Publication Search

The financial crisis experienced by PT Garuda Indonesia Tbk prompted the company to enter into a Debt Payment Suspension (PKPU) process as a legal measure to avoid bankruptcy and restructure its finances. The complexity of debt, liquidity pressures, and post-pandemic operational challenges have made PKPU a strategic instrument for obtaining debt payment deferrals and formulating a settlement plan that is acceptable to creditors. This study aims to analyze how the implementation of PKPU affects Garuda's rescue efforts from the threat of bankruptcy and assess the extent to which the debt restructuring resulting from PKPU in 2021–2023 effectively improves the company's financial condition. The method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and case study approach to the homologation decision and Garuda Indonesia's official financial reports. The results of the study show that PKPU provides legal certainty for debtors and creditors through a collective postponement mechanism, and debt restructuring has been proven to significantly reduce the company's liabilities from around US$10.1 billion to around US$4.6 billion, while improving financial and operational stability in the short to medium term. In conclusion, PKPU serves as an effective corporate rescue instrument, while post-PKPU debt restructuring provides a strong foundation for Garuda Indonesia's financial recovery, although long-term sustainability still depends on the consistent implementation of the peace plan and the company's operational performance.

Perjanjian kredit antara lembaga perbankan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi dari pihak debitur  yang  berdampak  pada  hubungan  hukum  dan keberlangsungan  usaha.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji: 1) bagaimana proses pengajuan dan pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank BRI dan UMKM Konveksi Parasit di Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh debitur; dan 3) bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak bank. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan jenis dan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menginterpretasikan norma hukum dan fakta empiris secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) proses pengajuan kredit dilakukan melalui prosedur formal dengan dokumen pendukung yang sah, dan dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang; 2) wanprestasi terjadi karena kombinasi faktor internal seperti pengelolaan usaha yang kurang optimal dan faktor eksternal seperti penurunan permintaan pasar; dan 3) penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui eksekusi agunan, pelaporan ke otoritas keuangan, serta pendekatan persuasif seperti restrukturisasi kredit. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi hukum bagi pelaku UMKM dan penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa kredit.

Kecemasan akademik adalah isu yang meluas dalam pendidikan tinggi yang secara signifikan mengganggu kinerja dan kesejahteraan mahasiswa. Artikel ini mengembangkan model konseptual Komunikasi Intrapersonal Islami yang didasarkan pada prinsip Tawakkal (berserah diri kepada Tuhan) sebagai mekanisme untuk mereduksi kecemasan akademik. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur, studi ini mensintesis teori psikologi komunikasi intrapersonal (dialog diri dan restrukturisasi kognitif) dengan konsep teologis Islam tentang usaha (ikhtiar) dan penyerahan (tawakkal). Temuan ini mengusulkan Model Tiga Fase: 1) Fase Pra-Aksi (Ikhtiar), di mana komunikasi intrapersonal berfokus pada motivasi proaktif; 2) Fase Tengah-Aksi (Pembingkaian Ulang Kognitif Spiritual), di mana pikiran cemas negatif ditantang dan diinterpretasikan ulang menggunakan narasi spesifik Al-Qur'an dan Sunnah (misalnya, Laa yukallifullaahu nafsan illaa wus’ahaa); dan 3) Fase Pasca-Aksi (Tawakkal), di mana dialog diri beralih ke penerimaan total atas hasil yang telah ditentukan, sehingga melarutkan kecemasan sisa. Model ini berhipotesis bahwa Tawakkal berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi inti, yang menyediakan jangkar kognitif akhir yang mengurangi ketidakpastian hasil yang dirasakan. Kerangka konseptual ini menawarkan sudut pandang teoritis yang orisinal untuk mengembangkan intervensi konseling berbasis agama guna menumbuhkan ketahanan akademik pada mahasiswa Muslim.

Restrukturisasi organisasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur merupakan dampak dari pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melahirkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui proses restrukturisasi organisasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dengan fokus pada perubahan struktur, sistem, dan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi menghasilkan struktur yang lebih ramping dengan pembentukan ketua tim (KETIM) yang mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, ditemukan beberapa masalah yang muncul yaitu: 1) ketidaksiapan sumber daya manusia dalam menyesuaikan budaya kerja baru, 2) alur pelaporan yang belum sepenuhnya jelas, 3) resistensi pegawai terhadap perubahan, serta 4) sistem teknologi informasi seperti STAR ASN yang belum sepenuhnya terintegrasi sehingga menyebabkan inefisiensi administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa restrukturisasi memerlukan kebijakan pendukung berupa pelatihan pegawai, sosialisasi yang lebih intensif, serta penguatan integrasi sistem teknologi informasi agar tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai secara optimal

Finansial restructuring is an important strategy in maintaining company sustainability and growth, especially in the face of external and internal pressures. Mergers, acquisitions, and leveraged buyouts (LBOs) are the three main instruments in restructuring strategies used by companies in various sectors. This study aims to systematically review the current academic literature on the impact, challenges, and effectiveness of using mergers, acquisitions, and LBOs in the context of financial restructuring. By reviewing more than 20 sources from academic journals and recent financial reports, this study identifies trends, research gaps, as well as theoretical and practical contributions of each of these instruments. The findings show that all three instruments have significant potential to improve a firm's operational efficiency and capital structure, but also carry substantial risks if not managed strategically.

