Publication Search

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital pada bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Aplikasi SIPANDU dikembangkan sebagai inovasi pelayanan perizinan berbasis elektronik guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis sistem, keterbatasan fitur pengaduan, serta belum meratanya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas aplikasi SIPANDU dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi dengan melibatkan 13 informan yang terdiri dari pimpinan, pengelola sistem, dan masyarakat pengguna SIPANDU. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIPANDU secara umum cukup efektif dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan, terutama pada dimensi manfaat bersih, kepuasan pengguna, kualitas informasi, dan kualitas layanan, meskipun masih terdapat kelemahan pada dimensi kualitas sistem dan penggunaan, khususnya terkait kemudahan penggunaan, keandalan sistem, waktu respons, kelengkapan informasi, pemerataan penggunaan aplikasi, dan fitur pengaduan. Dengan demikian, SIPANDU telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan publik, namun masih memerlukan penyempurnaan teknis dan operasional agar pelayanan perizinan dapat berjalan lebih optimal. Kata Kunci: efektivitas, SIPANDU, pelayanan perizinan, DPMPTSP, pelayanan publik, e-government, sistem informasi

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh transformasi digital dan kedisiplinan pegawai terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner kepada 41 responden pengguna layanan. Pengolahan data penelitian dilakukan menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai t hitung sebesar 2,791 lebih besar dari t tabel 2,023. Disiplin pegawai juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai t hitung sebesar 5,826 lebih besar dari t tabel 2,023. Secara simultan, transformasi digital dan disiplin pegawai berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai F hitung sebesar 16,714 lebih besar dari F tabel 3,24. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan integrasi transformasi digital dan peningkatan disiplin pegawai secara berkelanjutan.

Kepemimpinan masjid merupakan proses mengarahkan, membina, dan mengelola seluruh aktivitas masjid agar berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan dakwah, ibadah, serta pemberdayaan umat. Kepemimpinan dalam konteks masjid tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada kemampuan pemimpin dalam menjadi teladan, penggerak, dan pembina jamaah. Fungsi kepemimpinan masjid mencakup perencanaan program, pengorganisasian kegiatan, pengawasan pelaksanaan aktivitas, serta pengambilan keputusan yang bijaksana demi kemaslahatan bersama. Dalam praktiknya, terdapat beberapa tipe kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan masjid, seperti kepemimpinan otoriter, demokratis, dan transformasional, yang masing-masing memiliki karakteristik serta pengaruh berbeda terhadap perkembangan organisasi masjid. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengertian, fungsi, dan tipe kepemimpinan masjid menjadi penting untuk mewujudkan tata kelola masjid yang profesional, produktif, dan berorientasi pada pelayanan umat.

Abstrak.Transformasi digital dalam administrasi publik menjadi strategi penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pemerintah. Namun, keberhasilan implementasi e-government tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dan kesesuaian tata kelola kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi e-government melalui sistem E-SPPD (Elektronik Surat Perintah Perjalanan Dinas) dan SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) di Pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-SPPD memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan SP4N-LAPOR!, terutama dalam mempercepat proses administrasi, meningkatkan keterlacakan dokumen, dan memperkuat pengawasan internal. Sebaliknya, implementasi SP4N-LAPOR! masih menghadapi kendala berupa birokrasi yang terpusat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Temuan utama penelitian ini menunjukkan adanya asimetri digital governance, yaitu kondisi ketika sistem digital yang dikelola secara lokal justru lebih efektif dibandingkan sistem yang terintegrasi secara nasional karena perbedaan tingkat kontrol, fleksibilitas kelembagaan, dan kapasitas adaptasi operasional. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan memerlukan keselarasan antara teknologi, kapasitas organisasi, dan distribusi kewenangan dalam tata kelola pemerintahan.  

Digital transformation in public administration has become a strategic agenda for improving the quality of public services, particularly in the economic sector. However, its implementation in Indonesia still faces several challenges, including the digital divide, limited technological infrastructure, and insufficient human resource capacity and digital literacy. This study aims to analyze the impact of digital transformation in public administration on public service delivery in the economic sector and to identify the factors influencing its effectiveness. This research employs a qualitative approach using a literature review method by examining relevant national and international scholarly sources. The findings indicate that digital transformation contributes to improving service efficiency, enhancing transparency and accountability, and expanding public access to services. In addition, digitalization plays a role in creating public value through increased ease of doing business and economic activities. However, these benefits are not evenly distributed due to disparities in digital access and institutional capacity. This study concludes that the success of digital transformation in public administration depends on infrastructure readiness, human resource capacity, and the integration of sustainable policies

