Publication Search

Di tengah dinamika industri musik yang terus berkembang pesat di Indonesia, permasalahan royalti atas karya musik menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi hukum yang konkret dan efektif. Performing rights merupakan hak pokok yang dilindungi dalam UU Hak Cipta (UUHC) atas pemanfaatan karya dalam pertunjukan publik, pada penerapannya belum optimal dan sering menimbulkan permasalahan hukum antara pencipta lagu, performer, dan event organizer. Konteks penelitian ini menghadirkan peranan strategis Notaris sebagai penjaga keabsahan kontrak melalui penyusunan klausul performing rights pada kontrak event organizer sebagai solusi preventif terhadap permasalahan royalti di industri musik Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: bagaimana kedudukan performing rights menurut UUHC, bagaimana penerapan klausul performing rights pada kontrak event organizer, serta bagaimana peranan Notaris dalam penyusunan klausul performing rights sebagai upaya mencegah sengketa royalti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan konseptual, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik industri musik secara sistematis serta analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul performing rights yang disusun dan disahkan oleh Notaris memiliki peran sentral dalam memastikan legalitas, kekuatan mengikat, serta perlindungan hak cipta, sehingga mampu meminimalisir potensi sengketa royalti dan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan analisis terhadap regulasi dan kebutuhan praktis sebagaimana uraian dalam penelitian ini, Peneliti menyusun sebuah draf klausul Performing Rights yang komprehensif dan aplikatif untuk dimuat dalam kontrak antara Event Organizer dan Performer. Disarankan perlunya standarisasi klausul performing rights, peningkatan pengetahuan hukum bagi event organizer, sosialisasi kewajiban royalti, serta peningkatan kapasitas Notaris di bidang kekayaan intelektual guna membangun ekosistem industri musik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran desa dan ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 dengan kondisi ekonomi terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Landasan teori mencakup efektivitas hukum, sistem hukum, hukum responsif, dan kepastian hukum, yang memberikan kerangka analisis dalam konteks pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Reban telah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Program ini mencapai keberhasilan signifikan dengan 349 sertifikat yang berhasil diterbitkan dari 448 bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan melibatkan tahapan sistematis mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri yang menetapkan Rp150.000 per bidang tanah, yang tidak mencukupi biaya operasional akibat inflasi. Hal ini mendorong panitia PTSL di beberapa daerah mengambil inisiatif menetapkan biaya yang lebih tinggi melalui musyawarah.

Penelitian ini membahas akibat hukum dari penggunaan kuasa jual yang dipalsukan dalam proses balik nama sertipikat hak atas tanah oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan kuasa jual, kedudukan hukum sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan kuasa palsu, serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan kuasa jual untuk balik nama sertipikat merupakan tindak pidana yang menimbulkan konsekuensi hukum tidak hanya bagi pelaku utama, tetapi juga bagi PPAT yang lalai dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan akta palsu dapat dibatalkan demi hukum karena cacat administratif dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pemilik berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan hak atas tanah maupun ganti kerugian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan PPAT serta kehati-hatian dalam proses balik nama sertipikat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan.

This study aims to examine the effect of accounts payable, profitability, and Other Comprehensive Income (OCI) on audit fees in FMCG Food & Beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange for 2020–2024. A quantitative method using multiple linear regression was applied, supported by classical assumption tests including normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests which indicated that the model is statistically valid. The regression results show that accounts payable significantly affects audit fees (sig 0.002), while profitability (sig 0.286) and OCI (sig 0.064) have no significant partial effect. Simultaneously, all variables significantly influence audit feeswith an F-test value of 0.000. The coefficient of determination (R²) of 0.576 indicates that 57.6% of audit fee variation is explained by the independent variables. These findings highlight that company risk, reflected in higher accounts payable, is the primary determinant of audit fees in the FMCG sector.

The rapid development of information technology encourages the use of digital media as an educational tool in the health sector, particularly for pregnant women. One of the problems faced by Klinik Bidan Rima Pondok Meja is the limited use of conventional educational media, such as books and posters, which are considered less attractive and difficult to understand. This study aims to design and develop an Android-based Augmented Reality (AR) application as an educational medium for nutrition and fetal development for pregnant women. The application presents three-dimensional (3D) visualizations of fetal development from week to week, along with information on nutritional needs during pregnancy. The system development method used in this research is the Prototype model, while the Augmented Reality technology applies marker-based tracking. The development tools used include Unity, and Blender 3D. The result of this study is an Android-based AR application prototype that provides interactive and easily understandable information about fetal development and maternal nutrition. This application is expected to increase learning interest and understanding of pregnant women in maintaining a healthy pregnancy at Klinik Bidan Rima Pondok Meja.

