Publication Search

Bagian Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perubahan substansial sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, terutama dengan diperkenalkannya Aplikasi Berkas Pidana Elektronik Terpadu (E-Berpadu). Tujuan penerapan sistem peradilan pidana elektronik ini adalah untuk mempromosikan gagasan keadilan yang cepat, mudah, dan terjangkau sekaligus meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi proses persidangan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat sejumlah masalah hukum, teknologi, dan sumber daya manusia dalam implementasi E-Berpadu di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi tantangan dan keterbatasan tersebut serta menawarkan solusi untuk meningkatkan implementasi sistem perdagangan elektronik.

Seren Village has abundant organic waste potential, particularly banana peel waste generated from banana-processing MSME activities and wood ash resulting from household firewood combustion. To date, this waste has not been optimally utilized and is often discarded, thereby posing potential environmental problems. This study aims to process banana peel waste and wood ash into an innovative, environmentally friendly shoe polish made from natural materials, while also enhancing the economic value and welfare of the community. The research employed a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the women’s Family Welfare Empowerment Group (PKK) of Seren Village as the target participants. The shoe polish production process includes drying and grinding banana peels, mixing them with a wood ash solution that functions as a natural coloring agent, adding supporting materials, and heating the mixture until a ready-to-use shoe polish is obtained. The results indicate that the shoe polish produced from banana peels and wood ash has a solid texture, is slightly coarse, non-glossy, and has a relatively fast drying time of approximately one minute. In addition, the product shows good resistance to water splashes and does not damage the surface of shoes. The use of natural ingredients makes this shoe polish safer for health. The utilization of this waste has the potential to support MSME development, reduce environmental pollution, and sustainably improve the welfare of the Seren Village community.

Di tengah dinamika industri musik yang terus berkembang pesat di Indonesia, permasalahan royalti atas karya musik menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi hukum yang konkret dan efektif. Performing rights merupakan hak pokok yang dilindungi dalam UU Hak Cipta (UUHC) atas pemanfaatan karya dalam pertunjukan publik, pada penerapannya belum optimal dan sering menimbulkan permasalahan hukum antara pencipta lagu, performer, dan event organizer. Konteks penelitian ini menghadirkan peranan strategis Notaris sebagai penjaga keabsahan kontrak melalui penyusunan klausul performing rights pada kontrak event organizer sebagai solusi preventif terhadap permasalahan royalti di industri musik Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: bagaimana kedudukan performing rights menurut UUHC, bagaimana penerapan klausul performing rights pada kontrak event organizer, serta bagaimana peranan Notaris dalam penyusunan klausul performing rights sebagai upaya mencegah sengketa royalti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan konseptual, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik industri musik secara sistematis serta analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul performing rights yang disusun dan disahkan oleh Notaris memiliki peran sentral dalam memastikan legalitas, kekuatan mengikat, serta perlindungan hak cipta, sehingga mampu meminimalisir potensi sengketa royalti dan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan analisis terhadap regulasi dan kebutuhan praktis sebagaimana uraian dalam penelitian ini, Peneliti menyusun sebuah draf klausul Performing Rights yang komprehensif dan aplikatif untuk dimuat dalam kontrak antara Event Organizer dan Performer. Disarankan perlunya standarisasi klausul performing rights, peningkatan pengetahuan hukum bagi event organizer, sosialisasi kewajiban royalti, serta peningkatan kapasitas Notaris di bidang kekayaan intelektual guna membangun ekosistem industri musik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

This paper explores the involvement of International Civil Law in the implications of foreign divorce on land rights by paying attention to the principles contained in International Civil Law. In terms of writing, the author will analyze Decision No. 19/Pdt.G/2014/PN.Sgr. as a review of facts that will be analyzed in accordance with the scope of International Civil Law using relevant research methods. The author reviews that the research method used to compile this writing is juridical-normative based on the applicable laws and regulations and in accordance with what is the subject of discussion. In addition, this paper also pays attention to the theory of legal protection by Philipus M. Hadjon and the principles contained in International Civil Law as supporting aspects in the preparation of this analysis. To strengthen the argument, the author also compares several provisions related to the status of land ownership by foreign parties and the application of pre-marriage agreements as an alternative settlement. The final result of this writing will highlight the correctness of the judge's decision based on the author's analysis and provide suggestions that are considered relevant as solutions that can be offered.

The problem of waste in rural areas is still a serious issue that has an impact on environmental health and the quality of life of the community. Batu Licin Village, Gunung Lengkuas Village, East Bintan District, Bintan Regency is one of the areas that faces similar problems, where household waste is still scattered and has not been handled optimally. This community service activity offers innovative solutions through the manufacture of rocket stoves as a means of efficiently burning certain organic and inorganic waste, as well as the construction of garbage booths as a place to store and sort waste before further processing. The implementation method involves counseling to residents, making prototypes, and direct practice of using rocket stoves and garbage booths by local communities. In addition, this activity also emphasizes the importance of changing community behavior in managing waste with the 3R (reduce, reuse, recycle) principle. The results of the activity show an increase in public awareness in managing waste independently, reducing the accumulation of waste in the village environment, and the emergence of alternative waste processing that is environmentally friendly, energy-efficient, and easy to apply. This innovation not only helps overcome the problem of household waste, but also provides educational value and empowers the community in maintaining the cleanliness and sustainability of the village environment. With the implementation of rocket stoves and garbage booths, it is hoped that a cleaner, healthier, and more viable village environment will be created in the long term.

Masalah pengelolaan sampah di Kota Semarang  semakin meningkat menuntut adanya solusi berbasis masyarakat.  Progran Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis kemitraan  bertujuan mengoptimalkan peran Bank Sampah Adi Dharma RW 06 Kelurahan Sendangguwo dalam mengolah sampah anorganik menjadi kerajinan bernilai ekonomi. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research melalui tahapan sosialisasi, pelatihan produksi, pendampingan, serta penguatan manajemen usaha dan pemasaran digital. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat melalui aplikasi SampahKu, efisiensi produksi yang lebih tinggi dengan penerapan teknologi tepat guna, serta diversifikasi produk kerajinan yang semakin beragam. Program ini juga mendorong terbentuknya modal sosial, perubahan perilaku warga terhadap sampah, serta penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA. Secara keseluruhan, hasil ini membuktikan bahwa integrasi Ipteks  mampu mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan di tingkat komunitas.

Isu keterbatasan lahan di wilayah perkotaan mendorong perlunya solusi alternatif untuk mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini berfokus pada pengembangan urban farming di Kelurahan Bukit Duri dengan melibatkan kader TP PKK sebagai mitra utama. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan teknis, keterampilan, serta kemandirian warga dalam memanfaatkan ruang mikro melalui sistem hidroponik dan pemanfaatan lahan vertikal maupun horizontal. Metode yang digunakan meliputi pelatihan, workshop, praktik instalasi hidroponik, penyemaian, hingga panen dan pengelolaan pasca panen. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan kapasitas kader PKK dalam praktik urban farming, terbentuknya kebun percontohan yang aktif dirawat, serta pemanfaatan hasil panen untuk konsumsi rumah tangga dan pengembangan produk melalui branding sederhana. Program ini memberikan manfaat multidimensi: sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mendorong keberlanjutan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu desa yang memiliki potensi culture site gerabah. Kerajinan ini telah ada sejak tahun 1930an, produk awal yang dihasilkan berupa bentuk boneka pengantin. Tantangan yang dihadapi pengrajin gerabah meliputi tantangan internal dan tantangan eksternal. Pengabdian masyarakat dilakukan menggunakan metode kualitatif pendekatan partisipatif perajin gerabah yang terlibat dalam merencanakan kegiatan berdasarkan wawancara untuk menelaah permasalahan, FGD (Focus Group Discusson), serta mengimplementasi sebagai solusi untuk mengatasi masalah. Tujuan pengabdian ini memberikan pendampingan kepada pengrajin gerabah untuk meningkatkan strategi pemasaran digital, membantu pengrajin gerabah untuk membuat desain inovasi yang sesuai dengan tren pasar. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman pengrajin gerabah terkait pengelolaan platform digital sebagai sarana pemasaran. Pendampingan ini mencakup pelatihan strategi digital marketing melalui penggunaan media sosial, pengelolaan marketplace (Shopee dan Tokopedia) yang digunakan untuk menjangkau pasar secara luas.

Perkembangan anak usia dini merupakan fase penting dalam pembentukan dasar kemampuan kognitif, sosial, dan emosional manusia, terutama pada usia 3-4 tahun yang dikenal sebagai masa golden age. Lingkungan belajar yang mendukung menjadi elemen penting dalam membantu anak mengembangkan potensi secara optimal. Banyak lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memanfaatkan bangunan publik sebagai tempat pembelajaran, yang sering kali juga digunakan untuk berbagai fungsi lainnya. Bangunan publik yang bersifat multifungsi ini menghadirkan tantangan, terutama dalam hal adaptasi fungsi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tanpa mengganggu fungsi lainnya. Konsep fleksibilitas ruang menjadi solusi utama dalam menghadapi tantangan tersebut, melalui desain yang adaptif dan mampu mengakomodasi beragam aktivitas secara harmonis. Pendekatan literature review penelitian ini akan menganalisis berbagai studi kasus pemanfaatan bangunan publik untuk pendidikan PAUD. Temuan menunjukkan bahwa fleksibilitas ruang tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan ruang, tetapi juga berkontribusi pada kolaborasi sosial dan pengembangan desain ruang publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kajian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan konsep ruang multifungsi untuk mendukung pendidikan dan kebutuhan masyarakat secara bersamaan.

Education in Indonesia is facing a number of challenges and issues related to students, reflecting the complexity of the national education system in social, economic, and cultural contexts. Various elements such as inequality in access to education, variations in the quality of facilities, family economic constraints, and socio-cultural differences affect the learning process and growth of students. In addition, internal problems such as low enthusiasm for learning, lack of literacy and numeracy skills, and violence in schools further add to the complexity of education. The purpose of this article is to identify the main problems faced by students in Indonesia, analyze their causes, and develop relevant alternative solutions to improve the quality of education. By utilizing a literature analysis approach and empirical data study, this article highlights the importance of cooperation between all parties, improving teacher capacity, optimizing the role of parents, and implementing inclusive and adaptive education policies. Numerous student-related problems plague Indonesian education, including unequal access to education, insufficient motivation for learning, and social and psychological problems that affect academic achievement. Numerous factors, such as differences in the caliber of teachers, a lack of educational resources, and socioeconomic background, contribute to this situation. All-encompassing solutions are needed for these problems, including improving the curriculum, increasing teacher competency, and implementing a more flexible and inclusive teaching approach that considers the needs of the students. This article discusses the primary issues faced by Indonesian students and offers practical solutions in order to create a more equitable, effective, and sustainable educational system.  

Debt-receivable problems are classic problems in economic activities that if not resolved properly can result in legal uncertainty and losses to the parties involved. One of the legal instruments provided in the Indonesian legal system to resolve these disputes is through the bankruptcy mechanism. This study aims to review the legal provisions regarding bankruptcy as regulated in Law Number 37 of 2004 and evaluate the effectiveness of its implementation as a solution to resolving debt-receivable problems. The method used in this study is the normative legal approach, by reviewing statutory provisions, legal doctrine, and court decisions. The results of the study indicate that although normatively the bankruptcy mechanism has a clear legal structure, its implementation in the field still faces obstacles in terms of process efficiency, protection of creditor and debtor rights, and supervision of curators. Therefore, policy updates and optimization of the function of judicial institutions are needed to increase public trust in this mechanism.

This study discusses the implementation of the effectiveness of legal oversight of regional personnel management in the era of regional autonomy. Regional autonomy grants broad authority to regional governments to regulate and manage public interests, including in the management of state civil servants (ASN). However, this authority often gives rise to problems, such as nepotism, politically motivated job transfers, and weak accountability in personnel management. Legal oversight is an important instrument to ensure that all personnel policies and practices are implemented in accordance with the principles of legality, professionalism, and accountability. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach, as well as qualitative analysis of regulations and personnel oversight practices. The results of the study indicate that the effectiveness of legal oversight is greatly influenced by the consistency of regulatory implementation, the strength of supervisory institutions such as the State Civil Service Commission (KASN) and the State Civil Service Agency (BKN), and the legal culture of regional apparatus. Strict enforcement of sanctions against violations also plays an important role in maintaining the integrity of the merit system. The conclusion of this study confirms that effective legal oversight can prevent abuse of authority, strengthen the professionalism of civil servants (ASN), and support the achievement of regional autonomy goals, namely improving the quality of public services and public welfare. Therefore, strengthening regulations, supervisory institutions, and internalizing the values ​​of good governance are necessary to realize transparent, accountable, and integrity-based regional personnel management.

