Publication Search

The development of social media, particularly TikTok, has played a significant role in shaping beauty trends and constructing ideal facial standards among young generations. The TikTok Beauty phenomenon not only provides diverse makeup references but also reinforces specific visual representations that influence perceptions of beauty. This study aims to examine the relationship between the TikTok Beauty phenomenon, the process of facial standardization, and its implications for the development of makeup techniques. A qualitative approach was employed through content analysis and literature review. Primary data were obtained from observations of popular TikTok videos under the hashtags #beautytrend, #makeup, and #tiktokbeauty, while secondary data were drawn from scholarly literature on beauty standards, social construction, and social media algorithms. The findings indicate that TikTok strengthens certain beauty standards such as fair skin, slim facial contours, and a flawless appearance which in turn influence techniques like complexion layering and visual manipulation. However, the platform also provides space for more inclusive and diverse beauty narratives. This study recommends enhancing aesthetic literacy to ensure that makeup practices prioritize diversity and the unique characteristics of each individual.

Industri manufaktur pangan di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam pengendalian biaya akibat ketidakefisienan operasional dan manajemen waktu yang kurang optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh efisiensi operasional dan manajemen waktu proyek terhadap pengendalian biaya pada PT. Macro Prima Pangan Utama. Metode penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain explanatory sequential, mengintegrasikan analisis kuantitatif (regresi linear berganda, n=50) dan kualitatif (wawancara mendalam, n=15). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian biaya (β = 0,478; p < 0,01), demikian pula manajemen waktu proyek (β = 0,362; p < 0,01). Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan dengan nilai Adjusted R² sebesar 0,602, mengindikasikan bahwa 60,2% variasi pengendalian biaya dapat dijelaskan oleh model. Temuan kualitatif mengkonfirmasi bahwa praktik preventive maintenance, standarisasi proses, dan monitoring jadwal produksi merupakan faktor kunci keberhasilan pengendalian biaya. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur manajemen operasi di negara berkembang dan memberikan rekomendasi praktis bagi industri pangan untuk meningkatkan daya saing melalui efisiensi operasional dan manajemen waktu yang efektif.

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in the economy and community independence. However, the great potential of home-based businesses is often hindered by administrative issues related to business legality. This research focuses on UMKM Krecek Kulit Sapi Ashif in Jatirejo Village, which has been operating since 2018 but lacks a Business Identification Number (NIB), Household Industry Food (PIRT) permit, and halal certification due to perceived complex procedures. The main objective of this activity is to strengthen business management through product standardization and obtaining legal certifications to enhance the competitiveness of this MSME. The research method used a descriptive qualitative approach with a community service method based on mentoring, including observation, in-depth interviews, and hands-on practice in managing documents through the Online Single Submission system. The results show that through phased mentoring, UMKM Krecek Kulit Sapi Ashif successfully obtained an NIB and increased the owner’s awareness of PIRT food safety standards and halal certification procedures. The impact of this activity includes meeting administrative legality and improving knowledge, confidence, and professionalism in business management. Intensive mentoring proved crucial in transforming informal businesses into formal, legally protected entities.

Pengunaan peralatan elektromedik merupakan faktor krusial dalam pemantauan kesehatan bayi dan anak terutama pada akurasi hasil yang di peroleh. Sesuai dari data yang didapat bahwa mitra telah memiliki sarana medis dasar yang memadai, namun diperlukan standarisasi manajemen pemeliharaan untuk menjaga fungsionalitas alat dalam jangka panjang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas teknis para pengasuh dalam pengoperasian dan perawatan peralatan medis secara mandiri. Metode yang digunakan meliputi pemetaan kondisi alat (inventarisasi), sosialisasi prosedur teknis, serta simulasi praktik pemeliharaan preventif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman praktis pengasuh mengenai aspek teknis alat, seperti perawatan mandiri, perawatan sensor oximeter, dan manajemen penyimpanan perangkat elektronik. Sebagai bentuk keberlanjutan program, telah disusun "Buku Saku SOP Perawatan Peralatan Medis" yang berfungsi sebagai panduan operasional harian bagi staf pengasuh. Luaran dari pengabdian ini memberikan dampak positif bagi mitra berupa tersedianya panduan sistem perawatan yang lebih terorganisir. Simpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi antara edukasi teknis dan penyediaan panduan tertulis mampu mengoptimalkan masa pakai alat medis serta menjamin validitas hasil pemeriksaan kesehatan anak. Sinergi ini diharapkan dapat menjadi model bagi lembaga sosial dalam mewujudkan layanan kesehatan mandiri yang berkualitas

Deteksi nyeri secara objektif merupakan tantangan penting dalam dunia medis, terutama bagi pasien yang tidak mampu menyampaikan rasa sakitnya secara verbal, seperti bayi, lansia, atau penderita gangguan komunikasi. Teknologi non- invasif berbasis sensor menjadi solusi potensial untuk mengatasi keterbatasan metode subjektif. Penelitian ini bertujuan meninjau secara sistematis literatur terkini mengenai penerapan Radar MIMO dan algoritma kecerdasan buatan dalam deteksi nyeri non-invasif. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pedoman PRISMA 2020, melalui penelusuran basis data IEEE Xplore, ScienceDirect, PubMed, Google Scholar, dan SpringerLink untuk periode 2021– 2025. Dari hasil seleksi diperoleh 17 artikel inklusi yang mencakup penggunaan Radar MIMO, UNBC-McMaster, BioVid, Medical Imaging (CT/MRI), Radar SISO, serta studi review, survey, bibliometrik, dan teoretis. Dari sisi algoritma, CNN dan SVM menjadi pendekatan paling dominan, diikuti Neural Network dan metode lain, dengan tren yang mengarah pada penggunaan multimodal untuk meningkatkan akurasi. Hasil penilaian kualitas dengan GRADE menunjukkan mayoritas studi berkualitas sedang, dengan keterbatasan utama pada ukuran sampel kecil, pelabelan nyeri yang belum konsisten, bias populasi, serta kurangnya validasi klinis nyata. Kesimpulannya, Radar MIMO dan algoritma deep learning memiliki potensi besar untuk deteksi nyeri non-invasif. Namun, penelitian lanjutan perlu difokuskan pada pembangunan dataset yang lebih inklusif, standarisasi pelabelan nyeri, serta pengujian dalam konteks klinis, dengan memperhatikan aspek etika dan privasi agar teknologi ini dapat diimplementasikan secara luas dalam layanan kesehatan.

Di tengah dinamika industri musik yang terus berkembang pesat di Indonesia, permasalahan royalti atas karya musik menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi hukum yang konkret dan efektif. Performing rights merupakan hak pokok yang dilindungi dalam UU Hak Cipta (UUHC) atas pemanfaatan karya dalam pertunjukan publik, pada penerapannya belum optimal dan sering menimbulkan permasalahan hukum antara pencipta lagu, performer, dan event organizer. Konteks penelitian ini menghadirkan peranan strategis Notaris sebagai penjaga keabsahan kontrak melalui penyusunan klausul performing rights pada kontrak event organizer sebagai solusi preventif terhadap permasalahan royalti di industri musik Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: bagaimana kedudukan performing rights menurut UUHC, bagaimana penerapan klausul performing rights pada kontrak event organizer, serta bagaimana peranan Notaris dalam penyusunan klausul performing rights sebagai upaya mencegah sengketa royalti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan konseptual, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik industri musik secara sistematis serta analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul performing rights yang disusun dan disahkan oleh Notaris memiliki peran sentral dalam memastikan legalitas, kekuatan mengikat, serta perlindungan hak cipta, sehingga mampu meminimalisir potensi sengketa royalti dan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan analisis terhadap regulasi dan kebutuhan praktis sebagaimana uraian dalam penelitian ini, Peneliti menyusun sebuah draf klausul Performing Rights yang komprehensif dan aplikatif untuk dimuat dalam kontrak antara Event Organizer dan Performer. Disarankan perlunya standarisasi klausul performing rights, peningkatan pengetahuan hukum bagi event organizer, sosialisasi kewajiban royalti, serta peningkatan kapasitas Notaris di bidang kekayaan intelektual guna membangun ekosistem industri musik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah melalui beberapa proses pra-pengolahan, mencakup penanganan data yang hilang, standarisasi data numerik, serta konversi data kategorikal menggunakan teknik One-Hot Encoding. Sebagian besar data (80%) digunakan dalam tahap pelatihan, sedangkan 20% sisanya digunakan untuk tahap pengujian, sedangkan model diimplementasikan dengan metode LinearRegression() pada library scikit-learn. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model berhasil menangkap hubungan linier di antara variabel independen dan dependen, memperoleh nilai MAE = 0,509; MSE = 0,464; RMSE = 0,681; dan R² = 0,627. Hal ini menandakan bahwa sekitar 62,7 persen variasi harga rumah di wilayah Jabodetabek dapat dijelaskan oleh model tersebut.

Trigona sp. propolis simplicia is widely used by the community as a traditional medicine that has many benefits so that this propolis can treat sore throats, flu, and support the immune system. Propolis cultivation is increasingly developing, but there is no scientific data regarding the standardization of raw propolis simplicia. This study aims to determine the standard parameters of Trigona sp. propolis simplicia from Balikpapan. Specific parameters measured on Trigona sp. propolis simplicia include organoleptic tests, identification of chemical compounds, and tests of water-soluble and ethanol extract levels. Non-specific parameters include water content tests, total ash content tests, and acid-insoluble ash content tests. Trigona sp. propolis simplicia in organoleptic tests has a solid form, a distinctive aromatic odor, a blackish brown color, and a slightly bitter sour taste. Trigona sp. propolis simplicia was positively identified as containing compounds of the alkaloid, flavonoid, triterpenoid/steroid, and tannin groups, while saponins were identified negatively. Trigona sp propolis simplicia has ethanol and water soluble extract content values ​​of 10% ± 0.008 and 14.4% ± 0.003 respectively, the water content value obtained is 1.3% ± 0.002, the total ash content and acid insoluble ash content values ​​are 3.67% ± 0.008 and 1.5% ± 0.005 respectively.

Eleutherine bulbosa (Mill.) and Allium cepa L. (including garlic and onion peel) are medicinal plants that have long been traditionally used to treat cancer, diabetes, hypertension, infectious diseases, and inflammation. Recent scientific studies emphasize the importance of extract standardization to ensure consistent quality, safety, and efficacy. Standardization includes specific parameters—such as organoleptic identification, water- and ethanol-soluble extract values, phytochemical profiles, and determination of marker compounds—and nonspecific parameters such as moisture content, loss on drying, total ash, and acid-insoluble ash. Ethanol extract of E. bulbosa showed moisture and drying loss values below 10%, total flavonoid content of around 1.2%, and positive phytochemical tests for alkaloids, flavonoids, saponins, and quinones. Onion peel extract contains a high flavonoid content (7.84 mg QE/g) with moderate antioxidant capacity (DPPH IC₅₀ 152.65 µg/mL), while fermented garlic (black garlic) contains more than 12% polyphenols and more than 2% flavonoids, as well as a high level of S-allyl-L-cysteine (SAC) as a stable bioactive compound. The pharmacological activities of these standardized extracts include strong antioxidant effects, α-glucosidase inhibition for antidiabetic activity, induction of apoptosis and anti-angiogenesis as anticancer potential, membrane disruption and enzyme inhibition for antimicrobial activity, as well as COX/LOX modulation for anti-inflammatory effects. These activities are directly correlated with the secondary metabolite composition of each material. With their phytochemical richness and diverse biological activities, E. bulbosa and A. cepa have great potential as raw materials for standardized herbal products. Further in vivo studies and clinical trials are needed to validate their therapeutic efficacy and to support the development of evidence-based phytopharmaceuticals.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan standarisasi penggunaan bahan bakar pada kendaraan dinas di Akademi Angkatan Laut (AAL) berdasarkan ketersediaan yang ada. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif, menggunakan data primer dari observasi langsung dan data sekunder dari dokumentasi penggunaan bahan bakar kendaraan dinas selama periode 2023 sampai akhir 2024 serta data jumlah jenis tipe kendaraan dan jenis bahan bakar yang tersedia di SPBT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 13 jenis tipe kendaraan dinas di AAL, 9 jenis tipe kendaraan menggunakan bahan bakar yang tersedia di SPBT sesuai dengan standarisasi yang di rekomendasikan. Terdapat 2 jenis tipe kendaraan yang belum menggunakan bahan bakar sesuai standarisasi yang telah direkomendasikan yaitu Toyota Camri 3.5 L tahun 2021 dan Toyota Fortuner 2.8 tahun 2023. Untuk itu disarankan pada saat pengadaaan kendaraan dinas disesuaikan dengan ketersediaan bahan bakar di SPBT atau pengadaan bahan bakar disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang ada di AAL.

This study discusses the limitations faced by young people in facing the dilemma of standardization of labor recruitment, with a case study on the implementation of the Job Fair held by the Manpower Office (Disnaker) in Bekasi. In an era of an increasingly competitive labor market, the recruitment process tends to refer to certain formal standards that do not always reflect the real potential of young job seekers, especially those from lower-middle economic backgrounds. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through field observations, in-depth interviews with job fair participants, and documentation of materials and selection mechanisms used by companies. The results of the study indicate that many young people experience obstacles in meeting administrative and technical standards, such as expertise certification, work experience, and foreign language-based communication skills, which are now dominant requirements in labor selection. The gap between the actual abilities of young people and the demands of the labor market indicates hidden social exclusion in the recruitment system. These findings also highlight the minimal role of the state in equipping young people with skills that are in accordance with industry needs. This study recommends that the government not only facilitate recruitment through job fairs, but also be active in building a vocational training system based on local needs and reformulating a selection mechanism that is more inclusive and fair for all levels of youth.

This research aims to explore, analyze, and formulate ALCPT passing score standards for prospective officers graduating from the Naval Academy regarding improving the quality and abilities of AAL cadets as well as improving the quality of the Naval Academy Institute. This research uses a Development or Research and Development approach. The findings of this research indicate that the ALCPT passing score standards are focused on the skills to read and understand question texts that are linear and relevant to the future needs of cadets. So that cadets after completing their education at the Naval Academy are ready to become officers who master English both theoretically and practically, even in understanding grammar. So, the standard ALCPT passing score for AAL Cadets can be a reference or basis for cadets to improve their English language skills in later service so that English is positioned as the main medium in international communication. These findings have implications for the importance of academic policy from the leadership of the Naval Academy, in this case, the Governor of AAL, for developing curriculum, syllabus, teaching materials, learning strategies, and methodologies, as an effort to formulate standards for ALCPT cadet passing scores.

A university considered excellent in this century is a global university. Universities across Indonesia have also taken the initiative to move in this direction by improving various facilities and infrastructure. The desire to implement, develop, and enhance education, research culture, and community service programs aims to improve academic quality by advancing superior knowledge that benefits societal transformation for a better life. Additionally, universities strive to continuously improve the quality of learning management to achieve excellence in national and international competition and collaboration. This vision, mission, and goal are generally shared by campuses throughout Indonesia. The aspiration is to create students capable of applying knowledge, technology, arts, and humanities while producing outstanding human resources who excel not only academically and professionally. According to Law No. 12 of 2012, Article 14, Paragraph (1), students need to develop their talents, interests, and abilities through co-curricular and extracurricular activities as part of the educational process. Therefore, facilities that support students' development and innovation within the campus environment are needed. One example is the construction of a Student Activity Center.  

This research is based on the implementation of homestay standardization in the Harau Valley area, 50 City Regency. This type of research is qualitative-descriptive. This research was conducted in the Harau Valley area, Nagari Sarilamak, Harau District, 50 City Regency from August 2024 to September 2024. The aim of this research was to find out the extent to which homestay standardization was implemented in the Harau Valley Area, 50 City Regency, Padang Macang Homestay. Determining research informants used snowball sampling techniques with a total of 5 informants. The data used is primary data in the form of direct communication with informants carried out through the stages of observation, interviews, documentation and secondary data obtained from Padang Macang Homestay documents. The data validity checking technique is carried out using triangulation. The data analysis techniques used are narrative analysis.Based on the results of the researcher's observations, there is still a lack of standardization of homestays in Padang Macang homestays, such as the lack of complete facilities provided. As for the cleanliness of the bathroom and kitchen, which is still not clean, it makes the guest's stay less comfortable.Based on the results of the researcher's interviews with informants as visitors to the Padang Macang homestay, the quality of the products provided is quite good, but products such as the cleanliness of the bathroom and kitchen are still not included in homestay standards. As for the results of the interview regarding road access, guests find it difficult to enter the area to the homestay if using four-wheeled vehicles, the service also needs to be improved, furthermore the parking space is inadequate when there are quite a lot of visitors. On the other hand, Padang Macang is also very close to the tourist attractions that visitors want to visit.

Before undertaking the Hajj trip, it is very important to ensure the health condition of the pilgrims. The results of various stages of health tests are used to determine the current health condition of the congregation. This research conducted a literature review from various trusted sources using qualitative research methodology. The findings of this study indicate that the results of various stages of health examinations are used to assess the health condition of pilgrims during the Hajj pilgrimage. A person's health status to perform the Hajj pilgrimage is determined by four factors, namely fulfilling the Hajj requirements without assistance, fulfilling the Hajj requirements without assistance, not meeting the temporary Hajj health requirements, and not meeting the health requirements. Hajj health istithaah. The Ministry of Religion and the Ministry of Health are currently preparing a new plan regarding health istitha'ah requirements for Hajj pilgrims to encourage strategies for fulfilling health istitha'ah. In an effort to reduce the number of pilgrims who get sick and die while in Saudi Arabia, this new program will tighten health requirements for Hajj pilgrims. Therefore, the assessment of the health of Hajj pilgrims relies on the findings of various health examinations and is an important prerequisite before starting the journey.      

