Publication Search

This study aims to synthesize empirical and theoretical literature on the Planning–Organizing–Actuating–Controlling (POAC) framework in public sector management, identify asymmetries among its functions, and propose a reconfiguration of POAC that is relevant to digital and collaborative governance. The study employs an integrative literature review by examining classical management literature, peer-reviewed journals, government regulations, and official governance indicators. Data were analyzed thematically based on the four POAC functions and synthesized across themes, using Indonesia during the 2021–2025 period as the empirical context. The findings reveal that planning and organizing functions have developed relatively well, while actuating and especially controlling remain persistent weaknesses. This condition is reflected in improvements in several formal governance indicators, including the Electronic-Based Government System (SPBE) Index, Indonesia’s ranking in the E-Government Development Index (EGDI), Unqualified Audit Opinions (WTP), and public service compliance ratings. However, during the same period, the Corruption Perceptions Index (CPI) declined. These findings indicate a gap between administrative achievements and substantive outcomes, consistent with the concept of means–ends decoupling in neo-institutional theory. The study contributes by bridging classical management theory with contemporary governance paradigms and proposing a Data-driven, Networked, Adaptive, and Participatory (DNAP) model of POAC. Practically, the results highlight the need to strengthen controlling functions and adaptive leadership to foster more effective, transparent, and outcome-oriented public governance.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan pilar utama hukum ekonomi Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi perseroan memiliki kewenangan eksklusif yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direksi. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) akibat hukum dari pelaksanaan RUPS yang tidak sah; (2) analisis atas pelaksanaan RUPS yang tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019; dan (3) tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan RUPS yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan RUPS yang tidak sah menimbulkan akibat hukum pada status keputusan, akta notaris, dan perbuatan hukum turunan, di mana cacat materiil mengakibatkan batal demi hukum, sedangkan cacat formil dapat dibatalkan melalui pengadilan; (2) analisis Putusan MA No. 773 PK/Pdt/2019 menunjukkan adanya ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran, menegaskan bahwa substansi lebih penting daripada formalitas, serta menjamin perlindungan hukum bagi pemegang saham yang dirugikan; dan (3) Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas RUPS yang tidak sah dan tidak dapat berlindung pada badan hukum perseroan, serta tidak dapat menggunakan prinsip business judgment rule apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memastikan kesesuaian dan konsistensi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya terkait kebijakan penetapan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki hukum, menilai tingkat konsistensinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, serta mengkaji implikasi hukum dan kelembagaan yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal Peraturan Presiden tersebut memiliki kedudukan yang sah, namun secara substansial terdapat potensi perluasan norma yang melampaui fungsi teknisnya sehingga menimbulkan tantangan dalam konsistensi regulasi. Selain itu, ditemukan adanya implikasi hukum dan kelembagaan yang memerlukan penguatan koordinasi dan kejelasan kewenangan antar lembaga. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan tata kelola kelembagaan guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Bagian Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perubahan substansial sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, terutama dengan diperkenalkannya Aplikasi Berkas Pidana Elektronik Terpadu (E-Berpadu). Tujuan penerapan sistem peradilan pidana elektronik ini adalah untuk mempromosikan gagasan keadilan yang cepat, mudah, dan terjangkau sekaligus meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi proses persidangan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat sejumlah masalah hukum, teknologi, dan sumber daya manusia dalam implementasi E-Berpadu di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi tantangan dan keterbatasan tersebut serta menawarkan solusi untuk meningkatkan implementasi sistem perdagangan elektronik.

The Gender Development Index (GDI) is a key indicator for assessing disparities in human development achievements between women and men. In recent years, Indonesia’s GDI has shown a consistent upward trend, reaching 91.85 in 2024. Nevertheless, this numerical improvement does not fully represent the achievement of substantive gender equality. This article aims to analyze the dynamics of Indonesia’s GDI by positioning it within a comparative Asian context and examining the substantive gaps that persist behind the rising indicators. This study employs a qualitative approach based on secondary data and literature review. The primary data sources include publications from Statistics Indonesia on the Gender Development Index and Gender Inequality Index for the 2020–2024 period, as well as the Global Gender Gap Reports 2024 and 2025 published by the World Economic Forum. Descriptive quantitative analysis is combined with qualitative interpretation and illustrative interview findings from civil society organizations, universities, and provincial and local Offices of Women’s Empowerment and Child Protection in Central Java, Southeast Sulawesi, Grobogan Regency, and Semarang City. The findings indicate that Indonesia’s GDI improvement is largely driven by advances in women’s health and educational attainment. However, substantial gaps remain in the economic dimension, particularly in per capita expenditure and women’s labor market participation, which constrain proportional improvements in women’s Human Development Index. This article underscores the importance of interpreting the GDI as a reflective policy instrument and advocates for structural transformation to ensure that numerical progress translates into genuine gender justice.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan akta notaris sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian otentik, namun efektivitasnya dalam sengketa merek masih diperdebatkan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kedudukan hukum akta notaris dalam perkara sengketa hak atas merek POLO di Indonesia? (2) apa implikasi yuridis dari penggunaan akta notaris terhadap perlindungan hukum pemilik merek dalam sengketa tersebut? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung data primer melalui wawancara dengan praktisi. Bahan hukum primer berupa UU Jabatan Notaris, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kedudukan kuat sebagai alat bukti otentik dalam perjanjian lisensi maupun pengalihan merek. Namun, dalam kasus POLO, Mahkamah Agung lebih mengutamakan prinsip penggunaan pertama (first use) dibanding sekadar keberadaan akta notaris, sehingga akta tersebut tidak menjadi penentu utama. Kesimpulannya, meskipun akta notaris memberikan kepastian hukum dan perlindungan preventif, efektivitasnya tetap bergantung pada kesesuaian dengan fakta penggunaan merek. Saran penelitian adalah perlunya penguatan regulasi mengenai keharusan pencatatan akta pengalihan atau lisensi merek di DJKI, serta peningkatan peran notaris dalam memastikan substansi akta sesuai fakta hukum agar dapat mendukung perlindungan hukum yang lebih optimal.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya persoalan yuridis dalam pelaksanaan mekanisme Agunan yang Diambil Alih (AYDA) oleh perbankan, terutama terkait validasi Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPh TB). Kasus BPR RAY memperlihatkan kebuntuan administratif akibat penolakan validasi pajak oleh DJP, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelamatan kredit bermasalah. Rumusan masalah mencakup: (1) bentuk pertentangan norma antara POJK 33/2018 dan PMK 261/2016; (2) penyebab disharmonisasi norma; dan (3) akibat hukumnya terhadap pelaksanaan AYDA. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk, penyebab, dan akibat hukum dari disharmonisasi tersebut. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pertentangan antara PMK 261/2016 yang mengedepankan pendekatan formal kepemilikan dan POJK 33/2018 yang menekankan substansi penguasaan aset. Disharmonisasi ini disebabkan oleh pengambilalihan AYDA secara sukarela, penafsiran subjek pajak penghasilan, serta ketiadaan regulasi penghubung antarregulator. Akibat hukum disharmonisasi ini terjadi di sektor perbankan, perpajakan dan pertanahan. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum, teori hukum responsif dan teori keadilan distributif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan disharmonisasi norma menimbulkan hambatan dalam praktik AYDA dan menimbulkan akibat hukum di berbagai sektor. Di akhir, peneliti memberikan saran akademik mendorong penelitian AYDA yang multi kasus dengan teori hukum yang lebih variative. Untuk saran praktis penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antar regulator sehingga pengaturan AYDA tidak saling bertentangan. Beban pajak sebaiknya disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kemampuan membayar. BPR maupun masyarakat dapat menempuh judicial review ke Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman tafsir regulasi

Local government accounting policies provide the foundation for financial reporting. The Budget Realization Report (LRA) compares budgeted and actual figures, with the resulting balance recorded as the Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA, excess financing surplus). This study in East Lombok Regency aims to quantify the SILPA in the 2024 APBD and to analyze the financial accounting policies used in its determination. A descriptive approach combining qualitative and quantitative methods was applied. Data were collected via structured interviews with local finance officials, observations, and document analysis of APBD financial reports. Qualitative data were reduced and presented to describe policy factors, while quantitative analysis computed the SILPA value. Results show the 2024 LRA recorded a SILPA of IDR 6,414,658,153.17, indicating unused budget funds. These funds will finance the 2025 budget deficit for investment and equity in regional companies. The accounting policy for SILPA determination considered key principles such as prudence, substance over form, and materiality, in accordance with government accounting standards (e.g. applying the conservatism principle to avoid recognizing uncertain revenues). This analysis highlights how regional financial policies influence the management of budget surpluses.