Badan hukum koperasi termasuk pihak yang tidak diizinkan untuk memperoleh Hak Milik atas tanah. Namun, pada faktanya cukup banyak koperasi yang mengakui Hak Milik atas tanah sebagai bagian dari aset koperasi. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pinjam nama atau nominee, yang dapat dikategorikan penyelundupan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan, sebagai: 1) Mengapa Pengurus Koperasi melakukan penyelundupan hukum dengan mekanisme pinjam nama untuk memperoleh Hak Milik atas tanah dan/atau bangunan? 2)Bagaimana perolehan Hak Milik atas tanah dengan mekanisme pinjam nama atau nominee oleh koperasi? 3) Apa akibat hukum dan solusi dari pembuatan perjanjian nominee guna memperoleh Hak Milik atas tanah oleh badan hukum koperasi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dimana metode wawancara dengan teknik probing dipilih sebagai cara pengumpulan data penelitian. Objek penelitian ini adalah perbuatan pinjam nama yang dilakukan oleh Pengurus KSP Sejahtera Mandiri atas aset tetap tanah koperasi yang beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 1315/Bumiharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Pengurus Koperasi melakukan perjanjian nominee adalah karena keengganan memiliki aset tetap beralaskan HGB.

Learning tools are very meaningful documents for teachers in planning a regular and meaningful learning process. In this digital era, the use of technology such as ChatGPT and Canva can help teachers in compiling RPP, LKPD, and interesting teaching materials. The purpose of this study was to assess the effectiveness of training in the use of ChatGPT and Canva in improving the skills of junior high school teachers in creating teaching tools. Through a training approach involving the participation of 12 teachers, it was found that 95% of participants felt more efficient, creative, and confident after using these two applications. These findings indicate that artificial intelligence and visual design technology have great potential to support teacher professionalism in the era of the Independent Curriculum.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep the living law dalam KUHP Nasional kepada masyarakat Desa Kiyangkongrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Melalui pendekatan sosialisasi dan dialog interaktif, kegiatan ini mengupayakan untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat yang tidak hanya memahami aturan-aturan formal dalam KUHP sebagai hukum yang harus dipatuhi, tetapi juga menyadari adanya pengakuan terhadap nilai-nilai dan praktik hukum lokal dalam sistem hukum nasional. Kegiatan yang dilaksanakan pada 20 April 2025 ini dihadiri oleh 78 peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 41,02% berdasarkan perbandingan pre-test dan post-test. Pembahasan dalam kegiatan ini mencakup fenomena living law di Desa Kiyangkongrejo, harmonisasi the living law dengan KUHP Nasional, serta tantangan dan solusi dalam implementasinya. Beberapa praktik penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang ada di desa, seperti rembug desa dan peran tokoh masyarakat, didiskusikan untuk melihat relevansinya dengan ketentuan dalam KUHP Nasional. Kegiatan ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas tokoh masyarakat, penyusunan pedoman teknis, dokumentasi praktik-praktik penyelesaian konflik berbasis adat, serta membangun mekanisme koordinasi yang efektif antara aparatur penegak hukum, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta harmonisasi antara living law dan KUHP Nasional dalam kehidupan masyarakat desa yang mendukung terciptanya keadilan substantif.

Internal trafficking or insider trading is a form of prohibited securities transactions in the capital market, because it violates the principle of transparency which is the main basis for capital market activity.  The background of this study is the rise of insider trading practices in securities trading activities.  The main purpose of this study is to analyze how the completion system of the practice of insider trading is running and how legal protection can be given to investors who are victims.  This study uses a normative juridical approach by comparing applicable regulations.  The results of the study show that investors who suffer losses due to insider trading can file a lawsuit against the law as a legal step to obtain legal protection

Drug abuse is a serious problem that not only affects individuals, but also threatens social stability and public health. In response to this problem, the concept of Restorative Justice emerged as a humane alternative that focuses more on restoring the physical, mental and social conditions of the offender. This theoretical study shows that rehabilitation through the Restorative Justice approach is a more humane, effective, and sustainable solution in dealing with drug abusers compared to the conventional prison approach. This research uses a normative juridical research method that is descriptive and analytical, with a library research approach. This method was chosen to examine in depth the concept, regulation, and application of rehabilitation as a restorative justice solution in handling drug abusers. The data used consists of primary data, namely laws and regulations related to narcotics, rehabilitation, and restorative justice, such as the Narcotics Law, Attorney General Regulation Number 18 of 2021, and Police Regulation Number 8 of 2021.Secondary data are academic literature, scientific journals, books, articles, and official documents that discuss rehabilitation and restorative justice in the context of narcotics abuse. Data collection techniques are collected through documentation studies and literature studies. Data analysis used qualitatively consists of normative juridical analysis to examine legal provisions and regulations governing rehabilitation and restorative justice. In Indonesia, the application of rehabilitation as a restorative justice solution has been regulated in various regulations, such as the Narcotics Law, Attorney General Regulation Number 18 of 2021, and Police Regulation Number 8 of 2021. These regulations provide a legal basis for rehabilitation as an alternative to punishment that prioritizes recovery and social reintegration.  

The development of information technology in this modern era means that people increasingly need things in life, especially with the increasing prevalence of mobile phone technology and other smart phones which are widely distributed in society. This technology makes everything more efficient and easier. Protection of children's data on social media, especially on the social media platform TikTok, is an issue that is increasingly occurring in the digital modernization realm. With the rapid growth of children's users who are increasingly connected to various online platforms, although TikTok provides space for expression and creativity, on the one hand, TikTok also presents various risks related to the collection and misuse of children's personal data. The data collected on this platform, which will include information such as location, content data preferences, and social interactions, will ultimately be used for advertising purposes and can even be misused by irresponsible parties spread across the Tiktok platform. This article aims to explore aspects of protecting children's personal data on TikTok, as well as including the policies implemented by TikTok and the government.

Saat ini penggemar krupuk di Indonesia cukup lumayan besar dan banyak, krupuk merupakan cemilan yang banyak disukai dimanapun keberadaannya, karena rasa dan tesktur yang dimunculkan cukup enak dan renyah bila di nikmati.  Saat ini petani di Indonesia juga banyak menghasilkan hasil pertanian yang kadang cepat memusuk karena tidak tahan lama, salah satunya adalah cebe dan tomat. Manakala hasil pertanian ini berlimpah maka wajib membuat inovasi dalam proses pengolahannya. Salah satu yang dilakukan adalah mengolah cabe dan tomat di olah menjadi krupuk yang tentunya mempunyai harga jual yang lumayan bila dilakukan kontinyu dan dipasarkan oleh UMKM secara kontinyu. Tujuan; adalah untuk mengurangi limbah dari cabe dan tomat, sehingga bisa menjadi inovasi baru bagi UMKM. Metode kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan metode langsung peraktek pembuatan krupuk dari bahan baku cabe dan tomat, kemudian dilakukan tanya jawab kelebihan dan kekurangan pada saat pembuatan krupuk tersebut,  dan Pemberikan materi, Peraktek langsung pembuatan krupuk / Partisipasi UMKM dalam praktek, Pendampingan dalam pembuatan krupuk yang dilakukan oleh dosen-dosen, Kegiatan dan solusi dalam penyelesakan masalah, Luaran yang dihasilkan (Laporan hasil Pengabdian).

Keterlambatan pendaftaran akta peralihan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dapat terjadi karena berbagai alasan. Faktor-faktor ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia, prosedur administratif yang berbelit, hingga kesalahan dalam pengisian formulir atau persyaratan dokumen. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: (1) Mengapa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang mengalami keterlambatan dalam Pendaftaran akta peralihan hak? (2) Bagaimana Tanggung Jawab dan Akibat Hukum keterlambatan akta peralihan hak yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang?, serta (3) Bagaimana implikasi hukum dan konsekuensi keterlambatan pendaftaran akta peralihan hak di Kabupaten Batang bagi pihak-pihak yang terlibat? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang bertanggung jawab secara hukum atas keterlambatan pendaftaran akta, yang dapat menimbulkan sanksi administratif hingga pidana. Faktor utama penyebab keterlambatan adalah ketidak sesuaian administrasi, keterbatasan sumber daya manusia di Kantor Pertanahan, serta rendahnya tingkat kepatuhan hukum di kalangan PPAT. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas PPAT melalui pelatihan, optimalisasi sistem pendaftaran elektronik, dan peningkatan koordinasi antara PPAT dan Kantor Pertanahan. Keterlambatan ini berdampak signifikan terhadap para pihak, termasuk kerugian finansial dan ketidakpastian hukum atas kepemilikan hak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan dan efisiensi proses pendaftaran akta sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif yang timbul.