Publication Search

Technological advances have given birth to various kinds of innovations, one of which is the Hospital Management Information System (SIMRS). SIMRS is a tool in the process of making medical recaps for patients in hospitals. This is due to the daily activities of PKL (Field Work Practice) students who have to make reports about patient medical recaps.

Counseling, Mentoring and Empowerment are activities to increase community participation in meeting life's needs to resolve problems experienced by the community. Activities are carried out through the Real Work Lecture (KKN) program, which is a community service-based activity to increase student empathy for the conditions of society and the environment. Science KKN is carried out in Kemlagi District, Mojokerto Regency using service methods such as counseling, training and group mentoring. The results show that there is a positive response from village stakeholders and high active participation from the community, including taking part in an extension program with four activities, namely structuring Village Administration, Legal Awareness, Empowering MSMEs, and Learning Innovation. Apart from that, there are several outputs produced: (1) Strengthening data recording, archiving and reporting Village finances correctly (2) Increasing order, peace, security and justice in Village social life (3) Development of quality, competitiveness and added value of production home and halal certification (4) There has been an increase in discipline and participation in the teaching and learning process in an orderly and structured manner.

This research aims to investigate the role of educational administration systems in enhancing school quality. Employing a qualitative approach, data were gathered through interviews with school administrators, teachers, and educational staff. The analysis revealed that the effective implementation of administrative systems has a positive impact on school performance. This article discusses these findings and provides suggestions for further improvements in educational management at the school level. These findings have significant implications for the development and enhancement of educational quality within the school environment.

This research aims to investigate the role of educational administration systems in enhancing school quality. Employing a qualitative approach, data were gathered through interviews with school administrators, teachers, and educational staff. The analysis revealed that the effective implementation of administrative systems has a positive impact on school performance. This article discusses these findings and provides suggestions for further improvements in educational management at the school level. These findings have significant implications for the development and enhancement of educational quality within the school environment.

Educational infrastructure makes a significant contribution to achieving the goals of education. The better the facilities and infrastructure, the more successful the teaching and learning process in education will be. Management of educational facilities and infrastructure is very important to support the achievement of learning planning facilities and infrastructure in achieving educational goals. The teaching and learning process will be more successful if educational facilities and infrastructure are sufficient. For this reason, educational institutions and infrastructure are very important. It is hoped that facilities and infrastructure can be utilized appropriately according to PBM's needs. This research uses: Qualitative methods using literature reviews. The results of this research will help the management of educational facilities and infrastructure in a comprehensive process that is planned and implemented well, and can develop sustainable education objects by being always ready to be used in the learning process, so that the learning process contributes more effectively and efficiently to achieving the educational goals that have been set. achieved, and can be used as a requirement in the use or maintenance of educational facilities and infrastructure implemented by the school.   Keywords : Facilities, infrastructure, education

Persekutuan Komanditer adalah suatu perusahaan yang terdiri dari satu atau lebih sekutu komplementer dan satu atau lebih sekutu komanditer. Pasal 23 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menentukan bahwa persekutuan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya peraturan tersebut wajib melakukan pencatatan pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab sekutu terhadap akta pendirian Perseroan Komanditer yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, kedudukan akta pendirian Perseroan Komanditer yang dibuat sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, serta fungsi pendaftaran Persekutuan Komanditer sebelum dan sesudah berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) letak tanggung jawab atas pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer ada pada sekutu komplementer (2) akta pendirian Persekutuan Komanditer yang tidak didaftarkan pada Pengadilan Negeri tidak mengakibatkan akta pendirian dan segala perubahannya menjadi akta dengan kekekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (degradasi) serta tidak termasuk dalam kategori akta yang dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum (3) Fungsi pendaftaran akta pendirian Persekutuan Komanditer pada Pengadilan Negeri dan SABU adalah untuk memenuhi asas publisitas dan untuk sinkronisasi data serta syarat memperoleh Perizinan Berusaha.