Weight gain can be a concern for some women, with some considering a body conforming to specific beauty standards as an ideal or desired goal. The use of progesterone hormone injections, which affect the appetite control center in the hypothalamus, can increase appetite and potentially lead to weight gain. This research employs a descriptive-analytical method with a quantitative approach conducted at the Independent Midwife Practice in the working area of the Kragilan Serang Community Health Center, Banten, using secondary data from medical records. Data collection involved 96 respondents divided into 48 samples of 1-month injectable contraceptive (KB Suntik) users and 48 samples of 3-month injectable contraceptive users. The total research sample size is 96 respondents, with the majority falling in the 20–40 age group and the remainder aged >40 years. The results indicate that among the 48 respondents using the 1-month injectable contraceptive, the average weight gain is 0. 938 kg, while for the 3-month injectable contraceptive, the average weight gain is 4. 251 kg.

Polusi udara partikulat halus (PM2,5) merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Faktor penyumbang utamanya adalah emisi kendaraan di jalur Pantura, aktivitas industri perikanan, serta konsentrasi tinggi selama musim kemarau (Juni–November). Tidak adanya model peramalan sub-jam yang akurat menghambat pengembangan sistem peringatan dini yang efektif. Penelitian ini mengembangkan dan mengevaluasi model deep learning berbasis Transformer untuk memprediksi konsentrasi PM2,5 dengan resolusi waktu 15 menit. Data yang digunakan berasal dari NASA GEOS-CF (band PM25_RH35_GCC) yang diakses melalui Google Earth Engine menggunakan API Python. Dataset mencakup periode 1 Januari hingga 22 November 2025, menghasilkan 7.813 observasi per jam, yang kemudian diinterpolasi linear menjadi 31.249 titik data dengan resolusi 15 menit. Arsitektur Transformer terdiri dari 3 lapis enkoder, 4 kepala perhatian multi-head, dimensi embedding 128, dimensi feed-forward 256, panjang sekuen 60 timestep, dan augmentasi fitur menggunakan rerata bergulir (*rolling mean*, jendela = 3) dan beda pertama (*first difference*). Pelatihan dilakukan dengan TensorFlow-Keras, pengoptimal Adam, penjadwal peluruhan kosinus (*cosine decay scheduler*), dan fungsi kerugian Huber. Pembagian data dilakukan secara kronologis: 70% pelatihan, 30% validasi. Evaluasi pada set uji independen (16 Agustus–21 November 2025, 9.357 observasi atau 97 hari 11 jam 15 menit) menghasilkan MAE 0,7691 µg/m³, RMSE 1,2052 µg/m³, R² 0,9945, dan *Explained Variance Score* 0,9948. Model ini mampu menggambarkan variasi diurnal dan anomali musiman secara akurat, jauh melampaui model LSTM dan GTWR konvensional. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan di bidang Teknologi Informasi melalui kerangka kerja pengolahan *big data* satelit untuk aplikasi lingkungan.

Introduction: Conditions in Indonesia based on data from the 2019 Nutrition Status Study of Toddlers in Indonesia (SSGBI) are still relatively high, where the prevalence of stunting is 27.67%. The GADHIES model aims to clarify and facilitate work steps in carrying out health promotion and can complement the shortcomings of each of these models. The purpose of this service is to improve the competence of village midwives in health promotion by empowering the community to use local ingredients in making healthy and nutritious food as an effort to prevent stunting, as well as increase public awareness of the dangers of stunting in children. Method: The implementation of this activity goes through three stages of activities, namely planning, implementation and monitoring evaluation. During the planning, a Focus Group Discussion (FGD) began first between the PKM team, the Puskesmas and village midwives. The implementation of the gadhies model health promotion model training for stunting prevention was carried out for 2 days which was attended by 15 village midwives, with 3 resource persons, lecture methods and interactive discussions using power point media, gadhies model posters, gadhies health promotion pocket books, and also the Gadhies Model Training Module. After carrying out this training activity, the team conducted monitoring and evaluation to see the improvement of midwives' competence on the gadhies model health promotion method. Results: There was a significant increase in midwife's competence in health promotion from 2 (13.3%) during the pretest to 14 (93.3%) during the posttest. There was a significant increase in maternal satisfaction with health promotion services by midwives from 4 (26.7%) to 15 (100%) after midwives received health promotion training on the Gadhies model.

