Publication Search

Festival dapat diartikan sebagai hari atau pekan gembira dalam rangka peringatan peristiwa penting atau bersejarah. tujuan dan maksud dari kegiatan ini yakni untuk mengembangkan tapai agar lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan varian yang berbeda dan juga agar dapat dikembangkan kembali supaya masuk dalam UKM, dan juga membuka peluang bagi generasi millenial untuk mengenal usaha yang berpeluang besar.Dengan adanya festival sayembara atau perlombaan/kompetisi, maka para mahasiswa melakukan festival untuk melakukan perlombaan/kompetisi yang dilakukan antar SMA. Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa/i dari Fakultas Ekonomi Prodi Pembangunan dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Pematang Siantar. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 1 Desember 2022 di Universitas Simalungun. Adapun tujuan dan maksud dari kegiatan ini yakni untuk mengembangkan tapai agar lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan varian yang berbeda dan juga agar dapat dikembangkan kembali tapai supaya masuk dalam UKM selain . Kegiatan perlombaan ini diikuti oleh 10 tim, di mana  1 tim terdiri dari 3 orang  dari SMA/SMK yang ada di Kota Pematang Siantar. Perlombaan yang dilakukan yaitu membuat makanan dari berbahan dasar tapai, dengan ini siswa/i ditantang untuk membuat makanan dari bahan dasar tapi dengan sekreatif mungkin. Tim dari pelaksana kegiatan ini berjumlah 18 orang dari Fakultas Ekonomi Prodi Pembangunan Universitas Simalungun.

Penelitian ini dimaksudkan agar mengetahui apakah sistem informasi berperan dalam keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa Cemandi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memiliki subjek penelitian pelaku usaha tepung. Dan hasil dari penelitian ini akan menunjukkan apakah sistem informasi akuntansi berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan UMKM di desa Cemandi terkhususnya UMKM yang memproduksi tepung.

Dalam dunia pendidikan model pembelajaran menjadi ujung tombak tercapainya tujuan pembelajaran. Permasalahan yang sering ditemui dalam proses pembelajaran yaitu kurangnya daya tarik minat siswa dalam pembelajaran, guru menjadi perancang strategi pembelajaran yang cocok digunakan di kelas, yang mana harus mengenal berbagai macam model pembelajaran yang kooperatif digunakan pada situasi pembelajaran yang tepat. Salah satu model pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran Snowball throwing. Dalam kegiatan pengabdian ini penulis menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Penelitian Tindakan Kelas adalah kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan melalui proses diagonis, perencanaan, pemantauan dan mempelajari pengaruh yang ditimbulkan. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yakni data dimulai dengan menelaah dari awal pengambilan data sampai seluruh data terkumpul. Tulisan ini berdasarkan temuan di SMA Negeri 1 Tambun Utara sebagai tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan dan bahan penelitian penulis melaksanakan model pembelajaran ini di kelas XII IPS 3 yang memiliki kendala dalam proses pembelajaran membuat kurang minatnya belajar siswa karena model pembelajaran yang monoton. Hasil penelitian menggambarkan perbedaan nilai ketuntasan dari 3 tahapan proses penilaian yaitu penilaian siklus 1, penilaian siklus 2, dan penilaian siklus 3. penerapan model pembelajaran Snowball Throwing pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat meningkatkan minat belajar siswa di kelas XII IPS 3 SMA Negeri 1 Tambun Utara. Dapat diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran snowball throwing ini berhasil.    

From this distribution, in 2011, the company opened a factory to process its rice in Subang for the first time with a production capacity of 86,000 tons/year. Due to the large amount of rice produced, the company opened its distribution center and warehouse in Surabaya, East Java in 2013. Beginning in 2014, sales boomed to reach IDR 500 billion. And it was from here that the company increased its production capacity, which was originally only 86,000 tons/year to 30 tons/hour and added grain processing machines. In 2016, the company achieved a sales turnover of up to IDR 1 trillion and launched a new brand called “HOKI”