Penelitian ini menganalisis implikasi cashless society terhadap keberlangsungan bisnis tradisional dalam transformasi ekonomi digital ditinjau dari perspektif pemikiran M. Umer Chapra. Perkembangan sistem pembayaran digital telah mendorong perubahan pola transaksi masyarakat dari penggunaan uang tunai menuju pembayaran non-tunai yang dinilai lebih cepat, praktis, dan efisien. Namun, transformasi tersebut juga menimbulkan tantangan bagi pelaku bisnis tradisional, terutama terkait keterbatasan literasi digital, akses teknologi, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh cashless society terhadap keberlangsungan bisnis tradisional serta relevansi pemikiran M. Umer Chapra dalam menghadapi fenomena tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cashless society memberikan dampak positif berupa peningkatan efisiensi transaksi, kemudahan pelayanan, dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha tradisional. Namun, digitalisasi pembayaran juga berpotensi menciptakan kesenjangan ekonomi apabila tidak diiringi pemerataan akses teknologi dan penguatan literasi digital. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif M. Umer Chapra relevan sebagai kerangka normative dalam mengarahkan transformasi ekonomi digital yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keadilan, distributive, inklusivitas, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil sehingga keberlangsungan bisnis tradisional tetap terjaga di era cashless society. Dengan demikian, transformasi menuju cashless society perlu didukung oleh kebijakan yang menjamin pemerataan akses teknologi dan penguatan literasi digital agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara lebih adil dan berkelanjutan

Transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 telah mengubah sistem pendaftaran tanah dari berbasis dokumen fisik menjadi sistem elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelayanan pertanahan. Namun demikian, transformasi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kekuatan hukum dan nilai pembuktian sertipikat tanah elektronik, serta perubahan peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora; (2) kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya; dan (3) kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik ditinjau dari aspek kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan, PPAT, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikat tanah elektronik dilakukan secara bertahap melalui integrasi layanan elektronik, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas, validasi data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertipikat elektronik. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan sistem keamanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat. Sertipikat tanah elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan sertipikat fisik sepanjang diterbitkan sesuai prosedur dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Transformasi digital di sektor kesehatan, khususnya melalui penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) dan telemedicine, telah membawa perubahan signifikan dalam efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, muncul persoalan serius terkait perlindungan privasi dan keamanan data pasien, interoperabilitas sistem, serta kepastian hukum yang masih belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan RME dalam layanan kesehatan, mengidentifikasi permasalahan keamanan dan perlindungan data pasien, serta menganalisis kepastian hukum dalam layanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis dengan pencarian artikel melalui database Google Scholar, dibatasi pada publikasi tahun 2022–2026. Dari 8.780 artikel yang ditemukan, proses seleksi bertahap menghasilkan 3 artikel final yang memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas RME di Indonesia masih terhambat oleh ketidaksesuaian standar data, keterbatasan infrastruktur, dan regulasi yang belum memadai. Penerapan teknologi mutakhir seperti blockchain, cloud computing, dan kecerdasan buatan terbukti mampu meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan data pasien. Sementara itu, regulasi telemedicine yang ada belum terintegrasi secara komprehensif dan belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi regulasi, standardisasi data nasional, peningkatan infrastruktur, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar ekosistem kesehatan digital Indonesia dapat berkembang secara aman, terintegrasi, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Adanya penelitian ini munculnya konflik antara kebijakan administrasi kependudukan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara terkait pencantuman kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Permasalahan utama terletak pada ketidakmampuan regulasi dalam mengakomodasi keberadaan penghayat kepercayaan, sehingga menimbulkan diskriminasi administratif dan hambatan akses terhadap pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab konflik, bentuk konflik, strategi manajemen konflik oleh Mahkamah Konstitusi, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan hak warga negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bersifat multidimensional, dengan karakter utama sebagai konflik vertikal antara negara dan warga negara, yang berkembang menjadi konflik berbasis identitas dan struktural. Strategi manajemen konflik yang dilakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menggunakan pendekatan normatif-konstitusional yang bersifat kompromis dengan memperluas makna agama mencakup kepercayaan. Pendekatan ini berhasil mereduksi konflik pada tingkat normatif dan mendorong sistem administrasi yang lebih inklusif. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan pada aspek teknis, birokrasi, dan penerimaan sosial masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak hanya memerlukan putusan hukum, tetapi juga penguatan implementasi kebijakan dan transformasi sosial yang berkelanjutan.

Abstract. The digital transformation in the healthcare sector, reinforced by Ministry of Health Regulation No. 24 of 2022, mandates every healthcare service facility to implement Electronic Medical Records (EMR). This requirement compels educational institutions to provide relevant simulation media to enhance student competence. However, at the Health Information Management Laboratory of Esa Unggul University Harapan Indah, the use of existing systems such as Khanza EMR still exhibits limitations in terms of flexibility and alignment with practical workflows. This research aims to develop an adaptive web-based EMR system using the CodeIgniter 4 Framework and the Extreme Programming (XP) methodology. The research methodology employed is Research and Development (R&D) with an XP approach consisting of four stages: Planning, Design, Coding, and Testing. System development was executed through five main iterations, encompassing the formulation of user stories, design utilizing UML and UI, and program code implementation. This system realizes designs from previous research into functional modules, including registration, initial assessment, examination (SOAPE), medical support (laboratory and radiology), codification (ICD-10 and ICD-9-CM), pharmacy, cashier, and reporting. The results indicate that the EMR system was successfully implemented and passed functional verification through Black-Box Testing, achieving a "Successful" status across all scenarios. The conclusion of this study is that the developed EMR system fulfills the functional and security requirements necessary to serve as an effective and realistic practical learning medium for Health Information Management students. Abstrak. Transformasi digital di sektor kesehatan, yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME). Hal ini menuntut institusi pendidikan untuk menyediakan media simulasi yang relevan guna meningkatkan kompetensi mahasiswa. Namun, di Laboratorium Rekam Medis Universitas Esa Unggul Harapan Indah, penggunaan sistem seperti Khanza EMR masih memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas dan kesesuaian dengan alur praktikum. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem RME berbasis web yang adaptif menggunakan Framework CodeIgniter 4 dengan metode Extreme Programming (XP). Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan pendekatan XP yang terdiri dari empat tahapan: Planning, Design, Coding, dan Testing. Pengembangan sistem dilakukan melalui lima iterasi utama yang mencakup perumusan user stories, perancangan menggunakan UML dan UI, hingga implementasi kode program. Sistem ini merealisasikan rancangan dari penelitian sebelumnya menjadi modul fungsional yang meliputi pendaftaran, asesmen awal, pemeriksaan (SOAPE), penunjang medis (laboratorium dan radiologi), kodefikasi (ICD-10 dan ICD-9-CM), farmasi, kasir, hingga pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RME (Rekam Medis Elektronik) berhasil diimplementasikan dan dinyatakan lulus uji fungsional melalui Black-Box Testing dengan status "Berhasil" pada seluruh skenario. Simpulan dari penelitian ini adalah sistem RME yang dibangun telah memenuhi kebutuhan fungsional dan keamanan untuk digunakan sebagai media pembelajaran praktikum yang efektif dan realistis bagi mahasiswa Manajemen Informasi Kesehatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi terhadap model bisnis dan pendapatan pada Donat Madu Cihanjuang cabang Cikarang Jababeka dengan menggunakan pendekatan Business Model Canvas (BMC). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan manajer toko serta data sekunder dari literatur terkait periode 2020–2025. Analisis dilakukan dengan mengkaji sembilan elemen dalam BMC untuk melihat perubahan yang terjadi akibat penerapan digitalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan dampak pada elemen Channels melalui pemanfaatan platform pesan antar online dan media sosial, serta meningkatkan efisiensi operasional seperti kecepatan pelayanan, ketepatan pesanan, dan alur kerja yang lebih terorganisir. Namun demikian, digitalisasi belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan, karena kontribusi penjualan digital masih relatif rendah. Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi digital karyawan, belum adanya strategi pemasaran digital yang terstruktur, serta kurangnya panduan operasional dan dukungan dari pihak franchisor. Dengan demikian, digitalisasi pada usaha ini lebih berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional dibandingkan memperkuat model bisnis dan peningkatan pendapatan secara signifikan.

The transformation of public services has become a key priority in public administration reform, driven by growing public demands for government services that are more responsive, transparent, and oriented toward the public interest. In this context, the concept of Public Value Creation has emerged as an approach that emphasizes the creation of social value as the primary objective of public service delivery. This study aims to analyze the role of Public Value Creation as a conceptual framework in public service transformation oriented toward the public interest. The study employs a qualitative approach through a literature review, examining various relevant academic sources on public value theory, contemporary public administration, and public service transformation. The findings indicate that Public Value Creation plays a role in driving a paradigm shift in public service from an administrative bureaucratic orientation toward service focused on creating social benefits for the community. This approach also strengthens a community-centered service orientation, fosters collaboration between the government and various stakeholders, and supports public service innovation, including through the utilization of digital technology. The implications of this research suggest that the concept of public value can serve as a conceptual foundation for the government in designing more inclusive public service policies and innovations  

The development of digital technology in recent years has had a significant impact on almost all sectors, especially the financial sector. Digitalization is no longer an option but a fundamental necessity for financial institutions, including Savings and Loan Cooperatives (KSP), to remain competitive and capable of providing efficient, accurate, and high-quality services. The need for technology that can improve service processes, data management, and transactions has become increasingly urgent amid the growing complexity of cooperative members’ demands and the increasing competition among financial institutions.This study aims to analyze the transformation of financial services at KSP Credit Union Bahtera Sejahtera through the implementation of the Escete Program, an online-based digital system. Before 2019, this cooperative used the SIKOPDIT CS system which operated offline, resulting in difficulties in data synchronization and service efficiency. The method used in this study is a qualitative descriptive approach using the perspective of Institutional Theory to examine the motivations behind organizational change.The results of the study indicate that the transition from SIKOPDIT CS to the Escete Program is not merely a technical change but also a form of organizational adaptation to three institutional pressures: (1) Coercive Pressure arising from regulations requiring financial transparency; (2) Mimetic Pressure as an effort to emulate the success of banking digitalization; and (3) Normative Pressure to meet members’ expectations and the professionalism of human resources. The implementation of the Escete Program has proven to improve real-time data accuracy, accelerate services through Android integration, and transform the organizational work culture into a more modern and transparent one.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi pelayanan kesehatan, termasuk di bidang kefarmasian. Salah satu inovasi yang berkembang adalah telefarmasi, yaitu pelayanan kefarmasian jarak jauh yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjembatani interaksi antara apoteker dan pasien. Studi ini bertujuan untuk mengkaji persepsi apoteker terhadap implementasi telefarmasi melalui pendekatan tinjauan literatur. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis terhadap 10 artikel yang diperoleh dari basis data ilmiah seperti PubMed, Google Scholar, dan ScienceDirect dalam lima tahun terakhir. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas apoteker memiliki persepsi positif terhadap telefarmasi, terutama dalam aspek efisiensi waktu dan biaya, peningkatan akses dan kepatuhan pasien, serta solusi atas kekurangan tenaga apoteker. Namun, ditemukan pula persepsi negatif seperti beban kerja yang meningkat, risiko kesalahan akibat keterbatasan kontak fisik, dan kendala teknis. Temuan ini menegaskan perlunya dukungan infrastruktur, pelatihan tenaga kesehatan, serta literasi digital pasien untuk memastikan keberhasilan implementasi telefarmasi secara berkelanjutan.

This study aims to describe and analyze the effectiveness of digital service transformation through the myBCA ecosystem at Bank BCA KCP Ponorogo Cokroaminoto from the perspective of Public Administration. The paradigm shift from the Old Public Administration (OPA) to the New Public Service (NPS) requires service institutions to place citizens as the main subjects through the principles of transparency, accountability, and respect for public dignity. This study uses a descriptive qualitative approach with in-depth interview techniques, passive participatory observation, and documentation. Informants were selected by purposive sampling, including branch management, frontline officers (Customer Service and Teller), and customers. The results of the study show that the transformation towards the myBCA ecosystem has succeeded in significantly improving service efficiency through the transfer of routine administrative processes from bank counters to customer self-service. Features such as Single ID allow for flexible multi-account management, especially for businesses with high mobility in the Cokroaminoto area. This process reflects debureaucratizing practices that encourage frontline officers to focus on value-added consultative services that demand empathy and analysis. The success of this digital adaptation is supported by the synergy between the quality of e-service and the responsiveness of human resources. Although myBCA offers ease of use and reliability of the system, the role of officers as digital educators remains essential in bridging the technology literacy gap. The responsiveness and digital empathy shown by the officers increases public trust and ensures access to professional human support. In line with Law No. 25 of 2009 concerning Public Services, transparency and real-time information through myBCA strengthens institutional legitimacy. Thus, the effectiveness of digital services at KCP Ponorogo is determined by the balance between a reliable digital system and responsive personnel.