Sertifikasi aset Pemerintah selain sebagai bentuk tertib administrasi juga menjadi atensi dari KPK, karena sertifikasi aset merupakan upaya pencegahan kehilangan aset negara. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tengah mendaftarkan seluruh bidang tanah asetnya namun belum semua aset tersebut dapat disertifikasi/disertifikatkan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian pendaftaran tanah aset Pemerintah Banyuwangi; jenis Hak Atas Tanah yang diberikan; dan hambatan apa yang terjadi serta upaya yang dapat diambil  untuk mengatasinya. Hasil penelitian ini antara lain Penyelesaian sertifikasi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran tanah. Kantor Pertanahan memberikan fasilitas loket prioritas serta tim khusus agar sertifikasi aset Pemerintah dapat segera diselesaikan. Hak atas tanah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah Hak Pakai Selama Dipergunakan. Jenis hak ini diberikan karena penggunaan bidang tanah aset yang didaftarkan untuk kepentingan umum/masyarakat banyak. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pendaftaran aset antara lain, terjadinya pencatatan ganda antar instansi, masuknya aset pada kawasan kehutanan, ketidaklengkapan bukti alas hak, ketidaksingkronan satuan data, Sumber Daya Manusia, serta kendala penganggaran. Kendala tersebut dapat diatasi dengan mengadakan rapat koordinasi lintas instansi dengan supervisi dari KPK agar masing-masing instansi dapat saling melakukan crosscheck asetnya, Koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, pembuatan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kuasa Pengguna Barang sebagai penguat alas hak, persiapan sertifikasi aset serta penganggaran dilakukan satu tahun sebelum dilaksanakan, bekerja sama dengan kantor pertanahan mengadakan pelatihan pendaftaran tanah untuk pegawai.

The Majasari Village Official is one of the Government institutions located in the Majasari sub- district. The way public administration services are currently carried out is stil running with a manual system, which stil uses Microsoft Word and Excel document processing applications or notebooks in public administration services. So that in the public service process errors often occur and the reporting process and report results are late. This application was built using a web with the PHP programming language and Mysql informasi base, and to print the repost using a pdf component. Based on the test results, it can be concluded that this system is able to provide fast and accurate services because it is well computerized and easy to use.

The East Java Communications and Informatics Service (DISKOMINFO) is located in Ahmad Yani street number 242-244, Surabaya, Indonesia. DISKOMINFO East Java has an important role in collecting, processing, and disseminating information in the province. One of DISKOMINFO’s main tasks is to monitor, evaluate and report public information and communications. This includes tasks such as collecting statistical data, managing administrative information, and tracking the performance of the East Java province. To be able to briefly create yearly reports for the Province of East Java and distribute them to the public and relevant parties, it is therefore required to form an information distribution medium. Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Jawa Timur berlokasi di Surabaya, Indonesia, di Alamat Ahmad Yani nomor 242-244. DISKOMINFO Jawa Timur memiliki peran yang penting dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi di provinsi tersebut. Salah satu tugas utama DISKOMINFO adalah memantau, mengevaluasi, dan melaporkan informasi dan komunikasi publik. Ini mencakup tugas-tugas seperti mengumpulkan data statistik, mengelola informasi administrasi, dan melacak kinerja provinsi Jawa Timur. Oleh karena itulah diperlukan media penyebaran informasi yang dibentuk agar dapat menyusun dengan singkat laporan-laporan tahunan provinsi Jawa Timur kepada masyarakat dan pihak terkait.  

This community service focuses on the application of information technology in the form of e-government in Biring Ere Village, Bunggoro District, Pangkep Regency. The main objective of this activity is to increase community knowledge and motivation regarding the development of the Village Information System (SID) to increase the transparency of village administration through e-government. Through a series of lectures, tutorials and discussions, the public is taught about the importance of SID and how to use it. This activity also involved coordination with the Head of Biring Ere Village and community members. The results of this service show an increase in community knowledge and motivation about the benefits of e-government for the development of their village. Apart from that, this activity also opens up opportunities for the development and implementation of e-government in other villages in Pangkep Regency.

Corruption is an unethical act, such as embezzlement, accepting bribes, and similar actions. The practice of corruption has permeated all levels of government, including the executive, legislative, and judicial branches, both at the central and local levels. As democracy has developed in Indonesia, the quantity and quality of corrupt activities have also increased. On the other hand, Administrative Law can be described as a guide for government actions, the implementation of activities, the management of public policies, decision analysis, and the tasks of individuals and groups in providing public services and goods. Additionally, Administrative Law is also an academic and theoretical field related to state governance. This research aims to investigate how Administrative Law can play a role in preventing corrupt practices. The results of this study indicate that Administrative Law plays a crucial role in establishing transparent and corruption-free governance. The role of Administrative Law in preventing corruption involves optimizing leadership, improving policy implementation, enhancing the integrity and ethics of the bureaucracy, and increasing public understanding of laws related to corruption.

Motivation is the driving force for a person or individual to carry out activities toward obtaining the desired thing, both positively and negatively. With this motivation, an effort is made to encourage employees to be more active at work to achieve maximum service to the community. Performance is how employees show their work performance through concrete actions. Employee performance is influenced by internal and external factors. Internal factors include work motivation, personality, attitudes, and behavior. While external factors include superior leadership style, employee relations, and the work environment, The purpose of this study aimed to examine the relationship between work motivation and the performance of administrative employees at Tugu Koja Hospital. The method in this study used a quantitative method with a descriptive approach, and the test used was Spearman's rho. This res earch was conducted at Tugu Koja General Hospital in the administrative section with a total of 37 respondents. The results obtained after the Spearman rho test were 0.861, with a significant value of 0.000. Based on the test results, it was concluded that there is a strong relationship between the performance of health administration employees and it can be concluded that there is a significant relationship between work motivation and employee performance at Tugu Koja Hospital.

Internship is one component of the learning process in the Bachelor of Public Administration (S1) Study Programme of FISIP UNTAG Surabaya. With the development of MBKM- Merdeka Learning Independent Campus, one of which is MSIB Internships and Certified Independent Study is one of the Independent Campus programmes designed to ensure students get the main, best, and most up-to-date skills and competencies to face the world of the future. The Population and Civil Registration Office of Surabaya City is the place for internship implementation. This programme covers many programmes in population administration and civil registration. Students have the opportunity to choose and seek experience that suits their major on their campus. The researcher will discuss the Kalimasada programme (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan) in this MBKM Dispendukcapil Surabaya internship programme. Kalimasada is one of the Surabaya City Dispendukcapil's programmes to pioneer the creation of an orderly environment/village for civil registration by increasing the number of people who are aware of civil registration. The Population Administration Aware Community Neighbourhood Area (Kalimasada) program is designed to help Surabaya residents get more organised and effective population administration services. Klampid New Generation (KNG) is a platform site where people can access services such as birth certificates, moving in, moving out, and death certificates.

The application of the zoning system to the acceptance of new students gives rise to various perceptions in society. Likewise, what happened in the Kebonsari Village community was that the implementation of the zoning system caused them to have negative and positive perceptions. The purpose of this research is to see the condition of Kebonsari Village regarding zoned school registration with the widespread transfer of Family Cards. This type of research is descriptive with a qualitative approach. By using observation, interview and documentation data collection techniques. The research was conducted in Kebonsari Village. The conclusion from the research results shows that in Kebonsari Village where the Family Card was moved due to minimal schooling, only in Kebonsari Village, there are several residents who are not or are not in that domicile. They only include a Family Card with a Surabaya address but they are outside the city of Surabaya for various reasons. This case was discovered by the author while carrying out the Kalimasada program by surveying the residences of residents in the sub-district. This could cause them to be suspected of not knowing their residency and being blocked from being registered in the Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) because the data is blocked because these residents do not actually live in that area.

Jogosatru Village, Sukodono Sub-district, Sidoarjo Regency, identified a major problem related to the lack of adequate facilities, especially related to the house signs of the RT and RW heads. These signs are important as a guide for newcomers to facilitate navigation within the village and also facilitate administrative processes, such as obtaining licenses. To overcome this problem, KKN group 09 students from Sunan Giri University Surabaya have created a program to provide and install information signs for RT and RW houses. The activity began by conducting a field survey to determine strategic locations to install signboards. Once the location was determined, the next step involved drafting the signage, purchasing tools, and acquiring the necessary materials. The process consists of stages from planning to installation of the signs, with the aim of improving accessibility and administrative efficiency for Jogosatru Village residents.

Surabaya city is one of the areas in Indonesia which has a large population. The large number of residents moving of Surabaya City has prompted Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil as a Regional Apparatus in charge of population administration and civil registration in the Surabaya to improve the management of the population administration for its citizens. The purpose of the community service carried out is to help the Surabaya city in improving the quality of Population Administration service assistance and increasing citizen awareness of population Administration arrangements so that later a conscious community environment area can be realized it. and get the maximum Kalimasada data. The results that have been achieved that the writer can complete data on Kalimasada RW 07 Dukuh Sutorejo sub-district and provide understanding to residents about Population Administration and be able to create alternatives that can make it easier for residents to manage it.

The government as a provider of public services needed by the community must be responsible and continue to strive to provide the best service for the sake of improving public services. On the other hand, community satisfaction is a measure of the success of public services provided by public service providers. This research is a descriptive study using a qualitative approach to determine the quality of public services in the field of population administration in Telanaipura District, Jambi City. The data analysis technique used is an interactive model. The results showed that the quality of public services in the field of population administration in Telanaipura District, Jambi City, was seen from the aspects of physical facilities, reliability, responsiveness, assurance, empathy, that is, the Public Services section in Telanaipura District, Jambi City had not fulfilled adequate service facilities to provide services to the community. The community is satisfied with the services provided by Telanaipura District, Jambi City in the reliability aspect regarding reliability in handling any community complaints. Employees in terms of helping people who need services, especially people who are confused about services, have been seen between officers and visitors who communicate with each other. Security in Telanaipura District, Jambi City, has shown efforts to improve the quality of its services in relation to providing a sense of security for the community. The empathy given by the Telanaipura District, Jambi City, is to give a pleasant impression.

