Publication Search

Copyright is an exclusive right granted to creators to protect their intellectual works. The importance of copyright protection has increased with advances in digital technology and the widespread use of social media as a means of content distribution. Digital platforms such as YouTube, Instagram, TikTok, and various other streaming services facilitate the distribution of digital works, but also give rise to problems such as piracy and the use of works without the permission of the copyright owner. This digital piracy can result in economic and moral losses for creators. This study aims to analyze the application of copyright in the context of social media and examine the legal regulations governing copyright protection to address digital piracy in Indonesia. The method used in this study is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results show that legal protection for digital works is regulated by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and is strengthened by Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. These two regulations provide a legal basis for protecting the moral and economic rights of creators and authorize the government to block access to content that infringes copyright. These regulations are expected to reduce digital piracy and create a digital ecosystem that respects intellectual property rights.

The internet has penetrated various aspects of human life, changing the way individuals interact with one another. Everything from reading the news and searching for information to working and studying, to fundraising, can now be done online. Fundraising, often referred to as donations, can now be done through social media. People can contribute their funds online, a process known as crowdfunding. Crowdfunding is an internet-based funding method that allows certain initiatives to be funded through contributions from many people online, without any specific time limits. This fundraising generally focuses on social, educational, or humanitarian initiatives. In Indonesia, fundraising is often carried out by non-profit organizations or individuals. The success of a fundraising campaign is influenced by several factors, such as clarity of campaign objectives and a compelling narrative to attract donors. However, fundraising is still vulnerable to abuse by irresponsible parties. Therefore, regulations in Indonesia need to be strengthened to prevent abuse and increase accountability. Rules related to fundraising are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1961 concerning the Collection of Money or Goods. Thus, optimizing fundraising requires a combination of effective communication strategies, transparent management, and clear regulations. The results of this study are expected to serve as a guide for organizations and individuals seeking effective fundraising, as well as provide input for policymakers regarding fundraising regulations in Indonesia.

The rapid development of generative Artificial Intelligence (AI) technology offers significant efficiency opportunities across various sectors; however, empirical research within the local Indonesian context, particularly in Batam City, remains scarce. This exploratory study aims to analyze the influence of positive perception, negative perception, and AI regulation understanding on technology adoption trends, as well as productivity and product innovation opportunities among creative industry players. The creative industry is a focal point due to the inherent tension between technological efficiency and the preservation of human originality in the creative process. This research employs a quantitative causal approach, utilizing a sample of 30 respondents reached through snowball sampling techniques. Data analysis was performed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) via SmartPLS software. The findings reveal that only positive perception has a significant direct impact on product innovation (p=0.004), while AI regulation and technical adoption do not show significant effects. This suggests that a positive technology mindset is a more decisive factor for innovation than technical mastery or current regulatory compliance. These results underscore the urgent need for local government socialization of AI policies and enhanced digital literacy for Batam's creative practitioners to transform them from mere users into strategic AI-driven innovators.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan kinerja pegawai sektor publik yang sering terkendala birokrasi, budaya organisasi hierarkis, dan regulasi ketat. Kepemimpinan autentik dan penyesuaian pekerjaan dipandang sebagai faktor yang dapat   memengaruhi kinerja pegawai baik secara langsung maupun melalui keterlibatan kerja. Kepemimpinan autentik berperan dalam menciptakan iklim kerja yang terbuka dan penuh integritas, sedangkan penyesuaian pekerjaan memberi ruang bagi pegawai menyesuaikan pekerjaan dengan kekuatan dan preferensi pribadi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei terhadap 153 pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. Instrumen berupa kuesioner berskala Likert yang diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan dengan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan langsung maupun mediasi antar variabel berdasarkan teori JD-R, COR, dan Authentic Leadership. Hasil penelitian menunjukkan empat hipotesis diterima dan satu ditolak. Penyesuaian pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan kerja dan kinerja pegawai, serta menjadi prediktor paling kuat bagi kinerja (β = 0,432). Kepemimpinan autentik berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja (β = 0,335), namun tidak signifikan terhadap kinerja (β = 0,120). Keterlibatan kerja terbukti memediasi sebagian hubungan penyesuaian pekerjaan dengan kinerja, tetapi tidak memediasi pengaruh kepemimpinan autentik. Model penelitian mampu menjelaskan 44,2% varians keterlibatan kerja dan 60,8% varians kinerja pegawai. Temuan ini menegaskan pentingnya faktor individual seperti penyesuaian pekerjaan dibandingkan faktor kepemimpinan top-down dalam meningkatkan kinerja pegawai di sektor publik. Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya organisasi pemerintah mengembangkan program penyesuaian pekerjaan, memperkuat keterlibatan kerja, serta membangun kepemimpinan autentik sebagai fondasi budaya kerja yang positif.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya persoalan yuridis dalam pelaksanaan mekanisme Agunan yang Diambil Alih (AYDA) oleh perbankan, terutama terkait validasi Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPh TB). Kasus BPR RAY memperlihatkan kebuntuan administratif akibat penolakan validasi pajak oleh DJP, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelamatan kredit bermasalah. Rumusan masalah mencakup: (1) bentuk pertentangan norma antara POJK 33/2018 dan PMK 261/2016; (2) penyebab disharmonisasi norma; dan (3) akibat hukumnya terhadap pelaksanaan AYDA. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk, penyebab, dan akibat hukum dari disharmonisasi tersebut. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pertentangan antara PMK 261/2016 yang mengedepankan pendekatan formal kepemilikan dan POJK 33/2018 yang menekankan substansi penguasaan aset. Disharmonisasi ini disebabkan oleh pengambilalihan AYDA secara sukarela, penafsiran subjek pajak penghasilan, serta ketiadaan regulasi penghubung antarregulator. Akibat hukum disharmonisasi ini terjadi di sektor perbankan, perpajakan dan pertanahan. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum, teori hukum responsif dan teori keadilan distributif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan disharmonisasi norma menimbulkan hambatan dalam praktik AYDA dan menimbulkan akibat hukum di berbagai sektor. Di akhir, peneliti memberikan saran akademik mendorong penelitian AYDA yang multi kasus dengan teori hukum yang lebih variative. Untuk saran praktis penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antar regulator sehingga pengaturan AYDA tidak saling bertentangan. Beban pajak sebaiknya disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kemampuan membayar. BPR maupun masyarakat dapat menempuh judicial review ke Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman tafsir regulasi

Di tengah dinamika industri musik yang terus berkembang pesat di Indonesia, permasalahan royalti atas karya musik menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi hukum yang konkret dan efektif. Performing rights merupakan hak pokok yang dilindungi dalam UU Hak Cipta (UUHC) atas pemanfaatan karya dalam pertunjukan publik, pada penerapannya belum optimal dan sering menimbulkan permasalahan hukum antara pencipta lagu, performer, dan event organizer. Konteks penelitian ini menghadirkan peranan strategis Notaris sebagai penjaga keabsahan kontrak melalui penyusunan klausul performing rights pada kontrak event organizer sebagai solusi preventif terhadap permasalahan royalti di industri musik Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: bagaimana kedudukan performing rights menurut UUHC, bagaimana penerapan klausul performing rights pada kontrak event organizer, serta bagaimana peranan Notaris dalam penyusunan klausul performing rights sebagai upaya mencegah sengketa royalti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan konseptual, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik industri musik secara sistematis serta analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul performing rights yang disusun dan disahkan oleh Notaris memiliki peran sentral dalam memastikan legalitas, kekuatan mengikat, serta perlindungan hak cipta, sehingga mampu meminimalisir potensi sengketa royalti dan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan analisis terhadap regulasi dan kebutuhan praktis sebagaimana uraian dalam penelitian ini, Peneliti menyusun sebuah draf klausul Performing Rights yang komprehensif dan aplikatif untuk dimuat dalam kontrak antara Event Organizer dan Performer. Disarankan perlunya standarisasi klausul performing rights, peningkatan pengetahuan hukum bagi event organizer, sosialisasi kewajiban royalti, serta peningkatan kapasitas Notaris di bidang kekayaan intelektual guna membangun ekosistem industri musik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan akta notaris sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian otentik, namun efektivitasnya dalam sengketa merek masih diperdebatkan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kedudukan hukum akta notaris dalam perkara sengketa hak atas merek POLO di Indonesia? (2) apa implikasi yuridis dari penggunaan akta notaris terhadap perlindungan hukum pemilik merek dalam sengketa tersebut? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung data primer melalui wawancara dengan praktisi. Bahan hukum primer berupa UU Jabatan Notaris, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kedudukan kuat sebagai alat bukti otentik dalam perjanjian lisensi maupun pengalihan merek. Namun, dalam kasus POLO, Mahkamah Agung lebih mengutamakan prinsip penggunaan pertama (first use) dibanding sekadar keberadaan akta notaris, sehingga akta tersebut tidak menjadi penentu utama. Kesimpulannya, meskipun akta notaris memberikan kepastian hukum dan perlindungan preventif, efektivitasnya tetap bergantung pada kesesuaian dengan fakta penggunaan merek. Saran penelitian adalah perlunya penguatan regulasi mengenai keharusan pencatatan akta pengalihan atau lisensi merek di DJKI, serta peningkatan peran notaris dalam memastikan substansi akta sesuai fakta hukum agar dapat mendukung perlindungan hukum yang lebih optimal.

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran desa dan ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 dengan kondisi ekonomi terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Landasan teori mencakup efektivitas hukum, sistem hukum, hukum responsif, dan kepastian hukum, yang memberikan kerangka analisis dalam konteks pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Reban telah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Program ini mencapai keberhasilan signifikan dengan 349 sertifikat yang berhasil diterbitkan dari 448 bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan melibatkan tahapan sistematis mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri yang menetapkan Rp150.000 per bidang tanah, yang tidak mencukupi biaya operasional akibat inflasi. Hal ini mendorong panitia PTSL di beberapa daerah mengambil inisiatif menetapkan biaya yang lebih tinggi melalui musyawarah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pekerjaan elektrikal proyek konstruksi bangunan gedung pemerintah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif–evaluatif melalui studi kasus pada delapan lokasi proyek pemerintah. Evaluasi dilakukan terhadap capaian TKDN pada pekerjaan MVMDP, LVMDP, pemasangan kabel, pencahayaan, genset, trafo distribusi, dan biaya transportasi berdasarkan dokumen kontrak dan ketentuan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian TKDN antar proyek sangat bervariasi, dengan kecenderungan nilai TKDN rendah pada komponen berteknologi tinggi dan proyek di luar Pulau Jawa. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbatasan material lokal dan ketimpangan distribusi industri menjadi tantangan utama dalam implementasi TKDN. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam mengevaluasi kebijakan TKDN pada pekerjaan elektrikal serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan peningkatan TKDN yang lebih terarah.

This study used a qualitative approach with a Systematic Literature Review (SLR) as the data collection technique. This study examined the institutional factors causing long dwelling times at Tanjung Emas Port and mitigation efforts. The analysis revealed that the main root of the problem lies in the lengthy administrative and goods inspection (customs) processes, particularly in the red, yellow, and green inspection lanes. Obstacles include the lack of data integration (such as PIB and SPPB dates) between the Semarang Container Terminal (TPKS) and Customs, as well as incomplete documents by service users. A significant impact was felt on imports, where dwelling times were longer due to complicated quarantine and customs inspections, while exports were relatively unaffected.

Aktivitas ekonomi mempunyai hubungan yang erat dengan transaksi antara entitas ekonomi, yang terkadang menyebabkan sengketa. Dalam konteks ekonomi syariah, sengketa muncul karena perselisihan antara pelaku ekonomi yang berbisnis berdasarkan hukum ekonomi syariah terkait hak atau kepentingan. Sengketa ini bisa diputus dengan instrumen hukum yang berbagai, baik litigasi di pengadilan agama maupun metode non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa di pengadilan agama bertujuan agar terjaminlah keadilan dan keteguhan hukum sesuai prinsip syariah. Namun, dengan semakin meningkatnya tuntutan keadilan, penyelesaian sengketa melalui pengadilan relatif lama dan kurang efektif, maka alternatif penyelesaian di luar pengadilan semakin relevan. Negosiasi sebagai salah satu proses tawar-menawar dalam sengketa ekonomi syariah sangat memfokuskan pada persiapan dan komunikasi efektif kedua belah pihak. Salah satu penyebab sengketa ekonomi pada ekonomi syariah adalah wanprestasi dalam transaksi jual beli, terutama transaksi tanah. Oleh karena itu, regulasi ekonomi syariah yang mengatur prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban sangatlah perlu untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara adil dan damai. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan regulasi ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, khususnya yang berhubungan dengan sengketa tanah, dengan mengidentifikasi metode penyelesaian sengketa yang sesuai dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai relevansi dan penerapan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta menyoroti pentingnya penyelesaian sengketa melalui metode yang mengedepankan keadilan dan perdamaian.

Penelitian ini membahas peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta hibah, dengan fokus pada implikasi sengketa hukum yang terlihat pada Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya jumlah sengketa terkait akta hibah di Indonesia yang menunjukkan belum optimalnya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin keabsahan dan legalitas dokumen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana regulasi mengatur peran dan tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah, serta bagaimana permasalahan hukum yang muncul dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara sengketa akta hibah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan literatur hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab utama PPAT dalam pembuatan akta hibah mencakup syarat formil dan materiil sesuai PP No. 37/1998, KUH Perdata, dan KHI, termasuk verifikasi dokumen, identitas, status tanah, serta persetujuan ahli waris. Sengketa  dalam Putusan No. 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr, timbul akibat dugaan hibah fiktif dan kurangnya kehati-hatian PPAT, namun penggugat PPAT tidak dapat dibuktikan dan akta hibah secara administratif telah memenui syarat.Hakim menyatakan gugatan tidak diterima karena cacat formil Penelitian ini menyarankan agar PPAT lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan lebih proaktif dalam mencegah potensi sengketa hukum terkait hibah tanah.

Penelitian ini menjelaskan perbedaan pemahaman tentang utang dari sudut pandang ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di masyarakat dan institusi keuangan. Dalam ekonomi konvensional, utang dianggap sebagai perjanjian keuangan yang melibatkan bunga, digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan investasi. Sementara, dalam ekonomi Islam, utang dipahami sebagai alat sosial yang berlandaskan nilai kemanusiaan, solidaritas, dan larangan riba, sehingga perjanjian utang harus bebas dari bunga serta ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur untuk meninjau konsep, prinsip, serta berbagai hambatan yang dijumpai dalam penerapan kedua sistem. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis konten. Tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam konsep utang menurut perspektif Islam dan konvensional, mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan utang di kedua sistem ekonomi, dan menyajikan perbandingan aspek moral, akad, risiko, serta tujuan penggunaan utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, utang menekankan pada prinsip keadilan dan etika syariah yang melarang riba, berfokus pada kerja sama, serta mengutamakan perjanjian yang jelas dan tertulis dengan disertai saksi. Sementara itu, utang dalam ekonomi konvensional lebih mengedepankan aspek keuntungan dengan penggunaan bunga sebagai sumber utama profit. Dalam praktiknya, manajemen utang syariah menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, terbatasnya akses ke instrumen syariah, dan kurangnya regulasi yang tegas. Di lain pihak, pengelolaan utang konvensional berhadapan dengan risiko suku bunga, ketidakstabilan fiskal, serta masalah transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini memberikan sumbangan akademis untuk pengembangan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan di masa mendatang.

Artificial Intelligence (AI) is a technology that has had a significant impact on various aspects of life, including science. Recent developments in AI have shifted the traditional boundaries of knowledge production and distribution, including in the religious realm. This research aims to fill the epistemological gap in contemporary Islamic legal thought by offering an integrative framework between traditional ijtihad and supervised digital ijtihad practices. This research uses a normative-qualitative (juridical-normative) approach. The researchers found that AI has the potential to be an effective tool for strengthening religious moderation, particularly through digital education, the dissemination of messages of tolerance, and the dissemination of counter-narratives against radicalism. For example, da'wah chatbots and digital interpretation applications can expand moderate religious literacy. However, the research also highlights various challenges, including epistemological issues stemming from AI's lack of a scientific chain of command, the risk of shifting authority from scholars to technology, and the lack of legal regulations governing responsibility for AI-generated religious content. Therefore, specific regulations and collaboration between scholars, the government, and technology developers are needed to ensure that AI continues to support the maqāṣid al-Shari'ah (the principles of Islamic law) and religious moderation.

The rapid development of information and communication technology has driven the transformation of human activities into the digital realm, making cyber law regulation an essential need to govern activities in the virtual world. This research discusses the comparison of cyber law regulations in Indonesia and Singapore, specifically the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Cybersecurity Act as well as the Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA), focusing on legal philosophy, enforcement mechanisms, and the protection of freedom of expression. A normative legal research method with a comparative approach is used to analyze the normative context, law enforcement implementation, and the social impacts of both regulations. The research findings indicate that Indonesia adopts a repressive legal approach with fragmented enforcement and challenges related to digital literacy, which leads to potential restrictions on freedom of expression. In contrast, Singapore applies a risk-based regulatory framework with centralized coordination and a more adaptive mitigation approach, aiming to balance content control with the protection of human rights. This research recommends reforms and strengthening of cyber law regulations in Indonesia to improve law enforcement effectiveness and ensure proportional freedom of expression in the digital era.

This study discusses the regulatory arrangement and investment climate in East Nusa Tenggara Province (NTT) as a strategic effort to increase investment attractiveness. Although it has great potential in the agriculture, fisheries, and tourism sectors, investment development in NTT has not been optimal due to overlapping regulations, complex bureaucracy, and lack of efficiency in licensing services. Based on the Stufenbau theory from Hans Kelsen, synchronization between Regional Regulation Number 3 of 2025 and Law Number 25 of 2007 is needed so that there are no conflicts or legal vacancies that can hinder the certainty of doing business. In addition, local governments have implemented various strategies to improve the investment climate, such as improving basic infrastructure, simplifying bureaucracy, promoting regional potential, developing human resources, and strengthening security and order. Other efforts are also being made through the digitization of licensing services and cooperation with the private sector to expand investment networks. Thus, an integrated regulatory and policy arrangement is expected to be able to create a competitive and sustainable investment climate in the NTT region.

The licensing of clinics and hospitals is crucial for achieving quality and equitable healthcare in Indonesia. The legal framework, including the 2009 Health Law and the 2020 Omnibus Law, has introduced a risk-based approach via the Online Single Submission (OSS) system to streamline the process. However, significant challenges remain. These include bureaucratic complexity, inconsistent regional regulations due to autonomy, lack of data integration between institutions, and high accreditation costs. These barriers particularly hinder small investors and limit the distribution of healthcare facilities in remote areas. Recent reforms, such as the National Digital Public Service Mall (MPP Digital), aim to address these issues by reducing licensing time to under one hour, thereby boosting transparency and efficiency. Despite this progress, unresolved issues concerning patient data privacy, the uneven distribution of medical personnel, and conflicting environmental regulations still need harmonization. To foster inclusive investment and support the 2030 Universal Health Coverage (UHC) goals, this research proposes key solutions: implementing fiscal incentives, adopting AI technology for verification, and strengthening public-private partnerships. With these targeted reforms, the licensing system can become a powerful driver for better healthcare access and sectoral growth.

This article analyzes the fundamental differences between the mechanisms of fund collection and fund distribution in Islamic banks and conventional banks in Indonesia, based on DSN-MUI Fatwas and banking regulations. In general, both types of banks serve the same function—to collect and distribute funds to support economic activities. However, the main distinction lies in their operational principles. Conventional banks operate using a fixed interest system, establishing a creditor–debtor relationship. In contrast, Islamic banks operate based on Sharia principles that prohibit riba (usury). In fund collection, conventional banks use interest-based savings and deposit products, while Islamic banks apply Wadiah (safekeeping) and Mudharabah (profit-sharing investment) contracts. Regarding fund distribution, conventional banks provide interest-bearing loans, whereas Islamic banks offer financing through Sharia contracts such as Murabahah (cost-plus sale), Musyarakah (partnership), Mudharabah (profit-sharing), and Ijarah (leasing), emphasizing cooperation and risk-sharing. Although Islamic banking is regulated under Law No. 21 of 2008 and DSN-MUI Fatwas, it still faces several challenges, including the dominance of Murabahah financing and the low level of public literacy regarding Islamic financial systems.

Hipertensi merupakan salah satu kondisi medis yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal ginjal . Manajemen perawatan diri (self-care management) menjadi faktor penting dalam mengontrol tekanan darah pada penderita hipertensi . Self-care management mencakup regulasi diri, kepatuhan terhadap pengobatan, pemantauan tekanan darah, serta interaksi dengan tenaga medis . Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif korelasional dan metode cross-sectional . Sampel penelitian berjumlah 159 pasien hipertensi yang berobat di RS Islam Sultan Agung Semarang. Dari analisis univariat, mayoritas responden berada dalam rentang usia 45-59 tahun, berpendidikan terakhir SD, bekerja sebagai wiraswasta, serta memiliki tekanan darah tinggi selama rata-rata 3 tahun. Hasil analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara self-care management dan tekanan darah sistolik (p = 0,035) serta tekanan darah diastolik (p = 0,041) . Kesimpulannya terdapat hubungan antara self-care management dengan tekanan darah pada pasien hipertensi . Dengan meningkatkan self-care management, pasien dapat mengelola tekanan darah secara lebih efektif.

This study analyzes the impact of implementing Indonesia’s Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) on cybersecurity in the e-business sector. Using a normative qualitative approach through literature analysis, this research examines the regulation’s implications for technical infrastructure, compliance procedures, and human resource capacity development within e-business operations. The findings indicate that although the PDP Law provides a comprehensive legal framework and human-centered principles for personal data protection, its implementation faces technical, operational, and economic challenges, particularly for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). These challenges include limited security infrastructure, lack of technical expertise, and high investment costs. Nevertheless, adopting strategies such as multi-layer security architecture, zero-trust security model, privacy by design, and strengthening human resource capacity can enhance consumer trust, industry credibility, and the global competitiveness of Indonesia’s e-business sector. This study contributes to the literature by bridging the gap between personal data protection regulation and cybersecurity practices while offering strategic recommendations for both business actors and regulators.