Publication Search

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkong, Batam belum memiliki aplikasi yang mudah diakses untuk mengukur tingkat kepuasan nasabah, sehingga menyulitkan proses evaluasi kualitas layanan dan identifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem analisis kepuasan nasabah menggunakan metode Customer Satisfaction Index (CSI). Sistem dikembangkan dengan menggunakan model Waterfall dan dirancang menggunakan Unified Modeling Language (UML). Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden dengan 15 item penilaian. Aplikasi yang dikembangkan diuji menggunakan metode black-box testing dan berhasil diimplementasikan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan nilai CSI sebesar 99,38 yang termasuk dalam kategori “Sangat Puas”. Sistem yang dibangun memberikan sarana yang efektif untuk mengukur tingkat kepuasan nasabah serta mendukung peningkatan kualitas layanan di BSI KCP Bengkong, Batam.

The Society 5.0 era brings major changes in various aspects of life, including the economic and financial systems. The integration of digital technologies such as Artificial Intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), Big Data, and Financial Technology (Fintech) has created both opportunities and challenges for the development of the sharia economy. This article aims to: (1) analyze the challenges of the sharia economy in the Society 5.0 era, (2) identify opportunities that can be utilized to strengthen the sharia economy, and (3) formulate strategies for strengthening the sharia economy based on digital transformation and the maqashid sharia. This research uses a qualitative approach through literature study (library research) by analyzing various journals, books, reports of sharia financial institutions, and relevant official documents. The results show that the sharia economy faces challenges in the form of low sharia financial literacy, limited human resources, unequal access to technology, and regulations that are not yet fully adaptive to digital developments. However, Society 5.0 also opens up significant opportunities through the development of Islamic Fintech, the digitalization of the halal industry, the optimization of digital zakat and waqf, and the strengthening of Islamic financial inclusion. Therefore, strategies to strengthen the Islamic economy need to be implemented through increasing Islamic digital literacy, developing an Islamic Fintech ecosystem, strengthening Governance based on the principles of Islamic principles (maqasid) and synergy between the government, academia, industry, and the community.

This research aims to analyze the gap between the profit-sharing principle as the normative foundation of Islamic economics and the risk management practices applied in sharia cooperatives, considering the ongoing inconsistencies in the implementation of the risk-sharing principle. The research method employs a qualitative approach thru literature study with thematic and comparative analysis techniques on relevant academic literature. The results and discussion indicate that sharia cooperatives tend to adopt a conventional risk management paradigm oriented toward institutional stability, thereby triggering the dominance of non-profit-sharing contracts and the shift of the concept of risk sharing to risk shifting in operational practices. The gap is influenced by structural factors, including limitations in managerial capacity, information asymmetry, potential moral hazard, and pressures of institutional sustainability. This study concludes that the risk management practices of sharia cooperatives do not fully reflect the principles of Islamic economics, thus necessitating a reconstruction of a more integrative and contextual risk management model. As a suggestion, sharia cooperatives need to develop a risk management framework based on risk sharing that is adaptive to operational risks without disregarding the values of justice and partnership as the main characteristics of Islamic economics.

This study aims to evaluate the level of sharia compliance in musyarakah contracts within micro-enterprise financing. Musyarakah is a partnership-based financing contract that emphasizes cooperation, profit-sharing based on an agreed ratio (nisbah), and proportional risk sharing in accordance with each party’s capital contribution. In practice, the implementation of musyarakah contracts in micro-enterprise financing must be assessed against the Fatwa of the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), principles of fiqh muamalah, and Islamic banking regulatory frameworks in Indonesia. The findings show that the implementation of musyarakah working capital financing in Islamic banking is generally in the good category. However, two non-compliance issues with sharia principles were identified. First, there is an imbalance in work participation, where the business is fully managed by the customer while the bank only provides supervision and guidance without active involvement, whereas active participation of partners is a fundamental principle of musyarakah. Second, there is an element of riba due to the use of a fixed profit-sharing scheme, even though profits in musyarakah should be uncertain and based on actual business performance. The study implies that Islamic banks need to improve musyarakah implementation to ensure full compliance with DSN-MUI fatwas, particularly in terms of active bank participation and non-fixed profit-sharing arrangements. Properly implemented, musyarakah financing can strengthen micro and small enterprises by promoting justice-based and risk-sharing economic cooperation.