Anxiety before anesthesia procedures is a common problem in patients and their families. High levels of anxiety can affect the patient's physiological stability and postoperative outcomes. The family assistance program aims to provide education and emotional support to reduce anxiety before anesthesia. The methods used include socialization, interactive education, and evaluation of the patient's family's understanding before and after the intervention. This study involved 15 respondents at RSIA Aisyiyah Klaten. The results showed that after the intervention, there was a decrease in the level of anxiety in the patient's family from 70% to 35%. This finding indicates that family education and assistance have an important role in improving the mental readiness of patients and their families before undergoing anesthesia.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai eksekusi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur) yang dalam praktiknya dinilai hanya memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara serta merta tanpa parameter, mekanisme dan prosedur hukum yang jelas telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2019 yang pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Rumusan masalah dalam penelitian ini masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia?; (2) Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?; dan (3) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan metode analisis data menggunakan teknik yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia belum bekerja dengan baik dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, serta terdapat permasalahan konstitusionalitas yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) dinyatakan telah melakukan “cidera janji” (wanprestasi); (2) Hambatan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah belum adanya parameter untuk menentukan kriteria dalam perjanjian fidusia mengenai apa yang disebut sebagai wanprestasi atau cidera janji, dan apakah pengajuan/penanganan sengketa di pengadilan berlaku untuk seluruh objek jaminan fidusia atau hanya untuk objek jaminan fidusia tertentu yang memiliki nilai yang besar; dan (3) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia juga harus dilaksanakan dengan mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg yaitu dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Masih banyak kendala dalam penerapan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang biaya pra sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Semarang. Rumusan masalah: 1) Faktor apa yang menyebabkan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis sulit dilaksanakan di Kota Semarang?; 2) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis?; 3) Bagaimana perlindungan hukum pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang akibat Keputusan Bersama 3 Menteri?, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data melalui metode analisis kualitatif. Hasil penelitian, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis belum mencukupi. Sehingga Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang tahun 2021 masih mengalami hambatan, yaitu adanya perbedaan persepsi di masyarakat berkaitan dengan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). dan diperlukan Perlindungan hukum terhadap pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang akibat Keputusan Bersama 3 Menteri.

Salah satu produk bank yang berupa kredit tanpa agunan adalah kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant). Pemakaian kartu kredit dengan tidak bijak dapat menimbulkan kredit macet. Apabila terjadi kemacetan kartu kredit, maka bank biasanya menggunakan jasa penagihan hutang yang dikenal dengan debt collector. Seringkali debt collector dalam melakukan jasa penagihan hutang bekerja secara tidak profesional bahkan kadang cenderung melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun bank penerbit kartu kredit, karena tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis karena penelitian ini menganalisis kesesuaian praktek penagihan kartu kredit dengan peraturan perundang-undangan.  Bank  dalam  melakukan  penagihan kartu  kredit  terhadap nasabah yang wanprestasi seringkali menggunakan jasa penagihan hutang atau yang  dikenal  dengan  debt  collector.  Permasalahan  dalam  sistem  penagihan nasabah pada pokoknya yaitu petugas penagihan tidak mematuhi pokok-pokok etika penagihan. Hal tersebut menyebabkan nasabah terganggu sehingga mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  guna memperoleh  kepastian  penyelesaian. Bank seharusnya membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai apa yang harus dilakukan oleh debt collector di dalam menjalankan tugasnya dalam menagih hutang nasabah kartu kredit. Selain itu peraturan mengenai debt collector diperlukan untuk mengatur kewenangan debt collector di dalam melakukan pekerjaannya.

Peraturan PPAT diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 Pasal 1, Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kode etik. Apabila produk yang dibuat itu cacat, maka dapat membuat PPAT tersebut dituntut oleh pihak terkait yang merasa dilanggar haknya ataupun dirugikan, selain itu PPAT tersebut dapat menjadi sebagai pelaku, turut tergugat atau tergugat dalam suatu peradilan dan apabila dalam membuat akta terdapat unsur-unsur tindak pidana maka PPAT dapat menjadi tersangka, bahwa PPAT tersebut dengan sengaja melakukan pemalsuan akta otentik. Permasalah bagaimana akibat hukum terhadap akta PPAT yang dibuat, sanksi apa yang harus diterima oleh PPAT setelah menyalahgunakan wewenangnya terhadap akta yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan akta ppat yang cacat hukum dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat dibatalkan karena tidak dilakukan secara terang dan tunai. PPAT dinyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan surat berupa akta otentik”maka Sanksi yang diterima PPAT yaitu sanksi administrasi dan dijatuhi pidana mengingat Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan? 3)Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl., putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dengan menggunakan data utama adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung.  Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dapat mengajukan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan secara normatif telah diatur  Kompilasi Hukum Islamd. Hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, menurut ketetuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.  Pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA. Kdl., tidak memenuhi rasa keadilan, sementara pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA.Smg. sudah memberikan rasa keadilan bagi penerima hibah. Pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020 mengenai judex facti telah salah menerapkan hukum, Mahkamah Agung berpendapat judex facti telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, sehingga alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya menyatakan judex facti telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan sesuai rasa keadilan.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam penerapannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013 bahwa terdakwa Notaris terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Otentik, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris; 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam pemalsuan akta; 3) Bagimana akibat hukum berita acara rapat yang dibuat tidak berdasarkan fakta oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Notaris Senior di kota Semarang. Hasil Penelitian ini adalah peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan 266 KUHP. Indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik. akta yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan adanya unsur pemalsuan surat.