This study aims to analyze the organizational restructuring process at PT X and its impact on operational efficiency. This research also identifies post-restructuring barriers and formulates solutions that can be implemented. By using qualitative methods through interviews, observations, and documentation, the results showed that restructuring had a positive impact on operational cost efficiency, accelerated decision-making, and workflow efficiency. However, obstacles such as increased workload, adaptation difficulties, and technical constraints emerged. To overcome them, the company is advised to provide counseling services, transition training, and regular workload evaluations to maintain productivity and support the success of restructuring in the long run.

This study evaluates the investment feasibility of UD Al-Mustofa, a tobacco business in Kendal, by considering aspects of production, storage capacity, waste management, and market expansion opportunities. UD Al-Mustofa is strategically located, ensuring high mobility, optimal production scale, and an effective waste management system, which includes recycling solid waste into organic fertilizer, processing liquid waste, and mitigating gas emissions by conducting tobacco drying in areas far from residential zones. Although the business has not yet obtained certification for international markets, financial analysis indicates that investment in this venture is viable. The calculations show a payback period of 2.01 years, significantly shorter than the projected 10-year investment lifespan. The Net Present Value (NPV) reaches IDR 489,345,567, indicating positive returns, with a profitability index of 0.854. The Internal Rate of Return (IRR) of 46% significantly exceeds Bank Indonesia’s interest rate of 5.75% in 2024, while the Average Rate of Return (ARR) of 78.8% is higher than the cost of capital. Based on these findings, UD Al-Mustofa has strong potential for further development, both in terms of production and market expansion..

Directly or indirectly the covid-19 pandemic in Indonesia has an impact on the banking sector, especially in lending to the public and decreasing debtor credit  ollectability. The purpose of this study is to analyze the impact of the covid-19 pandemic on credit growth at PT. Bank Negara Indonesia Tbk using Pool Data in the monthly period starting from January 2018 to December 2022 with the Ordinary Least Squere (OLS) method through the approach of collectability failure, credit period, credit interest rate, inflation, business location, covid pandemic period, credit restructuring period, and GRDP in 9 business sectors. This study proves that credit growth at PT Bank Negara Indonesia is negatively and significantly influenced by  ollectability failure, credit period, credit.

Mudharabah financing is used by MSME customers and non-MSME customers in Sharia banking practices because there is minimal risk for both the Sharia bank and the customer. However, the PPKM pandemic is sweeping the world so many people are affected, one of which is MSME customers, which has an impact on the performance and ability to pay MSME customers' obligations to banks. The aim of the research is to analyze the implementation of financing restructuring during the PPKM period and to analyze the supporting and inhibiting factors in implementing financing restructuring during the PPKM period at Bank Syariah Indonesia KC Gatot Subroto, Jambi City. Restructuring has been implemented since the inception of Bank Syariah Indonesia (BSI). The supporting factors in the implementation of restructuring at Bank Syariah Indonesia (BSI) are internal factors originating from the bank and external factors originating from the customer, while inhibiting factors in its implementation are the lack of openness or dishonesty of customers towards the bank when asked for information, lack of communication when want to be asked for information or lack of transparency, and lack of personnel or staff who understand well the implementation of restructuring. Bank Syariah Indonesia (BSI) is expected to be more careful and more selective in analyzing the provision of financing so that it will minimize the occurrence of problematic financing in the future and the analysis that must be carried out by Bank Syariah Indonesia (BSI) in carrying out restructuring is expected to be guided by the bank's regulations and rules. established sharia rules.

 Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet terhadap perbankan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah menggunakan metode berupa analisis yuridis normatif dengan cara meneliti berdasarkan peraturan perundang - undangan di Indonesia terkait dengan masalah yang sedang dikaji, menggunakan bahan pustaka, literatur hukum. Teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan langkah untuk menyelesaiakan kredit macet dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BI yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Penyelesaian kredit bermasalah dapat pula melalui lembaga-lembaga yang berkompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah seperti Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), Badan Peradilan dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

The purpose of this study is to understand the restructuring mechanism in solving problematic murabahah financing at Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso. This research uses descriptive qualitative method. The source of the data obtained and used in this study was obtained directly at the research location at PT Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso. This study uses primary data. In addition, in this study, raw data was also collected in the form of secondary data, such as evidence, documents or historical reports, documents, archives, whether published or not. The data collection that the writer did was through observation, interviews and document studies. Observations were made through direct observation at PT Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso. Interviews were addressed directly to the Business or Marketing division of PT. Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso according to the information needs by answering the questions raised by the author. Document research conducted by the author is in the form of written data or other documents needed by the author. After doing the research, it can be concluded that the North Sumatra Sharia KC Medan Katamso Bank in implementing the restructuring mechanism there are principles that must be followed in resolving problem financing contained in Bank Indonesia Regulations and can be said to be good. The principles applied by Bank Sumut Syariah KC Medan Katamso are in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 13/9/PBI/2011 concerning amendments to Bank Indonesia Regulation Number 10/1/PBI/2008 concerning Financing Restructuring for Sharia Banks and UUS. Namely, rescheduling, reconditioning, and restructuring.

                Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet dan untuk mengetahui implementasi restrukturisasi kredit macet pada KSP Kopdit Suru Pudi. Untuk mengidentifikasi permasalahan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara,dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor kredit macet disebabkan oleh kondisi eksternal yang membuat anggota tidak dapat menyelesaikan kewajibannya seperti kurangnya pengetahuan anggota terhadap kewajibannya, tidak memiliki itikad baik, anggota ganda, faktor ekonomi dan penyalahgunaan tujuan pinjaman. Sedangkan dalam penanganannya dengan ketentuan restrukturisasi menggunakan Rescheduling (Penjadwalan Kembali) dan Penggabungan Pinjaman.

Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Dalam Masa Pandemi Kota Batam (Studi Penelitian Di BPR Dana Fanindo Kota Batam), sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Namor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). dan adanya faktor penghambat Protokol Pandemi Covid-19. Kualifikasi/jenis penulisan jurnal ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif, dan untuk selanjutnya sekaligus mengintegrasikannya dengan penulisan hukum yang bersifat sosiologis/empiris, dan untuk menganalisis beberapa

Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan, namun upaya hukum dari debitur  berupa  gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru. Penelitian ini memberikan rumusan masalah mengenai 1). Pertimbangan Hakim (Racio Decidendi) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 2). bentuk perlawanan yang dilakukan oleh debitur dalam putusan Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 3).Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemenuhan perjanjiannya melalui eksekusi Hak Tanggungan dengan Parate Eksekusi, tujuan penelitian 1). Untuk mengkaji dan menganalisa Pertimbangan Hakim (Racio Decidendi) dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 2).Untuk mengkaji dan menganalisa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh dalam putusan Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi 3).Untuk mengkaji dan menganalisa Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemenuhan perjanjiannya melalui eksekusi Hak Tanggungan dengan Parate Eksekusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah Undang-Undang dan buku-buku literatur, Analisis bahan Hukum yang disajikan secara sistematis. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa 1).Tidak adanya  restrukturisasi  pinjaman  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menunda  eksekusi  hak tanggungan, 2).Debitur hanya dapat mengajukan  gugatan penangguhan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan apabila  didasarkan pada  adanya cacat  hukum pada  perjanjian  kredit, 3).Eksekusi hak tanggungan melalui parate eksekusi dengan adanya perlawanan dari debitur tetap memberi perlindungan untuk kreditur dalam memperoleh pelunasan utangnya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin majunya kehidupan manusia terutama perkembangan ekonomi dengan adanya perdagangan yang memiliki peraturan mengikat. Adanya bentuk usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tetapi dalam perkembangannya banyak Perseroan Terbatas yang mengalami pailit, yaitu pada kasus ini adalah PT Pan Brothers Tbk. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum dalam kasus kepailitan PT Pan Brothers Tbk dan peran, tanggung jawab serta penyelesaian dari pimpinan PT. Pan Brothers Tbk dalam sengketa utang piutang dengan PT. Maybank Indonesia Tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan hukum normatif kualitatif (legal research) yang terdiri dari dokumen resmi, buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Pada permasalahan ini, PT Pan Brothers Tbk. tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tunggakan pokok, bunga dan/atau penalti yang timbul dari Fasilitas Kredit Bilateral yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terhadap PT Pan Brothers Tbk. menyelesaikan utang piutangnya kepada PT Maybank Indonesia. Akhirnya, PT Maybank mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan tekstil PT Pan Brothers Tbk. yang ternyata ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan demikian, PT Pan Brothers harus tetap bertanggung jawab atas pembayaran utangnya dan bunga terhadap kreditornya. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa antara dua perseroan tersebut dapat diatasi dengan cara restrukturisasi yang dapat membantu memulihkan perseroan kembali kepada penjualan yang menguntungkan dan PT. Pan Brothers membayar kewajibannya sesuai yang terdapat di dalam perjanjian.

Penanganan wanprestasi nasabah perbankan syariah dapat dilakukan dengan cara menghindari wanprestasi nasabah pembiayaan melalui prudential banking dengan penerapan character, collateral, capacity, capital dan condition serta penerapan asas akad dalam Islam yaitu asas ilahiyah , asas al-hurriyah, asas al-musawah, asas al-‘adalah, al-ridha, ash-shidq dan al-kitabah. Sedangkan cara mengatasi wanprestasi  nasabah pembiayaan adalah dengan cara melakukan restrukturisasi melalui rescheduling, reconditioning dan restructuring serta fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia.