Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) Terkait Standarisasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Desa

Endriyani Lestari
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 📅 2024 Vol 2, No 2 🔗 DOI: 10.59581/doktrin.v2i2.2707
Abstract
The Village Spatial Plan (RTRW) is a follow-up interpretation of the District RTRW. These provisions have been stated separately in the Village Law. However, in practice, standardization of village spatial policy implementation has not been fully implemented. The concept of village development needs to pay attention to village spatial planning to ensure the benefits and compliance of existing regulations. The method applied in this study is the normative juridical method through qualitative review. Normative juridical review is a stage of legal review carried out through the review of library sources or secondary information as the main material by conducting research related to the problem under study. The results of this study show that to implement policies related to village spatial planning, there are two possible factors, namely supporting and inhibiting factors. To develop clarity on the objectives of policy implementation, legal certainty is needed that can accommodate the needs of village structuring and control.
Keywords
Village Spatial Planning; Policies; Standardization; Implementation
How to Cite

Endriyani Lestari (2024). Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) Terkait Standarisasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Desa. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 2(2). https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2707

Endriyani Lestari, "Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) Terkait Standarisasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Desa," Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, vol. 2, no. 2, 2024.

Endriyani Lestari. "Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) Terkait Standarisasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Desa." Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, vol. 2, no. 2, 2024.

Endriyani Lestari. "Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) Terkait Standarisasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Desa." Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 2, no. 2 (2024).

Endriyani Lestari (2024) 'Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) Terkait Standarisasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Desa', Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 2(2). doi: 10.59581/doktrin.v2i2.2707.

Endriyani Lestari. Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) Terkait Standarisasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Desa. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik. 2024;2(2).

Artikel Terkait

Keabsahan Akta Wasiat Notaris terhadap Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Perdata

Cicik Septiani Sugiarti

Penanganan Perkara Tindak Pidana Hak Cipta Lagu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

Suci Arianty; Indah Kusuma Wardhani

Tinjauan Yuridis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Penipuan pada Toko Jujur Store di Denpasar: Studi Kasus Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Dps

Nurtisari Nurtisari; Ni Made Witari Dewi; I Wayan Adnyana

Human Security dan Politik Kolaboratif Sektor Swasta dalam Pencegahan Perdagangan Manusia

Aninatasya Pasanea; Ananias R.P Jacob; Stefanus Triadmajda

Status Yuridis Aset Digital Produktif sebagai Objek Harta Bersama: Tinjauan Komparatif terhadap Praktik Digital Estate di Uni Eropa

Nadira Zahra Faisal

Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Digital: Tantangan dan Upaya Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Rahma Diana; Annisa Nurussa’adah; Desi Melani Salsabila; Putri Adelia Ramadhani; Fitriyani Fitriyani; Dilla Anggraini; Ika Dwimaya Roza
Tren Sitasi Jurnal