Pembiayaan Pra Pensiun Berkah merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang ditujukan bagi pegawai aktif yang akan memasuki masa pensiun untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur akad Pembiayaan Pra Pensiun Berkah serta menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dokumen, pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan dana, hingga monitoring pembayaran angsuran. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini umumnya adalah akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah (MMQ) yang disesuaikan dengan tujuan pembiayaan nasabah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan Pra Pensiun Berkah telah memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kehati-hatian serta sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian perbankan syariah dan bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas layanan serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk gadai emas merupakan salah satu layanan pembiayaan jangka pendek yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang menangani produk gadai emas, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, buku, jurnal, peraturan, dan fatwa yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang diterapkan di perusahaan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dan penaksiran emas, penentuan jumlah pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pencairan dana kepada nasabah. Berdasarkan hasil analisis, prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan gadai emas, baik dari aspek pelaksanaan akad maupun penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perbankan syariah

This study aims to analyze the implementation of digital marketing in Sharia cooperative retail business units to increase sales volume. Advances in information technology have driven changes in consumer behavior, leading to an increasing reliance on digital media for product information and transactions. This situation requires Sharia cooperatives to adapt through the implementation of effective digital marketing strategies. This study employed a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through observation, in-depth interviews, and documentation. The research informants consisted of cooperative administrators, retail business unit managers, and consumers who interacted with the cooperative's digital marketing media. Data analysis techniques used the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the implementation of digital marketing through social media, WhatsApp Business, and digital promotions can expand market reach, enhance interaction with consumers, and drive increased sales volume. However, obstacles remain, including limited human resources and consistency in digital content management. Therefore, improving the digital competency of cooperative managers is necessary to optimize digital marketing strategies.

The rapid development of digital service platforms, particularly online motorcycle taxi services, has transformed modern economic transaction patterns, where the relationship between drivers and consumers is categorized as an ijarah (service lease) contract. However, in practice, various forms of breach of contract (wanprestasi) frequently occur and potentially harm one of the parties. This study aims to analyze the concept of the ijarah contract, identify the forms of wanprestasi, and review them based on Sharia Economic Law principles. This qualitative normative research employs a literature-based approach, utilizing secondary data from classical fiqh books, DSN-MUI fatwas, the Indonesian Civil Code, and reputable academic journals, which are analyzed descriptively-analytically. The findings reveal that breaches occur in three typologies: unilateral cancellation by consumers (ta'addi), negligence and fictitious account manipulation by drivers (taqshir and tadlis), and disproportionate cancel fee policies by platforms, indicating structural dzulm. From a sharia perspective, the settlement of wanprestasi requires compensation (ta'widh) calculated based on actual loss without riba elements, while classifying technical obstacles as force majeure under a fault-based liability approach. This study implies the need to reconstruct the digital ecosystem so that it is not only formally valid but also enforces substantive justice based on maslahah (public interest), al-‘adl (justice), mas,uliyyah (responsibility), and tawazun (proportional balance)

This study explores the development of a sustainable framework for Syariah and legal studies within the context of contemporary educational transformation. Employing a qualitative research approach through content analysis, this study examines relevant scholarly literature, Islamic legal sources, and contemporary educational perspectives to identify key strategies for strengthening Syariah and legal education in response to evolving societal challenges. The findings reveal that the sustainability of Syariah and legal studies requires an integrated approach that combines classical Islamic scholarship with modern legal, social, and technological developments. Several essential dimensions are identified, including institutional reform, curriculum innovation, pedagogical transformation, research advancement, international academic collaboration, and technology integration. Furthermore, the study highlights the importance of interdisciplinary engagement between Syariah studies and other fields, such as constitutional law, international law, economics, sociology, and digital studies. The findings also emphasize the significance of student-centered learning, critical thinking, and research-based education in enhancing academic quality and intellectual engagement