Fenomena meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online di kalangan mahasiswa menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi risiko finansial yang dapat mengganggu kesejahteraan dan performa akademik mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perilaku manajemen risiko mahasiswa STIEPARI Semarang dalam penggunaan layanan pinjaman online, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan perilaku tersebut, serta memahami implikasinya terhadap kesejahteraan finansial mahasiswa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain fenomenologi, melibatkan 14 mahasiswa sebagai informan utama. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan substansial antara pemahaman konseptual mahasiswa tentang risiko dengan praktik aktual dalam pengambilan keputusan finansial, di mana mahasiswa dengan latar belakang pendidikan ekonomi tidak selalu menunjukkan perilaku manajemen risiko yang lebih baik. Rekomendasi penelitian mencakup pengembangan program edukasi berbasis experiential learning, implementasi sistem mentoring oleh mahasiswa senior, dan pembentukan early warning system untuk mendeteksi mahasiswa berisiko mengalami masalah kredit.

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika integrasi strategis antara pemasaran digital dan manajemen keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam konteks transformasi digital. Melalui pendekatan library research dengan orientasi eksploratori-deskriptif, studi ini menganalisis secara komprehensif berbagai sumber primer terkini yang membahas fenomena adopsi teknologi digital dan implementasi manajemen keuangan pada UMKM Indonesia periode 2019-2024. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa meskipun terdapat kesadaran substansial terhadap urgensi transformasi digital di kalangan pelaku UMKM, variasi signifikan teridentifikasi dalam tingkat adopsi dan optimalisasi teknologi digital—dengan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook menjadi instrumen dominan dalam strategi pemasaran. Dalam dimensi manajemen keuangan, literasi finansial dan implementasi sistem pencatatan terdigitalisasi terungkap sebagai determinan fundamental bagi keberlanjutan operasional. Interelasi antara pemasaran digital dan manajemen keuangan termanifestasi dalam adopsi sistem pembayaran digital, pengelolaan konten strategis berbasis efisiensi finansial, dan standardisasi proses bisnis terintegrasi. Model pengembangan kapasitas yang direkomendasikan mencakup pelatihan komprehensif, pendampingan berkelanjutan, kolaborasi ekosistemik, standardisasi proses, dan integrasi strategi mitigasi risiko. Implikasi strategis dari integrasi ini meliputi optimalisasi alokasi sumber daya, penguatan kapasitas pengambilan keputusan berbasis data integratif, konstruksi model bisnis responsif, peningkatan keberlanjutan finansial, dan akselerasi skalabilitas bisnis. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual tentang transformasi digital UMKM dalam konteks negara berkembang dan menyediakan landasan empiris bagi formulasi kebijakan dan strategi bisnis yang memperkuat daya saing UMKM Indonesia di era digital.

The development of Islamic banking in Indonesia has introduced the murabahah contract as one of the most dominant financing products. However, in practice, this contract often gives rise to legal disputes, particularly due to default by customers who fail to fulfill their payment obligations in accordance with the agreement. This study focuses on the Palangka Raya Religious Court Decision Number 1/Pdt.GS/2024/PA.PLK, which is noteworthy because, although the substance of the claim has a strong legal basis, it was deemed inadmissible due to a formal defect in the special power of attorney. The aim of this research is to analyze how substantive aspects related to default in murabahah contracts and procedural aspects concerning the mechanism of simplified lawsuits, as well as the validity of a special power of attorney, can affect dispute resolution.This article employs a qualitative method with a normative juridical approach, encompassing legislation, conceptual analysis, and case studies. Primary data were obtained from court decisions, while secondary data were drawn from legal regulations and literature studies. The study shows that substantively, the defendant was proven to be in default for failing to fulfill payment obligations under the murabahah contract, giving the plaintiff a strong legal basis to file a claim. However, procedurally, the lawsuit was inadmissible because the submitted special power of attorney did not meet formal requirements, rendering the plaintiff’s legal representative unauthorized to act on their behalf. The implications of these findings indicate that the success of resolving Islamic banking disputes is not solely determined by the strength of the claim’s substance, but also heavily depends on compliance with the applicable civil procedural laws. Therefore, fulfilling procedural requirements is a crucial factor in ensuring the effectiveness of dispute resolution in Islamic banking.

