Publication Search

This study aims to examine the application of heart-centered communication based on Nonviolent Communication (NVC) Theory in interactions between employees and guests at the Masainn Hotel, Kuta, Bali. NVC, developed by Marshall Rosenberg, stresses empathetic engagement built on four core components: observation, feelings, needs, and requests. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with guests and direct field observations of daily service interactions. The findings indicate that employees consistently apply empathy-driven communication by offering warm greetings, attentive service, and genuine emotional presence. These behaviors help create a family-like environment that makes guests feel comfortable and emotionally connected to the hotel. Notably, one guest reported returning to the hotel for three consecutive years, having been introduced by a friend who has been a loyal customer for nine years. This demonstrates that NVC-based communication contributes significantly to guest satisfaction, trust, and long-term loyalty. Furthermore, the study highlights the strategic role of emotional intelligence and compassionate communication in shaping service quality within the hospitality industry. By integrating NVC principles into daily service practices, hotels can foster stronger interpersonal relationships, enhance guest experiences, and build sustainable customer retention.

Penelitian ini membahas akibat hukum dari penggunaan kuasa jual yang dipalsukan dalam proses balik nama sertipikat hak atas tanah oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan kuasa jual, kedudukan hukum sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan kuasa palsu, serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan kuasa jual untuk balik nama sertipikat merupakan tindak pidana yang menimbulkan konsekuensi hukum tidak hanya bagi pelaku utama, tetapi juga bagi PPAT yang lalai dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan akta palsu dapat dibatalkan demi hukum karena cacat administratif dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pemilik berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan hak atas tanah maupun ganti kerugian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan PPAT serta kehati-hatian dalam proses balik nama sertipikat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan.

Penelitian ini membahas peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta hibah, dengan fokus pada implikasi sengketa hukum yang terlihat pada Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya jumlah sengketa terkait akta hibah di Indonesia yang menunjukkan belum optimalnya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjamin keabsahan dan legalitas dokumen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana regulasi mengatur peran dan tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah, serta bagaimana permasalahan hukum yang muncul dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara sengketa akta hibah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan literatur hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab utama PPAT dalam pembuatan akta hibah mencakup syarat formil dan materiil sesuai PP No. 37/1998, KUH Perdata, dan KHI, termasuk verifikasi dokumen, identitas, status tanah, serta persetujuan ahli waris. Sengketa  dalam Putusan No. 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr, timbul akibat dugaan hibah fiktif dan kurangnya kehati-hatian PPAT, namun penggugat PPAT tidak dapat dibuktikan dan akta hibah secara administratif telah memenui syarat.Hakim menyatakan gugatan tidak diterima karena cacat formil Penelitian ini menyarankan agar PPAT lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan lebih proaktif dalam mencegah potensi sengketa hukum terkait hibah tanah.

This study examines the complex issue of citizenship in interfaith marriages within Indonesia’s legal and human rights framework. The problem arises from the absence of explicit provisions in national law regarding the civil registration and citizenship consequences of marriages between individuals of different religions. This legal ambiguity often results in unequal recognition, difficulties in registering children’s citizenship, and broader implications for the right to identity. The research aims to analyze how Indonesian marriage law, administrative population law, and judicial interpretations interact with international and constitutional human rights principles. Using a normative juridical method combined with case study analysis and doctrinal review, this study identifies legal inconsistencies between national regulations and the principle of non-discrimination guaranteed under human rights law. The findings indicate that judicial practices, such as post-SEMA No. 2 of 2023 rulings, show a gradual shift toward balancing legal certainty with human rights protection, although disparities persist across jurisdictions. The study concludes that reform is required to clarify the status of interfaith marriages and to protect the citizenship rights of all parties involved, including children. It recommends that legislators harmonize marriage and citizenship laws with constitutional mandates and human rights instruments to ensure equality before the law, legal certainty, and respect for individual freedoms.

Desa Kemuning merupakan salah satu Desa yang terletak di Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar Jawa Tengah. Desa Kemuning mempunyai potensi dalam bidang pariwisata yang dikenal luas oleh masyarakat. Dalam proses pengembangan desa, salah satu permasalahan yang ada pada Desa Kemuning adalah kurangnya perhatian masyarakat tentang pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam proses konstruksi. Sehingga Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Semarang melaksanakan kegiatan pengabdian yang berlokasi di Desa Kemuning yang berupa penyuluhan terkait pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam proses pembangunan dan pengembangan Desa Kemuning. Metode kegiatan yang digunakan untuk tercapainya tujuan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah survei untuk mengetahui kondisi masyarakat dan lingkungan, analisis mengenai penyuluhan yang terkait pengetahuan masyarakat mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), penyusunan materi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kemuning. Berdasarkan hasil dari proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Kemuning yang berupa penyuluhan mengenai pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk pelaksanaan konstruksi, dapat memberikan tambahan pengetahuan dan peningkatan sikap kehati-hatian dalam bekerja dibidang konstruksi dan warga semakin tahu item-item yang wajib digunakan dalam memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Mexico is one of the countries in Latin America that is still under threat from cartels or criminal organizations every day. National security is one of Mexico's weaknesses because cartels continue to grow and expand their influence, so that criminal activities such as human trafficking still often occur in the country. This article will discuss how the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) supports the implementation of the Blue Heart Campaign in combating human trafficking that continues to threaten the lives of Mexican citizens. Human trafficking is an international issue or problem because this activity occurs in almost all countries in the world and is operated by various criminal organizations that disrupt the stability of security and peace in these countries, in this article human trafficking must be eliminated from the root of the problem, namely cartels and governments that cannot fulfill their roles, thus causing social inequality in Mexico. The novelty in this study is the lack of data or literature in discussing the role of the United Nations Office on Drugs and Crime in supporting the implementation of the Blue Heart Campaign in Mexico.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan multikultural dilakukan di SMK Negeri 1 Binjai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan naturalistik inquiry studi kasus.Data dikumpulkan melalui pengamatandan wawancara.Keabsahan data diperkuat dengan mengonfirmasi hasil observasi dan wawancara. Untuk menguji kredibilitas data, dilakukan pengamatan yang lebih lama, peningkatan ketelitian, triangulasi data, member check, dan referensi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai multikultural di SMK Negeri 1 Binjai memiliki beberapa aspek sebagai berikut:1) pembelajaran dilaksanakan secara terpadu melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. 2) Peran kepala sekolah, guru, dan siswa memiliki peranan penting dan pemahaman yang sama dalam pengembangan nilai-nilai multikultural, yang berpengaruh positif dalam membangun karakter peserta didik.. 3) Program kurikulum internasional (Cambridge) dirancang untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara langsung dan interaktif dengan dunia, serta mendorong pendekatan pembelajaran aktif yang memandu siswa menjadi fasih dan memiliki pengetahuan luas dalam berbagai mata pelajaran. 4) Program ini juga berusaha merangkul keragaman yang ada dalam hati siswa, seperti latar belakang etnis, keyakinan agama, dan cita-cita, dengan tujuan menciptakan individu yang mampu bersosialisasi dengan budaya yang berbeda. 5)SMK Negeri 1 Binjai merupakan tempat pertemuan antara peserta didik dan guru yang berasal dari latar belakang yang berbeda, yang memiliki ide, keyakinan, dan nilai yang beragam. Festival dan acara budaya diadakan untuk mengekspresikan keragaman multikultural tersebut. 6)Seluruh orang di lingkungan sekolah sangat waspaddan berkomitmen dalam menerapkan kebijakan no bullying (bebas penindasan). Dengan demikian,penelitian ini menyajikan gambaran tentang penerapan nilai-nilai multikultural dalam membangun karakter peserta didik yang beragam budaya.

