Publication Search

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk makanan yang berlabelisasi halal semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan industri halal dunia. Selain itu, Halal bukan sekadar totalitas hukum agama, tetapi juga menjadi strategi dalam memperluas segmentasi pemasaran suatu produk yang berlabelisasi halal di tingkat internasional. Namun, dari hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa masyarakat muslim Bali, khusus Dusun Wanasari yang belum menyadari arti penting dari labelisasi halal. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) kesadaran pelaku usaha muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan; dan 2) kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian akan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kesadaran pelaku usaha muslim Bali terhadap labelisasi halal masih rendah. Hanya dua produk yang bersertifikat halal, sementara sebagian besar masyarakat masih mengandalkan keyakinan agama sebagai tolok ukur kehalalan. 2) kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap label halal tergolong cukup baik, namun label halal bukan menjadi faktor utama dalam keputuskan pembelian. Selama aman untuk dikonsumsi. hal ini, tidak lepas dari kenyataan tidak semua produk tanpa labelisasi halal dianggap haram.

Ulumul Quran merupakan salah satu cabang ilmu dalam studi Islam yang membahas segala sesuatu tentang Al-Qur’an, mulai dari proses turunnya wahyu, penulisan, pembacaan, penafsiran, hingga kandungan hukum yang terdapat di dalamnya. Kajian Ulumul Quran sangat penting karena membantu umat Islam memahami Al-Qur’an secara benar dan mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian Ulumul Quran, ruang lingkup kajiannya, serta peranannya dalam memahami kandungan Al-Qur’an. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ulumul Quran memiliki kontribusi besar dalam membantu umat Islam memahami makna dan tujuan ayat-ayat Al-Qur’an secara tepat sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

The steady increase in divorce cases in Indonesia suggests that many couples begin married life without adequate emotional, financial, or intellectual readiness. In response, the government encourages premarital education as a preventive initiative designed to equip future spouses with the skills needed to manage potential domestic difficulties. Viewed through the lens of maqāṣid al-sharī‘ah, this initiative supports the essential goals of Islamic law, namely the promotion of well-being at the personal, family, community, and national levels. This study argues that premarital education reflects the core principles of Islamic legal ethics and functions as a normative expression of the sharī‘ah. Using a normative-theoretical legal framework combined with a maqāṣid al-sharī‘ah analysis, the research engages Qur’anic and Hadith texts, classical and modern fiqh discussions, uṣūl al-fiqh, Indonesian regulatory provisions on premarital counseling, and scholarly works on Islamic Family Law. The results show that major triggers of marital breakdown emotional instability, financial pressure, recurring disputes, and limited understanding of marital responsibilities can be reduced through structured premarital education. These programs strengthen spiritual awareness, emotional resilience, communication skills, conflict-resolution abilities, and economic management. Consequently, premarital education becomes a strategic mechanism for nurturing harmonious households and reinforcing the framework of Islamic Family Law in Indonesia, positioning it as a sharī‘ah oriented tool vital for contemporary social welfare.  

Bagian Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perubahan substansial sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, terutama dengan diperkenalkannya Aplikasi Berkas Pidana Elektronik Terpadu (E-Berpadu). Tujuan penerapan sistem peradilan pidana elektronik ini adalah untuk mempromosikan gagasan keadilan yang cepat, mudah, dan terjangkau sekaligus meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi proses persidangan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat sejumlah masalah hukum, teknologi, dan sumber daya manusia dalam implementasi E-Berpadu di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi tantangan dan keterbatasan tersebut serta menawarkan solusi untuk meningkatkan implementasi sistem perdagangan elektronik.

Penelitian ini mengevaluasi performa tiga algoritma deteksi komunitas Louvain, Infomap, dan Walktrap dalam konteks social network analysis pada jaringan undang-undang Republik Indonesia periode 2014–2024. Jaringan dibangun dari hubungan kutipan antar undang-undang Republik Indonesia pada rentang waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Kutipan antar undang-undang diperoleh pada bagian “Mengingat” pada setiap undang-undang, menghasilkan sebuah konstruksi struktur graf berarah dan tak berbobot. Setiap algoritma diuji berdasarkan empat metrik evaluasi: modularity, coverage, conductance, dan inter-cluster density. Evaluasi terhadap tiga algoritma deteksi komunitas Infomap, Louvain, dan Walktrap pada jaringan undang-undang menunjukkan perbedaan karakteristik dalam membentuk struktur komunitas. Louvain unggul dalam hal modularity (0.522387) dan conductance (0.287157), yang mencerminkan kemampuan optimal dalam memisahkan komunitas besar yang kohesif dan minim koneksi keluar. Infomap menempati posisi menengah dengan modularity dan inter-cluster density yang cukup baik, menawarkan keseimbangan antara segmentasi dan kepadatan komunitas. Walktrap memiliki keunggulan pada coverage (0.809586) dan inter-cluster density (0.50640), menandakan kemampuannya membentuk komunitas kecil yang sangat padat secara internal, meskipun cenderung kurang terstruktur secara global karena modularity-nya paling rendah (0.464787). Dengan demikian, Louvain direkomendasikan sebagai algoritma paling sesuai untuk analisis jaringan undang-undang, terutama jika tujuan utama adalah memperoleh segmentasi komunitas yang terstruktur kuat dan representatif secara makro terhadap arsitektur hukum nasional.

Kepatuhan wajib pajak masih menjadi topik yang menjadi perhatian dalam era digitalisasi. Tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti bagaimana sistem administrasi perpajakan, tingkat pendapatan, dan lingkungan sosial berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian yaitu pelaku UMKM di Kota Semarang yang berjumlah 30.535 UMKM. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel, sampel yang memenuhi kriteria berjumlah 326 UMKM yang sudah berbadan hukum dan memiliki NPWP di Kota Semarang. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan, tingkat pendapatan, dan lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang

Restrukturisasi organisasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur merupakan dampak dari pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melahirkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui proses restrukturisasi organisasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dengan fokus pada perubahan struktur, sistem, dan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi menghasilkan struktur yang lebih ramping dengan pembentukan ketua tim (KETIM) yang mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, ditemukan beberapa masalah yang muncul yaitu: 1) ketidaksiapan sumber daya manusia dalam menyesuaikan budaya kerja baru, 2) alur pelaporan yang belum sepenuhnya jelas, 3) resistensi pegawai terhadap perubahan, serta 4) sistem teknologi informasi seperti STAR ASN yang belum sepenuhnya terintegrasi sehingga menyebabkan inefisiensi administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa restrukturisasi memerlukan kebijakan pendukung berupa pelatihan pegawai, sosialisasi yang lebih intensif, serta penguatan integrasi sistem teknologi informasi agar tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai secara optimal

Salah satu kasus terkait dengan tindak kejahatan bidang perpajakan adalah yang dilakukan oleh Christin Marliana sebagai pemilik UD Jaya Raya Sumbawa terbukti melakukan tindak pidana secara sengaja telah menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang berisi data pajak yang tidak benar atau tidak lengkap yang menimbulkan kerugian Negara. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pemeriksaan bukti permulaan, pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan, dan akibat hukum atas Putusan pada Putusan No.239/Pid.Sus/2014/Pn.Sbw. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemeriksaan bukti permulaan?, 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan? dan 3) Bagaimana akibat hukum atas Putusan No.239/Pid.Sus/2014/Pn.Sbw? Metode penelitian ini termasuk yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemeriksaan bukti permulaan dimulai dari memeriksa saksi-saksi dan bukti berupa dokumen faktur pajak standar yang dilaporkan Christin Marliana; (2) Pertimbangan hakim atas putusan No.239/Pid.Sus/2014/Pn.Sbw adalah pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tidak dapat dikurangkan dalam menghitung kerugian pada pendapatan negara karena pajak tersebut disetor setelah melewati batas waktu seharusnya disetor kekas negara dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan untuk tahun pajak 2007, 2008 dan 2009 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak; (3) Akibat hukum atas putusan No.239/Pid.Sus/2014/Pn.Sbw adalah Christin Marliana dijatuhi hukuman penjara pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda 2 (dua) kali pajak terhutang yang kurang dibayar yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp. 8.422.542.800,- = Rp 16.845.085.600, subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

Berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 antara Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia beserta Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Penetapan Ulang Kriteria Pelanggaran Ringan dan Besaran Denda, Prosedur Pemeriksaan Cepat dan Penerapan Sistem Keadilan Restoratif serta Aturan yang ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelanggaran Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Perihal mengenai beberapa tindak pidana tertentu, dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Pelaksanaan keadilan restoratif telah diupayakan dalam kasus pembuangan bayi di Polsek Ngaliyan Kota Semarang. Topik yang diperhatikan dalam riset ini adalah bagaimana penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap penerapan keadilan restoratif di Polsek Ngaliyan Kota Semarang. Pendekatan yuridis normatif diterapkan dalam penelitian ini. Kumpulan data sekunder akan digunakan untuk mendukung temuan-temuan yang ditunjang dengan wawancara oleh Polisi Polsek Ngaliyan yang berpengalaman dalam melaksanakan keadilan restoratif. Temuan penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi telah direalisasikan selaras dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelanggaran Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Namun, Peraturan Kepolisian tersebut tidak sejalan dengan implementasi Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia beserta Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang telah turut menandatangani. Polisi Polsek Ngaliyan telah berupaya menegakkan keadilan dengan mengikutsertakan keluarga pelaku untuk mengupayakan pemulihan yang baik dan damai dengan tujuan agar kelangsungan hidup bayi pada akhirnya dapat dipastikan dan pelaku tindak pidana pembuangan bayi ini mendapatkan arahan yang tepat untuk mengembangkan perilaku dan karakter yang baik secara berkesinambungan. Pelaksanaan keadilan restoratif ini turut mengundang perwakilan dari masyarakat Kecamatan Ngaliyan dengan mengutamakan diskusi secara kekeluargaan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian terhadap perkara tindak pidana pembuangan bayi tersebut.Kata kunci : Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Pembuangan Bayi, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di Kabupaten Sukoharjo. Meskipun sistem perizinan telah disederhanakan dengan adanya kebijakan Online Single Submission (OSS), implementasi perizinan UMKM di Kabupaten Sukoharjo masih menghadapi berbagai kendala yuridis yang menghambat efektivitasnya. Kendala tersebut antara lain berupa tumpang tindih regulasi dan kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku UMKM mengenai pentingnya izin usaha. Tujuannya untuk menganalisis implementasi perizinan UMKM di Kabupaten Sukoharjo dari perspektif yuridis, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penyederhanaan regulasi, edukasi hukum, dan peningkatan kapasitas layanan perizinan menjadi solusi yang dapat meningkatkan efektivitas perizinan UMKM di daerah tersebut.

Bioprinting 3D merupakan suatu teknologi transformatif dalam konstruksi rekayasa jaringan dan prototipe organ untuk meniru karakteristik jaringan alami yang digunakan dalam pengobatan regeneratif. Secara bioetika, organ tiruan 3D melibatkan analisis dan evaluasi tentang implikasi moral, sosial, dan hukum dari penggunaan teknologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah systematic literature review dengan menyajikan gambaran yang komprehensif tentang pengembangan dan pemanfaatan teknologi organ tiruan 3D (bioprinting) dalam perspektif bioetika dan hukum islam. Hasil menunjukkan bahwa bioprinting 3D memiliki pengaplikasian yang sangat beragam, diantaranya dalam bidang medis contohnya model untuk studi penyakit dan uji obat, pengobatan regeneratif, pembentukan organoid dan jaringan khusus, dan masih banyak lagi. Aspek bioetika mengenai bioprinting 3D masih menimbulkan tantangan yang perlu dipertimbangkan. Masalah bioetika seperti sumber atau asal bahan yang digunakan dalam bioprinting masih menjadi permasalahan. Penggunaan sel punca embrionik masih kontroversial, karena melibatkan penghancuran embrio manusia, sehingga menimbulkan pertanyaan moral dan etika mengenai nilai dan kesucian hidup manusia. Dalam perspektif Islam, berdasarkan analisis dari Al-Quran, hadits, dan beberapa fatwa, produksi organ tubuh melalui metode cetak 3D disarankan untuk dikategorikan sebagai perubahan ciptaan Tuhan yang dibolehkan karena tujuannya untuk mengobati dan menyelamatkan nyawa atau khusus untuk penggunaan proses transplantasi organ.

. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syari’at Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik nazdir/ lembaga pengelola wakaf, tetapi mejadi hak milik Allah S.W.T yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Filsafat yang terkandung dari amalan wakaf yaitu menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dapat dinikmati oleh mauquf alaih atau pihak yang berhak menerima hasil wakaf. Makin banyak harta hasil wakaf yang dapat dinikmati oleh yang berhak, makin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Selanjutnya persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan dan pengelolaan aset wakaf yang dalam istilah fikih dikenal dengan nadzir wakaf, atau mutawalli wakaf termasuk hal yang sangat krusial. Hal itu karena aset wakaf adalah amanah Allah S.W.T yang terletak di tangan nadzir. Oleh sebab itu, nadzir adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Institusionalisasi Nazhir wakaf dapat dilihat pada pengaturan nazhir menjadi nazhir badan hukum, nazhir organisasi dan nazhir perorangan yang akan dibina oleh Badan Wakaf Indonesia. Maka pengembangan harta wakaf di Indonesia didaftar dan diatur oleh suatu lembaga yang khusus menangani wakaf. Salah satu bentuk lembaga yang berkembang di Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia adalah lembaga wakaf produktif. Lembaga ini sudah berdiri dari tahun 1967 dan baru dikembangkan pada tahun 2006. Pada mulanya bentuk wakaf yang berkembang di Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia baru berupa wakaf tanah produktif. Tanah wakaf yang diproduktifkan mulanya seluas 20 Ha. Tanah wakaf tersebut kemudian dikelola dengan ditanami beberapa jenis tanaman seperti karet dan kepala sawit. Selain wakaf berupa tanah yang diproduktifkan, maka berkembang juga layanan wakaf qur’an. Hasil pengelolaan tanah wakaf digunakan untuk membiayai da’i-da’i yang dikirim oleh Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia ke daerah-daerah dengan tujuan syi’ar Islam. Dana-dana yang terkumpul sebagai hasil dari pengelolaan tanah-tanah wakaf yang diproduktifkan sepenuhnya dialokasikan murni untuk kepentingan umat. Selain itu, hasil dari pengelolaan wakaf tersebut juga dialokasikan untuk  pengelola atau nadzir.

Membangun kesadaran hukum dalam sistem hukum nasional harus responsif terhadap dinamika masyarakat lokal dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis memadukan hukum formal dan kearifan lokal dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih holistik dan responsif. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang yang merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang berakar pada filosofi bangsa Indonesia yang menghargai nilai-nilai luhur budaya dan tradisi lokal yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan.

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia perbankan, terutama hal yang berkaitan dengan pemberian kredit. Pemberian kredit yang disalurkan oleh perbankan mempunyai berbagai macam jenis. Yakni kredit konsumtif dan Produktif. Kredit konsumtif merupakan jenis kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tujuan nya adalah bersifat konsumtif seperti, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Multi Guna, Kredit Renovasi Rumah. Sedangkan, kredit produktif adalah jenis kredit yang ditujukan kepada masyarakat luas untuk digunakan sebagai menambah modal usaha, memperkuat pondasi jenis usaha atau menambah jenis usaha yang sedang dijalankan. Dari dua hal tersebut twntu mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda beda. Akan tetapi apapun jenis kredit yang disalurkan, perbankan membutuhkan peran seorang Notaris dalam menjalankan bisnis nya. Notaris mempuyai tertori untuk membuat suatu akta perjanjian kredit sepanjang pihak kreditur dalam hal ini perbankan meminta kepada notaris untuk membuat akta perjanjian kredit secara notariil. Selain itu, dalam hal contoh  perjanjian kredit pemilikan rumah yang memiliki agunan berupa  sertifikat tanah, disinilah peran dan tugas notarisuntuk membuat perjanjian assesoir dimana perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta otentik. Peran notaris dalam perjanjian kredit ini juga sangat penting karena notaris dapat dinyatakan sebagai pihak yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak dimana akta tersebut memiliki kekuatan eksekutorial apabila ada pihak yang melakukan cidera janji.

Kemajuan Teknologi Informasi dan tidak seiring dengan pembaharuan hukum di masyarakat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana peran Notaris dalam pelaksanaan e-RUPS menurut hukum positif di Indonesia, bagaimana pelaksanaan e-RUPS dan kepastian hukum dari akta e-RUPS PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis peran notaris dalam pelaksanaan e-RUPS menurut hukum positif di Indonesia, pelaksanaan e-RUPS dan kepastian hukum dari akta e-RUPS PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019. Pendekatan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif-yuridis. Hasil penelitian adalah (1) Peran Notaris dalam Pelaksanaan e-RUPS menurut hukum positif di Indonesia adalah Notaris merupakan salah satu dari profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS. Peran Notaris dalam e-RUPS PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019 adalah pembuatan Akta Otentik dari Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indonesia Farma Tbk, (2) Pelaksanaan e-RUPS PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019 menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang dimiliki oleh PT KSEI sebagai Penyedia e-RUPS. eASY.KSEI. Tata cara atau mekanisme e-RUPS mengacu pada Peraturan KSEI Nomor XI-A tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), Angka 1 poin 1.5. dan hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas dan POJK 16, dan (3) Akta Keputusan dari e-RUPS PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019 tidak otentik, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat akta yang dipergunakan sebagai alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Bahkan, seorang Notaris turut menjadi tergugat atau turut tergugat dalam proses peradilan perdata. Rumusan masalah 1. Bagaimana akibat hukum terhadap Akta Kuasa Menjual apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris? 2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap kasus pemalsuan akta kuasa menjual pada Putusan No.773/Pid.B/2021/PNSmg? 3. Apa yang menyebabkan Notaris dapat melakukan tindakan penyimpangan dalam pembuatan Akta Kuasa Menjual? Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Akta Kuasa Menjual apabila tidak sesuai dengan UUJN, untuk mengetahui dan menganalisis penyebab Notaris dapat melakukan tindakan penyimpangan dalam pembuatan Akta Kuasa Menjual, untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap kasus pemalsuan Akta Kuasa Menjual pada Putusan No.773/Pid.B/2021/PNSmg. Untuk metode penelitian ini adalah yuridis normatif yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini, pertanggungjawaban Notaris terhadap akta kuasa menjual yang dipalsukan adalah Notaris M pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan F dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun 4 (empat) bulan. Karena terdapat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris M karena tidak membacakan akta kuasa menjual tersebut kepada S dan tanda tangan juga tidak dilakukan dihadapan Notaris M, adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh F karena melakukan pemalsuan tanda tangan S pada akta kuasa menjual, terdapat unsur kelalaian juga dari Notaris M karena tidak cross check kepada pihak S benar tidak staffnya meminta tanda tangan ke S.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui peran pembelajaran PKN dalam membangun kesadaran hukum lalu lintas di kelas VIIB SMPN 3 Sragen, 2) untuk menentukan kendala-kendala yang ada dalam membangun kesadaran hukum lalu lintas di kelas VIIB SMPN 3 Sragen, 3) untuk menentukan solusi efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas di kelas VIIB SMPN 3 Sragen. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIB SMPN 3 Sragen pada tahun ajaran 2023/2024 dan guru PKN. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti bertindak sebagai pewawancara langsung untuk menggali data melalui siswa dan guru PKN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembelajaran PKN dalam membangun kesadaran hukum lalu lintas siswa di kelas VIIB SMPN 3 Sragen berada pada siswa itu sendiri dengan lingkungan (hubungan sosial dan lingkungan sekitar), serta hubungan antara orang tua dan siswa. Cara siswa memahami peraturan lalu lintas akan menentukan generasi yang memahami hukum. Dengan pemahaman dan pengenalan sejak awal, diharapkan upaya untuk membangun kesadaran hukum lalu lintas dalam pembelajaran PKN di kelas VIIB dapat menghasilkan kepribadian yang kooh sebagai dasaar bagi warga negara yang bertanggung jawab dan handal serta menjadi lebih berkualitas.