Penelitian ini mengkaji pengaruh keadilan organisasi terhadap keterlibatan kerja pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana penerapan keadilan organisasi, yang meliputi dimensi keadilan prosedural, distributif, interaksional, dan informasional, dapat meningkatkan motivasi, dedikasi, serta kinerja pegawai demi menunjang efektivitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 107 pegawai. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji normalitas, regresi linear sederhana, uji signifikansi, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan kerja, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 45,2%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan dalam organisasi memberikan kontribusi yang substansial terhadap tingkat semangat (vigor), dedikasi (dedication), dan penyerapan (absorption) pegawai dalam menjalankan tugas. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap adanya kebutuhan penambahan sumber daya manusia agar distribusi beban kerja menjadi lebih proporsional dan tidak menimbulkan ketimpangan yang berdampak pada ketidakadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan organisasi merupakan faktor penting dalam membangun lingkungan kerja yang produktif dan mendukung keterlibatan pegawai secara optimal. Disarankan agar manajemen Lapas Kelas IIA Binjai terus memperkuat prinsip keadilan dalam sistem kerja, distribusi pelatihan, dan pengelolaan SDM guna menciptakan suasana kerja yang adil, kondusif, dan berkelanjutan.

Artikel ini menyajikan rancangan, pelaksanaan, dan hasil dari program intensif empat sesi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan penerjemahan dan penjurubahasaan di kalangan mahasiswa. Program ini merupakan proyek kolaboratif pengabdian masyarakat antara dua universitas yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara pembelajaran teoretis dan penerapan di dunia nyata. Setiap sesi mengintegrasikan pembelajaran berbasis praktik langsung, dan kolaborasi antarmahasiswa, dengan fokus pada kompetensi utama seperti ketepatan linguistik dan kepekaan terhadap konteks. Mahasiswa berinteraksi dengan materi autentik dari berbagai bidang, termasuk penerjemahan dan penjurubahasaan hukum, akademik, dan komunitas. Latihan reflektif dan umpan balik formatif dimasukkan untuk mendukung keterampilan individu. Evaluasi awal melalui pre-test peserta dan penilaian post-test menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kepercayaan diri mahasiswa. Hasil dari umpan balik memberikan komentar positif mengenai pelatihan ini sebab tema serta materi yang disajikan sangat relevan dengan substansi yang mereka sudah pelajari dan bisa diterapkan nantinya di dunia kerja.

This study examines the ratification of the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related to Measures to Prevent BEPS through Presidential Regulation (Perpres) No. 77/2019. This ratification raises legal issues because Law No. 24 of 2000 concerning International Agreements stipulates that the ratification of certain international agreements should be carried out through a Law or Presidential Decree. This study uses a normative legal method with a statutory approach to analyze the conformity of Perpres 77/2019 with Law No. 24 of 2000 and the theory of the hierarchy of legal norms. The results of the study indicate that Perpres 77/2019 is formally flawed because it conflicts with Law No. 24 of 2000, but in substance it is appropriate for use.

Abstract. The environment is not merely a legal object, but rather a living space for humans that is intertwined with the continuity of life itself. In this context, the criminalization of environmental crimes must be understood as an effort to uphold substantive justice, not merely the fulfillment of legal procedures. This article examines the comparison between the 2023 Criminal Code and Law No. 32 of 2009 (Environmental Protection and Management Law), as well as the alignment of both in responding to ecological crimes. With a normative juridical approach and philosophical analysis, a tension was found between the formalistic approach in the Criminal Code and the ecological approach in the Environmental Protection and Management Law. This inconsistency has the potential to obscure the substance of environmental justice. Therefore, a renewal of the penal paradigm that favors the intrinsic value of nature and the principle of sustainability is necessary. Abstrak. Lingkungan hidup bukan sekadar objek hukum, melainkan ruang hidup manusia yang menyatu dengan keberlangsungan kehidupan itu sendiri. Dalam konteks ini, kriminalisasi tindak pidana lingkungan harus dimaknai sebagai upaya menegakkan keadilan substantif, bukan semata pemenuhan prosedur hukum. Artikel ini mengkaji perbandingan antara KUHP 2023 dan UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH), serta menelaah keselarasan keduanya dalam merespons kejahatan ekologis. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis filosofis, ditemukan adanya ketegangan antara pendekatan formalistik dalam KUHP dan pendekatan ekologis dalam UU PPLH. Ketidaksinambungan ini berpotensi mengaburkan substansi keadilan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan paradigma pemidanaan yang berpihak pada nilai intrinsik alam dan prinsip keberlanjutan.

Abstrak. Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam sistem pemidanaan, termasuk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis ketentuan pemidanaan anak dalam KUHP baru dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) serta nilai-nilai dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan komparatif untuk mengevaluasi sejauh mana hukum pidana nasional telah mengakomodasi prinsip keadilan restoratif, perlindungan kepentingan terbaik anak, dan non-diskriminasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip modern dalam perlakuan terhadap anak, namun masih ditemukan kekosongan norma dan potensi tumpang tindih dengan sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Di sisi lain, hukum Islam secara substansial menekankan pendekatan edukatif dan korektif dalam menangani pelanggaran oleh anak, yang selaras dengan prinsip CRC. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan pemidanaan anak dalam KUHP yang lebih menyeluruh dan harmonis dengan ketentuan internasional serta nilai-nilai hukum Islam yang berkeadilan.

Partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum demokratis yang menjamin keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Artikel ini menganalisis secara kritis implementasi partisipasi publik dalam pembentukan regulasi di Indonesia dengan pendekatan yuridis-normatif dan teori hukum partisipatif. Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat sering kali bersifat simbolis dan tidak substansial. Padahal, partisipasi publik yang bermakna menjadi syarat legitimasi demokratis suatu produk hukum. Tulisan ini mengkaji peran partisipasi berdasarkan teori diskursus Jurgen Habermas, hukum progresif Satjipto Rahardjo, serta prinsip good governance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi mekanisme partisipasi yang lebih transparan, inklusif, dan deliberatif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keadilan regulatif dan kepastian hukum yang demokratis.

Pemerintah merencanakan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur, yang telah disepakati oleh DPR RI pada awal 2022. Meskipun terdapat lebih dari enam pertimbangan utama, alasan ini belum cukup untuk menggerakkan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan publik terkait pemindahan IKN menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menganalisis substansi dan implementasi kebijakan, serta meneliti tanggapan para pemangku kepentingan. Proses ini menyoroti pro dan kontra dalam persiapan, pembiayaan, dan dampak ekonomi serta sosial-ekologis dari pemindahan ini, sambil membandingkannya dengan pengalaman negara lain. Penelitian ini mengelompokkan faktor pendorong dan penghambat dalam pemindahan IKN, yang memiliki potensi strategis untuk transformasi ekonomi namun harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan geografis. Media sosial, khususnya Twitter, berperan penting dalam membentuk opini publik mengenai perencanaan pemindahan IKN. Penelitian yang dilakukan dari Maret hingga Mei 2022 ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka dan analisis data melalui aplikasi Nvivo 12 Plus, menemukan bahwa teori agenda setting mempengaruhi opini publik di Twitter terkait pemindahan IKN.

This study aims to examine the legal foundation and operational principles of Islamic banking in Indonesia. The background of this research stems from the necessity of a comprehensive understanding of the legitimacy and Sharia-based principles that underpin banking activities within the Islamic financial system. This research uses a literature review method by analyzing legal documents such as Law Number 21 of 2008 and fatwas issued by the National Sharia Council of MUI, along with other academic references. The findings indicate that Islamic banking in Indonesia is built upon a strong legal framework and clear Sharia principles, such as the prohibition of usury (riba), justice, and transparency. However, there are still challenges in the practical implementation of these principles, particularly in terms of public understanding and consistent interpretation. This research is expected to serve as an initial reference for strengthening legal literacy and Sharia principles in banking, and to support the development of a more inclusive Islamic financial system.

Dismenore adalah nyeri pada abdomen yang dirasakan sesaat sebelum atau pada saat menstruasi dan mengganggu aktifitas sehari-hari, bahkan sering kali mengharuskan penderita beristirahat dan meninggalkan aktifitasnya selama berjam-jam akibat nyeri haid. Latihan fisik dan olahraga akan mengakibatkan pelepasan endoprin, suatu substansi yang diproduksi oleh otak yang ambang rasa nyeri (Prawirohardjo, 2008). Glycine Max L atau sering disebut dengan kedelai merupakan salah satu tanaman jenis kacang-kacangan yang dapat membantu menurunkan nyeri haid. Mengkonsumsi makanan yang terbuat dari kacang kedelai dapat membantu merangsang produksi hormon estrogen saat menstruasi dan mengurangi peradangan serta nyeri menstruasi. Studi Pendahuluan di Trenclass SMA Muhammadiyah Wonosobo dengan wawancara secara langsung kepada 10 santriwati dengan hasil sebagian besar mengalami dismenore dengan skala nyeri ringan 4 snatriwati, skala nyeri sedang 6 santriwati. Ketika sedang dismenore dari 10 orang yang diwawancarai secara langsung mengalami gejala seperti mual, hilang nafsu makan, pusing, pinggang terasa sakit dan ada beberapa santriwati yang sampai tidak bisa menjalani aktivitas sehari-harinya. Penanganan yang biasa diberikan adalah 4 santriwati dengan kompres air hangat dan 6 santriwati lainnya menggunakan obat Pereda nyeri dengan jenis ibuprofen.