Penelitian ini mengkaji mengenai putusan hakim dalam perkara pembatalan akta risalah lelang dikarenakan adanya kesalahan prosedur dalam penetapan nilai limit lelang dalam pelaksanaan lelang dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai objek kajiannya. Dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan akta risalah lelang didasarkan pada dua (2) hal, yaitu: (a) adanya perbuatan melawan hukum dari kreditur yang telah serta merta tanpa sepengetahuan debitur mengajukan permohonan lelang. (b) adanya kesalahan prosedur dalam penetapan nilai limit lelang dalam pelaksanaan lelang. Akibat hukum yang timbul dengan dibatalkannya akta risalah lelang ada 5 (lima), yaitu: (a) Obyek lelang harus dikembalikan kepada keadaan hukum semula, namun tetap dalam status barang jaminan yang tercatat atas nama kreditur. (b) Hak pemenang lelang atas objek lelang menjadi berakhir. (c) Kreditur harus mengembalikan hasil lelang sejumlah uang yang telah disetorkan kepada pemenang lelang. (d) Debitur tetap diharuskan memenuhi kewajibannya melunasi utangnya sebesar hutang pada posisi semula. (e) Akta risalah lelang dengan sendirinya batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas adanya pembatalan akta risalah lelang oleh putusan pengadilan yaitu pemenang berhak mendapatkan kembali haknya atas sejumlah uang yang telah dibayarkan dalam pelaksanaan lelang tersebut.

Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan, namun upaya hukum dari debitur  berupa  gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru. Penelitian ini memberikan rumusan masalah mengenai 1). Pertimbangan Hakim (Racio Decidendi) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 2). bentuk perlawanan yang dilakukan oleh debitur dalam putusan Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 3).Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemenuhan perjanjiannya melalui eksekusi Hak Tanggungan dengan Parate Eksekusi, tujuan penelitian 1). Untuk mengkaji dan menganalisa Pertimbangan Hakim (Racio Decidendi) dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 2).Untuk mengkaji dan menganalisa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh dalam putusan Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi 3).Untuk mengkaji dan menganalisa Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemenuhan perjanjiannya melalui eksekusi Hak Tanggungan dengan Parate Eksekusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah Undang-Undang dan buku-buku literatur, Analisis bahan Hukum yang disajikan secara sistematis. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa 1).Tidak adanya  restrukturisasi  pinjaman  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menunda  eksekusi  hak tanggungan, 2).Debitur hanya dapat mengajukan  gugatan penangguhan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan apabila  didasarkan pada  adanya cacat  hukum pada  perjanjian  kredit, 3).Eksekusi hak tanggungan melalui parate eksekusi dengan adanya perlawanan dari debitur tetap memberi perlindungan untuk kreditur dalam memperoleh pelunasan utangnya.

Pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ?Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dalam dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta hibah tidak menyebabkan akta hibah batal demi hukum namun dapat dibatalkan jika dapat dibuktikan danya syarat materiial yang tidak terpenuhi. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta perjanjian hibah tidak menyebabkan batal demi hukum.

Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT mempunyai wewenang membuat akta otentik, PPAT dalam menjalakan tugas dan jabatannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini penulis beri judul: Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Yang Dibuat Yang Menimbulkan Perkara Pidana. Permasalahan penelitian ini: 1). Faktor-faktor apa yang menimbulkan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 2). Bagaimana pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 3) Apa  akibat hukum terhadap akta yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menimbulkan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif analitis, Sumber data sekunder dan data primer, metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian diketahui bahwa 1) Faktor pertanggungjawaban PPAT dengan sengaja dan secara sadar bekerja sama dengan penghadap, tidak mempedomani aturan-aturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 2) Pertanggungjawaban PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 102/PID/ 2017. PT.YYK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik’’ dan pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 676/Pid.B/2016/PN. Smg. PPAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersama-sama, maka PPAT dikenakan pasal 264 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 3) Akibat hukum terhadap pembuatan akta PPAT yang menimbulkan perkara pidana maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan motivasi belajar penjas antara jurusan IPA dengan jurusan IPS di SMA Negeri 1 Subang. Metode penelitian yang digunakan adalah non-eksperimen (ex post facto) dengan desain komparatif, yaitu penelitian diarahkan untuk membandingkan satu kelompok sampel dengan kelompok lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membandingkan tingkat motivasi belajar jurusan IPA dengan jurusan IPS di SMA Negeri 1 Subang. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPA dan XII IPS SMA Negeri 1 Subang yang berjumlah 364 siswa dengan sampel yang diambil sebanyak 20% dari populasi yaitu 69 responden. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket motivasi yang diadopsi dari Risyanto (2014) yang diuji validitas dan reabilitasnya oleh penulis dengan hasil 25 item soal valid dari 27 item soal yang ada dan tingkat reabilitasnya sebesar 0.902. Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan rumus independent sample t-test dengan hasil 0,002 < 0,05 maka dengan hasil tersebut terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar penjas jurusan IPA dengan jurusan IPS di SMA Negeri 1 subang.  