Penyuluhan hukum dalam rangka pengabdian masyarakat ini di dasarkan atas isu pilpres dan pileg Februari 2024, dimana dikalangan tingkat bawah melalui media sosial menyebar berbagai berita tentang intoleransi, SARA serta politik uang yang bertentangan dengan asas dan esensi demokrasi sehingga mengganggu kehidupann damai masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum ini untuk memberikan pendidikan politik masyarakat dalam menyongsong pemilihan umum kepala daerah serentak 2024 secara damai di Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Metode penyuluhan hukum ini dengan pemaparan materi melalui LCD dan tanya jawab. Hasil dari penyuluh hukum ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak terpengaruh politik uang dan terpovokrasi berbagai hasutan pihak luar melalui media sosial yang ingin memecah belah kerukunan masyarakat Desa Campursari dalam menyongsong pilkada serentak 2024 di Kabupaten Temanggung.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kinerja bisnis para pelaku usaha Bakso SARJANA dengan memberikan pendampingan dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) dan legalitas usaha. Pemilik usaha kecil sering mengalami kesulitan dalam mengelola sumber daya manusia dan mematuhi persyaratan hukum yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Kegiatan ini melibatkan memberikan pelatihan, mendampingi, dan memberikan konsultasi yang intensif kepada para pengusaha di Bakso SARJANA. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam efisiensi operasional, ketaatan terhadap peraturan, dan daya saing bisnis. Pelatihan manajemen sumber daya manusia membantu pengusaha mengelola tenaga kerja secara lebih efektif, sementara pendampingan legalitas bisnis memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Menyediakan pendampingan bukan hanya untuk mengurangi kemungkinan terkena masalah hukum, tapi juga untuk meningkatkan reputasi dan daya saing bisnis di pasar. Meningkatkan pendampingan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha sangat penting untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa yang akan datang.

Salah satu bentuk respons dari banyaknya siswa yang mendapat kesulitan belajar di kelas VIII MTsN 1 Abdya pada pelajaran fiqih, terkhusus di bagian zakat, maka penelitian ini dilakukan. Supaya hasil belajar siswa menjadi tumbuh dan berkembang, maka analisis untuk mengetahui kesulitan belajar itu sangatlah dibutuhkan. Persoalan yang paling penting terletak pada rendahnya kompetensi siswa pada materi fiqih, terkhusus di bagian zakat itu sendiri, yang mana hal itu dikarenakan adanya faktor dalam diri siswa dan luar diri siswa. Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki kesulitan belajar siswa serta mengetahui penyebabnya. Kerangka teori meliputi konsep kesulitan belajar, faktor internal dan eksternal yang berdampak pada keberlangsungan pembelajaran siswa, serta hal-hal yang relevan dengan topik fiqih, terutama di bagian zakat. Penelitian ini memakai pendekatan metode campuran atau mixed method yang merupakan gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Metode yang dipakai adalah desain sekuensial eksplanatori. Jenis penelitian ini tergolong ke dalam kategori penelitian lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan ada tujuh kesulitan yang dialami oleh siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran, antara lain; kesulitan memahami konsep zakat, kesulitan beradaptasi dengan materi zakat, kesulitan mengingat dalil hukum zakat, kesulitan mengetahui mustahiq zakat, kesulitan mengetahui zakat harta yang beragam, kesulitan menentukan nisab dan takaran zakat serta menghitung jumlah zakat yang wajib dibayarkan. Harapannya, semoga dengan adanya penelitian ini dapat berguna untuk pemahaman tentang kesulitan belajar pada pembelajaran fiqih, terkhusus di bagian zakat. Dan juga harapannya, semoga bisa menjadi landasan bagi sekolah dan juga guru dalam memperbaiki tingkat kualitas proses belajar mengajar siswa.