Sharia financial literacy is an important aspect in supporting inclusive and sustainable economic development. However, the level of sharia financial literacy among Indonesian society is still relatively low. This condition creates opportunities for Islamic boarding schools (pesantren) to play a strategic role in improving young generations’ understanding of financial management based on sharia principles. Therefore, this community service activity aimed to enhance the sharia financial literacy and inclusion of students through the SAKINAH (Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah) Program at Nurul Abshor Islamic Boarding School, Katingan Regency. The program was implemented using a participatory educational approach through socialization, interactive discussions, simple simulations, and participant evaluations. The activity was carried out through collaboration among the Financial Services Authority (OJK) of Central Kalimantan Province, the Islamic Economic Society of Katingan Regency, PT Bank Syariah Indonesia Palangka Raya, Nurul Abshor Islamic Boarding School, the Regional Financial Access Acceleration Team of Katingan Regency, and students of Palangka Raya University. The results showed an improvement in students’ understanding of the importance of saving, the ability to distinguish between needs and wants, sharia financial management, and knowledge of legal and trustworthy sharia financial products and services. The SAKINAH Program was also considered effective in encouraging students to become agents of sharia financial literacy within the pesantren environment and the wider community.

This study investigates the role of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through the integration of Maqashid Sharia principles and financial inclusion strategies. Despite the strategic importance of MSMEs in economic growth and poverty reduction, many face challenges in accessing formal financial services. BMT, with its dual function of social (maal) and commercial (tamwil) activities, offers a unique platform to bridge this gap. Using a qualitative systematic literature review guided by PRISMA, this study analyzes 30 relevant articles to examine BMT operational models, implementation of Maqashid Sharia objectives, financial inclusion practices, and their impact on MSME performance. Findings indicate that BMT effectively supports MSMEs in capital access, income generation, and business resilience, but inconsistencies in balancing social and commercial objectives limit. holistic empowerment. Integrating Maqashid Sharia principles enhances ethical and sustainable outcomes, while financial inclusion expands outreach to underserved entrepreneurs. Optimization strategies, including strengthening institutional capacity, combining financial and non-financial support, and context-specific interventions, are essential for maximizing BMT effectiveness. This study contributes a comprehensive framework linking ethical, financial, and empowerment dimensions, offering practical guidance for policymakers and BMT managers in promoting inclusive and sustainable MSME development.

Tujuan penelitian ini antara lain Untuk mengetahui Efektifitas Kinerja Karyawan dalam mengembangkan Unit pengumpul zakat (UPZ) di Kemenag Kabupaten OKU. Dan tinjauan ekonomi syariah terhadap efektivitas kinerja karyawan dalam mengembangkan Unit pengumpul zakat (UPZ) di Kemenag Kabupaten OKU. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian atau lapangan dengan melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian wawancara, dokumentasi, Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Kinerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kemenag Kabupaten OKU belum maksimal dalam meningkatkan jumlah zakat karena berdasarkan faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation) masih banyak Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang belum melaksanakan tugasnya sebagai pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), terbukti dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penghimpunan dana zakat UPZ di Kementerian Agama Kabupaten OKU  menurun dari tahun 2024 hingga saat ini. Serta masih banyaknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang berada di wilayah Kabupaten OKU  hanya berdiam diri tanpa membuat kegiatan atau rencana yang akan berpengaruh terhadap hasil penghimpunan zakat.

The development of digital media has transformed virtual public spaces into major arenas for shaping public opinion on religious issues, including Islamic law and sharia in Indonesia. Discussions surrounding sharia on social media are frequently accompanied by stigma and misperceptions influenced by media framing, digital algorithms, and identity polarization. This study aims to analyze the construction of stigma toward Islamic law in the digital era, identify forms of sharia misperception in the Indonesian public sphere, and explain factors contributing to the reproduction of such stigma. This research employs a qualitative approach based on an integrative literature review combined with digital media discourse analysis. Data were collected through scientific literature reviews, social media observations, and analysis of digital content related to sharia discourse. The findings reveal that sharia is often associated with violence, anti-democracy, restrictions on women’s rights, and opposition to modernity due to media simplification and emotionally driven digital content. In addition, low levels of religious digital literacy and the prevalence of echo chambers reinforce the spread of stigma toward Islamic law in virtual public spaces. This study emphasizes the importance of strengthening religious digital literacy and promoting moderate and inclusive Islamic narratives in contemporary digital society.

