Publication Search

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan pendidikan dan promosi terhadap keputusan mendaftar menjadi mahasiswa di Politeknik Bumi Akpelni Semarang, sebuah institusi pendidikan vokasi yang berfokus pada bidang kemaritiman. Fenomena penurunan jumlah pendaftar dari 944 orang pada 2019 menjadi 352 orang pada 2023 menjadi latar belakang yang mendorong urgensi penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian adalah 846 taruna aktif Politeknik Bumi Akpelni, dan sampel sebanyak 140 responden diperoleh menggunakan formula Hair. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) lingkungan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mendaftar dengan koefisien regresi 0,453 dan nilai t hitung 5,853 > t tabel 1,980 (sig. 0,000); (2) promosi berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien regresi 0,376 dan nilai t hitung 4,855 > t tabel 1,980 (sig. 0,000); dan (3) secara simultan keduanya berpengaruh signifikan dengan nilai F hitung 96,462 > F tabel 3,060 serta koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,579 atau 57,9%. Lingkungan pendidikan terbukti menjadi faktor dominan dibandingkan promosi. Penelitian ini berkontribusi mengisi kesenjangan literatur yang selama ini mengkaji kedua variabel tersebut secara terpisah, serta menambahkan perspektif spesifik pendidikan vokasi kemaritiman yang masih sangat terbatas. Implikasi manajerial mencakup peningkatan kualitas fasilitas kampus secara berkelanjutan dan transformasi strategi promosi menuju pendekatan digital yang lebih inovatif.  

Changes in labor regulations through the Job Creation Law have brought significant changes to the employment system in Indonesia, particularly in terms of labor flexibility. This study aims to analyze labor flexibility after the implementation of the Job Creation Law from the perspective of Human Resource Management (HRM). The research method used is a qualitative approach through a literature study with thematic analysis of 16 scientific journals, books, and regulations related to labor flexibility and strategic Human Resource Management (HRM) practices. The results show that labor flexibility has positive impacts on companies in improving operational efficiency, productivity, and adaptability to market changes. However, on the other hand, such flexibility also creates several challenges, including job uncertainty, decreased job security, and reduced protection for contract and outsourced workers. From the HRM perspective, companies are required to create a balance between business interests and labor protection in order to maintain harmonious industrial relations. This study is expected to provide a more comprehensive understanding of labor flexibility as part of human resource management strategies in the post-labor deregulation era in Indonesia.

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi bantuan publik. Namun demikian, dalam praktik implementasinya di tingkat lokal, kebijakan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, di mana masih ditemukan indikasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik dengan menggunakan tinjauan teori keadilan, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terkait kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar belum sepenuhnya berjalan secara optimal, ditandai oleh lemahnya validitas data penerima, adanya pengaruh kedekatan sosial dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan distribusi bantuan publik yang lebih adil dan merata.

Penilaian kinerja merupakan elemen krusial dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan efektivitas organisasi dan pengembangan karyawan. Namun, banyak sistem penilaian tradisional masih bergulat dengan masalah subjektivitas, kurangnya transparansi, dan minimnya fokus pada pengembangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sistem penilaian kinerja yang berlaku di Politeknik XXX dan mengusulkan kerangka model yang mengintegrasikan 360-Degree Feedback dan Critical Incident Technique (CIT) untuk mengatasi kelemahan tersebut. Menggunakan analisis survei deskriptif dan analisis kesenjangan (gap analysis) pada data Politeknik XXX , ditemukan bahwa sistem saat ini bersifat top-down, minim umpan balik multi-sumber (rekan sejawat dan mahasiswa 0%), lemah dalam pencatatan kejadian kritis (18.5% untuk prestasi, 29.6% untuk pelanggaran), serta memiliki skor komunikasi hasil penilaian (2.07/5.00), kepuasan, dan keadilan yang moderat (2.96/5.00). Kesenjangan signifikan teridentifikasi pada aspek transparansi (gap 2.29), orientasi perbaikan (gap 2.08), dan rekam kejadian kritis/CIT (gap 2.07). Implikasi dari temuan ini menunjukkan urgensi transformasi menuju sistem manajemen kinerja modern yang mengedepankan objektivitas, transparansi, dan pengembangan profesional berbasis data. Integrasi 360-Degree Feedback dan CIT diyakini mampu menyediakan perspektif holistik dan bukti perilaku faktual yang diperlukan untuk penilaian yang lebih adil dan formatif.

Within the framework of Islamic family law (fiqh munakahat), the issue of nusyuz plays a significant role, as it is closely related to maintaining harmony and stability in the marital relationship. Generally, nusyuz is often defined as a form of a wife’s disobedience toward her husband. However, Islamic jurisprudence acknowledges that nusyuz can also be committed by a husband if he fails to fulfill the rights, responsibilities, and obligations he owes to his wife, in accordance with the principles of Sharia. This study aims to provide a comprehensive analysis of the concept of nusyuz in the context of family life, from the perspective of fiqh munakahat. The discussion covers the meaning and characteristics of nusyuz, its legal basis in Islamic sources, the factors contributing to its emergence, its various manifestations in married life, its implications for family relationships, and existing methods for addressing this issue. This study employs a literature review method supported by a descriptive qualitative approach, drawing on relevant literature from classical and contemporary Islamic legal sources. The results indicate that resolving issues of nusyuz should be approached through a gradual and constructive process, including counseling, dialogue, mediation, consultation, and reconciliation. These steps aim to restore mutual understanding and strengthen family unity. Therefore, raising awareness of each spouse’s rights and obligations is crucial to preventing nusyuz and creating a household filled with peace, love, mutual respect, and intimacy.

Marriage at an early age remains widespread, especially among communities with limited education and financial resources. This study aims to analyze the impact of early marriage on harmony in household life. The research model we employed was a library research design. The approach used was descriptive qualitative through literature review, referring to scholarly sources and secondary data from reputable journals published in the last five years. Findings indicate that the mental unreadiness of both parties (husband and wife) who marry at an early age can lead to instability in household life and increase the risk of marital failure or reduced family harmony. Young couples commonly face challenges in maintaining healthy communication, making joint decisions, and coping with financial pressures, all of which contribute to domestic conflict. In addition, emotional immaturity and limited life experience are also primary causes of disharmony within the family. Therefore, there is a need to improve education and public awareness about the importance of age maturity and mental readiness before marriage in order to create stable and harmonious households. Thus, it is necessary to increase education and public awareness about the importance of age maturity and mental readiness before marriage, in order to create a stable and harmonious household.

The shift in the structure of modern society's economy from an agrarian base to a service- and expertise-based one has given rise to new forms of income, namely salaries, wages, and professional honorariums, which are not explicitly regulated in classical zakat fiqh. This phenomenon has generated the discourse on professional zakat (zakat profesi) as one of the central issues in contemporary fiqh muamalah. This article aims to analyze the legal basis, the methods for determining nisab and haul, and the map of scholarly disagreement (ikhtilaf) regarding professional zakat, while also examining its relevance to the objective of social justice in Islam. This study employs a qualitative method with a normative-juridical approach through library research, examining the Qur'an, hadith, legal maxims (qawa'id fiqhiyyah), fatwas of religious institutions, and journal articles published within the last five years. The findings show that the majority of contemporary scholars, including Yusuf al-Qardhawi, obligate professional zakat based on the general implication of zakat verses and the method of analogical reasoning (qiyas), likening it to the zakat on gold and silver in terms of nisab (equivalent to 85 grams of gold, at a rate of 2.5%) or to agricultural zakat in terms of the timing of payment. However, some scholars, particularly those adhering to the principle of tauqifiyyah in worship, reject the obligation of professional zakat as a distinct category because it lacks explicit textual basis. This disagreement reflects the methodological tension between textual and contextual approaches in legal reasoning (istinbath al-ahkam), while also demonstrating the flexibility of Islamic fiqh in responding to socio-economic dynamics without abandoning the fundamental principles of sharia. Keywords: Professional Zakat, Contemporary Fiqh, Qiyas, Nisab And Haul, Scholarly Disagreement.

Limited land availability is a major constraint in developing school infrastructure in active urban educational facilities. This study evaluates the classroom development plan at SDN 39 Lubuklinggau from the perspective of a planner, focusing on land limitation, functional needs, safety, constructability, and long-term building performance. A descriptive-evaluative approach was applied through technical observation, document review, alternative assessment, weighted scoring, and risk analysis. The results indicate that horizontal expansion is constrained by limited open space and may reduce internal circulation, student activity areas, and emergency space. Three alternatives were compared: horizontal expansion, building rearrangement, and a two-storey classroom scheme. The two-storey alternative obtained the highest score of 84, compared with 61 for rearrangement and 56 for horizontal expansion. However, its feasibility depends on further soil investigation, structural design, staircase and evacuation safety, utility coordination, construction phasing, and strict site safety control. The study recommends that the planner prioritize detailed site measurement, geotechnical investigation, detailed engineering design, construction safety planning, and post-construction functional evaluation. A vertical classroom strategy can be considered a rational solution for land-constrained schools when supported by accountable technical planning and integrated project control.

The development of social media has significantly changed human communication patterns. On the one hand, digital media provides a space for freedom of expression, but on the other hand, it has also given rise to digital judgmental cultural phenomena such as Cancel culture and cyberbullying. These phenomena often give rise to verbal violence, public humiliation, and massive social exclusion in cyberspace. This article aims to analyze the phenomena of Cancel culture and cyberbullying from a Christian ethical perspective. The research method used is a literature review with a theological-ethical approach. The results of the study indicate that the digital judgmental culture contradicts the principles of love, respect for human dignity as the Imago Dei, and Christian communication ethics taught in the Bible. Christian ethics views every individual as having value before God, so the practices of humiliation, digital bullying, and public judgment are unjustifiable. The church and believers are called to present constructive, loving, communication in the digital space.

Urban poverty remains a complex social problem that affects various community groups, including scavengers who work within the informal sector. This study aims to analyze the survival strategies of scavengers in Tangerang City and reflect on their experiences from a Christian theological perspective. The research uses a qualitative approach through literature study and descriptive analysis of relevant social phenomena. The findings show that scavengers develop several survival strategies, including utilizing family and community networks, working persistently, selecting strategic collection areas, managing limited income, and adapting to uncertain environmental and economic conditions. Nevertheless, scavengers continue to face social marginalization, economic vulnerability, occupational risks, limited access to health services, and inadequate social protection. From a Christian theological perspective, this reality calls for a response grounded in love, justice, human dignity, and concern for marginalized communities. Therefore, churches, local communities, and wider society are expected to participate actively in empowering scavengers through holistic, inclusive, and contextual approaches that strengthen welfare, social recognition, and sustainable livelihoods.

The paradigmatic transformation of Christian Religious Education (CRE) in the digital era has become a crucial issue to be examined because the development of information technology, virtual culture, and globalization has brought significant changes to adolescents’ mindsets, behaviors, and character formation. These conditions have created various moral and spiritual challenges, such as identity crises, declining ethical sensitivity, and the increasing influence of individualistic and hedonistic values among young people. This study aims to analyze the paradigm transformation of Christian Religious Education in shaping adolescent character through a theological-pedagogical perspective that is relevant to the context of the digital era. The research employs a qualitative method using a library research approach and descriptive analysis of various scientific, theological, and pedagogical sources related to Christian education, teacher spirituality, and adolescent character development in the digital age. The findings indicate that the transformation of the CRE paradigm should be directed toward contextual, participatory, and transformative learning by positioning teachers as spiritual role models and facilitators of character formation. Furthermore, the integration of Christian values, the ethical use of technology, and collaboration among schools, families, and churches are important factors in shaping adolescents who possess strong character, integrity, and spiritual maturity amid increasingly complex digital challenges.

This study aims to identify the management system for Taman Imbi by the Department of Public Works and Public Housing (Dinas PUPR) and to analyze its comfort level based on the perceptions of park visitors and street vendors (PKL). Taman Imbi, managed by the PUPR Service (Section for Environmental Management and Parks), is one of the main urban parks in the city center of North Jayapura District. The research uses a descriptive, qualitative approach combined with Likert-scale analysis. Primary data were obtained from questionnaires distributed to 100 park visitors and 10 business actors (PKL) operating around the park. Eight comfort indicators were assessed, based on Hakim (2003): aesthetics, cleanliness, safety, noise, circulation, aroma, physical form, and climate/natural forces. Results indicate that, based on visitor perceptions, the overall comfort level was 56.0% (fairly good), while PKL perceptions were 64.4% (good). Among all indicators, circulation scored the lowest for visitors (46.2%), particularly ease of access. Aroma/odor scored the highest for PKL (80.0%). The study recommends rehabilitating park facilities, reactivating security posts, improving pedestrian and parking access, and clarifying spatial zoning for economic and community activities in the park.

The government policy known as the Free Nutritional Meal Program (MBG) aims to improve public nutrition and reduce stunting rates in Indonesia. The purpose of this study is to examine the MBG Program from a political perspective, particularly considering political dynamics, legal risks, and fiscal issues. This research was conducted through literature review, reviewing various journals and academic sources. The results indicate that the MBG not only has social impacts but also influences political interests, poses risks to legal enforcement, and disrupts the sustainability of the state budget. Therefore, for the program to be successful and sustainable, strong regulations and oversight are required. Furthermore, this populist program is often utilized as an instrument for power legitimacy, demanding compromises between the executive and legislative branches during its budget approval process. Without a detailed legal framework, the policy's implementation is highly vulnerable to overlapping institutional authority and potential misappropriation of funds. Ultimately, technology-based monitoring strategies and accountable governance are the main keys to maintaining the stability of the State Budget (APBN).

Artikel ini membahas pemikiran filsafat politik dalam menghadapi krisis global dari dua perspektif utama: konservatif dan liberal. Dalam konteks krisis global yang mencakup perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik geopolitik, pandangan filsafat politik menawarkan solusi yang beragam. Perspektif konservatif menekankan pada pentingnya stabilitas sosial, nilai tradisional, dan peran negara yang kuat dalam menjaga tatanan sosial. Sebaliknya, perspektif liberal menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pentingnya kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan global. Artikel ini mengkaji kedua perspektif tersebut, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta memberikan refleksi tentang bagaimana keduanya dapat memberikan wawasan dalam merespons tantangan politik kontemporer.

Artikel ini membahas hubungan antara pikiran dan realitas melalui kajian filsafat kognitif, serta implikasinya terhadap pemahaman manusia. Filsafat kognitif, yang mengintegrasikan elemen-elemen filsafat, psikologi, dan ilmu kognitif, memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan dunia nyata. Artikel ini mengulas berbagai teori kognitif yang mempengaruhi pemahaman kita terhadap realitas, serta bagaimana persepsi, interpretasi, dan pengalaman membentuk cara kita mengerti dunia. Selain itu, implikasi dari kajian ini terhadap bidang-bidang seperti etika, pendidikan, dan perkembangan teknologi juga dibahas, dengan fokus pada dampak terhadap kesadaran dan pengambilan keputusan manusia.

Krisis lingkungan yang semakin meningkat menuntut pendekatan multidisipliner dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Filsafat lingkungan dan etika kehidupan menawarkan perspektif mendalam dalam memahami hubungan manusia dengan alam serta tanggung jawab moral yang menyertainya. Artikel ini mengeksplorasi konsep-konsep utama dalam filsafat lingkungan, seperti ekosentrisme, biosentrisme, dan deep ecology, serta bagaimana prinsip-prinsip etika dapat diterapkan dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan menganalisis berbagai pandangan filosofis, artikel ini menyoroti pentingnya kesadaran etis dalam menghadapi permasalahan lingkungan global. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana pemikiran filosofis dapat berkontribusi pada kebijakan dan tindakan nyata dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Artikel ini mengkaji konsep teologi pembelajaran dari perspektif Alkitabiah dalam upaya mengembangkan metode pengajaran yang relevan dan efektif di sekolah Kristen. Melalui penelaahan teks-teks Alkitab, artikel ini menyelidiki prinsip-prinsip dasar yang dapat diterapkan dalam pendidikan Kristen untuk menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya mendidik secara akademis, tetapi juga membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu pendidik dalam merancang strategi pengajaran yang sejalan dengan ajaran iman dan membangun hubungan yang lebih erat antara pengajaran dan spiritualitas. Selain itu, artikel ini juga menyarankan berbagai model dan metode yang dapat digunakan dalam konteks sekolah Kristen untuk memaksimalkan pengalaman pembelajaran secara holistik.

This study analyzes the abuse of prosecutorial authority from a normative juridical perspective within constitutional law and its implications for the rule of law and good governance in Indonesia. It focuses on the concept of abuse of power (détournement de pouvoir) in assessing prosecutorial actions and examines power relations in law enforcement that may affect objectivity and fairness in criminal justice. The research uses a normative juridical method with statute and case approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor’s Office as amended by Law No. 11 of 2021, and Law No. 30 of 2014 on Government Administration, supported by doctrines and jurisprudence. Secondary materials include books and journals on constitutional and administrative law. The findings show that prosecutorial authority as dominus litis is limited by legality, good governance principles, and due process of law. Abuse of authority may occur not only through procedural violations but also through deviations from its intended purpose, leading to formally lawful but substantively unjust actions. Power relations may also create institutional imbalance in law enforcement. Therefore, stronger supervisory mechanisms are needed to ensure prosecutorial authority aligns with the rule of law and good governance.

Balanced nutrition intake is an important factor in supporting the performance of young athletes, especially during the growth period that requires optimal nutrition for intense physical activity. However, the lack of nutritional knowledge among parents of young athletes often leads to nutritional imbalances that have a negative impact on athlete health and performance. This study aims to measure the effect of balanced nutrition education on improving the knowledge and attitudes of parents of athletes at the Kancil Mas Football School (SSB), Karawang. The method used was a quasi-experiment with a pre-test and post-test design involving 20 respondents who were parents of U-13 athletes. Education was provided in the form of direct counseling sessions and group discussions, which were supplemented with supporting materials such as leaflets. The Wilcoxon signed rank test was used to analyze changes in parental knowledge and attitude scores before and after the intervention. The results of the analysis showed a significant increase in parents' understanding and positive attitudes towards balanced nutrition after education (p < 0.05). The results showed a significant increase in the level of parents' understanding and positive attitudes towards nutrition after the education intervention. These findings highlight the importance of active parental involvement in ensuring that young athletes' nutritional needs are met, as well as providing a basis for developing nutrition education programs in other sports schools.

The fiqh principle stating that a leader’s policies and actions toward the people must be based on public welfare is an Islamic legal principle emphasizing that every action and policy of a leader should be oriented toward the interests and well-being of society. This study aims to examine the meaning, normative foundations, concepts, and implementation of this principle in state governance. The research employs a library research method with a normative approach through the analysis of the Qur’an, Hadith, fiqh literature, scholarly journals, and relevant legislation. The findings indicate that this principle has a strong foundation in the Qur’an and Hadith, particularly regarding trustworthiness, justice, and the responsibility of leaders toward their people. Conceptually, this principle is closely related to the theories of maqashid al-shari’ah and siyasah shar’iyyah, which place public welfare as the primary objective of Islamic law. In practice, the principle is applied in various fields, including public administration, law and legislation, religious policies, as well as economic and fiscal policies. Its implementation can be seen in policies concerning the prohibition of interfaith marriage, marriage dispensation, marriage legalization hearings (isbat), the suspension of Hajj departures during the COVID-19 pandemic, and the management of state finances during the era of the Rightly Guided Caliphs. Therefore, this principle demonstrates that Islamic law possesses flexible and adaptive characteristics while maintaining a strong orientation toward public welfare, making it relevant to modern systems of governance.