Publication Search

Pelayanan perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kota Batam memiliki dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perizinan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika politik lokal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Batam serta mengkaji dampak dualisme kewenangan terhadap efektivitas pelayanan publik pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan penataan kewenangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pelaksanaan pelayanan perizinan masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, dan belum optimalnya integrasi tata kelola antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian dualisme kewenangan tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi memerlukan penguatan collaborative governance, pembagian kewenangan yang jelas, serta koordinasi kelembagaan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah mencapai 171.264 unit usaha pada tahun 2023. Sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses pembiayaan formal, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya pendampingan usaha. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menginisiasi Program KURDA SAYANG melalui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 yang dilaksanakan bersama BPR Delta Artha. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program KURDA SAYANG menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones yang meliputi aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek organisasi didukung struktur kelembagaan yang cukup jelas, meskipun koordinasi dan sinkronisasi data UMKM belum optimal. Dari aspek interpretasi, regulasi program berkembang dari Perbup No. 95/2020, No. 52/2023, hingga No. 8/2025, namun masih terdapat perbedaan pemahaman kriteria penerima dan sosialisasi yang belum merata. Pada aspek aplikasi, program memberikan dampak positif terhadap kapasitas usaha, perluasan pasar, dan pertumbuhan omzet UMKM, dengan kendala kredit macet, minimnya pendampingan pascapencairan, dan monitoring berbasis dampak yang belum optimal.

The rapid development of the digital era has significantly impacted adolescents by increasing academic stress due to academic demands, performance pressure, and technological distractions. This condition is often exacerbated by low levels of emotion regulation, which negatively affect students’ learning focus and psychological well-being. Therefore, effective interventions are needed to help students manage their emotions adaptively. This community service program aims to enhance emotional balance and reduce academic stress through a mindfulness-based intervention at MA Plus Nururrohmah. The program employed a participatory approach with stages of preparation, implementation, and evaluation. It was conducted in two main sessions: a mindfulness session delivered by Erlin Kurnia Sri Rejeki, M.Pd.I, and an interactive stress-release session facilitated by Estria Solihatun Nurjannah, M.Pd. Data were collected qualitatively through observation, documentation, and analysis of students’ responses and participation. The results show improved emotional awareness, better recognition of stress conditions, and increased student engagement. Additionally, students demonstrated more positive emotional states after the program. Thus, mindfulness implementation contributes positively to enhancing emotion regulation and reducing academic stress and has potential as a sustainable school-based mental health intervention model.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan pelestarian koleksi digital melalui mekanisme pengarsipan situs web oleh perpustakaan di Indonesia serta mengevaluasi potensi erosi hak moral pencipta yang timbul akibat proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam memberikan mandat bagi perpustakaan untuk melestarikan karya digital, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur prosedur pengarsipan situs web yang bersifat dinamis. Hal ini menimbulkan tantangan serius terhadap hak moral pencipta, khususnya hak integritas dan hak atribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kesimpulannya, terdapat ketidakpastian hukum yang signifikan karena adanya benturan kepentingan antara fungsi pelestarian informasi publik sebagai memori kolektif bangsa dengan perlindungan hak pribadi pencipta yang melekat secara abadi. Diperlukan sinkronisasi regulasi dan penguatan instrumen teknologi autentikasi untuk menjamin kepastian hukum bagi lembaga perpustakaan.

The fast fashion industry has actually become the second largest contributor to textile waste in the world due to rapid production cycles, high consumer demand, and the use of synthetic materials that are difficult to biodegrade. This phenomenon causes serious environmental impacts such as water pollution, greenhouse gas emissions, accumulation of solid waste, and microplastic pollution that threatens marine ecosystems. In Indonesia, although environmental regulations such as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management exist, the implementation of fast fashion waste management still faces various obstacles. This study aims to analyze the implementation of waste management regulations in the fast fashion industry in Indonesia and to examine why the Extended Producer Responsibility (EPR) mechanism is necessary as a legal instrument for textile waste management. The method used is normative juridical with an ecological approach, utilizing primary and secondary legal materials, as well as qualitative-descriptive and comparative analysis with France, the Netherlands, and Sweden. The findings reveal four main legal gaps: the absence of a definition for post-consumer textile waste, the lack of a binding take-back mechanism for producers, weak fiscal instruments supporting EPR, and the absence of ecodesign obligations. The implication of this study highlights the need for regulatory reconstruction that specifically addresses the responsibility of fast fashion producers throughout the product life cycle to achieve more effective and sustainable waste management.               

This study aims to analyze the discrepancy between regulations and social realities in fulfilling the right to education in Indonesia. Normatively, the state has established a strong legal framework to guarantee the right to education, as stipulated in the 1945 Constitution and various educational policies. However, in practice, there remains a significant gap between policy and actual conditions in society. This research employs a qualitative approach using a juridical-normative method combined with an empirical (sociological) approach. Data were collected through library research from various sources, including laws and regulations, academic journals, and reports from official institutions. The findings indicate that the discrepancy is reflected in three main aspects: unequal distribution of educational facilities, disparities in the quality of education, and the existence of children who have not accessed education. These issues are influenced by factors such as limited infrastructure, unequal distribution of teachers, geographical challenges, and socio-economic conditions. Therefore, it can be concluded that the fulfillment of the right to education in Indonesia has not been fully optimal due to ineffective and non-adaptive policy implementation. Hence, more comprehensive and contextual efforts are required to achieve an equitable, inclusive, and accessible education system for all.

Hipertensi atau silent killer menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas. Faktor yang berperan dalam peningkatan tekanan darah adalah kualitas tidur. Kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan aktivasi sistem saraf simpatis dan gangguan regulasi tekanan darah sehingga berkontribusi terhadap peningkatan derajat hipertensi. Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan kualitas tidur dengan derajat hipertensi pada pasien dewasa di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Karang. Metode Penelitian yakni desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Populasi penelitian adalah seluruh pasien dewasa yang terdiagnosis hipertensi. Teknik pengammbilan sampel menggunakan purposive sampling. Kualitas tidur diukur menggunakan kuesioner Pitssburgh Sleep Quality Index (PSQI). Derajat Hipertensi ditentukan berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah sesuai klasifikasi hipertensi. Analisis data menggunakan uji Chi-Square dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil penelitian adalah terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan dderajat hipertensi pada penderita hipertensi. Implikasi pada penelitian ini menunjukkan pentingnya pemantauan dan peningkatan kualitas tidur sebagai bagian dari upaya pengendalian hipertensi. Edukasi mengenai pola tidur yang baik dapat menjadi salah satu strategi untuk membantu menurunkan risiko peningkatan derajat hipertensi pada pasien dewasa.

Wilayah perbatasan Ambalat merupakan kawasan strategis NKRI yang rawan terhadap pelanggaran kedaulatan dan ancaman keamanan. Satuan Tugas (Satgas) Ambalat Korps Marinir menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan teknologi pengawasan konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi pemanfaatan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk meningkatkan efektivitas pengamanan perbatasan oleh Satgas Ambalat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dengan 4 narasumber (Komandan Skuadron Udara 700, pilot UAV, Dansatgas Ambalat, dan personel komunikasi Satgas Ambalat), serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Penelitian menunjukkan bahwa (1) UAV belum dimanfaatkan secara langsung oleh Satgas Ambalat, pengamanan masih mengandalkan patroli konvensional dan drone non-militer; (2) tantangan utama meliputi keterbatasan personel terlatih, belum adanya program pelatihan formal, keterbatasan sarana prasarana (Ground Control Station, sistem komunikasi), serta kekosongan regulasi operasional; (3) UAV tipe ScanEagle dan Camcopter S-100 dinilai paling sesuai untuk kebutuhan Satgas Ambalat karena daya tahan terbang lama dan sensor canggih. Pemanfaatan UAV dapat memperluas jangkauan pengawasan, menyediakan data real-time, mengurangi risiko personel, serta meningkatkan efisiensi operasional. Diperlukan pendekatan terintegrasi berupa penyusunan regulasi, pengadaan sarana dan pelatihan personel bertingkat dan berlanjut. Teknologi UAV memiliki potensi strategis untuk memperkuat sistem pengamanan perbatasan Ambalat. Rekomendasi meliputi dukungan kebijakan pemerintah, pengembangan doktrin TNI AL, pembentukan unit UAV Korps Marinir, serta pelatihan personel secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Medical Check-Up (MCU) merupakan bagian penting dalam program K3RS untuk mencegah penyakit akibat kerja dan memantau kesehatan tenaga kerja. Namun, pelaksanaan MCU di RSU Muhammadiyah Babat belum sepenuhnya sesuai dengan Permenkes Nomor 66 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi MCU dalam program K3RS berdasarkan Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 di RSU Muhammadiyah Babat. Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan MCU telah tersedia dan mengacu pada regulasi, pedoman K3, SOP, serta program kerja rumah sakit. Perencanaan MCU mencakup jadwal, sasaran, anggaran, dan jenis pemeriksaan berbasis risiko, namun belum terlaksana secara konsisten. MCU pra-kerja dan khusus telah dilaksanakan, sedangkan MCU berkala dan pasca kerja belum optimal. Implementasi MCU masih menghadapi kendala manajerial, administratif, SDM, dan individu. Pelaksanaan MCU belum sepenuhnya sesuai dengan Permenkes Nomor 66 Tahun 2016, terutama pada MCU berkala dan pasca kerja yang belum mencakup seluruh tenaga kerja, sehingga diperlukan peningkatan cakupan pemeriksaan, konsistensi pelaksanaan program, serta optimalisasi fitur notifikasi jadwal dan daftar peserta MCU pada aplikasi portal karyawan.