Tanah adalah objek vital yang bernilai tinggi sehingga transaksi jual beli tanah menuntut kepastian hukum agar tidak menciptakan sengketa. Namun, praktik membeli atau menjual tanah secara tunai tanpa melalui PPAT dan tanpa memiliki sertifikat kepemilikan masih banyak terjadi, sehingga menimbulkan berbagai masalah terkait keabsahan dokumen, perlindungan hukum, serta risiko terjadinya sengketa. Latar belakang inilah yang melandasi penelitian dengan judul Perlindungan Hukum bagi Pembeli atas Tanah dalam Perjanjian Jual Beli: Studi Putusan Nomor 1990/K/PDT/2025. Penelitian ini ditulis guna menganalisis kekuatan hukum perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dan menilai pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada pembeli. Metode penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya ditemukan dalam Putusan Nomor 1990/K/PDT/2025, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak terkait jual beli tanah adalah sah dan bersifat mengikat. Para Tergugat dinyatakan wanprestasi atas mengurus penerbitan sertifikat pengganti maupun proses peralihan hak atas tanah. Selain itu, Majelis Hakim memerintahkan agar sertifikat pengganti segera diterbitkan, dilakukan pemecahan bidang tanah, dan dilaksanakan proses balik nama. Untuk menjamin kepastian pelaksanaan putusan, hakim memberikan kewenangan kepada pembeli untuk mengurus sendiri seluruh proses tersebut apabila penjual tetap lalai. Pertimbangan hukum ini mencerminkan sikap hakim yang berorientasi pada perlindungan hak pembeli beritikad baik sekaligus sebagai upaya menegakkan prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan.

This service activity was carried out in the Domestic Trade Sector, Central Java Provincial Industry and Trade Office with the aim of supporting the data collection process and updating the prices of basic necessities. This activity focuses on providing accurate and up-to-date price data as the basis for making price stabilization policies by local governments. The implementation of activities includes observation of the internal data collection system, daily price data input, data validation, and preparation of price development reports. In addition, the service team also coordinates with field officers and market managers to ensure the completeness of information and consistency of the data received. The technical assistance process related to the use of data collection application tools is also carried out to improve the competence of apparatus in managing information more effectively. The results of the activity show that systematic data updates are able to improve administrative efficiency, database accuracy, and support decision-making processes related to regional economic stability. Furthermore, the availability of more reliable price data allows local governments to detect potential price fluctuations early and formulate more timely and targeted intervention steps.

Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi, salah satunya dipicu oleh komplikasi kehamilan akibat kekurangan gizi. Rendahnya literasi nutrisi pada ibu hamil berkontribusi terhadap meningkatnya risiko preeklamsia, anemia, dan bayi berat lahir rendah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi nutrisi ibu hamil melalui pendampingan berbasis media kalender makanan sebagai alat bantu edukasi sederhana dan aplikatif. Pengabdian dilaksanakan di Kantor Desa Bungaejaya, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan melibatkan 10 orang ibu hamil. Kegiatan ini juga dihadiri oleh kepala desa, bidan desa, kader kesehatan, dan mitra Dompet Dhuafa. Metode kegiatan mencakup penyuluhan nutrisi kehamilan, pelatihan penggunaan kalender makanan. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman ibu hamil mengenai kebutuhan gizi selama kehamilan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi visual berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan kesadaran nutrisi pada ibu hamil serta meningkatkan kemampuan ibu dalam mengidentifikasi nutrisi tepat sehari-hari selama hamil.

Diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolisme yang disebabkan oleh defisiensi sekresi insulin, kerusakan sel Beta pankreas, atau resistensi insulin sebagai akibat insulin yang tidak digunakan. DM secara progresif menyebabkan terjadinya komplikasi makrovaskuler, mikrovaskuler, dan neuropatik kronis yang mengancam jiwa. Selain berdampak pada masalah kesehatan, DM juga memiliki konsekuensi ekonomi yang besar. Biaya pengobatan meningkat khususnya apabila terjadi komplikasi jangka panjang dan pilihan pengobatan modern. Perubahan gaya hidup dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup sehingga penderita tidak mengalami komplikasi. Modifikasi gaya hidup dilakukan dengan mengurangi asupan energi, meningkatkan aktivitas fisik sebagai terapi utama untuk pasien DM yang obesitas. Penurunan berat badan dikombinasikan dengan peningkatan aktivitas dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan kontrol glikemik serta mencegah perkembangan DM tipe 2 terhadap risiko tinggi gangguan toleransi glukosa. Target pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan, dan kemampuan penderita diabetes mellitus tipe 2 dalam melakukan modifikasi gaya hidup guna mencegah komplikasi diabetes. Kegiatan  ini dilakukan di layanan kesehatan praktik mandiri bidan (LKPMB) dengan melibatkan mitra dari lahan yaitu bidan dan tim kesehatan terkait dalam bentuk pemberian edukasi dan pelatihan keterampilan mengenai cara melakukan menejemen gaya hidup. Hasil evaluasi menunjukkan pemahaman peserta menjadi lebih baik tentang modifikasi gaya hidup dan memiliki motivasi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

This community engagement program aims to analyze and strengthen institutional synergy among the Special Crimes Division, the Civil and Administrative Affairs Division, and the Intelligence Division of the Palangka Raya District Prosecutor’s Office through a community-organizing framework and participatory collaboration. The initiative stems from a strategic need to optimize coordination, enhance the effectiveness of law enforcement, and foster the development of an integrated work pattern that is responsive to the complexities of contemporary legal issues. Using the participatory action research (PAR) method, the program was implemented through participatory assessments, thematic discussions, field observations, case simulations, and the strengthening of legal administration, all of which collectively contributed to substantial improvements in analytical capacity, professionalism, and cross-divisional communication patterns. The findings indicate that synergy across divisions not only enhances the technical efficiency of case handling but also generates institutional social change through the establishment of new work routines, the emergence of local leaders, and the strengthening of internal social capital. Theoretically, these outcomes reinforce perspectives from collaborative governance, organizational learning, and institutional change, which emphasize that institutional transformation can only be achieved through functional integration, knowledge exchange, and the cultivation of a collaborative institutional culture. This program recommends the institutionalization of coordination procedures, the utilization of information technology as a tool for data integration, and the implementation of continuous synergistic training to sustain the changes achieved. Consequently, this engagement contributes both empirically and conceptually to the development of an adaptive, integrated law enforcement model aimed at improving the quality of public service delivery.

This community engagement program aims to analyze and strengthen institutional synergy among the Special Crimes Division, the Civil and Administrative Affairs Division, and the Intelligence Division of the Palangka Raya District Prosecutor’s Office through a community-organizing framework and participatory collaboration. The initiative stems from a strategic need to optimize coordination, enhance the effectiveness of law enforcement, and foster the development of an integrated work pattern that is responsive to the complexities of contemporary legal issues. Using the participatory action research (PAR) method, the program was implemented through participatory assessments, thematic discussions, field observations, case simulations, and the strengthening of legal administration, all of which collectively contributed to substantial improvements in analytical capacity, professionalism, and cross-divisional communication patterns. The findings indicate that synergy across divisions not only enhances the technical efficiency of case handling but also generates institutional social change through the establishment of new work routines, the emergence of local leaders, and the strengthening of internal social capital. Theoretically, these outcomes reinforce perspectives from collaborative governance, organizational learning, and institutional change, which emphasize that institutional transformation can only be achieved through functional integration, knowledge exchange, and the cultivation of a collaborative institutional culture. This program recommends the institutionalization of coordination procedures, the utilization of information technology as a tool for data integration, and the implementation of continuous synergistic training to sustain the changes achieved. Consequently, this engagement contributes both empirically and conceptually to the development of an adaptive, integrated law enforcement model aimed at improving the quality of public service delivery.

The aspect of labor in the context of global citizenship is not only about how the lives of workers and laborers are guaranteed wages and work systems, but human rights actions are one of the most crucial issues. One of them is the action that happened to Tuti Trisilawati in 2018. The action of the death penalty is considered as an action that does not benefit Indonesia and Saudi Arabia. Through this research, which is packaged exploratively and collected through case studies and trusted agency literature, the results show that there are differences between the ideologies of Indonesia and Saudi Arabia which result in these actions resulting in a high record of death penalty cases, so that massive diplomacy between the two countries is followed by improving a fair criminal law system or fair trial so that no rights are threatened. Keywords: global citizenship, death penalty, labor.

Anesthesiology and emergency care require rapid and accurate clinical decision-making. Artificial intelligence (AI) offers substantial potential to support triage, monitoring, and decision-making in critical and emergency anesthesiology settings. This scoping review maps the use of AI in clinical decision-making and emergency patient management in anesthesiology and identifies existing research gaps. A literature search was conducted in ScienceDirect, PubMed, Cochrane Library, and Google Scholar for articles in Indonesian or English published between 2020 and 2025. Study selection followed Tricco’s scoping review framework, and methodological quality was assessed using Joanna Briggs Institute (JBI) tools. Ten articles met the inclusion criteria. AI was shown to improve triage accuracy and efficiency (predictive accuracy up to 99.1% and reductions in waiting time of around 30%). Machine learning models effectively predicted critical care needs and emergency risk, while AI-based clinical decision support systems (CDSS) enhanced the speed and quality of clinical decisions. Key challenges include data bias, ethical and privacy issues, clinician readiness, and integration with hospital information systems. AI and CDSS have strong potential to improve patient safety and clinical decision-making in emergency anesthesiology. Strengthening AI literacy, supportive regulation, and transparent, context-appropriate predictive models are needed for safe and sustainable implementation.

This paper analyzes the relevance of the Frankfurt School’s Critical Theory in shaping public policy in Indonesia’s trade sector, particularly in the context of implementing Law Number 7 of 2014 on Trade. Using key concepts of Critical Theory—such as alienation, reification, instrumental rationality, and emancipation—this study evaluates how the structure of modern political economy can generate social inequality, the marginalization of small business actors, and the dominance of market-driven logic in national trade practices. A thematic analysis approach based on a literature review is employed to examine relevant scholarly works, including theories from Adorno, Horkheimer, Habermas, and contemporary critical theorists. The findings indicate that trade policies tend to be technocratic, efficiency-oriented, and insufficiently reflective of economic democracy, social justice, and empowerment principles for grassroots economic actors as mandated by the constitution. Such conditions reproduce structural injustices, particularly for MSMEs, which are often marginalized within a competitive trade system dominated by large capital. Therefore, more inclusive, participatory policy designs that are sensitive to structural inequalities are urgently needed. This study concludes that Critical Theory serves as a robust conceptual framework for analyzing power relations within the trade sector while also offering a transformative direction for policy development. Strengthening deliberative public spheres, enhancing MSME protection, and transforming power relations are essential steps toward achieving trade policies that are fairer, more humanistic, and emancipatory.

This study investigates the role of the Civil and State Administration (Datun) of the Central Kalimantan High Court in providing legal services free of charge to residents of Palangkaraya City. The purpose of this study was to determine how the legal services are carried out, the perceived advantages and challenges faced by the prosecutor's office when carrying out their duties. Based on Law No. 16 of 2004 concerning the prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, which has been amended by Law No. 11 of 2021, the Datun Division has the authority to provide assistance, consideration, and legal services both inside and outside the court. Research shows that legal services and consultations and through the Halo JPN online platform provide legal services easily and directly to the community. In addition to raising legal awareness, this activity also strengthens the role of the prosecutor's office as a law enforcement agency focused on public service. However, legal services still face several challenges such as low public awareness of the law, lack of human resources, and inter-agency bureaucratic problems.

Labor is a complex interaction between psychological and physiological drives in women. (90%) delivery is accompanied by pain. In the active phase there is an increase in the intensity and frequency of contractions, so that the peak pain response is in this phase. Pain and soreness during labor are basically caused by strong contractions during labor. Breathing relaxation techniques can control pain by minimizing sympathetic activity in the autonomic nervous system. This study aims to determine the effect of deep breathing relaxation techniques on reducing labor pain in the first active phase. The type of design in this study is pre-experimental with The number of samples was taken according to the Accidental Sampling technique, samples were taken when patients went to the Andra Agustiana PMB Clinic with a minimum of 30 respondents. The data collection technique used a questionnaire sheet and a Numeric Rating Scale (NRS) pain scale. Data analysis used the Wilcoxon test. The results showed that before being given the breathing relaxation technique, most respondents experienced severe pain or pain levels on a scale of 7-10, namely 25 respondents (71.4%) and after being given deep breathing relaxation technique treatment, most respondents experienced moderate pain (scale 4-6) as many as 28 respondents (80%). The results of data analysis obtained the Asymp.significancy value = 0.000 (ρ<0.05). The conclusion is that there is an effect of providing deep breathing relaxation techniques on reducing labor pain in the first active phase. It is hoped that deep breathing relaxation techniques can be applied in the management of labor care as an alternative to reduce labor pain for mothers giving birth in the first active phase

This community service project addresses the issue of teaching Information and Communication Technology (ICT) in Semarang Regency, which is still dominated by linear methods and lacks visualization, hindering students' comprehension of complex ICT concepts. The goal is to enhance educators' ability to design visual-based teaching modules supported by Dual Coding Theory and Constructivism. The solution provided was an intensive workshop and collaborative mentoring on both manual and digital mind mapping techniques. The results showed a significant increase in educators' cognitive competency, indicated by the average score rising from 55.4% on the pre-test to 88.2% on the post-test. Participants successfully designed digital mind map-based ICT modules with an average product quality score of 88.9%. This success proves the effectiveness of mind mapping as a pedagogical tool for transforming ICT learning into a more active, visual, and structured experience.