Public health administration plays a strategic role in strengthening primary health care governance amid increasingly complex health system challenges. This study aimed to synthesize recent evidence on the development, challenges, and implications of public health administration during the period 2020–2025. A literature review with a systematic approach was conducted by analyzing peer-reviewed articles retrieved from major scientific databases and selected through a PRISMA 2020 flow process. The findings indicate that effective public health administration—characterized by strong governance, adaptive leadership, and the integration of digital health information systems—contributes to improved performance of primary health care services in terms of service quality, efficiency, and sustainability. However, the review also reveals persistent gaps, particularly the limited empirical evidence examining causal relationships between administrative capacity and health service performance, as well as challenges related to human resource readiness and data governance in digital transformation. These findings highlight the need to strengthen administrative capacity, leadership competencies, and integrated information systems to support resilient primary health care. The study provides theoretical and practical implications for policymakers, health managers, and researchers in advancing public health administration toward more effective and sustainable health systems.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan aktivasi IKD di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo telah berjalan cukup baik, didukung oleh komunikasi efektif antara pusat dan pelaksana, serta kompetensi petugas yang memadai. Meskipun demikian, terdapat kendala berupa keterbatasan pada aspek sumber daya sarana prasarana seperti jaringan internet (Wi-Fi), perangkat seluler masyarakat yang tidak selalu kompatibel dengan aplikasi, keterbatasan sistem Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), dan kurang sederhananya alur aktivasi. Implementasi kebijakan berdasarkan model George C. Edward III 1980 menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi telah berjalan cukup optimal pada layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Layanan ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan kependudukan secara digital.

Digitalization of public services at the Pontianak City Population and Civil Registration Service is implemented through an online service website which is usually called PIONIRS (Pelayanan Online dari Rumah Sendiri / Online Services from Home). The aim of this research is to find out how PIONIRS is implemented as a form of digitalization of public services in Pontianak City based on the three principles of agile governance from Luna, Kruchten, and Moura (2015), namely Based on quick wins, Systematic and adaptive approach, and Simple design and continuous refinement. This research uses qualitative research with a case study approach. Data collection techniques in this research are through primary sources, namely interviews, surveys, and observations.  The informants in this research were determined purposively. The informants were considered competent in relation to PIONIRS in Pontianak City. All fields because it concerns all services at the Pontianak City Population and Civil Registration Service. The fields that handle PIONIRS applications/websites are Management of Population Administration Information (PIAK) and Data Utilization at the Pontianak City Population and Civil Registration Service. In this research, the Miles & Huberman interactive model was used to analyze the data qualitatively. PIONIRS has been a transformative solution for Pontianak City, streamlining administrative processes and providing residents with a user-friendly, accessible platform for population services. The implementation of agile governance principles has enabled quick wins, systematic and adaptive approaches, and continuous refinement, resulting in a successful and efficient online service for the community.

This research analyses the challenges to service innovation in civil registration, specifically the issuance of birth certificates at the Sidoarjo Regency Department of Population and Civil Registration, within the context of governmental digital transformation. Employing a qualitative approach via in-depth interviews, field observations, and document analysis, the study identifies various obstacles encountered in the process of public service digitisation. The findings indicate that the principal challenges include: (1) resistance to change from both civil servants and the public regarding the digital system; (2) limitations in information technology infrastructure and internet connectivity in rural areas; (3) the digital literacy gap between urban and rural community groups; (4) the complexity of coordination among government agencies within the integrated system; and (5) budgetary constraints for continuous system maintenance and development. The study also found that despite various innovations such as online services, mobile apps, and digital queuing systems, their implementation still faces significant technical and non-technical impediments. These findings contribute to the literature on public sector innovation by revealing the dynamics of e-government implementation at the regency/city level, and offer strategic recommendations for policymakers on optimising the digital transformation of civil registration services. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis, which integrates technological, organisational, and social perspectives within the context of local government in Indonesia post-COVID-19 pandemic.

Digital transformation in public services is an absolute necessity in the era of the Industrial Revolution 4.0, including in local government personnel management. This research analyses the digital transformation of civil servants’ (ASN) promotion services through the implementation of the Promotion Management System (SIPEKAT) at the Regional Personnel Agency of Sidoarjo Regency. Employing a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, participant observation, and documentation study, this research explores the transformation process from a manual to a digital system, the implementation challenges, and its impact on service effectiveness and efficiency. The results indicate that the digital transformation via SIPEKAT successfully increased processing time efficiency by up to 60%, reduced the use of physical documents by up to 85%, and improved the transparency and accountability of the services. However, challenges were found, including a digital competence gap among employees, limitations in technological infrastructure in several Regional Government Work Units, and resistance to change from some stakeholders. The novelty of this research lies in the comprehensive analysis of the digital transformation ecosystem of personnel services, integrating technological, organisational, and user behaviour perspectives, whilst producing an e-government implementation model for personnel services that can be adopted by other local.