Standardization of anesthesia protocols is essential to improve patient safety and work efficiency of medical personnel. This mentoring training aims to improve the understanding and skills of medical personnel in implementing anesthesia protocols that comply with international standards. This study used a quantitative method with a pre-experimental one-group pre-test and post-test design. Respondents consisted of 20 medical personnel working at UNS Surakarta Hospital. The results of the study showed a significant increase in the understanding and skills of medical personnel after being given training, as indicated by a significant difference in pre-test and post-test scores.

All contemporary pesantren in the current era must be able and brave enough to set management standards appropriate for the Postmodern era. This is because many major changes in technology, culture, and thought that occur in the Postmodern era affect pesantren. As a result, contemporary pesantren must adapt to these changes while maintaining their traditional foundation and strong Islamic values. The analysis of references on the type of standardization of contemporary pesantren management in the Postmodern era resulted in the writing of this article, which outlines several important points that can be used as a framework for the preparation of the intended contemporary pesantren standards. The ultimate goal of this standardization is expected to be able to make contemporary pesantren have a clear reference in maintaining its existence. The writing of this article uses a literature study method with a qualitative approach. This means that the data is described in the form of narratives about the standardization of contemporary pesantren management. The results of the analysis of various documents, there are at least several important points that become management standards as contemporary pesantren, including relevant curriculum development, information technology, transparency and accountability, partnerships with educational and business institutions, inclusiveness, attention to the welfare of students, environmental management, and continuous evaluation and renewal.

The Village Spatial Plan (RTRW) is a follow-up interpretation of the District RTRW. These provisions have been stated separately in the Village Law. However, in practice, standardization of village spatial policy implementation has not been fully implemented. The concept of village development needs to pay attention to village spatial planning to ensure the benefits and compliance of existing regulations. The method applied in this study is the normative juridical method through qualitative review. Normative juridical review is a stage of legal review carried out through the review of library sources or secondary information as the main material by conducting research related to the problem under study. The results of this study show that to implement policies related to village spatial planning, there are two possible factors, namely supporting and inhibiting factors. To develop clarity on the objectives of policy implementation, legal certainty is needed that can accommodate the needs of village structuring and control.

In this research, the Science Laboratory in SMP Negeri 3 Kota Langsa has demonstrated good standardization in supporting the implementation of the independent curriculum. The research findings indicate that the infrastructure support for the science laboratory has an average rating of 87.5% with a classification of very good, while the facility support reaches an average percentage of 90.15% with a classification of very good. The standardization of laboratory personnel has achieved a percentage of 66.66% which falls into the good category, while the standardization of the science laboratory management based on the competencies of the laboratory head has a percentage of 85.16% which is classified as very good. The implementation of the independent curriculum in terms of the principles of learning and assessment is considered good, with a percentage of 72.6%.Overall, the Science Laboratory in SMP Negeri 3 Kota Langsa meets the standards effectively. The laboratory management has adopted a future-oriented approach by implementing digital information technology. Consequently, the Science Laboratory in SMP Negeri 3 Langsa is ready to support the implementation of the independent curriculum.

Analisis Kode Statis (Static Code Analysis) masuk ke dalam metode white box testing yang digunakan pada pengembangan aplikasi. Analisis ini dilakukan dengan cara mengevaluasi source code untuk mendeteksi pelanggaran kode apa saja yang terdapat dalam project aplikasi open source To Do List berbasis website menggunakan Laravel dan Vue.js. Proses analisis kode statis bertujuan memberikan pemahaman serta memastikan basic code pada project telah memenuhi standarisasi pengkodean yang telah ditetapkan. Teknik pengujian source code dilakukan melewati proses scanning pada project dengan standarisasi pengkodean yang telah ditetapkan dan diatur dalam Quality Gate SonarQube sebagai acuan untuk seberapa tinggi kualitas kode yang harus dilalui. Hasil analisis yang diperoleh melalui tool SonarQube menunjukkan pelanggaran kode yang ditemukan secara keseluruhan pada project To Do List dengan beberapa kategori issues, yaitu 4 bug, 2 security hotspots, 31 code smell, dan 117 duplicate lines of code dengan density sebesar 18,3% yang membutuhkan total waktu estimasi pengerjaan untuk perbaikan pelanggaran kode sebanyak 2 jam 35 menit.