Paper ini mempresentasikan pengembangan sebuah fuzzy logic controller (FLC) untuk menggantikan automatic voltage regulator (AVR) sebagai fungsi eksitasi. Metode yang digunakan pada paper ini merupakan teknik analisa root locus sistem linier untuk respon regulasi dinamis  mesin sinkron yang berhubungan ke infinite bus. Simulasi dilakukan untuk membandingkan respon stabilitas transien  tegangan terminal (terminal voltage), sudut beban (load angle) serta torsi kelistrikan (electrical torque). Karakteristik kurva yang dihasilkan akan menunjukkan perbaikan yang signifikan dengan menggunakan FLC.

Adolescents face significant barriers in accessing reproductive health services due to fears of privacy breaches and social stigma. In primary healthcare facilities, healthcare professionals are often trapped in a dilemma between the obligation to maintain medical confidentiality based on professional ethics and national regulatory demands requiring parental involvement for underage patients. This study aims to analyze the practice of protecting adolescent patient data privacy at Mardi Saras Primary Clinic and identify the gap between practical implementation and the norms of medical ethics and applicable legal regulations. This study employs a socio-legal research method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with doctors and nurses, observation of service procedures, and study of the clinic's Standard Operating Procedures. The results indicate that although Mardi Saras Primary Clinic has implemented basic confidentiality protocols such as closed consultation rooms, there are substantial weaknesses in informed consent management, which still heavily relies on parental presence for all adolescent cases. This practice is driven by healthcare professionals' fear of legal risks, thereby ignoring the principle of developing autonomy in adolescents. These findings indicate a disparity between rigid administrative compliance and the spirit of protecting adolescent health rights within national regulations. The implication of this study underscores the urgency of developing specific SOPs that are sensitive to adolescent rights, as well as the need for continuous training for healthcare professionals regarding the legal and ethical boundaries of maintaining confidentiality for underage patients without compromising legal safety aspects.

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi mekanisme transaksi ekonomi dengan mendorong penggunaan kontrak elektronik sebagai instrumen utama dalam aktivitas e-commerce. Kajian ini menyoroti dominasi klausula baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan ketimpangan posisi tawar serta berpotensi menimbulkan kerugian sistemik bagi konsumen. Secara empiris, rendahnya literasi hukum masyarakat, kompleksitas bahasa kontrak, serta mekanisme persetujuan instan memperkuat kondisi kerentanan konsumen dalam memahami hak dan kewajibannya. Meskipun kerangka regulasi nasional seperti UUPK dan UU ITE telah memberikan dasar perlindungan, implementasinya masih menghadapi hambatan serius, termasuk lemahnya pengawasan, kesenjangan antara norma dan praktik, serta tantangan yurisdiksi lintas negara dalam transaksi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum serta mengidentifikasi faktor penyebab ketidakseimbangan dalam kontrak elektronik. Hasil kajian menunjukkan perlunya rekonstruksi model perlindungan konsumen berbasis keadilan kontraktual yang menekankan transparansi, keseimbangan, dan akuntabilitas dalam penyusunan klausula. Selain itu, integrasi aspek teknologi, desain sistem digital, dan peningkatan literasi konsumen menjadi elemen krusial dalam menciptakan ekosistem transaksi yang adil. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori hukum digital sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembentukan regulasi adaptif guna memperkuat kepercayaan publik terhadap ekonomi digital.

Notaris sebagai pejabat umum pemegang kewenangan atributif negara dalam pembuatan akta otentik menghadapi kerentanan hukum serius akibat penggunaan dokumen palsu oleh penghadap beriktikad buruk. Asas kepercayaan (vertrouwen) menempatkan notaris pada posisi paradoks: wajib melayani masyarakat, namun berisiko dikriminalisasi atas kejahatan pihak yang dilayaninya. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan: pengaturan hukum tanggung jawab notaris atas akta berbasis dokumen palsu, ketidakmemadaian regulasi dalam melindungi notaris, serta model perlindungan hukum ideal bagi notaris menghadapi pemalsuan dokumen penghadap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis data sekunder yang dianalisis melalui content analysis dan divalidasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, UUJN dan KUHPerdata membatasi tanggung jawab notaris pada kebenaran formal dan prosedural pembuatan akta, sedangkan kebenaran materiil dokumen merupakan tanggung jawab mutlak penghadap. Kedua, regulasi berlaku belum memadai karena UUJN tidak memuat klausul good faith immunity, mekanisme shifting of liability belum diatur secara rigid, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terbatas pada fungsi administratif tanpa daya ikat terhadap proses penyidikan, serta ketiadaan sistem verifikasi identitas digital terintegrasi. Ketiga, model perlindungan ideal adalah model tiga lapis: lapis preventif melalui verifikasi identitas digital real-time terintegrasi dengan Dukcapil dan BPN; lapis normatif melalui amandemen UUJN yang memuat klausul imunitas iktikad baik dan pengalihan tanggung jawab material kepada penghadap manipulatif; serta lapis represif melalui penetapan izin MKN sebagai syarat mutlak penetapan tersangka dan jaminan rehabilitasi bagi notaris yang dikriminalisasi secara tidak sah.

Pengaturan mengenai hak sewa atas tanah telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendaftaran perjanjian sewa atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendaftaran perjanjian sewa tanah belum terlaksana di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung, meskipun telah diatur secara normatif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar operasional prosedur (SOP), keterbatasan fitur dalam sistem pelayanan pertanahan, serta sifat pengaturan yang masih fakultatif. Secara yuridis, perjanjian sewa tetap sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, namun tidak memiliki kekuatan publikasi sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi pihak ketiga. Diperlukan penguatan regulasi, penyusunan SOP, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Transformasi digital di sektor kesehatan, khususnya melalui penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) dan telemedicine, telah membawa perubahan signifikan dalam efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, muncul persoalan serius terkait perlindungan privasi dan keamanan data pasien, interoperabilitas sistem, serta kepastian hukum yang masih belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan RME dalam layanan kesehatan, mengidentifikasi permasalahan keamanan dan perlindungan data pasien, serta menganalisis kepastian hukum dalam layanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis dengan pencarian artikel melalui database Google Scholar, dibatasi pada publikasi tahun 2022–2026. Dari 8.780 artikel yang ditemukan, proses seleksi bertahap menghasilkan 3 artikel final yang memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas RME di Indonesia masih terhambat oleh ketidaksesuaian standar data, keterbatasan infrastruktur, dan regulasi yang belum memadai. Penerapan teknologi mutakhir seperti blockchain, cloud computing, dan kecerdasan buatan terbukti mampu meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan data pasien. Sementara itu, regulasi telemedicine yang ada belum terintegrasi secara komprehensif dan belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi regulasi, standardisasi data nasional, peningkatan infrastruktur, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar ekosistem kesehatan digital Indonesia dapat berkembang secara aman, terintegrasi, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai faktor moderasi. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, penelitian kuantitatif ini mengumpulkan 31 responden dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah pemerintah Kota Medan. Data yang digunakan berasal dari data awal yang dikumpulkan melalui kuesioner. Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS), yang dibantu oleh SmartPLS, digunakan untuk melakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SAP berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi SIPD tidak dapat mengontrol hubungan antara penggunaan SAP dan kualitas laporan keuangan. Studi ini meningkatkan penelitian teori institusional, terutama tentang bagaimana tekanan regulasi dan normatif membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik dengan menerapkan standar akuntansi. Penelitian ini memiliki manfaat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan konsistensi penerapan SAP dan mengoptimalkan SIPD melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi. Penelitian ini terbatas pada jumlah sampel yang relatif kecil serta ruang lingkup yang hanya mencakup OPD di satu daerah, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas.

Regulatory overlap between the Electronic Information and Transactions Law, the Pornography Law, and the Sexual Violence Crimes Law in the handling of online gender-based violence (KBGO) in Indonesia creates a conflict of norms that results in double victimization. This normative legal study aims to identify the concrete forms of victim sacrifice resulting from overlapping regulations and to critique the inability of conflict-resolution mechanisms to address these conflicts through the principle of lex specialis systematica from a substantive justice perspective. The findings reveal four forms of victim sacrifice: victim criminalization, the length of the judicial process, inconsistencies in court rulings, and the failure to fulfill the right to restitution and the right to be forgotten. This study also concludes that the lex specialis systematis principle is inadequate because its dogmatic approach disregards the interests of victims, requires time and expertise that ordinary victims lack, and is not consistently applied in courts. This study recommends a paradigm shift from a dogmatic approach to a victim-centered approach.

Penelitian ini menguji indikasi kecurangan pelaporan keuangan pada entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2024 dengan mengadopsi kerangka Fraud Heptagon. Target keuangan, frekuensi rapat komite audit, opini audit, masa jabatan serta rangkap jabatan direktur utama, pelatihan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), dan remunerasi dewan direksi digunakan sebagai proksi variabel penelitian. Melalui pendekatan kuantitatif asosiatif terhadap 45 sampel observasi dengan analisis regresi logistik, hasil empiris merepresentasikan bahwa seluruh variabel independen tersebut tidak memengaruhi kecurangan pelaporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan adanya keterbatasan kapasitas eksplanatori model Heptagon ketika diterapkan pada konteks BUMN yang berkarakteristik kelembagaan, regulasi, dan pengelolaan publik yang spesifik. Hal ini menyebabkan hubungan kausal yang diasumsikan dalam konseptualisasi awal model tersebut tidak sepenuhnya terkonfirmasi secara empiris. Secara teoretis, hasil ini menekankan pentingnya memahami perilaku kecurangan secara kontekstual, sementara secara praktis, penelitian ini mendorong perlunya evaluasi terintegrasi antara indikator keuangan dan mekanisme tata kelola dalam upaya deteksi dini kecurangan pelaporan keuangan pada entitas negara.

Proyek konstruksi Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas X menghasilkan berbagai jenis Limbah B3 dari aktivitas pembangunan, operasional lapangan, dan perawatan peralatan. Limbah tersebut memiliki sifat berbahaya sehingga memerlukan pengelolaan sesuai regulasi untuk mencegah pencemaran dan risiko kesehatan. Studi ini bertujuan mengidentifikasi jenis Limbah B3 yang timbul serta menilai kesesuaian pengelolaannya di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dengan PP No. 22 Tahun 2021, Permen LH No. 14 Tahun 2013, dan Permen LHK No. 20 Tahun 2020. Limbah yang dihasilkan meliputi oli bekas, cat beserta wadahnya, solar bekas, bahan pelapis kedap air, dan thinner. Pengemasan dan pelabelan sudah sesuai ketentuan, namun fasilitas TPS masih perlu ditingkatkan seperti penutupan bangunan, ketahanan lantai, fasilitas keselamatan, dan kerapian penyimpanan. Pemindahan limbah dilakukan melalui pihak berizin seperti DLH. Secara umum, pengelolaan Limbah B3 cukup baik, tetapi masih diperlukan peningkatan sarana TPS agar lebih aman dan sesuai persyaratan.

Proyek konstruksi Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas X menghasilkan berbagai jenis Limbah B3 dari aktivitas pembangunan, operasional lapangan, dan perawatan peralatan. Limbah tersebut memiliki sifat berbahaya sehingga memerlukan pengelolaan sesuai regulasi untuk mencegah pencemaran dan risiko kesehatan. Studi ini bertujuan mengidentifikasi jenis Limbah B3 yang timbul serta menilai kesesuaian pengelolaannya di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dengan PP No. 22 Tahun 2021, Permen LH No. 14 Tahun 2013, dan Permen LHK No. 20 Tahun 2020. Limbah yang dihasilkan meliputi oli bekas, cat beserta wadahnya, solar bekas, bahan pelapis kedap air, dan thinner. Pengemasan dan pelabelan sudah sesuai ketentuan, namun fasilitas TPS masih perlu ditingkatkan seperti penutupan bangunan, ketahanan lantai, fasilitas keselamatan, dan kerapian penyimpanan. Pemindahan limbah dilakukan melalui pihak berizin seperti DLH. Secara umum, pengelolaan Limbah B3 cukup baik, tetapi masih diperlukan peningkatan sarana TPS agar lebih aman dan sesuai persyaratan.