The research conducted has the aim of knowing and seeking an overview of the quality of public services in the field of administration regarding the perspective of good governance in public services at the Rembang Village Office, Blitar City. Research conducted using qualitative methods with a case study research approach (case study). Data collection techniques were carried out using participatory observation methods, conducting interviews with selected informants and conducting literature studies and examining data sources from documents related to research. From all the data that has been collected, the researcher processes it using data collection, data condensation, data presentation (information display), and verification of research or conclusions, then the researcher checks the validity of the data using 1) Credibility test which consists of technical triangulation techniques, data source triangulation, time triangulation, 2) transferability tests in which researchers compile research reports by providing detailed, systematic, and reliable descriptions, 3) reliability tests are carried out through a series of audit processes by supervisors and, 4 ) Objectivity Test (Confirmability) in which the results of this study were tested through a series of examination processes carried out by the supervisor and the team of examiners through the final exam. Based on the results of the study, 1) the quality of public services in the administrative field at the Rembang Kelurahan Office is already good with evidence of the facilities, facilities and infrastructure provided by the Rembang Kelurahan Office being sufficient and supporting public services in public services at the office. In addition, professionalism, timeliness and speed in providing appropriate services are important factors regarding improving the quality of public services; 2) Administrative public services at the Rembang Village Office apply the principles of good governance, namely participation, rule of law, and transparency in public services by involving the community in all service activities, starting from the policy formulation stage to the evaluation level. This can improve the quality of public services and strengthen public trust in the government; 3) Supporting factors in public services in the field of administration at the Rembang Village Office, namely: a) adequate facilities and infrastructure; b) there is professionalism in providing services, as well as being responsive to customers, c) services that are in accordance with operational standards and are not complicated. While the inhibiting factors for public services at the Rembang Village Office are a) the lack of completeness of the requirements brought by the community; b) the public's lack of understanding of the requirements when applying for documents; c) the dissemination of information related to public services is still limited in order to improve public services through quality.

Population administration plays a very important role in development, where it can be known about population data and information that is in accordance with the conditions of the population and the conditions of the area where they live. The Disdukcapil of Cilacap Regency, as the executor of population services, must provide excellent service to the community. However, in reality, KTP and KK services for the last 5 years at Disdukcapil, Cilacap Regency have not been able to reach the expected target. Besides that, the achievements in 2021 have also decreased when compared to the achievements in 2022. This indicates that the service quality of the Cilacap Regency Disdukcapil has not been optimal, so that it has not been able to meet community satisfaction. This study aims to determine 1) the effect of service quality on community satisfaction, 2) the effect of employee performance on community satisfaction, and 3) the effect of service quality and employee performance on community satisfaction in the Population and Civil Registration Office of Cilacap Regency. Because of this, this study uses quantitative data which is then interpreted to produce descriptive data. Meanwhile, data collection techniques used questionnaires, and data analysis used multiple linear regression. The research results show that service quality and employee performance have a positive effect on community satisfaction. This means that if the quality of service and employee performance is getting better, then community satisfaction will also increase, and vice versa.

Suatu tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan cara-cara  melanggar hukum yang berakibat kerugian keuangan negara, daerah maupun keuangan suatu perkumpulan organisasi,    dilakukan secara sengaja maupun tidak, atau dilakukan secara pribadi maupun kelompok, termasuk kategori perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi tidak akan terlepas dari latar belakang yang mempengaruhinya. Perbuatan korupsi sangat dominan dilakukan karena pengaruh gaya hidup bukan karena semata untuk menutupi kebutuhan pokok. Dengan lemahnya sistem pengawasan, perangkat manajemen dan administrasi juga masih memberikan peluang untuk terjadinya tindakan korupsi. Sebagai manusia yang memiliki hati nurani dan memiliki kepercayaan kepada agama, manusia juga memiliki rasa takut akan murka dari Tuhananya, maka pendekatan agama perlu dilakukan untuk  meminimalisir tindakan korupsi sangat diperlukan. Dengan pendekatana agama secara naluriah manusia akan tersentuh sekaligus  menghindari tindakan-tindakan yang mengandung resiko kemurkaan Tuhan kepadanya.