Publication Search

Bendung Ranggah merupakan bendung yang terletak di DAS Sungai Ngeluk, Desa Materaman, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah yang mengairi daerah irigasi seluas 1,163,20 Ha. Bendung Ranggah  memiliki kerusakan pada komponen struktural yang dapat menurunkan kinerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Bendung Ranggah berdasarkan kondisi fisik komponen utama bendung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui observasi lapangan, pengumpulan data primer dan sekunder, serta analisis pembobotan Analytic Hierarchy Process (AHP) guna menentukan tingkat kepentingan per komponen terhadap kinerja bendung secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bobot komponen pada mercu sebesar 56,81%, bangunan pengambilan 24,10%, bangunan penguras 13,33%, dan sayap 5,76%. Berdasarkan analisis kondisi, Bendung Ranggah mengalami kerusakan sebesar 26,56% dan masuk dalam tingkat kerusakan sedang. Secara keseluruhan bendung masih berfungsi, namun memerlukan rehabilitasi struktural secara terencana dan berkelanjutan agar kinerja bendung mampu mendukung sistem irigasi secara optimal.

Pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparan dan akuntabel adalah salah satu prinsip utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah desa agar menggunakan teknologi informasi dalam mengelola dan mempublikasikan keuangan desa dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif implementasi SISKEUDES dalam mendukung transparansi APBDes melalui media digital di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi, serta analisis isi terhadap media informasi digital desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa dan operator SISKEUDES di Desa Rahayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Rahayu telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan desa, mempercepat proses administrasi dan pelaporan, serta mendukung transparansi informasi publik melalui website desa, media sosial, banner APBDes, dan papan informasi pembangunan desa. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi untuk alat administrasi, tetapi juga bagian dari transformasi digital dalam pemerintahan di tingkat desa. Namun, implementasi transparansi digital masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam komunikasi publik secara digital di desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan desa dalam menggabungkan sistem administrasi keuangan dengan media komunikasi publik yang berbasis digital.

Pengelolaan arsip dokumen klaim merupakan aspek krusial dalam mendukung akuntabilitas administrasi perusahaan penjaminan kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan arsip dokumen klaim berdasarkan prinsip good governance dalam meningkatkan akuntabilitas administrasi PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, dokumentasi, dan pencatatan lapangan reflektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip dokumen klaim belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance, khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas yang tercermin dari sistem penemuan kembali arsip yang masih dilakukan secara manual serta rendahnya pemanfaatan Electronic Document Management System (EDMS) dalam praktik kerja sehari-hari. Optimalisasi EDMS disertai penguatan SOP dan peningkatan kapasitas pegawai menjadi solusi strategis yang direkomendasikan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital pada bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Aplikasi SIPANDU dikembangkan sebagai inovasi pelayanan perizinan berbasis elektronik guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis sistem, keterbatasan fitur pengaduan, serta belum meratanya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas aplikasi SIPANDU dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi dengan melibatkan 13 informan yang terdiri dari pimpinan, pengelola sistem, dan masyarakat pengguna SIPANDU. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIPANDU secara umum cukup efektif dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan, terutama pada dimensi manfaat bersih, kepuasan pengguna, kualitas informasi, dan kualitas layanan, meskipun masih terdapat kelemahan pada dimensi kualitas sistem dan penggunaan, khususnya terkait kemudahan penggunaan, keandalan sistem, waktu respons, kelengkapan informasi, pemerataan penggunaan aplikasi, dan fitur pengaduan. Dengan demikian, SIPANDU telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan publik, namun masih memerlukan penyempurnaan teknis dan operasional agar pelayanan perizinan dapat berjalan lebih optimal. Kata Kunci: efektivitas, SIPANDU, pelayanan perizinan, DPMPTSP, pelayanan publik, e-government, sistem informasi

Kemacetan lalu lintas di kawasan Ampera–Cinde Kota Palembang masih menjadi persoalan transportasi perkotaan yang belum terselesaikan secara optimal. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi serta belum maksimalnya integrasi transportasi publik menyebabkan kepadatan arus lalu lintas terus meningkat, terutama pada jam sibuk. Meskipun Kota Palembang telah memiliki layanan Light Rail Transit (LRT), keberadaan transportasi publik tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi dominasi kendaraan pribadi karena layanan angkutan pengumpan (feeder) masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti jumlah armada yang terbatas, cakupan rute yang belum merata, serta belum optimalnya sinkronisasi layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan implementasi kebijakan transportasi publik dan merumuskan alternatif kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemacetan di kawasan Ampera-Cinde Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan teori  evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada keterbatasan armada feeder, rendahnya integrasi transportasi publik, belum optimalnya implementasi kebijakan, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Berdasarkan evaluasi alternatif kebijakan, penguatan layanan feeder melalui penambahan armada dan perluasan rute dinilai sebagai alternatif paling efektif dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik serta mendorong peralihan masyarakat menuju transportasi umum. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan dan mendukung sistem transportasi perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kota Palembang.

ABSTRAK Perkembangan tata kelola digital di Indonesia mendorong berbagai instansi pemerintah, termasuk rumah tahanan negara (rutan), untuk mentransformasi sistem pelayanan publiknya melalui aplikasi berbasis digital. Rutan Kelas I Surabaya menginisiasi aplikasi RUSABAYA sebagai platform digital terintegrasi untuk mengelola pelayanan kunjungan tatap muka warga binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi aplikasi RUSABAYA dalam meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan warga binaan, mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis perbaikan layanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang, wawancara terbatas dengan petugas dan pengunjung, serta studi dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa RUSABAYA telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan ketertiban pelayanan kunjungan. Aplikasi ini memungkinkan pendaftaran kunjungan secara daring, pengelolaan antrean digital melalui tiket berbasis kode QR, penjadwalan berbasis sesi dengan kuota 80 orang per sesi, serta fitur riwayat kunjungan yang lengkap. Namun, dua hambatan kritis teridentifikasi: aplikasi tidak tersedia di platform distribusi populer seperti Google Play Store dan Apple App Store, serta sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat belum optimal sebagaimana tercermin dari ketiadaan petunjuk penggunaan di loket pelayanan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas digitalisasi pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas teknis sistem, tetapi juga oleh aksesibilitas, dukungan literasi digital, dan komitmen institusional terhadap pelayanan yang inklusif.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan pada 6 Januari 2025 melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024, menjadi salah satu inisiatif sosial terbesar di Indonesia dengan dana sebesar Rp71 triliun dan memperkirakan 82,9 juta penerima manfaat. Pengelolaannya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG. Studi ini menganalisis pemanfaatan TikTok sebagai alat transparansi dalam manajemen SOP MBG untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam konteks hubungan keuangan antara pusat dan daerah melalui DAK Nonfisik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan analisis dokumen dan konten publik di TikTok. Sumber data terdiri dari dokumen resmi BGN, Juknis No. 401.1 Tahun 2026, laporan dari ICW dan CISDI, akun TikTok SPPG, serta penelitian akademik. Validitas ditentukan melalui triangulasi serta analisis perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TikTok SPPG berperan dalam tiga dimensi transparansi: verifikasi di tingkat pusat, pengawasan lokal, dan akuntabilitas publik di tingkat nasional. Namun, ada empat tantangan utama, yaitu kurangnya konsistensi konten di berbagai akun SPPG, ketimpangan digital di daerah 3T, ketiadaan mekanisme tindak lanjut resmi, dan potensi kriminalisasi partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan model optimalisasi yang mencakup standardisasi konten, perlindungan partisipasi masyarakat, serta integrasi dengan sistem pengawasan resmi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas MBG dengan pendekatan digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) di kawasan Taman Apsari Kota Surabaya berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di kawasan Taman Apsari belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai masih terbatas. Pada aspek sumber daya, keterbatasan pengawasan, sumber daya manusia, dan kendala jaringan masih menjadi hambatan implementasi. Pada aspek disposisi, masih terdapat juru parkir yang lebih mengutamakan pembayaran tunai meskipun sistem pembayaran digital telah diterapkan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pengawasan antar pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem parkir digital guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Surabaya.

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan layanan perbankan digital dalam masyarakat. Kondisi tersebut diikuti dengan meningkatnya kejahatan siber, khususnya Phishing, yang menyebabkan hilangnya dana nasabah melalui manipulasi data dan penyalahgunaan sistem elektronik. Kejahatan Phishing tidak hanya menimbulkan kerugian bagi nasabah, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab perbankan terhadap keamanan sistem dan perlindungan dana nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelalaian perbankan dalam perlindungan sistem elektronik serta pertanggungjawaban pidana bank terhadap raibnya dana nasabah akibat Phishing. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian perbankan dapat dilihat dari lemahnya sistem keamanan digital, pengawasan transaksi elektronik, serta perlindungan data nasabah. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak perbankan dapat dikaitkan dengan prinsip corporate criminal liability apabila terbukti terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian nasabah. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen, keamanan sistem elektronik, dan perlindungan data pribadi menjadi dasar penting dalam menentukan tanggung jawab hukum perbankan terhadap korban Phishing. Katakunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perbankan, Phishing, Cybercrime, Perlindungan Nasabah.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pelayanan yang terintegrasi dan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi pemerintah, dokumen resmi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyediaan berbagai kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Prinsip akuntabilitas tercermin dari capaian kinerja organisasi yang seluruh indikatornya mencapai target dengan predikat sangat berhasil. Responsivitas diwujudkan melalui sistem pengelolaan pengaduan berbasis quick response. Efektivitas dan efisiensi terlihat dari tingginya indeks kepuasan masyarakat serta optimalisasi pelayanan berbasis digital. Sementara itu, prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip good governance pada PTSP DKI Jakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Abstract:

The rapid growth of Solar Power Plant (PLTS) installations in Indonesia faces efficiency challenges due to the continuously changing position of the sun. Fixed panel systems cannot absorb solar radiation optimally throughout the day. This study aims to evaluate and compare the efficiency of various solar tracking system methods developed over the last five years using a simple literature review approach. The research method was conducted by collecting, screening, and synthesizing secondary data from five reputable scientific journals using a synthesis matrix. The review results indicate that single-axis tracking systems increase power efficiency by 15% to 24.5%. Meanwhile, dual-axis systems achieve higher efficiency, ranging from 30% to 35%, by tracking both horizontal and vertical solar movements. In terms of control systems, astronomical algorithms are found to be more reliable in cloudy weather conditions than pure light sensors. However, the internal power consumption of the actuator motors remains a critical factor that can reduce the system's net energy gain. The implication of this study emphasizes the importance of shifting future research focus toward energy-saving algorithm optimization to maximize net power yield in dynamic solar panel implementations.

Digital technology advancements have greatly changed how small businesses manage their finances. This change is not only about recording transactions, but it also affects financial control, report preparation, and business decision making. Accounting Information System (SIA) came about as a solution to help small and medium businesses easily, organize, and accurately record their finances, as well as provide reliable financial information. This study aims to explain the role of the Accounting Information System in making it easier to manage the finances of small and medium businesses in the digital age, the benefits gained from using it, and the challenges faced during its implementation. The method used in this research is a literature review, which involves examining books, journals, and other related scientific publications, followed by analysis using a descriptive qualitative approach. Research findings show that using a digital-based Accounting Information System can improve business efficiency, speed up financial reporting, increase transparency, and make it easier for small and medium-sized businesses to get funding access. However, the implementation of the Accounting Information System still faces challenges such as a lack of technological understanding, limited infrastructure, and high implementation costs. Therefore, collaboration and support from various parties are needed to ensure the accounting information system is implemented effectively and sustainably in small and medium businesses.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkong, Batam belum memiliki aplikasi yang mudah diakses untuk mengukur tingkat kepuasan nasabah, sehingga menyulitkan proses evaluasi kualitas layanan dan identifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem analisis kepuasan nasabah menggunakan metode Customer Satisfaction Index (CSI). Sistem dikembangkan dengan menggunakan model Waterfall dan dirancang menggunakan Unified Modeling Language (UML). Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden dengan 15 item penilaian. Aplikasi yang dikembangkan diuji menggunakan metode black-box testing dan berhasil diimplementasikan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan nilai CSI sebesar 99,38 yang termasuk dalam kategori “Sangat Puas”. Sistem yang dibangun memberikan sarana yang efektif untuk mengukur tingkat kepuasan nasabah serta mendukung peningkatan kualitas layanan di BSI KCP Bengkong, Batam.

This study proposes a computer vision-based system for automatically verifying the use of Personal Protective Equipment (PPE) in industrial environments. The system integrates the YOLOv8 object detection model, OpenCV for image processing, and a State Machine mechanism to manage the verification workflow. The verification process begins with employee identification through ID card scanning, followed by real-time detection of the head, safety helmet, and face mask using a camera, before generating a final PASS or FAIL decision. System evaluation was conducted using 250 testing scenarios to assess both model and system performance. The results show that the YOLOv8 model achieved an mAP@50 of 93.9%, while the overall verification system obtained 98.4% accuracy, 98.4% precision, 100% recall, and a 99.2% F1-score. The implementation of the State Machine contributed to a more stable and consistent verification process by ensuring that each inspection stage was executed in the correct sequence. These findings demonstrate that the proposed system can effectively support automated PPE compliance monitoring and has the potential to enhance occupational safety management in industrial workplaces. 

Penilaian kinerja merupakan elemen krusial dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan efektivitas organisasi dan pengembangan karyawan. Namun, banyak sistem penilaian tradisional masih bergulat dengan masalah subjektivitas, kurangnya transparansi, dan minimnya fokus pada pengembangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sistem penilaian kinerja yang berlaku di Politeknik XXX dan mengusulkan kerangka model yang mengintegrasikan 360-Degree Feedback dan Critical Incident Technique (CIT) untuk mengatasi kelemahan tersebut. Menggunakan analisis survei deskriptif dan analisis kesenjangan (gap analysis) pada data Politeknik XXX , ditemukan bahwa sistem saat ini bersifat top-down, minim umpan balik multi-sumber (rekan sejawat dan mahasiswa 0%), lemah dalam pencatatan kejadian kritis (18.5% untuk prestasi, 29.6% untuk pelanggaran), serta memiliki skor komunikasi hasil penilaian (2.07/5.00), kepuasan, dan keadilan yang moderat (2.96/5.00). Kesenjangan signifikan teridentifikasi pada aspek transparansi (gap 2.29), orientasi perbaikan (gap 2.08), dan rekam kejadian kritis/CIT (gap 2.07). Implikasi dari temuan ini menunjukkan urgensi transformasi menuju sistem manajemen kinerja modern yang mengedepankan objektivitas, transparansi, dan pengembangan profesional berbasis data. Integrasi 360-Degree Feedback dan CIT diyakini mampu menyediakan perspektif holistik dan bukti perilaku faktual yang diperlukan untuk penilaian yang lebih adil dan formatif.

This research was conducted to examine the implementation of the Accurate system in recording cement purchase transactions at PT. XYZ and to evaluate its effectiveness in supporting the company's operational activities. A qualitative approach was employed, emphasizing the analysis of descriptive data in the form of words and documents. The study was carried out using a case study method to obtain an in-depth understanding of the phenomenon being investigated. During the internship period, data were collected through interviews, observations, and documentation techniques. Research shows that the Accurate system helps companies record purchases in a more organised, faster and more accurate way than the manual method using Microsoft Excel. The Accurate system can automatically record purchase invoices, business debts, suppliers and the inventory of goods. This makes the accounting department more efficient. Accurate helps to reduce the risk of recording errors and makes it easier to find transaction data. However, when it is being used, there are still several problems, such as delays in entering transaction data, mistakes when entering names or account numbers, and being unable to change invoices after a certain amount of time. To get around these problems, the company checks the transaction data again and makes sure that the recording process is more consistent. Research results show that the Accurate system is effective in PT. XYZ can help make sure that the process of recording cement purchases is effective and efficient. It can also help make sure that financial information is more accurate and joined up.

Pembiayaan Pra Pensiun Berkah merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang ditujukan bagi pegawai aktif yang akan memasuki masa pensiun untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur akad Pembiayaan Pra Pensiun Berkah serta menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dokumen, pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan dana, hingga monitoring pembayaran angsuran. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini umumnya adalah akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah (MMQ) yang disesuaikan dengan tujuan pembiayaan nasabah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan Pra Pensiun Berkah telah memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kehati-hatian serta sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian perbankan syariah dan bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas layanan serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Kecurangan (fraud) di sektor perbankan daerah merupakan ancaman serius yang dapat merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus korupsi pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) menggunakan pendekatan Fraud Triangle Theory yang mencakup tiga elemen utama: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, didukung oleh studi literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus Bank BJB mencerminkan interaksi ketiga elemen Fraud Triangle secara simultan. Tekanan bersumber dari kebutuhan dana non-budgeter yang besar dalam pengelolaan anggaran promosi senilai Rp409 miliar. Kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, tidak adanya verifikasi dokumen yang memadai, serta penyimpangan dalam proses pengadaan. Rasionalisasi terbentuk melalui persepsi pelaku bahwa praktik tersebut merupakan hal yang lazim dalam lingkungan birokrasi dan korporasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman teoritis dan praktis terkait pencegahan fraud di lembaga keuangan daerah Indonesia, khususnya melalui penguatan tata kelola perusahaan dan sistem pengawasan internal.

Kepuasan kerja (job satisfaction) merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan organisasi. Pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kadipiro 4 Kota Surakarta, tingginya tuntutan pekerjaan, sistem kompensasi, dan potensi stres kerja menjadi isu yang diduga memengaruhi kepuasan kerja pegawai. Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh workload, kompensasi, dan stres kerja terhadap job satisfaction masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh workload, kompensasi, dan stres kerja terhadap job satisfaction pegawai SPPG Kadipiro 4 Kota Surakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel penelitian berjumlah 35 pegawai yang ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan workload, kompensasi, dan stres kerja berpengaruh signifikan terhadap job satisfaction (F = 42,971; sig. = 0,000). Secara parsial, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap job satisfaction (sig. = 0,000), sedangkan workload (sig. = 0,783) dan stres kerja (sig. = 0,310) tidak berpengaruh signifikan. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,806 menunjukkan bahwa 80,6% variasi job satisfaction dapat dijelaskan oleh ketiga variabel penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa kompensasi merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kepuasan kerja pegawai.