The lyrics of the song that will be discussed in this study are Wildflower which is a pop song created by Billie Eilish which was released on May 17 2024 in her third studio album, Hit Me Hard and Soft. This song tells the story of Billie's experience of initially comforting a girl who is heartbroken after a breakup, but then she actually has a relationship with the girl's ex-lover. The purpose of this study is to describe the language style contained in the lyrics of the Wildflower song and explain the meaning of the language described. This research is qualitative research. The research for this study is to use data analysis, namely listening to the song to be analyzed, understanding the content of the lyrics, then looking for words that contain majas or language style. The method used is qualitative descriptive. The data of this study is an analysis of the use of metaphor, personification, repetition, hyperbole, and irony language styles contained in the lyrics of the Wildflower song. The results of this study show that there is the use of metaphor, personification, repetition, hyperbole, and irony language styles in the lyrics of Wildflower songs.

This paper aims to provide knowledge about the role of the General Election Supervisory Body (Bawaslu) in handling administrative election violations. Bawaslu, as an independent institution, has the main task of supervising all stages of the general election and ensuring that its implementation runs in accordance with applicable legal provisions. Administrative election violations, which include actions that are not in accordance with administrative election regulations, are one of the main focuses of Bawaslu's supervision. Handling these administrative violations is very important to maintain the integrity of the election and public trust in the democratic process. Handling administrative election violations by Bawaslu, from the prevention stage to enforcement. In addition, various challenges faced by Bawaslu in carrying out its role are also described, such as limited human resources and supporting facilities, as well as the complexity of administrative violation cases. As a result, the role of Bawaslu in handling administrative election violations is very important in maintaining election participants' compliance with the rules, although there are still several obstacles that affect the effectiveness of the implementation of this supervision. Therefore, increasing capacity and cross-institutional cooperation is crucial to strengthening Bawaslu's supervisory function in the future.

Dian Brori. Evaluasi Sekretariat DPRD Kota Prabumulih. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Prabumulih. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara penyajian data, reduksi data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek konteks kelembagaan sekretariat DPRD Kota Prabumulih secara organisasi menunjukkan kinerjanya belum optimal, hal ini dapat dilihat dari sisi kinerja organisasi juga ditentukan oleh kinerja masing-masing bagian dan tentunya sangat penting bagi kinerja pegawai yang menjadi titik tolak atau ujung tombak. Selanjutnya dari aspek input, saling berkoordinasi dan bekerja sama menjadikan sisi kekuatan kinerja organisasi sekretariat DPRD Kota Prabumulih. Kemudian dari segi kinerja organisasi pada lembaga sekretariat diawali dengan melakukan evaluasi pada level individu pegawai, kemudian melakukan evaluasi pada sub bidang dan bidang baru secara keseluruhan, evaluasi terhadap berbagai proses sangat penting dilakukan karena dinilai berguna untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang dan mencari atau menemukan alternatif-alternatif strategi yang tepat. Terakhir dari aspek produk yaitu mendapatkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan Lembaga dalam hal ini sekretariat DPRD Kota Prabumulih, maka hasilnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa organisasi ini banyak sekali sisi-sisi lemahnya mulai dari unsur yang terkecil yaitu individu pegawai sampai pada bidang dan keseluruhan Lembaga. Faktor pendukung dari penelitian ini yaitu kerjasama tim serta koordinasi dan komunikasi yang baik yang tertanam dalam hati setiap pegawai serta rasa kekeluargaan yang kuat dan saling membutuhkan satu sama lain menjadi faktor pendukung dalam menunjang kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Prabumulih. Kemudian didukung oleh kualitas pegawai yang mumpuni, sedangkan faktor penghambatnya adalah kelemahan atau faktor penghambat kinerja organisasi atau lembaga sekretariat DPRD Kota Palembang yaitu belum semua pegawai menguasai sarana berbasis IT, hal ini memang menjadi kendala, namun kedepannya akan dilakukan perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut.

