the fundamental issues of domein verklaring in the legislation regarding land banks concerning communities and to examine the legal protection for communities regarding the establishment of land banks. The creation of the Land Bank intended to provide land for public purposes may ironically escalate agrarian conflicts instead. The verklaring domain principle which contained in the land bank concept defined that land whose ownership cannot be proven will become the state’s property. This will certainly endanger customary law communities and the concept of a land bank interpreting the state as owning land is contrary to Article 33 paragraph (3) of the 1945 NRI Law, where the State is tasked with regulating natural resources. The results of this research show that there are elements of the domein verklaring principle in the land bank legislation. Thus, the land bank needs to be canceled through an application for judicial review to the Constitutional Court. The novelty in this research is legal protection for indigenous peoples by the establishment of indigenous people laws and submitting judicial review applications to the Constitutional Court. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan asas domein verklaring dalam peraturan perundang-undangan tentang bank tanah terhadap masyarakat hukum adat dan mengkaji perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat atas lahirnya bank tanah. Lahirnya bank tanah yang bertujuan untuk menyediakan tanah untuk kepentingan umum, justru hanya akan menambah konflik agrarian. Asas domein verklaring yang terdapat dalam konsep bank tanah mengartikan bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya akan menjadi milik negara. Hal tersebut jelas akan membahayakan masyarakat hukum adat dan konsep bank tanah menafsirkan negara memiliki tanah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UU NRI 1945, di mana Negara bertugas untuk mengatur untuk SDA dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya unsur-unsur asas domein verklaring dalam peraturan perundang-undangan bank tanah. Sehingga, bank tanah perlu dibatalkan melalui permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun kebaharuan dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum bagi masyarakat adat dengan pembentukan undang-undang masyarakat hukum adat dan mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi.      

This research proposes a combination of Quantum Key Distribution (QKD) based on the BB84 protocol with Improved Logistic Map (ILM) to improve data transmission security. This method integrates quantum key formation from BB84 with ILM encryption. This combination creates an additional layer of security, where by default, the operation on BB84 is only XOR-substitution, with the addition of ILM creating a permutation operation on quantum keys. Experiments are measured with several quantum measurements such as Quantum Bit Error Rate (QBER), Polarization Error Rate (PER), Quantum Fidelity (QF), Eavesdropping Detection (ED), and Entanglement-based detection (EDB), as well as classical cryptographic analysis such as Bit Error Ratio (BER), Entropy, Histogram Analysis, and Normalized Pixel Change Rate (NPCR) and Unified Average Changing Intensity (UACI). As a result, the proposed method obtained satisfactory results, especially perfect QF and BER, and EBD, which reached 0.999.

This study aims to determine: (1) the effect of the level of understanding of accounting on the quality of the financial statements of the local government of the Mentawai Islands Regency. (2) The influence of the role of internal audit on the quality of the financial statements of the local government of the Mentawai Islands Regency.
 
This type of research is causative research. The population is 15 Regional Apparatus Work Units (SKPD) of the Mentawai Islands Regency. The sampling technique is the total sampling method. Techniques Data analysis using multiple linear regression.
 
The results showed that: (1) The level of accounting understanding had a significant positive effect on the quality of the financial statements of the local government of the Mentawai Islands Regency. (2) The role of internal audit has a significant positive effect on the quality of the financial statements of the local government of the Mentawai Islands Regency.
Suggestions in apat continue to be improved. (2) The next research can expand the research variables by adding the variables of this research, namely: (1) For government agencies it is better to conduct a review of the understanding of accounting, as well as the role of internal audit in making financial reports so that the quality of financial reports from the government and other.

This review plans to decide the impact of spending plan interest, work significant data, lucidity of spending plan objectives and financial plan accentuation to monetary leeway. The populace utilized in this review is the Regional Device Organization (OPD). In light of information acquired from the Official Site, there are 30 OPD that comprise of Dinas, Badan, Kecamatan workplaces and Inspectorates. The examining technique utilized in this review is the soaked example strategy. The quantity of examination tests is 60 respondents (30 OPD). Information utilized as essential information acquired straightforwardly from the field or information obtained from witnesses got through surveys with the respondents and direct perceptions at the review site. This review utilizes different direct relapse examination with the SPSS 25 program. The outcomes showed that monetary cooperation affected monetary leeway with a critical worth of 0,000, work applicable data affected monetary leeway with a huge worth of 0.000, spending plan objective clearness affected monetary leeway with a huge worth of 0.000, spending plan accentuation have no impact on monetary leeway with a huge worth of 0.000.