UMKM adalah salah satu sektor yang memberikan manfaat besar baik bagi daerah maupun masyarakat, dengan kemampuannya untuk menyerap banyak tenaga kerja, sektor ini menjawab ketimpangan antara pertumbuhan penduduk usia produktif dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, selain itu UMKM juga mempunyai kontribusi positif dalam meningkatkan PDB suatu daera. Adapun permasalahan prioritas yang mendasari kegiatan pelatihan ini adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kewirausahaan mengingat sebagian besar diantara mereka masih berumur mudah. Secara khusus masalah dalam pengabdian ini adalah upaya-upaya apa yang dilakukan untuk memberikan bimbingan agar dapat mengetahui dan memahami kewirausahaan adalah bukan harus memulai suatu usaha dan mengelola usaha dengan baik, dengan kata lain harus memiliki usaha, akan tetapi juga mampu menjawab tantangan-tantangan dan memanfaatkan peluangpeluang yang ada. Metode yang digunakan adalah ceramah, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan mitra pendamping. Hasil yang dicapai dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyrakat ini menambah pengetahuan masyarakat terkait kewirausahaan yaitu konsep dasar UMKM, pengembangan sumber daya manusia UMKM, dan upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia.  

Abstrak Dewasa ini, berbagai artikel dapat dicari dan diunduh melalui platform yang terkoneksi dengan internet dengan bebas dimana saja dan kapan saja. Akan tetapi kemudahan tersebut tidak dibarengi dengan pengetahuan dan etika dalam menulis karya ilmiah sehingga terindikasi plagiasi. Berdasarkan observasi yang dilakukan tim, masih terdapat sebagian besar mahasiswa dalam penyusunan karya tulis ilmiah baik makalah dan artikel asal jiplak tanpa menuliskan sumbernya, tidak melakukan parafrase serta tidak melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin sehingga terdeteksi plagiasi. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan pendampingan melalui lima tahapan yaitu observasi, perencanaan, pelaksanaan, pendampingan serta evaluasi. Hasil pengabdian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa dengan adanya pelatihan memberikan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap penggunaan turnitin sebagai alat dalam pengecekan tingkat kesamaan sehingga terhindar plagiasi. Hal tersebut didasarkan atas perbandingan hasil pre test dan post test peserta pelatihan yang dilaksanakan sebelum dan sesudah pelatihan.  

Penelitian ini memiliki maksud untuk menerapkan model pembelajaran Jigsaw pada materi pelajaran PAI  kelas XII di SMAN 1 Tambun Utara. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang diambil dari subjek 35 siswa kelas XII melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Persoalan siswa yang cenderung bosan saat belajar, kurang memiliki kepercayaan diri dan keberanian dalam menyampaikan materi pembelajaran ternyata menjadi penghambat dalam meningkatkan keaktifan belajar di kelas. Pemberian model pembelajaran Jigsaw menjadikan siswa untuk memiliki sikap kerja sama antar teman dengan saling menghargai satu sama lain dan tidak membeda-bedakan dan memberikan ruang untuk siswa berdiskusi mengenai materi atau pertanyaan yang menjadi tanggungjawabnya, menampilkan keberanian dan kepercayaan diri untuk mengungkapkan jawaban, sehingga mampu untuk meningkatkan keaktifan siswa saat belajar di kelas. Maka dari itu model pembelaajran Jigsaw bisa menjadi alternatif strategi pembelajaran untuk diterapkan bagi guru PAI saat menjelaskan dan mempelajari pelajaran PAI.   

Kasus kesehatan reproduksi yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kasus seks pra-menikah yaitu sebesar 15-20% dari total remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan kemudahan mengakses media informasi yang tinggi mendukung remaja sering bersikap tidak tepat terhadap organ reproduksinya. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada remaja tentang dampak media sosial dan pengetahuan kespro serta perilaku seksual beresiko remaja sebagai upaya preventif munculnya permasalahan kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Target pengabdian kepada masyarakat ini adalah remaja di SMP Negeri 1 Moyo Utara. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah observasi, wawancara, pemutaran film pendek, penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab.