Publication Search

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan layanan perbankan digital dalam masyarakat. Kondisi tersebut diikuti dengan meningkatnya kejahatan siber, khususnya Phishing, yang menyebabkan hilangnya dana nasabah melalui manipulasi data dan penyalahgunaan sistem elektronik. Kejahatan Phishing tidak hanya menimbulkan kerugian bagi nasabah, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab perbankan terhadap keamanan sistem dan perlindungan dana nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelalaian perbankan dalam perlindungan sistem elektronik serta pertanggungjawaban pidana bank terhadap raibnya dana nasabah akibat Phishing. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian perbankan dapat dilihat dari lemahnya sistem keamanan digital, pengawasan transaksi elektronik, serta perlindungan data nasabah. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak perbankan dapat dikaitkan dengan prinsip corporate criminal liability apabila terbukti terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian nasabah. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen, keamanan sistem elektronik, dan perlindungan data pribadi menjadi dasar penting dalam menentukan tanggung jawab hukum perbankan terhadap korban Phishing. Katakunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perbankan, Phishing, Cybercrime, Perlindungan Nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk gadai emas merupakan salah satu layanan pembiayaan jangka pendek yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang menangani produk gadai emas, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, buku, jurnal, peraturan, dan fatwa yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang diterapkan di perusahaan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dan penaksiran emas, penentuan jumlah pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pencairan dana kepada nasabah. Berdasarkan hasil analisis, prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan gadai emas, baik dari aspek pelaksanaan akad maupun penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perbankan syariah

Pembiayaan Pra Pensiun Berkah merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang ditujukan bagi pegawai aktif yang akan memasuki masa pensiun untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur akad Pembiayaan Pra Pensiun Berkah serta menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dokumen, pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan dana, hingga monitoring pembayaran angsuran. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini umumnya adalah akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah (MMQ) yang disesuaikan dengan tujuan pembiayaan nasabah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan Pra Pensiun Berkah telah memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kehati-hatian serta sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian perbankan syariah dan bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas layanan serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Kecurangan (fraud) di sektor perbankan daerah merupakan ancaman serius yang dapat merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus korupsi pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) menggunakan pendekatan Fraud Triangle Theory yang mencakup tiga elemen utama: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, didukung oleh studi literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus Bank BJB mencerminkan interaksi ketiga elemen Fraud Triangle secara simultan. Tekanan bersumber dari kebutuhan dana non-budgeter yang besar dalam pengelolaan anggaran promosi senilai Rp409 miliar. Kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, tidak adanya verifikasi dokumen yang memadai, serta penyimpangan dalam proses pengadaan. Rasionalisasi terbentuk melalui persepsi pelaku bahwa praktik tersebut merupakan hal yang lazim dalam lingkungan birokrasi dan korporasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman teoritis dan praktis terkait pencegahan fraud di lembaga keuangan daerah Indonesia, khususnya melalui penguatan tata kelola perusahaan dan sistem pengawasan internal.

Bank stock price prediction is an important topic in the application of information technology because stock price movements are dynamic, sequential, and influenced by historical market patterns. This study aims to predict Indonesian banking stock prices using the Long Short-Term Memory method and evaluate the effect of Bayesian Optimization on model performance. The data used in this study consists of daily historical stock data of BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, and BMRI from May 4, 2020, to May 4, 2026, obtained from Yahoo Finance. The input features include opening price, highest price, lowest price, closing price, and trading volume, while the prediction target is the stock closing price. The results show that the baseline model produced MAPE values ranging from 1.892% to 3.147%. The best baseline performance was obtained on BBCA with an R² value of 0.933, followed by BBTN with an R² value of 0.902. After optimization, performance improvement occurred on BBTN, with MAPE decreasing from 3.147% to 2.482% and R² increasing from 0.902 to 0.935. For BMRI, MAPE decreased from 2.385% to 2.206%, and R² increased from 0.687 to 0.743. This study concludes that Long Short-Term Memory can be used to predict Indonesian banking stock prices, while Bayesian Optimization can selectively improve model performance depending on the characteristics of each stock dataset.

 This community service activity aimed to improve students’ Islamic banking literacy through an experiential learning approach based on a fiqh muamalah workshop at Latansa Darussalam Islamic Boarding School, Palembang. The activity involved 100 participants consisting of students and teachers as an effort to strengthen understanding of Islamic economic and banking principles. The methods used in the activity included lectures, discussions, question-and-answer sessions, and simulations of sharia transaction practices, enabling participants not only to gain theoretical understanding but also practical experience in implementing sharia concepts. The evaluation was conducted using pre-test and post-test instruments in the form of multiple-choice questions and Likert scales to measure participants’ level of understanding before and after the activity. The evaluation results showed an increase in the participants’ average score from 55 to 82, with a gain score of 0.6, which falls into the moderate to high category. These findings indicate that an experience-based learning approach is effective in improving conceptual and practical understanding related to Islamic economics and is recommended for broader implementation in Islamic educational institutions.

This study aims to analyze trends in scientific publications related to the application of green banking in financing products within Islamic banking in Indonesia during the 2019–2024 period. Using a bibliometric analysis method based on Google Scholar data and mapping via VOSviewer software, this study evaluates 60 selected articles. The study results indicate a significant annual increase in publications, with a primary focus on integrating green banking principles into Islamic financing policies, their impact on profitability, and the role of technology in supporting green banking. Additionally, the study found that environmental sustainability, green financing, and digital transformation are the most dominant themes in the development of green banking research within Islamic banking. Bibliometric network analysis indicates a strong interconnection between the concepts of green finance, sustainable banking, and Islamic banking in supporting sustainable economic development. This study also identifies opportunities for further research related to the effectiveness of green banking implementation on the financial performance and social responsibility of Islamic banking. These findings contribute to the development of green finance literature in the Islamic finance sector and serve as a strategic reference for regulators and practitioners in implementing sustainable banking policies in the future.

The development of Islamic banking activities in Indonesia currently is not matched by adequate understanding among students, particularly regarding the rights and obligations of customers, Sharia contract literacy, and consumer protection mechanisms. This Community Service Activity aims to enhance the understanding of Muara Bungo University students regarding customer rights and obligations, complaint procedures, basic sharia contract literacy, prevention of detrimental service practices, and the resolution process for sharia banking consumer disputes. The activity was attended by 50 students from all faculties and department, conducted using the Participatory Action Research (PAR) approach through the stages of problem identification, planning, implementation with interactive lecture methods, and evaluation. The results of the activity showed a significant increase in understanding, marked by the growing awareness of participants regarding the rights and obligations of customers, understanding of Islamic banking contracts, as well as the ability to comprehend consumer protection concepts and the dispute resolution process effectively. Consumer protection literacy education has proven to have a positive impact on students in preparing themselves to face the banking world, both in the context of employment and business in the future.

Sustainability issues encompassing economic, social and environmental aspects are driving reform in the global financial sector, including in Indonesia. Although the OJK has published a Sustainable Finance Roadmap since 2015, Indonesia does not yet have comprehensive green finance regulations in the banking sector. This study aims to analyse the state of green finance regulation in the Indonesian banking sector and compare it with China’s Green Credit Guidelines, in order to identify relevant aspects for adoption in strengthening national green finance policy. This study employs a normative legal methodology using a legislative and comparative law approach, alongside a qualitative descriptive-analytical analysis of secondary data. The author found that green finance regulations in Indonesia remain fragmented and scattered across various sectoral legal instruments without adequate integration, thereby creating loopholes for greenwashing practices and the adoption of green principles that are merely administrative in nature. The Sustainable Finance Committee mandated by the P2SK Act has not yet been established, exacerbating the lack of coordination between institutions. In contrast, China, through its 2012 Green Credit Guidelines and 2016 Guidelines for Establishing a Green Financial System, demonstrates a regulatory model that is hierarchical, standardised, and legally binding. A comparison of the two identifies four relevant aspects for Indonesia to adopt: an integrated regulatory approach, standardisation of environmental risk operations, strengthening of oversight mechanisms and due diligence, and cross-sectoral institutional coordination. Consequently, Indonesia requires comprehensive, dedicated green finance regulations and must promptly establish the Sustainable Finance Committee as the sole coordinating authority.

Mergers and acquisitions have served as a primary strategy for global banking consolidation over the past three decades, including in Indonesia, which is currently undergoing one of its most massive consolidation waves—one notable example being the emergence of Bank Syariah Indonesia. This article aims to provide a narrative review of the literature on the operational impacts of mergers on bank performance, with a particular focus on implications for the Indonesian context. Based on a systematic search of the Scopus database, 52 peer-reviewed articles published between 2000 and 2025 were analyzed using a narrative thematic synthesis approach. Five main themes were identified: cost efficiency, service quality, risk management, human resource and cultural integration, and information systems and technology integration. The key findings indicate that although 73.1% of studies report post-merger improvements in cost efficiency, these benefits are highly contingent upon the quality of post-merger integration especially in the areas of human resources, organizational culture, and information technology with IT integration failure rates reaching as high as 75%. Domestic mergers consistently achieve efficiency gains more rapidly than cross-border mergers, whereas risk implications depend heavily on the type of merger and the quality of integration. Policy implications include the need for the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) to monitor post-merger integration quality, provide integration guidelines for smaller banks, take into account the specific characteristics of Islamic banks, and ensure a streamlined, non-burdensome licensing process. Further research particularly empirical studies on banking mergers in Indonesia—is urgently needed to test the generalizability of global findings to the local context.

Indonesia's increasing economic growth has intensified competition in the business world, particularly in the Indonesian banking sector, from conventional to sharia-compliant. Furthermore, the entry of foreign banks has made business activities in Indonesia increasingly complex. The stock market is a crucial source of funding for companies. Publicly listed companies can increase their funding sources by selling ownership in the capital market. Dividends are the distribution of company earnings to shareholders in the form of cash, assets, or other forms. Dividend policy is a policy for sharing company profits with shareholders, which is announced in the form of dividends and retained earnings for the benefit of company growth. The proportion of dividends distributed to shareholders depends on the company's profitability and dividend policy. The percentage of profits distributed to shareholders in the form of dividends is called the Dividend Payout Ratio.Differences in calculations in determining financial ratios in banking companies are an interesting focus in this study. The study results show quite significant results between financial ratios and managers' decisions in making dividend policy decisions. In the future, the results of this study are expected to be a consideration and reference for investors who want to enter the world of investment, especially in the banking sector.

Sustainability accounting plays a very important role for companies, especially in managing the operational impacts on the environment and the surrounding community. Therefore, the implementation of sustainability accounting has a significant impact, particularly in the banking industry sector. This study aims to analyze the effects of implementing sustainability accounting in the banking sector, with Bank Mandiri as a case study. The method used in this research is a qualitative approach, focusing on the paradigm and analyzing the causes and effects of the implementation of sustainability accounting. The results show that the implementation of sustainability accounting affects the operations of Bank Mandiri, especially in efforts to reduce the negative impacts on the environment and society. One of the steps taken by Bank Mandiri is integrating sustainability principles into its operational strategy. Based on these findings, it is recommended that Bank Mandiri continue to strive to improve the company's environmental performance and expand sustainability programs that have a positive impact on society and the environment. In this way, the company can create long-term value not only for internal stakeholders but also for the broader community and the environment.

Syndicated credit serves as a response for banks in extending loans as an alternative financing mechanism when constrained by the legal lending limit. Syndicated loans have a distinctive characteristic, namely the requirement for collective decision-making among creditors to reach a resolution. Consequently, collateral execution is often delayed or not carried out optimally to recover bank receivables, resulting in participating banks bearing losses for a relatively long period. This research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical research specifications using qualitative methods based on relevant legal norms and theories. The results show that the legal relationship between the bank agent and the syndicated creditors constitutes an agency relationship, namely a special power of attorney as regulated under the Civil Code. The Bank Agent, consisting of the Facility Agent, Security Agent, and Escrow Agent, acts according to their respective duties for the benefit of the syndicate within the scope of authority agreed upon in the credit agreement. The resolution of non-performing loans in syndicated credit schemes should be carried out by referring to credit rescue and settlement mechanisms as regulated in the OJK Regulation concerning the Asset Quality Assessment of Commercial Banks through the prudential principle. The legal liability of the Bank Agent or Security Agent arises only when it can be proven that the agent has acted beyond the authority granted to it.

This study evaluates how macroeconomic variables such as interest rates, inflation, and exchange rates affect the returns on corporate bonds issued by the banking sector in Indonesia. Corporate bonds are an attractive investment alternative, but their performance is highly influenced by fluctuations in national economic conditions. This study uses secondary data obtained from company financial reports, macroeconomic data, and bond market information over a certain period. Multiple linear regression analysis is applied to assess the extent to which each factor affects bond returns. The analysis results indicate that increases in interest rates and inflation tend to reduce bond returns, while the effect of exchange rates is inconsistent and depends on the economic stability at the time. These findings can serve as important considerations for investors, financial analysts, and policymakers in managing risks and opportunities in the Indonesia banking bondmarket.

Abstract. This study aims to determine the effect of Work-Life Imbalance on Customer Service Performance among banking employees who are also university students in Bandung City. Dual roles as employees and students have the potential to create an imbalance between work and academic life, which may affect the quality of customer service. This study employed a quantitative approach with a sample of 25 respondents consisting of active banking employees who are currently pursuing higher education. Data were collected through questionnaires and analyzed using simple linear regression with the assistance of IBM SPSS software. The results indicate that Work-Life Imbalance has a significant effect on Customer Service Performance. The coefficient of determination (R Square) value of 0.837 shows that the Work-Life Imbalance variable explains 83.7% of the variance in Customer Service Performance, while the remaining percentage is influenced by other variables outside the scope of this study. Therefore, banking companies are expected to provide appropriate support for employees who carry dual roles as workers and students.

The Indonesian government in supporting Intellectual Property actors has issued Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Implementation of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy As a maximum effort in implementing Government Regulation No. 24 of 2022 concerning the creative economy in helping to strengthen national and international economic development, but the regulation only regulates generally regarding Intellectual property, furthermore it is deemed necessary to have more specific regulations specifically regarding asset quality ratings as collateral which is expected to be not only for financing institutions but can help Intellectual Property assessment institutions, considering that Intellectual Property is an intangible object that makes banks as creditors hesitate to accept Intellectual Property as collateral in financing. The basic reason Intellectual Property Rights can be used as fiduciary collateral because it is included in the law of immaterial objects where one of the characteristics of objects that can be used as debt collateral is objects that have economic value, copyright is also attached to exclusive rights, namely the attachment of these rights to the creator or holder of the copyright he created.  

This study aims to analyze the effect of inflation and interest rates on the stock prices of banking companies listed in the IDX80 index on the Indonesia Stock Exchange for the 2019–2024 period. Research data were obtained from official reports of banking company stock prices as well as inflation and interest rate data from Bank Indonesia. The study used a quantitative approach with multiple linear regression methods through the SPSS application, and classical assumption tests were conducted as a requirement for analysis. The study population included all IDX80 banking companies, with a saturated sampling technique resulting in five banks that met the criteria during the study period. The results of the partial test indicate that inflation has a positive and significant effect on stock prices, while interest rates have a negative and significant effect on stock prices. This indicates that stable inflation can still improve the performance of the banking sector, while rising interest rates tend to depress stock prices due to increased borrowing costs and a shift in investment to other instruments. The results of the simultaneous test also show that inflation and interest rates together have a significant effect on the stock prices of IDX80 banking companies. The results show that inflation has a significant positive effect on stock prices with a significance value of 0.034, while interest rates have a significant negative effect with a significance value of 0.018. Simultaneously, inflation and interest rates have a significant effect on stock prices with a calculated F value of 14.549 > Ftable 2.70 and a significance of 0.000 < 0.05.

This paper focuses on a legal review of foreign investment regulations in Indonesia, a crucial aspect that underpins most of the discussion. Furthermore, it frequently highlights the implications of legal regulations on investment, including foreign investment, in several related regulations, such as the Job Creation Law and the Investment Law, for market volatility, corporate governance, and stock prices in Indonesia. This paper emphasizes a normative-empirical context, focusing on a review of capital market investment regulations and secondary analyses conducted through several journals reporting on the effectiveness of foreign investment for local companies, enhancing their image as local companies, a trend inevitably driven by local interests. This is further supported by the use of various important theories, such as foreign investment theory, the legal framework for foreign investment, stock performance theory, and efficient investment, as crucial theoretical considerations in the discussion. The point of the results of the discussion in this writing is then emphasized on its focus, namely the results of the review of the legal regulations regarding capital markets that include foreign capital markets, which also discusses the results of research reports from various journals related to the implications of foreign investment regulations as well as the challenges and discussions of harmonization regarding existing investment regulations in Indonesia.

Penelitian ini mengkaji transformasi strategis manajemen risiko finansial melalui penerapan Digital Twins (DT) dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). DT berevolusi dari sekadar model manufaktur menjadi sistem cerdas yang mampu memprediksi perilaku entitas finansial secara real-time. Hasil kajian menunjukkan bahwa DT mendukung kerangka Prevention, Preparedness, Response, Recovery (PPRR), memperkuat resiliensi rantai pasok, serta meningkatkan efektivitas stress testing perbankan sesuai regulasi Basel III. Selain itu, DT berperan dalam deteksi penipuan, akuntansi karbon, dan simulasi kebijakan makroekonomi. Studi ini menegaskan bahwa DT mampu meningkatkan akurasi prediksi risiko hingga 95% dan mengurangi downtime operasional sebesar 20%. Namun, keterbatasan standar global, integrasi data lintas sistem, serta hambatan regulasi masih menjadi tantangan utama. Agenda riset masa depan diarahkan pada pengembangan interoperabilitas global, integrasi teknologi AI, serta evaluasi ROI jangka panjang untuk memperkuat ketahanan finansial berbasis DT.

Liquidity management is an important aspect in maintaining the operational stability of Islamic banking. Inadequate liquidity management can affect a bank’s ability to fulfill its short-term obligations and reduce public trust in banking institutions. This study aims to examine the basic concepts of liquidity management, liquidity management practices, and the various challenges faced by Islamic banks in maintaining financial stability. The study employed a qualitative method using a literature review approach through the examination of various sources, including books, scientific journals, and research articles relevant to the topic. The collected data were analyzed descriptively to obtain a systematic understanding of liquidity management in Islamic banking. The findings indicate that liquidity management in Islamic banks is carried out through asset and liability management, fund collection, financing distribution, and the implementation of GAP management. In addition, Islamic banking faces several challenges, including the limited availability of Islamic money market instruments, imbalance between assets and liabilities, risks of massive customer withdrawals, and changes in economic conditions and regulations. Therefore, adaptive liquidity management strategies based on prudential principles are required to maintain operational stability and ensure the sustainability of Islamic banking institutions.