 This community service activity aimed to improve students’ Islamic banking literacy through an experiential learning approach based on a fiqh muamalah workshop at Latansa Darussalam Islamic Boarding School, Palembang. The activity involved 100 participants consisting of students and teachers as an effort to strengthen understanding of Islamic economic and banking principles. The methods used in the activity included lectures, discussions, question-and-answer sessions, and simulations of sharia transaction practices, enabling participants not only to gain theoretical understanding but also practical experience in implementing sharia concepts. The evaluation was conducted using pre-test and post-test instruments in the form of multiple-choice questions and Likert scales to measure participants’ level of understanding before and after the activity. The evaluation results showed an increase in the participants’ average score from 55 to 82, with a gain score of 0.6, which falls into the moderate to high category. These findings indicate that an experience-based learning approach is effective in improving conceptual and practical understanding related to Islamic economics and is recommended for broader implementation in Islamic educational institutions.

The high volume of fishery waste often poses an environmental burden if not managed appropriately. Conversely, the circular economy concept offers sustainable solutions aligned with Maqasid Shariah principles in environmental preservation (Hifz al-Alam). This study aims to educate and implement the processing of fish waste into high-quality animal feed that meets halal standards (halalan thayyiban). This research employs a qualitative approach using the Asset-Based Community Development (ABCD) method. The stages include socializing the concept of Sharia circular economy, technical training on waste processing, and nutritional content testing of the feed. The findings indicate an 80% increase in community understanding regarding the economic value of waste. Technically, the fish waste processing successfully produced an alternative animal feed with high protein content, free from najis (impurity) through a purification process according to Islamic jurisprudence (fiqh). This education proves that the integration of circular economy and Sharia principles not only reduces environmental impact but also creates sustainable economic added value for local communities.

The high volume of fishery waste often poses an environmental burden if not managed appropriately. Conversely, the circular economy concept offers sustainable solutions aligned with Maqasid Shariah principles in environmental preservation (Hifz al-Alam). This study aims to educate and implement the processing of fish waste into high-quality animal feed that meets halal standards (halalan thayyiban). This research employs a qualitative approach using the Asset-Based Community Development (ABCD) method. The stages include socializing the concept of Sharia circular economy, technical training on waste processing, and nutritional content testing of the feed. The findings indicate an 80% increase in community understanding regarding the economic value of waste. Technically, the fish waste processing successfully produced an alternative animal feed with high protein content, free from najis (impurity) through a purification process according to Islamic jurisprudence (fiqh). This education proves that the integration of circular economy and Sharia principles not only reduces environmental impact but also creates sustainable economic added value for local communities.

This study aims to analyze the influence of a halal lifestyle on consumer preferences in selecting Sharia-compliant retail products. The study employed a Systematic Literature Review method, reviewing various empirical and conceptual studies published between 2017 and 2025. The analysis focused on the relationship between halal awareness, religiosity, ethical consumption values, and Muslim consumer behavior in making choices about Sharia-compliant retail products and services. The results indicate that a halal lifestyle is viewed not only as a form of compliance with Islamic law but also as a social identity and a modern consumption pattern that influences consumer purchasing decisions. Consumers with high levels of halal awareness and religiosity tend to have a greater preference for Sharia-compliant retail products that guarantee halal certification, quality, transparency, and ethical values ​​in their business processes. Furthermore, trust, Islamic brand image, and marketing strategies based on Islamic values ​​contribute to strengthening consumer loyalty to Sharia-compliant retail. This research provides managerial implications for Sharia-compliant retail businesses to develop innovative, educational, and tailored marketing strategies to meet the halal lifestyle needs of modern Muslims.