This research aims to understand and describe the development of achievements in the Pencak Silat institution of Setia Hati Terate Branch Kedungadem, Bojonegoro Regency. The phenomenon of Pencak Silat PSHT has significantly contributed to elevating Indonesia's name in both national and international martial arts. However, to maintain competitiveness with other countries, efforts are needed to universally develop achievement development. Challenges faced in advancing the achievement development of Pencak Silat PSHT in the Kedungadem branch of Bojonegoro Regency include insufficient funding, underutilization of existing facilities, and a lack of specialized training for athletes and coaches. This research adopts a qualitative approach, intentionally selecting the location as the PSHT Training Center in the Kedungadem Branch of Bojonegoro Regency. The results indicate that achievement development in the Kedungadem branch meets standards for coaches, demonstrating professionalism and competence. The sports branch of Pencak Silat PSHT in the Kedungadem branch has a considerable number of potential athletes. The training program is structured and continuous, with sufficient budgetary allocations to fund athlete training and participation in competitions. The applied training program is well-organized, with training sessions held three times a week. The Pencak Silat PSHT branch in Kedungadem possesses equipment, including mats (10m x 10m), two sandbags, five wooden dummies, and three pairs of body protectors.

The film “Hati Suhita” released in 2023 is an adaptation of the novel by Khilma Anis. Because it is set in an Islamic boarding school causes the film to have dialogues that are thick with politeness. However, this does not deny that the film also contains conversational implicatures. The aim of this study is to describe the forms of conversational implicatures found in the film “Hati Suhita” and explain how the process of violating the principle of cooperation and the principle of politeness can cause the emergence of implicatures. This study uses two approaches, namely a theoretical approach with pragmatic studies and a qualitative descriptive approach as a methodological approach. The data collection method uses the listening method with advanced techniques, namely the proficient free-involved listening technique and note-taking technique. Based on the 736 speech data from the film “Hati Suhita”, 63 speeches containing conversational implicature were found. The details of the implicature are 26 implicatures caused by the violation of cooperation principle and 37 implicatures caused by the violation of politeness principle. The thimble violation that creates the most implicature in the film is the violation of the thimble of agreement maxim. In addition, no violations of the thimble of modesty maxim and the thimble of obligation of S to O maxim were found in the analyzed data. Hopefully, this research can reveal the implied meanings in the dialogue between the characters in the film Hati Suhita.

Economic recovery amidst global challenges requires the right strategy and innovation so that the economic sector can recover optimally. This article analyzes various strategies and innovations implemented in activity programs to improve the performance of the economic sector. This study uses a descriptive analytical approach by examining several programs and activities that have been implemented in various countries. The results of the analysis show the importance of adaptation strategies, technological innovation and collaboration between stakeholders in accelerating post-crisis economic recovery. These findings provide guidance for governments, companies and related institutions to design and implement effective and sustainable economic recovery programs.    

Financial transactions cause the emergence of legal relationships between two or more parties. In order to expedite the flow of financial transactions, it is required to produce evidence in the civil sector, therefore the participation of Notaries is required as a public official who has the task of making authentic deeds. The deed in question is an authentic deed made by or before a notary according to the form and procedures stipulated in the Law. In making authentic deeds, it is not uncommon for Notaries to meet with parties who are perpetrators of money laundering crimes with the aim of obtaining protection under the confidentiality provisions of the Notary profession. Isn't the Notary only responsible and authorized to make authentic deeds and other powers, all related to documents, then where are the suspicious transactions carried out by his clients? This problem must be studied in more depth to see how the Notary applies the principle of prudence in getting to know the presenters and the legal consequences of authentic deeds that do not apply the principle of prudence in getting to know the presenters.

Education is the key to the development of a nation. Education is carried out through efforts to determine all the natural strengths that children have, both as humans and as members of society, to achieve the highest safety and happiness. In line with this, the educational process should also be focused on the process of developing all human potential so that we can become ourselves with superior abilities and personalities so that we can create adequate resources. The method used in writing this article is a qualitative method. Qualitative research is research that looks at the perspective of social reality, namely by seeing the world as it is, therefore a qualitative researcher must be someone with an open mind. Basically, qualitative research has two objectives, namely: first, describing and revealing and second, describing and explaining. According to Ma'Tuf in M.Hatis, a gadget is a small technological electronic device or item that has a special function, but is often associated as an innovation or new item. A gadget among the public is no longer foreign, in this advanced era it is very sophisticated because the gadgets that are made are small and have many benefits and there are positive and negative sides to the use of gadgets. The use of gadgets in young children aged 5-6 years is indeed the use of gadgets It has a big influence on children because nowadays children are more concerned with playing with gadgets than studying and some of these children's families give their children a personal gadget.

Harta Bersama dalam perkawinan adalah Harta yang didapat secara Bersama – sama maupun sendiri dalam ikatan perkawinan oleh Suami maupun dan Istri, dalam kasus a quo terjadi suatu peristiwa hukum dimana Istri ( Tergugat ) membeli tanah tanah dari Ayahnya dengan bukti AJB tertanggal 2008. Dimana pernikahan antara Penggugat ( Suami ) dan Istri ( Tergugat ) terjadi pada tahun 1999. Bahwa karena AJB tidak terdapat kwitansi jual beli dan penerimaan uang dari Tergugat ( Istri) kepada Ayahnya ( Penjual ), maka hakim menilai itu adalah hibah dan tidak dapat dianggap sebagai Harta Bersama. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan harta bersama dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?  Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Putusan 0541/Plt.G/2013/PA.Kra terkait Harta Pemberian Orang Tua kepada Anak melalui Jual Beli ? Bagaimana Akibat Hukum terhadap Putusan 0541/Plt.G/2013/PA.Kra terkait Harta Pemberian Orang Tua kepada Anak melalui Jual Beli ?. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian ini adalah UU Perkawinan menyatakan bahwa harta warisan tidak dapat dialihkan atau diubah menjadi harta bersama tanpa adanya perjanjian perkawinan terlebih dahulu antara suami dan istri. Sebab, harta diperoleh dari hasil kerja keras satu pihak dan hadiah dari pihak lain. Dalam kasus di Pengadilan Agama Karanganyar, bukti menunjukkan adanya proses jual beli dalam pernikahan. Namun majelis hakim menetapkan tidak ada keuntungan bersama dalam proses tersebut dan tanah serta dua bangunan tersebut bukan merupakan milik bersama. Keputusan tersebut dinilai sejalan dengan keadilan substantif dan hukum progresif yang mengedepankan moral, etika, dan agama. Kasus ini menyoroti pentingnya pluralisme hukum dalam menangani nilai-nilai masyarakat dan hati nurani.

Community Service (PKM) is a form of the Tridharma of Higher Education. This PKM is proposed to carry out socialization and educational activities. The basic material in learning mathematics at the elementary school level starts with addition, subtraction, to multiplication and division of numbers. But in the multiplication and division material, many students experience difficulties. Actually there are many learning methods that are used to make it easier for students to understand and memorize multiplication. One of them is the jarimatics method. In this method students are not required to memorize but students are taught to be able to understand multiplication by using their limbs, namely their fingers. With jarimatika students will learn multiplication easily and fun. The method used in this PKM is education and hands-on practice of the jarimatics method in multiplication problems. As a result, students become more aware of multiplication and feel happy with the method being taught, because it makes it easier for them to calculate multiplication.  

Penelitian ini akan mengkaji tentang Pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta  Jual Beli Hak Atas Tanah oleh bukan pemilik, seharusnya dibuat dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan prinsip kehati-hatian oleh Notaris/PPAT. Hal ini disebabkan dalam pembuatan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris/PPAT yang mengandung cacat hukum akan merugikan para pihak atau salah satu pihak dan berakibat dapat dimintakan pembatalan akta ke Hakim. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apa tanggung jawab Notaris/PPAT membuat akta jual beli hak atas tanah oleh bukan pemilik? (2) Bagaimana akibat hukumnya terhadap Notaris/PPAT membuat akta jual beli hak atas tanah oleh bukan pemilik? (3) Pertimbangan hukum hakim untuk Notaris/PPAT membuat akta jual beli hak atas tanah oleh bukan pemilik dalam kasus putusan No. 347/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim? Metode penelitian penulis yang digunakan adalah penelitian yurids normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, sumber dan jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi pustaka, Undang-Undang, Peraturan pemerintah dan internet, metode analisis data yang digunakan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Akibat hukum akta jual beli yang dibuat karena adanya pembuatan akta jual beli hak atas tanah oleh bukan pemilik maka terhadap akta tersebut dapat diajukan pembatalan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1328 Jo. 1449 KUHPerdata. (2) Pertanggungjawaban Notaris/PPAT dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan prosedur dan kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini Notaris/PPAT tidak sampai wewenang dan tujuannya untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif terhadap keterangan-keterangan atau fakta yang tidak benar akibat adanya itikad tidak baik yang disertakan oleh salah satu pihak sepanjang secara administratif sudah dipenuhi sesuai kaidah hukum yang berlaku. (3) pertimbangan hakim menyatakan bahwa akta jual beli tanah yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Tergugat I) tidak sah atau mengandung kesalahan hukum atau cacat hukum karena dibuatnya atau diterbitkannya Akta Jual tanpa sepengetahuan atau persetujuan Tergugat, maka AJB tersebut adalah tidak sah atau cacat hukum, sehingga tidak berlaku mengikat secara hukum.

Tujuan penelitian ini adalah :Ingin mengetahui praktik pemberian uang hantaran dalam perkawinan, Ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap melembaganya adat dalam tradisi hantaran masyarakat  desa dan Ingin mengetahui perpektif hukum islam terhadap uang hantaran di desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari.Latarbelakang penelitian ini diawali dari (Grand Tour) penulis melihat bahwa pada masyarakat desa Kembang Tanjung Kabupaten Batanghari: 1). Masih terlihat adanya perbedaan pada jumlah uang hantaran dalam peminangan. 2) masih terlihat pada masyarakat desa Kembang Tanjung dalam menentukan jumlah uang hantaran dilihat dari tingginya rendahnya pendidikkan anak perempuannya.Hasil penelitian mahar merupakan pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri sebagai bukti ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih pada seorang istri kepada calon suaminya.. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum dari mahar. Hal ini dikarenakan  perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang. Hantaran di Desa Tanjung Kembang ditetapkan dengan melihat  pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut. Penetapan jumlah dan waktu uang hantaran diberikan ditentukan dengan cara kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi tetap saja keputusannya dari pihak perempuan. Pihak laki-laki akan meminta jumlah uang hantaran dikurangi seandainya tidak ada kemampuan untuk memenuhinya. Praktek pemberian uang hantaran membebankan mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang mempunyai berbagai tanggungan sehingga berakibatkan penundaan perkawinan. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan penelitian,  setelah terjadi penundaan perkawinan Simpulan dari penelitian ini 1) Penetapan jumlah uang hantaran dengan melihat kepada pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut.. 2., tradisi pemberian hantaran sudah dikenal oleh masyarakat setempat dan dilaksanakan dari dahulu kala.  Tradisi ini yang disebut dengan adat dianggap baik oleh masyarakat selanjutnya dilestarikan dan tidak boleh ditinggalkan. 3).Mahar menjadi salah satu kewajiban pertama suami kepada istri, bukan hadiah atau seserahan,” sebutnya. Dalil mengenai mahar telah diatur dalam firman Allah, Q.S An-Nisa ayat 4 yang artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

The first education of a child is parents, parents forbid how children behave and behave, every human being has a different way of shaping children's behavior, but it is different from children who live in foster care, children who are in orphanages are children who have deficiencies in the economy , children who do not have parents and others, those who are in orphanages are educated by foster parents or better known as caregivers. The focus of the researcher's research is to find out the efforts of caregivers in developing the discipline of orphanage children, in orphanages the attitudes and behavior of children are formed, namely how they work and behave, especially in forming child discipline. Caregivers have an important role in educating orphans both in small and big matters, various efforts are made by caregivers so that they can make foster children become good individuals and be able to be responsible for what is assigned to them so that they become trained. At the Aisyiyah Orphanage, giving punishment is the most frequently used effort by caregivers to make the orphanage children discipline, especially for children who have been repeatedly advised but are not deterred. This research method is a qualitative research with a descriptive approach