The rapid development of financial technology (fintech) in the digital era presents both opportunities and challenges for the Islamic economic system. This study aims to analyze the concept of Islamic fintech, its role in digital economic transformation, and its legal review from the perspective of Islamic economic law (fiqh muamalah). Using a qualitative method with a normative juridical approach, this research examines various fintech models operating on sharia principles—including Islamic peer-to-peer (P2P) lending, digital Islamic crowdfunding, sharia payment gateways, and Islamic robo-advisory—and reviews their compliance with the principles of prohibition of riba (usury), gharar (excessive uncertainty), maysir (gambling), and the requirement of maslahah (public benefit). The results indicate that: (1) Islamic fintech represents a legitimate financial innovation insofar as it adheres to the principles of sharia; (2) the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) fatwas, particularly No. 117/DSN-MUI/II/2018 on Information Technology-Based Financing Services, provide a regulatory framework but require continuous updating to keep pace with technological developments; (3) Islamic fintech contributes significantly to financial inclusion, particularly for unbanked communities in Indonesia; and (4) challenges related to sharia compliance, data governance, and regulatory harmonization remain critical issues requiring the joint attention of regulators, sharia scholars, and technology practitioners. This study contributes to the development of Islamic economic law theory in the context of digital transformation and provides practical recommendations for Islamic fintech stakeholders.

The concept of naskh and mansukh is one of the most crucial methodological instruments in the discipline of Ushul Fiqh, serving to dissect the dynamics of Islamic law determination (tasyri') diachronically. This article aims to comprehensively analyze how the mechanism of naskh operates within the Al-Qur'an and Hadith and its juridical implications on the process of istinbath (deduction) of Islamic law. The urgency of this study lies in the fact that a flawed understanding of the abrogated verses can lead a mujtahid to establish laws that are juridically expired. Utilizing a qualitative-normative research method with a socio-historical approach, this article explores the classifications of naskh, ranging from the sharp debate over the Sunnah's authority to abrogate the Al-Qur'an to the fundamental differences between naskh, takhshish, and taqyid. The analysis also encompasses a comparative study of the views among the four major schools of thought (Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hanbali) in responding to conflicting evidences. The findings indicate that naskh is not an indication of inconsistency within Divine revelation, but rather a manifestation of the principles of tadarruj (gradualism) and taysir (facilitation) that accommodate the mental readiness of the community and the welfare of human beings. Practical implications of this concept are found in the evolution of laws concerning the direction of the qiblah, the iddah period, and the prohibition of khamr. Through a profound understanding of naskh, Islamic law demonstrates its elasticity in addressing contemporary challenges without losing its divine substance. In the modern era, this principle can be actualized in national legislative drafting through gradual regulatory methods.

The Operational Aspect in Islam emphasizes that production activities must benefit humanity or be related to meeting human needs. For example, the selection of raw materials should not come from haram sources, the production process should be free from activities prohibited by Sharia, production should not be excessive, and there should be no waste. The Islamic view on human resources emphasizes that all workers are huan beings, not robots or business tools. A A Business Feasibility Study refers to an analysis of a business plan, both prior to its implementation and once the business is operating on a regular basis. The aim of this study is to evaluate the operational aspects and human resource management within the feasibility study of the Islamic-based convection business, Brand 57 Busana Pekalongan. This research employs a qualitative approach. The data were collected through field research, which involves conducting the study directly at the site where the phenomena related to the research problem occur. The techniques applied for data collection include observation, interviews, and documentation The result of this study indicate that the Brand 57 Busana pekalongan is feasible in terms of operational and human resource management aspects from a Sharia businesss feasibility study perspective because it has chosen a strategic location, good product quality, adequate production capacity, and technology utilization. In addition, the brand 57 Busana Pekalongan convection is deemed permissible for operational production activities from an Islamic perspective, such as production activities based on Islamic values and Maqashid Syariah. In the implementation of human resources management, the Brand 57 Busana Pekalongan convention has implemented job descriptions, a Muslim work ethic, a fair and decent salary distribution system.